PemohonArbitrase terkait pekerjaan pembangunan Jalan BebasHambatan Tol Akses Tanjung Priok Tahap 2 Paket 3 Seksi E2A(STA) 6+142 STA 8+062.5 harus dinyatakan batal demihukum.Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, Majelis Arbitrase BANINo. 984/X/ARBBANI/2017 dalam pertimbangan hukumnya(vide Putusan halaman 75 sd. halaman 144) sama sekali tidakHalaman 7 dari 110 Putusan Nomor 943/Padt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.13.14.memeriksa dan/atau menguji Kewenangan Termohon dh.Pemohon Arbitrase dalam mengajukan klaim/

Oleh karena itu, pada tanggal 6 Oktober 2017, Termohonkemudian mengajukan Sengketa tersebut untuk diselesaikan melaluiproses arbitrase di BANI (terdaftar di bawah nomor register Perkara BANINo.984/X/ARBBANI/2017).Untuk menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang terhormat, bahwa padasaat proses arbitrase di BANI, yakni setelan Pemohon setuju untukmenyelesaikan sengketa melalui arbitrase di BANI (yang terbukti antaralain, berdasarkan fakta bahwa Termohon telah: (i) memohonHalaman 16 dari 110 Putusan Nomor

TubanBBM selaku Termohon III;Bahwa telah terjadi penyelesaian ke BANI pada tahun 2015 (bukti T31)berupa Akta Pendaftaran Nomor: 02/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal21 Februari 2017 tentang pendaftaran Putusan Perkara Arbitrase BANINo. 748/IX/ARBBANI/2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Hal. 36 dari 40 halaman Put. No. 36/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.

Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquodidasarkan kepada kewajibankewajiban hukum yang timbul dari Putusan BANINo. 420 dan Putusan MARI No. 13 B, di mana baik Tergugat I maupun TergugatIl bukan merupakan pihak dalam kedua Putusan tersebut.

Lagipula, MajelisArbitrase sudah memeriksa dan meneliti selurun buktibukti yangdisampaikan para pihak, termasuk isi dari Confirmation Letter tersebutsebelum memberikan pertimbangannya dalam Putusan Arbitrase BANINo. 670/111/ARBBANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016.Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Notaris telah melakukan tipumuslihat jelas tendensius karena Pasal 70 huruf c UUAAPS hanyaberkaitan dengan para pihak dalam perkara a quo, in casu Pemohon,Termohon dan Turut Termohon II, bukan pihak

mengajukan permohonannya secara licik(Eksepsi doli Prae sintis) menurut Majelis Hakim hal itu bukan menjadi alasaneksepsi karena dalil tersebut telah menyangkut pokok perkara yang akandibuktikan oleh masingmasing pihak yang mendalilkan ;Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon yangmenyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karenayang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANINO

Setelah meneliti dengan seksama Permohonan pemohon dalamperkara a quo, dapat diketahui bahwa Pemohon telahmengajukan Permohonan Pembatalan terhadap PutusanArbitrase No. 443/I/ARBBANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dimana Pemohonmendalilkan terdapat dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasahukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANINo.: 443/I/ARBBANI/2012 atas suatu sengketa antara Pemohondan Turut Termohon mengenai pelaksanaan Perjanjian

Yaknidalam sidang pertama atas pemeriksaan perkara arbitrase BANINo 443/I/ARBBANI/2012?

dalam perkara a quo yang telah memohon kepada Yth MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan suatu amarputusan yang bersifat mengadili sendiri atas pokok perkara yangmerupakan kompetensi absolut dari BANI sejatinya telah melanggarkompetensi absolut BANI sehingga menimbulkan hak bagi TurutTermohon untuk mengajukan Eksepsi Absolut guna memohon kepadaYth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo untuk menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANINo

Dengan demikian secara logika, yangharus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadirmenjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusanyang dijatuhnkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yangberkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat danTermohon/Tergugat.Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dengan memperhatikan faktabahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANINo. 41055/V/ARBBANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, keputusanPemohon untuk

Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyaiafiliasi dengan kuasa hukum Termohon pada persidangan arbitrasedahulu yakni Otto Hasibuan, SH., MM karena disebut dalam situsUniversitas Gadjah Mada pada ujian doctoral demi hukum tidak dapatdijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo. 41055/V/ARBBANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 sehingga patutlahbagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yih Majelis Hakimperkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitraseyang diajukan Pemohon.ALASAN

Sel.unsur tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak in casu Termohon dantidak membuktikan sama sekali bentuk kongktit tionu muslihat yang dilakukanoleh Termohon, maka dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tidakada tipu muslihat atau apapun namanya dalam Putusan Arbitrase BANINo. 41055/V/ARBBANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019;Bahwa Termohon (in casu Konsorsium Kinarya Liman Margaseta) denganProf.

.:126/IV/PWR/2010 tertanggal 9 April 2010 Re : Arbitration Petition ; Bukti P12 yang sama dengan bukti TI3 dan bukti TII23, yaitu Surat BANINo. 10.1283/XI/BANI/LN kepada Kantor Hukum PUGUH WIRAWAN &Hal. 35 dari 50 hal. Put. No.641 K/Pdt.Sus/2011Rekan tertanggal 15 November 2010 Hal: Salinan Otentik dan AktaPendaftaran Putusan BANI atas Perkara No.: 345/IV/ARBBANI/2010antara PT. Samsung Electronics Indonesia sebagai Pemohon melawanPT. Mega Mitra Sejati selaku Termohon ; Bukti TII3, yaitu.

Danrivanto Budhijanto, SH,LLM in IT Law.Sebagai Anggota ;e Bahwa Penggugat/Tergugat Intervansi I menuduh Tergugat/Tergugat I/TergugatIntervensi II telah berlaku tidak adil, yaitu menerima hak ingkar yang diajukanTergugat II dan tidak mempertimbangkan hak ingkar Penggugat sertabertindak sewenangwenang dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan BANINo. 11.137/VII/SKBANI/PA untuk pengangkatan Majelis Arbitrase untuk PerkaraNomor : 397/V/ARBBANI/2011 yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakioleh Penggugat

Yang dapat dimohonkan pembatalan putusan adalah putusan arbitrasenasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72UndangUndang No. 30 Tahun 1999.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa dalil dalilyang digunakan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase BANINo: 498/XII/ARBBANI/2012 dalam perkara a quo hanyalah dalil yang tidakberdasar dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak.Bahwa

Pokok Gugatan aquo tidak sama dengan pokok perkara dalam putusan BANINo. 588/V/ARBBANI/2014.3. Putusan BANI No. 588/V/ARBBANI/2014 justru) membuktikan bahwaTerbanding Ill tidak memiliki hak untuk menguasai jaminan atas tanah SHGBNo. 00675, SHGB No. 00676 dan SHGB No. 00677;4.

Putusan BANINo. 263/IX/ArbBANI/2007 tertanggal 04 Desember 2007: Dengan demikian permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dalam perkaraini, benarbenar telah memenuhi syarat yang digariskan PasaM80 ayat (1)HIR; Oleh karena itu, cukup fakta dan landasan hukum untuk mengabulkanpermintaaan putusan uitvoerbaar bij voorraad yang diajukan PENGGUGATini.Selain itu, penerapan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dalam perkara inididukung oleh urgensi yang

merugikan Penggugat, sehingga eksepsi tersebut haruslahditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebutdiatas, Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il haruslah ditolak untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa oleh karena Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian BOTantara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan Putusan BANINo

lebih lanjut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materipokok perkara (subject matter), dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Ad.E diatas, bahwaPutusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARBBANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 harusdibatalkan, dengan alasan karena Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd, Amar PutusanBANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, dan Putusan BANI tidak memenuhisyarat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10a = bukti T1 : Putusan Arbitrase BANINo

inidibacakan;4 Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama danterakhir serta mengikat kedua belah pihak;5 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untukmendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon danTermohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan98dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi, Putusan Arbitrase BANINo

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Arbitrase BANINo.343/II/ARBBANI/2010 tanggal 6 Desember 2010;3.

., FCBArb. sebagai anggota MajelisArbitrase;Bahwa Majelis Arbitrase pemeriksa perkara tersebut di atas telah mengambilputusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor : 646//ARBBANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (untuk selanjutnya disebut Putusan BANINo. 646) dengan amar putusan sebagai berikut :Dalam KonvensiDalam EksepsiMenguatkan Putusan Sela Perkara Nomor : 646/V/BANI/2015 tanggal 27November 2015 ;Dalam ProvisiMenguatkan Putusan Provisi Perkara Nomor : 646//BANV2015 tanggal 27November 2015 ;Dalam

Bahwa Termohon Il memandang upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANINo. 646//ARBBANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan Pemohonpada perkara a quo sejatinya hanyalah upaya mencaricari alasan untukmenghindari pelaksanaan amar putusan arbitrase mengingat permohonanarbitrase yang diajukan Termohon dahulu dikabulkan sebagian oleh MajelisArbitrase dan Pemohon dihukum untuk melakukan sejumlah pembayarankepada Termohon dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dalam hal ini pada permohonannya, Pemohon harusmenjelaskan dan membuktikan bagaimana "dokumen menentukan" tersebutdisembunyikan oleh pihak lawan.Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UUAAPS, Pemohon harus membuktikanadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan"dokumen menentukan" tersebut disembunyikan oleh pihak lawan.Hal. 47 Putusan No. 479/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Tim.e Penemuan Perjanjian Utama untuk Membatalkan Putusan Arbitrase BANINo. : 688/1V/ARBBANI/2015 tertanggal 2 November

dipertimbangkan dan diputusoleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan dituangkan dalam petitum mengadilisendir agar memenuhi asas kepatutan dan keadilan ;Menimbang, bahwa dalam alasan keduanya, Termohon menyatakanbahwa Pemohon secara mengadaada dan tanpa dasar hukum yang jelas telahmeminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri perkara aquo memeriksa ulangperkara Pemohon vs Termohon Il padahal perkara tersebut telah diperiksa dandiputus sebelumnya oleh Majelis Arbitrase BANI melalui Putusan Arbitrase BANINo

atau Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atasbarang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yangsedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sahagar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon (halaman 21) mendalilkan:... faktanya Majelis Arbiter menolak untuk melaksanakan pemeriksaan lokasi yangdimohonkan Pemohon untuk melihat kondisi fisik proyek; dan dalam putusan BANINo

Apabila meneliti permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANINo. 981/X/ARBBANI/2017 tertanggal 26 November 2018. yangdiajukan Pemohon, Termohon tidak mendapati penjelasan yangmeyakinkan dari Pemohon mengenai kaitan serta mengapakeberadaan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PTCarbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapanArdi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Penganti Yulia, S.H., Notaris diJakarta tersebut diberitahukan kepada Pemohon dapatmempengaruhi isi dari Putusan Arbitrase

karena tidak didukung olehputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan PenjelasanPasal 70 UUAAPS;Bahwa dalil Pemohon mengenai BANI tidak mempunyai yurisdiksi untukmemeriksa dan mengadili perkara Arbitrase No. 981/X/ARBBANI/2017bukan merupakan alasan yang sah untuk membatalkan putusan Arbitrasesebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS;Bahwa dalil mengenai tipu muslihat yang dilakukan Para Termohon padapoin ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo

Sehubungan dengan haltersebut, Turut Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mencermatiseluruh alasan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalamperkara a quo, tern isi seluruh ita PemohonPemohon dalam Jawaban tertanggal 29 Agustus 2013 yang telah disampaikanoleh Pemohon (Termohon di BANI) pada pemeriksaan perkara di BANI denganNo. 526/VI/ARBBANI/2013 (Bukti TT2).Bahwa dalil posita Pemohon dalam perkara a quo adalah sama dengan dalilPemohon yang dikemukakannya dalam Jawaban pada Perkara BANINo

LHV1569/PW11/2/2014 tanggal29 Desember 2014 tersebut, sama sekali tidak menguji putusan BANINo. 516/V/ARBBANI/2013 tanggal 28 Januari 2014, namun sematamata melaksanakan perintah undangundang, yakni peraturan tersebutdi atas.

tentangadanya tipu muslihat dari Termohon II merupakan pegulanganyang telah dinilai dan diperiksa dan diputus oleh Majelis arbiterdi BANI, sehingga Majelis Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa dan menilai pertimbangan Majelis arbiter tersebut;e Bahwa dalil dalil Pemohon tentang adanya tipu musiihat,putusan tidak berdasar hukum adalah dalil yang mengadaadadan tidak berdasar hukum;e Bahwa tuntutan provisi dari Pemohon adalah tuntutan yangtidak relevan dan beritikad buruk untuk menunda putusan BANINo