Desa Adat Pandak Gede dan seseorangyang menempati karang ayahan desa adalah seseorang pemeluk agamaHindu.Disamping itu juga tidak mungkin almarhum Nengah Tingkes alias PakNuriman diterima manjadi krama Banjar Pangkung dan juga Krama(anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede kalau almarhum NengahTingkes alias Pak Nuriman ketika melangsungkan perkawinannya tidakmenurut tatacara agama Hindu.Dan seseorang yang menjadi krama adat baik Banjar Pangkung maupunDesa Adat Pandak Gede melaksanakan swadharma dan

tanggung jawabsebagai umat Hindu karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadapHalaman 11 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pat.G/2018/PN Tabparahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung),Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan lbu, Merajan Gede (PuraKeluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukankewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat)Pandak Gede dan palemahan; rumah tua (tempat kelahiran leluhur) yangmerupakan

karang ayahan desa (tanah milik desa adat).Disamping itu Orang tua almarhum Nengah Tingkes alias Pak Nurimanyang bernama Ngentel beragama Hindu, Almarhum Nengah Tingkes aliasPak Nuriman adalah anak kandung dari almarhum Ngentel dalamperkawinanya dengan almarhum Ni Nyoman Dapul, dan almarhum Ngenteladalah anak kandung dari pasangan Pan Ciren dan Men Ciren.Bahwa Almarhum Ngentel dan almarhum Ni Nyoman Dapul (kakek dannenek dari Pengugat RekonvensiTergugat Konvensi) memeluk AgamaHindu demikian juga

) di BanjarPangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumahtua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yangterletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, dimana saat inirumah tua dan merajan (pura keluarga) warisan dari almarhum NengahTingkes alias Pak Nuriman dalam keadaan rapuh dan rusak sama sekalitidak ada yang memperdulikan.Bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah

Melaksanakan kewajibankewajiban (ayahan) terdapat Banjar/Desa danPura (seperti Pure Puseh, Pure Desa dan Pure Dalem).Walaupun demikian bilamana mereka ingkar kewajiban sebagai ahli warismaka hak warisnya dapat dicabut, Kelalaian terhadap kewajibankewajibandisebutkan diatas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukanseseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya / tidakdiberikan harta warisan antara lain disebabkan :1. Anak lakilaki kawin nyeburin;2.

KabupatenBangli, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, terdakwa PUTU WIRAWANmembuat kesepakatan dengan saksi Wayan Seneng untuk meminjamkan /menyakapkan sebidang tanah ayahan

berlokasidi Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS); Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalahpihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepadaSaksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanahtersebut, setelan Saksi tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka keduabelah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanahtersebut adalah bagi

berlokasidi Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS);Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalahpihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepadaSaksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanahtersebut, setelan Saksi tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka keduabelah pihak sepakat mengakhiri perjanjian

Seneng;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama WAYAN SENENGmenyakap atau mengarap tanah tersebut sejak tahun 2015 dengan suratperjanjian dibuat pada tanggal 28 Maret 2016 dimana tanah yang disakaptersebut terletak di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, KecamatanKintamani, Kabupaten Bangli; Bahwa tanah yang disakap oleh WAYAN SIDIA dan anaknya yangbernama WAYAN SENENG tersebut adalah tanah Ayahan

karenaTerdakwa tidak menerima pembagian hasil panen dan menganggap pembagianHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Blihasil yang diberikan oleh Saksi WAYAN SENENG maupun Saksi WAYANSIDIA tidak transparan karena tidak sesuai Sebagaimana isi dari Surat perjanjian;Menimbang, bahwa awalnya antara Saksi WAYAN SENENG denganTerdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 yang berisikesepakatan antara pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanahyang merupakan Tanah Ayahan

Bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah rumah adat/rumahdesa/rumah ayahan desa (rumah untuk berteduh melakukan beraktifitaskegiatan desa) yang dibangun oleh Penggugat sendiri dengan memakaiuang Penggugat sendiri secara keseluruhan, oleh karenanya Penggugatsangat keberatan terhadap penjaminan tanah dan rumah Penggugat kepadaTergugat Ill.Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin17.

Bahwa rumah Penggugat yang Penggugat bangun tersebut adalahdifungsikan untuk melakukan ayahan desa/ melakukan aktifitas desa danrumah tersebut akan diwariskan kepada anakanak Penggugat untukmelakukan ayahan desa juga.22. Bahwa demi Tuhan dan demi hukum penjaminan sertifikat dan rumahPenggugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui berapa nominal pinjamanTergugat I.Oleh karenanya Penggugat mohon keadilan kepada Ketua PengadilanNegeri Gianyar Cq.

Majelis Hakim yang mengadili gugatan Penggugat agarPenggugat mendapat keadilan yang se adiladilnya karena rumahPenggugat tersebut adalah rumah ayahan desa.23. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui penjaminan tersebut dantidak pernah menandatangani suatu apapun terkait penjaminan tersebutdengan Tergugat Ill.24.

Menyatakan rumah Penggugat yang dibangun diatas tanah SHM No.753/Desa Batuan seluas 450 M2 sesuai surat ukur No. 1518/1993 tanggal 28April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai adalah rumah milik Penggugatdipergunakan untuk melakukan ayahan desa / melakukan aktifitas desa danbanjar.Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin17.

Bahwa memang betul posita Penggugat poin 9, bahwaPenggugatsebagai pihak yang melakukan ayahan desa di Desa Batuan dan rumahtersebut di pakai sebagai rumah keluarga.Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin10. Bahwa memang betul posita Penggugat poin 10, bahwaTergugat pernah merayu almarhum Ida Bagus Ketut Rai dan Tergugat Il agar maumeminjamkan sertifikatnya untuk dijaminkan kepada Tergugat III.11.

Hubungan dan komunikasipun sangat lancar dan baik, namunsejak 2 (dua) bulan perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :@ Penggugat menolak untuk menjalankan ayahan Tanah pekarangan orangtua Tergugat berhubung Penggugat adalah anak lakilaki satusatunya dikeluarga Penggugat dimana berkewajiban melanjutkan ayahan Tanahpekarangan orang tua Penggugat sendiri.@

dalamputusannya Pengadilan Negeri Bangli telah menolak gugatan tersebut.Menimbang, bahwa mencermati gugatan Terbanding/Penggugat yangdiajukan kepada Pembanding/Tergugat dalam perkara Nomor65/Pdt.G/2020/PN.Bli ini pada intinya gugatan perceraian ini didasarkan padaalasan bahwa Pembanding/Tergugat telah 9 tahun lebih pergi meninggalkanHalaman 7 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPStempat kediaman bersama yang dipicu adanya perselisihan diantara keduanyaakibat Terbanding/Penggugat menolak mengerjakan ayahan

/PN Bii.13.14.15.SUDIANA (Tergugat I) pada hari minggu tanggal 23 Desember 1985, hal inioleh semua masyarakat desa adat Kelempung pada sangkepan adattanggal 16 Januari 2017, seluruh masyarakat adat Kelempung menyatakantidak ada pengangkatan anak oleh Ida Bagus Putu Geria kepada Ida BagusNyoman Sudiana (Tergugat 1) dan untuk ayahan banjar adatnya statusnyamasih Ida Bagus Putu Geria dan pada sangkepan tersebut dijelaskan untukayahan adatnya merupakan kewajiban Penggugat ;Bahwa oleh karena saudara kandung

Bahkan Tergugat juga telah melaksanakan upacara pengabenan saat Ida Bagus Putu Geria meninggal ;Disamping itu, Tergugat melakukan kewajiban sebagai anak angkatterhadap ayah angkatnya Ida Bagus Putu Geria (alm), denganmelepas hak dan kewajiban sebagai anak kandung dari Ida BagusNyoman Daging di rumah asalnya ;Bahwa tidak masuk akal apabila kewajiban ayahan adat almarhumIda bagus Putu Geria menjadi kewajiban Penggugat sebagaimanauraian dalil gugatan angka 12, karena Penggugat sendiri sudahmempunyai

kewajiban sendiri dan tidak mungkin seorang wargamemikul 2 (dua) kewajiban ayahan dalam satu desa adat ;Bahwa Tergugat II membantah dan berkeberatan dengan uraian dalilgugatan angka 13 yang menyatakan bahwa Ida Bagus KetutNgidep/Tergugat II tidak mau bertanggungjawab atas hak dankewajiban yang timbul atas peninggalan almarhum Ida Bagus PutuGeria dan melepaskan hak dan kewajiban yang timbul ataspeninggalan almarhum Ida Bagus Putu Geria ;Tergugat Il tidak mau mengambil tanggung jawab atas hak dankewajiban

Tergugat tinggal di rumah ida BagusPutu Geria yaitu Penggugat, karena Tergugat dianggap tidak berhaktinggal dirumah Ida Bagus Putu Geria; Bahwa saksi tidak mengetahul ada pengangkatan anak yang dilakukanoleh Ida Bagus Putu Geria terhadap Tergugat I; Bahwa saksi tidak pernahn mendengar ada pengumuman terkait adaupacara pemerasan terhadap Tergugat ; Bahwa dalam sangkep Banjar pernah dibahas mengenai keberatanterhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Geria; Bahwa yang melaksanakan ayahan

Tamiu adalah Warga yang berada di wilayah Desa Adat tersebutyang menjadi tamiu yang umumnya tidak beragama Hindu.Terkait dengan kewajibannya tergantung dari awigawig Desa Adatmasingmasing yang mengatur karena terkadang status dari krama diDesa Adat itu berbedabeda ada seperti Krama Desa Adat yangmemegang tanah ayahan desa yang dimiliki desa adat yang diberikanpengelolaannya kepada krama desa adat, ada yang disebut tanahkarang desa atau tanah ayahan desa.

Ada juga menggunakan sistemMapikuren yaitu hak dan kewajiban karma desa adat itu dibedakanberdasarkan status dari karma desa adat tersebut, dimana yangmemegang karang ayahan dan karma yang tidak memegang tanahayahan desa. Krama yang memegang tanah ayahan desa disebutdengan krama pengarep, sedangkan krama yang tidak memegang tanahayahan desa disebut dengan krama sibakan.

Sedangkan krama sibakan masingmasing desa adatmemiliki aturan sendiri, ada yang sama sekali tidak wajib melaksanakankewajiban di desa adat dan ada yang melaksanakan setengah ayahan didesa adat tersebut tergantung kepada dari masingmasing awigawigdesa adat yang mengaturnya;Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 232/Padt.G/2020/PN Gin Bahwa menurut ahli Awigawig adalah aturan tentang hukum adat yangdibuat oleh desa adat dan berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu dantamiu; Bahwa menurut ahli Di setiap

Golongan kedua adalah tanah milik desa adat yang dikelolaoleh anggota desa adat yang mana ada 2 (dua) jenis yaitu : Tanah KarangDesa (PKD) dikelola untuk pemukiman dan Tanah Ayahan Desa yaitu tanahpertanian yang secara ekonimis hasilnya berhak dipakai oleh perseorangantetap dengan konpensasi baik tanah PKD atau tanah ayahan desa yaitumelaksanakan kewajiban kepada desa adat, kewajiban itulah yang disebutayahan.

Jadi pemegang tanah karang desa (PKD) atau tanah ayahan desaberkewajiban untuk melaksanakan ayahan desa adat baik pada Pawongan,Palemahan dan terutama sekali kepada Parahyangan; Bahwa menurut ahli, Ninggal Kedaton dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :Ninggal Kedaton Privat dan Ninggal Kedaton Publik.

Bahwa secara hukum subyek dari gugatan Para Penggugat tidaklengkap, seharusnya Para Penggugat juga menarik danmenempatkan Desa Adat Ban sebagai Tergugat dalam perkara ini,oleh karena pemegang hak milik atas tanah sengketa sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Tanah Ayahan Desaadalah Desa Adat Ban;2.

Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketaberdasarkan atas hak pakai yang melekat didalamnya kewajibanuntuk melaksanakan seluruh ayahan ke Desa, sehinga gugatan ParaPenggugat kepada Para Tergugat yang mendalilkan tanah sengketaadalah milik Para Penggugat karena pewarisan adalah salah arahdan sangat tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 15/Pdt.G/2007/PN.AP tanggal 18 Maret 2008 adalah sebagai berikut :TENTANG EKSEPSI:e Menyatakan Eksepsi

Sehingga tanah sengketa bukanlah tanah PKDataupun Tanah Ayahan Desa.Bahwa Penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, itu hanyasebuah rekayasa dan akalakalan yang dibuat oleh Tergugat untukmenguasai dan memiliki tanah sengketa, karena faktanya tanahsengketa masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I.Bahwa Penggugat terus berupaya mencari jalan keluar terhadap tanahwarisan keluarganya, hingga akhirnya Penggugat mendapatkan suratPenggilan

Badung (sekarang sudah digantikan)dan di ketahui oleh Tergugat VI yang pada saat itu menjabat sebagaiKelihan Dinas Banjar Ulun Uma Badung (sekarang sudah digantikan).Dan dalam surat tersebut menyampaikan hasil rapat Krama BanjarSuka Duka Ulun Uma Badung pada hari Minggu, 20 Maret 2005bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Krama BanjarHalaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 141/Pdt/2019/PT DPS16.17.Suka Duka Ulun Uma Badung dengan alasan tidak pernah aktif dalamkegiatan Banjar dan Tanah Ayahan

Desa tidak pernah ditempati,padahal tanah sengketa bukan merupakan Tanah Ayahan Desamelainkan tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum GustiPutu Oka.Bahwa dalam Berita Acara Rapat Rutin Banjar Adat Ulun UmaBadung, tertanggal 30 Oktober 2004, bahwa Penggugat telahdiberhentikan atau dikeluarkan sebagai anggota Banjar Adat UlunUma, Badung mulai Hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2004 atasdasar : Tidak pernah Aktif dalam kegiatan Banjar, tidak mentaatiperintah, saran dan nasehat dari Prajuru Banjar

saat itu (sekarang sudah digantikan)adalahPERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM dimana perbuatan TergugatVI dan Tergugat VII telah merugikan Penggugat dimana melakukanKEBOHONGAN yang mengakibatkan nama baik Penggugat dimatamasyarakat Banjar Ulunuma menjadi tidak baik karena Penggugatbelum pernah melakukan perbuatan yang merugikan Banjar Adat UlunUma dan atas dikeluarkannya/diberhentikannya sebagai anggotaKrama Banjar Suka Duka Ulunuma Badung dengan alasan tidakpernah aktif dalam kegiatan Banjar dan Tanah Ayahan

Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara : Berbatasan dengan jalan; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ketut Dana; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Penggugat; Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik Ida Bagus Raka;Adalah bukan tanah PKD ataupun Tanah Ayahan Desa melainkantanah warisan peninggalan Almarhum ayah Penggugat (almarhum GUSTI PUTU OKA);Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 141/Pdt/2019/PT DPS10.11.12.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah menyerahkan tanahsengketa tanpa

Sehingga dengan demikian secara hukum kedudukanhukum I Wayan Gita ( Penggugat ) sebagai ahli waris dari I Wayan Rambi (alm) dan NiKetut Poglok (alm) disamping ditinjau dari segi Agama Hindu dan Hukum Adat(nyalukin ayahan di Desa Adat Nyuh Tebel) adalah sudah mengikat untuk dipatuhi dandihormati oleh Para Tergugat;Pengangkatan anak secara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali tersebut diatasdikuatkan lagi secara hukum formal/hukum Nasional sebagaimana Putusan PengadilanNegeri Amlapura Nomor : 01/Pdt.P

Mengenai kewajiban ayahan yang dijadikanalasan oleh Penggugat untuk menyatakan sah sebagai anak angkat dari I Wayan Rambi, untukselanjutnya dapat mewarisi seluruh harta peninggalan I Nengah Rambi (alm) maka ParaTergugat menyatakan sangat berkeberatan. Para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuandan menyerahkan kewajiban keluarga I Nengah Rambi (alm) kepada Penggugat karenamemang sudah sepatutnya dilakukan oleh Para Tergugat bukan oleh Penggugat.

Adat yang bertanggung jawab selayaknya anak kandung (Putra Sesana)meneruskan garis purusa dari I Wayan Rambi (alm) dan I Wayan Gita melaksanakan segalakewajiban sebagai seorang anak dengan baik termasuk sebagai pengarep/penanggung jawabUpacara pengabenan I Wayan Rambi (alm), bukti surat P5 yang berupa Foto Copy SuratKeterangan tertanggal 16 Desember 2010 oleh Kelian Banjar Adat Tauman dan diketahui olehKelian Desa Adat Nyuhtebel yang isinya menerangkan bahwa Penggugat (I Wayan Gita) telahnyaluk ayahan

I Wayan Rambi di Dadia serta di Banjar dan di Desa Adatnyaluk ayahan I Wayan Rambi (alm), dalam hal nyaluk ayahan I Wayan Rambi oleh I WayanGita tidak pernah ada keberatan, saksi juga mengetahui yang melaksanakan UpacaraPengabenan bagi I Wayan Rambi dan Ni Ketut Poglok adalah I Wayan Gita ; Saksi GURUGEDE WENTEN menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Taumandari tahun 1984 s/d 2006, saksi mengetahui I Wayan Gita adalah anak angkat dari I WayanRambi (alm) dan Ni Ketut Poglok

desa dari almarhum I Wayan Rambi adalah I WayanGita;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihaksebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa I Wayan Gita adalah anak angkat dari pasangan suami istri IWayan Rambi dan I Ketut Poglok yang telah dilangsungkan Upacara pengangkatan anak(Pemerascita) pada tahun 1954 dan I Wayan Gita nyaluk ayahan I Wayan Rambi, baik diDadia, di Banjar maupun

Menyatakan hukum bahwa ayahan/pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, SH (Penggugat/Pembanding) ; ------3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

bersama di rumah tua (Tergugat); Bahwa tanggal 12 April 1984 ibu angkat Penggugat meninggal, semuaupacara dilaksanakan di rumah Tergugat; Bahwa tahun 1988 ayat angkat Penggugat meninggal, semua upacaradilaksanakan di rumah Tergugat; Bahwa semua tanah yang disengketakan ini berkaitan erat dengan adatistiadat dan kewajibankewajiban untuk melaksanakan Piodalan di PuraDalem Pemungkah, Piodalan di Merajan, Ida Betara ke Bale Agung/Melastidan berkewajiban sebagai Pemangku Pura Dalem pemungkah Sading /Ayahan

T15 =: berupa fotocopy surat tertanggal 04 Januari 2017 tentangWarisan Ayahan Mangku Mungkah Sading Ketut Ridin ke Nengah Pulek dilampiri beberapa foto;Bahwa bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T15 tersebutdipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecualibukti surat tertanda T10 dan T11 adalah asli print out dan semua bukti suratTergugat tersebut telah diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telahmengajukan saksisaksi

Tergugat danPenggugat;Bahwa Pengugat telah diberikan tanah berupa sawah dan tegalan di BanjarPangkung Medahan Pulukan seluas 50.000 M2;Bahwa tanah pekarangan seluas 650 M2 dan 780 M2 yang terletak diSading adalah tanah warisan leluhur;Bahwa semua tanah yang disengketakan adalah berkaitan erat denganadat istiadat dan kewajibankewajiban untuk melaksanakan Piodalan diPura Dalem Pemungkah, Piodalan di Merajan, da Betara ke Bale Agung /Melasti dan berkewajiban sebagai Pemangku Pura Dalem PemungkahSading / Ayahan

Nomor 475/Pat.G/2016/PN Dpsapakah Penggugat sebagai ahli warisnya atau semua tanah yangdisengketakan adalah berkaitan erat dengan adat istiadat dan kewajibankewajiban untuk melaksanakan Piodalan di Pura Dalem Pemungkah, Piodalandi Merajan, Ida Betara ke Bale Agung / Melasti dan berkewajiban sebagaiPemangku Pura Dalem Pemungkah Sading / Ayahan Desa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebutPenggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda: P1 sampai denganP30 dan 3 (tiga)

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yangmerupakan Tanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang atas nama pewaris TABUH (almarhum) yang terletak di wilayah Subak Banyu Kuning Br.BuanaKubu Desa Tegal Harum Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar seluas 8.312 m2(delapan ribu tiga ratus duabelas meter persegi) berdasarkan buktibukti :1.1 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 No.Kohir/ F : 138atas nama TABUH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh sedahanMerta Gangga tertanggal 6111977.1.2Daftar

Bahwa dari luas Tanah Ayahan Laba Pura pada angka 1 (satu) tersebutdiatas sebagian telah terkena pembebasan lahan untuk jalan raya (JalanMahendradata);3.

Bahwa kemudian atas kejadian tersebut PENGGUGAT baru mengetahuiTanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang tersebut disertifikatkan olehTERGUGAT setelah diberitahukan oleh MADE SUPARTA ANTARA selakuKepala Dusun/ Lingkungan Br.Buana Kubu Desa Tegal Harum Kec.DenpasarBarat Kota Denpasar dengan memperlihatkan dan memberikan kepadaPENGGUGAT copy SHM No.4597/ Padangsambian Klod seluas 4540 m2(empat ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT ;5.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas PENGGUGAT telah mengajukanpermohonan pemblokiran kepada TERGUGAT IV atas SHM Nomor : 6937/Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT II dan SHM Nomor : 6938/Desa Padangsambian Klod atas nama TERGUGAT sebagaimana TandaTerima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2290/ 2014 tertanggal21 Januari 2014 ;10.Bahwa OBYEK SENGKETA sebelum permasalahan ini terjadi merupakanTanah Ayahan Laba Pura Dalem Gegelang yang dari Tahun 1960 sampaidengan Tahun 2000 ditandu/ disakap

Jawaban Tergugat tertanggal, 20 April 2014 sebagai berikut :Bersama ini dapat saya sampaikan halhal yang berkenan denganmasalah gugatan perkara perdata Nomor : 135/Pdt.G/2014/PN.Dps,Gugatan saudara Duana CS sma sekali tidak masuk akal dantanpa dasarhukum yang jelas, lebihlebin Penggugat mengkaitkan tanah yangdimaksud adalah ayahan laba Pura Dalem Gegelang, dimana Penggugatmengaku sebagai pengemong sehingga bagi saya ( Tergugat) alasaHal 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PN Dpstersebut

LakiLaki/ Gianyar/ 4Desember 2011) ;Bahwa setahu saksi, Para Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah dengan istripertamanya (Ni Wayan Suwarni Kuni) bersama dengan anakanak mereka ;Bahwa saksi selaku keluarga meyakini jika Pemohon akan adil dan mampumembiayai kedua istri dan anakanaknya dari perkawinannya, dimana setahusaksi sampai dengan saat ini Pemohon selalu. memperhatikan danmemperlakukan kedua istrinya serta anakanaknya dengan baik ;Bahwa setahu saksi, Pemohon I sudah aktif melakukan kegiatan ayahan

Ida Bagus Dapa Wibawa (LakiLaki/ Gianyar/ 4Desember 2011) ; Bahwa benar, Para Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah dengan saksibersama dengan anakanak mereka ; Bahwa benar, Pemohon adil dan mampu membiayai kedua istri dan anakanaknya dari perkawinannya, dimana saksi sampai dengan saat ini Pemohon selalu memperhatikan dan memperlakukan kedua istrinya serta anakanaknyadengan baik ; Bahwa setahu saksi, Pemohon I sudah aktif melakukan kegiatan ayahan desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

No. 450PK/Pdt/2007DiGianyar tertanggal 26 September 2002 No.33/Pdt.G/2002/PN.Gir karena telah menyimpulkan penyiarandi Banjar tersebut hanya tentang nyaluhan ayahan Tomblos saja sedangkan para saksi menerangkan pada waktuitu. penyiaran tentang pengangkatan anak Mandra oleh Tomblos dan pada saat itu) juga ayahan Tomblos digantioleh Mandra (Pemohon Peninjauan Kembali) sekarang jadipenyiaran tersebut bersamaan pada saat paruman di Banjaramana fakta telah membuktikan sampai sekarang PemohonPeninjauan

Di samping melaksanakan kewajibanPemohon Peninjauan Kembali (I Ketut Mandra) jugamemiliki hak untuk mewarisi semua peninggalan almarhum Gider dan Tomblos serta berhak pula melakukan sesuatuatas peninggalan tersebut sesuai dengan keperluannya ;Bahwa fakta hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalahahliwaris dari Tomblos yang bekedudukan sebagai ayahangkatnya atau orang yang dicelosi ayahan (kewajibanngayah) hal ini dapat dibuktikan dengan

;e Atas nama I Nyoman Jejel, SPPT Nomor 51.04.060.007.057.0019.0,seluas 2000 m ;Namun tidak sebagai tanah sengketa didalam perkara nomor 58/Pdt.G/2007/PN.Girtertanggal 12 Mei 2008, yang dimohonkan eksekusi oleh pihak Terlawan adalah tanahmilik dan dikuasai oleh orang yang bernama I Sampun.Bahwa terhadap tanah sengketa yang berupa Tanah Karang Ayahan Desa, olehkarena didalam surat gugatannya pihak Terlawan tidak mencantumkan desa PekramanTaro Kaja (prajurunya), sebagai pihak didalam perkara tersebut

Tertanggal 12 Mei 2008, yang dimohonkan eksekusi oleh Pihak TerlawanTermohon Kasasi adalah Tanah Milik yang dikuasai oleh I SAMPUN, dari BanjarTaro Kaja, sehingga objek dari tanah sengketa salah sasaran, dimana terhadap tanahsengketa tersebut adalah berupa tanah karang ayahan Desa, sesuai denga keterangansaksisaksi serta bukti tulis yang berupa Awigawig Desa Pekraman Taro Kaja.Bahwa tanah sengketa yang dimohonkan eksekusi adalah tanah yang SPPT.

Sehingga dengan demikian secara hukum kedudukanhukum Wayan Gita (Penggugat) sebagai ahli waris dari Wayan Rambi(alm) dan Ni Ketut Poglok (alm) disamping ditinjau dari segi Agama Hindudan hukum adat (nyalukin ayahan di Desa Adat Nyuh Tebel) adalah sudahmengikat untuk dipatuhi dan dihormati oleh Para Tergugat;Pengangkatan anak secara hukum Agama Hindu dan hukum Adat Balitersebut di atas dikuatkan lagi secara hukum formal/nukumnasionalsebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor01/Pdt.P/2011

Nomor 1006 K/Pdt/2015a.4.a.5.seterusnya (halaman 24 alinea IV putusan a quo);Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satusama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis berpendapatbahwa Wayan Gita adalah anak angkat dari pasangan suami istri Wayan Rambi dan Ketut Poglok yang telah dilangsungkan upacarapengangkatan anak (Pemerascita pada tahun 1954 dan Wayan GitaNyaluk Ayahan Wayan Rambi, baik di Dadia, di Banjar

berikut:b.1.b.2.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan kelirudi dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan bahwaberdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihaksebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yangsaling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa WayanGita adalah anak angkat dari pasangan suami istri Wayan Rambi dan Ketut Poglok yang telah dilangsungkan upacara pengangkatan anak(Pemerascita) pada tahun 1954 dan Wayan Gita nyaluk ayahan

Nomor 1006 k/Pdt/20154.6.Gita telah nyaluk ayahan dari suami istri Wayan Rambi (alm) dan NiKetut Poglok kewajiban ayahan ini wajib dilaksanakan oleh setiapwarga banjar yang sudah menikah baik untuk dirinya sendiri dapatpula nyalukin ayahan orang lain, sama sekali tidak menerangkansecara tegas tentang kedudukan Wayan Gita adalah sebagai anakpeperasan (anak angkat) dari Wayan Rambi (alm) dengan demikiansurat keterangan ini tidak dapat membuktikan bahwa Wayan Gitasebagai anak peperasan (anak angkat)

pada Tanggal 4 Oktober 2004 secara AgamaHindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Banjar Dinas Bangbang, DesaBangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;Bahwa secara ketentuan adat perkawinan kedua belah pihak sudah sahdimana secara adat Bali dan Agama Hindu Perkawinan Pemohon telahdilakukan dihadapan/dipuput Rohaniawan Agama Hindu yang bernama IdaPedanda Tamu dan telah pula dilangsungkan upakara Pebiukaonandisaksikan oleh aparat desa setempat selain itu setelan Perkawinanberlangsung kewajiban ayahan

dilaksanakan di Banjar Dinas Bangbang, DesaBangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;Bahwa secara ketentuan adat perkawinan kedua belah pihak sudah sahdimana secara adat Bali dan Agama Hindu Perkawinan Pemohon telahdilakukan dihadapan/dipuput Rohaniawan Agama Hindu yang bernama IdaHalaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.BliPedanda Tamu dan telah pula dilangsungkan upakara Pebiukaonandisaksikan oleh aparat desa setempat selain itu setelah Perkawinanberlangsung kewajiban ayahan

MadeSumiarta, dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama Wayan Suapta yangdiberi tanda bukti P.1, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksisaksimenerangkan bahwa benar Putu Suardana/Pemohon dan Ni Luh Wardanitelah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan Agama Hindu dihadapanRohaniawan Agama Hindu atas nama Ida Pedanda Tamu pada tanggal 4Oktober 2004 di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku,Kabupaten Bangli dan telah pula menjalankan haknya sebagai suami istriterhadap kewajiban ayahan

Halaman 15 dari 39 Halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2020/PT.DPSKami selaku tergugat sangat membantah gugatan yang menyampaikan,bahwa tanah yang digugat yang kami tempati disebut milik Nang Sruji, dantidak ada kaitan dengan kepemilikan Alm Nang Jantuk (Kakek Kami) dandimana Alm Nang Sruji adalah merupakan salah satu anak dari Alm NangJantuk dengan Men Jantuk yang bersaudara kandung dengan ayah kamiAlm Nyoman Liu merupakan samasama ahli waris dari kakek kami AlmNang Jantuk dengan Men Jantuk.Tentang Ayahan

Tanah Ayahan Desa (AYDS), adalah tanahtanah yang dikuasaiatau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepadamasingmasing krama desa disertai hak untuk menikmatihasilnya.5.

kekayaan materiil lainnya;Bahwa ,dalam penjelasan Peraturan Gubernur Propinsi Bali No.4Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dalam Bab IX TentangPadruwen dan Utsaha Desa Adat dalamPasal 55 ayat (3)huruf b disebutkan Yang dimaksud dengan tanah Desa Adatadalah tanah milik Desa Adat, baik yang dikelola langsung olehDesa Adat, seperti :tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten,dan lain lainjmaupun yang diserahkan pengelolaannyakepada krama Desa Adat, seperti Tanah Pekarangan Desa Adatdan Tanah Ayahan

Para Penggugat/ParaPembanding ( Nang Seruji ) dan pada tahun 1970 ayah para Penggugat ParaPembanding ( Nang Seruji ) Mengijinkan Nyoman Liu ( ayah dari paraTergugat / Terbanding menempati menggarap sebagian dari tanah sengketadengan ketentuan bahwa Nyoman Liu ( orang tua para Tergugat/paraTerbanding menyerahkan kembali nantinya setelah para Penggugat / paraPembanding berumur dewasa, namun kenyataannya Para Tergugat / ParaTerbanding sampai saat ini tidak mau menyerahkannya dengan alasan bahwatanah ayahan

gotong royong ) di desa dalam pelaksanaan upacara keagamaan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat / ParaTerbanding sendiri yaitu saksi Ni Nyoman Asri, saksi Nyoman Suandana, saksi Wayan Dupa menerangkan yang membeli tanah sengketa adalah Nang Jantuk(Alm ) yang dibeli dari Nang Japa dengan harga Rp 150, dan Nang Seruji(alm ) dan Para Penggugat / Para Pembanding tidak pernah tinggal di tanahsengketa dan merajan ( tempat sembahyang ) dibuat oleh Nang Jantuk (alm ),yang melaksanakan ayahan

Tergugat tidak pernah menurut keinginanPenggugat dan selalu melawan, dan juga saksi pernah membaca pesansingkat (SMS) yang dikirim oleh seorang lakilaki yang bukan suamiTergugat akhirnya menyebabkan pertangkaran ; Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahsempat dilakukan penyelesaian mediasi di Kantor Kepala Desa Xx saksipula ikut menandatangani surat pernyataan cerai tersebut ; Bahwa secara administrasi adat Tergugat sudah dicoret dan dikeluarkansaat ini tidak dikenakan kewajiban ayahan

keinginanPenggugat dan selalu melawan, dan juga saksi pernah membaca pesansingkat (SMS) yang dikirim oleh seorang lakilaki yang bukan suamiTergugat akhirnya menyebabkan pertangkaran ;Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahsempat dilakukan penyelesaian mediasi di pihak keluarga yang telahdihadiri pula oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak namun tidakberhasil mencapai perdamaian ;Bahwa secara administrasi adat Tergugat sudah dicoret dan dikeluarkansaat ini tidak dikenakan kewajiban ayahan

Saksi 2 terhadapperkawinan Penggugat dan Tergugat memang sulit untuk dapatdipersatukan kembali oleh karena kedua belah pihak sudah tidak adakecocokan lagi dan telah sepakat untuk cerai, selain itu Tergugat di Desasudah tidak dikenakan kewajiban ayahan layaknya pasangan suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat permasalahan perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah Tergugat tidak pernahmenurut keinginan

kadangPak Mangku Suita;Bahwa saksi tidak pernah melihat pangkung di lokasi tanah sengketa;Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengukuran terhadap tanah sengketa olehBPN;Bahwa saksi setiap hari datang ketanah sengketa namun tidak ada Patok yang saksilihat di tanah sengketa;Bahwa saksi tidak pernah melihat Gubeg datang ke tanah sengketa;Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat ;Bahwa rumah mangku Suita bukan di tanah sengketa tapi jauh dari tanah sengketa;Bahwa tanah sengketa adalah bukan tanah ayahan

yang tinggal kemudian penduduktersebut minta jalan, yang dihubungi adalah Pak Gubeg setelah itu Pak Gubegmenolak karena tanah tersebut bukan miliknya dan disuruh menghubungi MangkuSuita karena dia yang punya;Bahwa saksi tau disebelah timur jalan ada 2 ( dua ) garase namun saksi tidak tahusiapa yang punya;Bahwa disebelah Barat jalan ada yaitu sebuah Ruko dan bangunan milik I KetutSudira ;Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Mangku SuitaBahwa tanah yang dijadikan sengketa bukan tanah ayahan

Perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amptanah sengketa adalah 300 are dan tanah sengketa bukan merupakan tanah ayahan desa,sedangkan saksi MADE ARDIKA yang menyatakan bahwa saksi mengetahui jika tanahsengketa terletak di Banjar Dinas Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasemdengan luas 32 are, saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah milik I Rungu karenasaksi pernah melihat SPPT tanah sengketa atas nama I Rungu,saksi juga mengetahui jikayang menanam bambu ditanah sengketa adalah I Gubeg

sedangkan tanahnya adalah milikI RunguMenimbang, bahwa dari bukti bantahan Tergugat yaitu bukti surat Tergugat T1berupa pipil dan T20 berupa terjemahan dari pipil membuktikan bahwa pipil Nomor 4Desa Menanga Nomor urut 90 pemilik I Rungu Persil 5 banjar Klasiran Delod Pasar luas300 are merupakan tanah ayahan desa;Menimbang, bahwa untuk menguatkan buktibukti surat tersebut Tergugat telahmengajukan saksisaksi dibawah sumpah yaitu saksi I MADE RAUH yang menyatakanbahwa luas tanah sengketa adalah 300

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakanoleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, Majelis Hakim berpendapatbahwa luas tanah sengketa adalah + 25 are dan hanya ditanami bambu, sedangkan padabukti T20 yang merupakan terjemahan dari bukti T1 luas tanah dalam pipil adalah 300are dengan keterangan tanah ayahan desa, begitu pula dengan keterangan saksi dariTergugat yaitu I Made Rauh yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bukan tanahayahan desa:Menimbang