Pemohonan Pensertifikatkan Tanah Milik Pemkot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli 2008 ; Asli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon ; TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 ; Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelakanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD

Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; Asli 1 lembar

Septo Kalnadi berupa : Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; Lembar Kontrol ; Fotocopy

PensertifikatanTanah SDN Kota Cilegon ; Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran BelanjaDaerah Nomor : 924/III/1.201.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D LS)Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilaiRp.1.585.550, 2222 n nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nn nen cence Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor :931/IV/1319/LS/SETDA/2010 = Tanggal, 17.

Septo Kalnadi berupa : Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/II/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; eSurat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) lembar 1, 2, 3 Nomor: 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000, ;Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000, ; Lembar Kontrol ; 272222 2222222 Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS) Nomor : 931/17207/IV/2009

PensertifikatanTanah SDN Kota Cilegon ; 22922 22 Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran BelanjaDaerah Nomor : 924/III/1.201.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D LS)Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilaiRp.1.585.550, 2222 n nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn enn Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor :931/IV/1319/LS/SETDA/2010 = Tanggal, 17.

PensertifikatanTanah SDN Kota Cilegon ; 22922 22 Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran BelanjaDaerah Nomor : 924/III/1.201.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D LS)Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilaiRp.1.585.550, 2222 n enna nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn cence Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor :931/IV/1319/LS/SETDA/2010 = Tanggal, 17.

Septo Kalnadi berupa : Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/I1/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) lembar 1,2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilaiRp.200.000.000, ; 2 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnns Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000, ; Lembar Kontrol ; Fotocopy Surat Perintah Pencairan

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah PNS/Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) pada Pemerintah KotaMagelang, namun pada saat peristiwa terjadi saksi masihmenjabat sebagai Kepala Bidang Pembelanjaan pada DPPKADPemerintah Kota Magelang dan sebagai Kepala Dinasnyaadalah terdakwa II.

karenamerupakan /eading sector dari Dinas Pasar, namun olehterdakwa Il. diarahkan pencairan beban tetap melalui BagianKeuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah KotaMagelang;e Bahwa akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 setelahadministrasi SPM dan lainlain lengkap untuk kemudiandisampaikan ke DPPKD untuk diproses pembayaran denganditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuksalanjutnya berdasarkan SP2D tersebut dicaikan di KasDaerah;Page 55 of 151Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa

SUDARWASTUTI, MM. tentang kemana akhirnya danayang telah dicairkan tersebut;Bahwa alokasi dana subsidi adalah Rp.3.500.000.000, (tigamilyar lima ratus juta rupiah) namun dicairkanRp.2.800.000.000, (dua milyar delapan ratus juta rupiah) padatahun 2007, dan sisanya dicairkan pada tahun 2008 namun kaliini pencairan lewat DPPKD dalam hal ini ke PURWADI yangmembawahi UPTD Pasar untuk kemudian ditransfer ke rekeningmasingmasing penerima.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa . menyatakan tidakkeberatan

kelancaranpenarikan dana perimbangan;Bahwa adapun kaitan dengan bantuan sosial ada pada PeraturanDaerah APBD Nomor 2 Tahun 2007 dan pelaksaannanya ada pada SKWalikota yang di dalamnya disebutkan namanama pedagangpenerima bantuan;Bahwa dana tersebut dicairkan sebesar Rp.2.827.469.500, (dua milyardelapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilanribu lima ratus rupiah) pada tahun 2007;Bahwa pihak yang mempunyai program pembangunan pasar (TimPasar Gotong Royong) di BAPEKO, sedangkan DPPKD

;e Bahwa setahu saksi, TYOK adalah Rekanan dari Pasar GotongRoyong;e Bahwa setahu saksi bantuan tersebut ditujukan kepada parapedagang Pasar Gotong Royong, karena di dalam lampiranSP2D disebutkan bahwa dana bantuan sosial tersebutperuntukannya adalah para pedagang Pasar Gotong Royong;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. menyatakan tidakkeberatan, dan terdakwa Il. menyatakan bahwa DPPKD bukanmerupakan /eading sector pekerjaan karena itu kewenangan BAPEKO,dan selaku Kepala DPPKD saksi tidak berhak

tunai sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah) kepada saksi Masitoh dan saksi Khoerudin, sambilmengatakan bahwa uang tersebut adalah dana bantuan rehabilitasi rumahtidak layak huni tahap tahun 2013.Pencairan tahap II tahun 2013 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layakhuni Desa Sukaharja sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)melalui Bank BRI No. 080401027745530 sebagaimana dokumen sebagaiberikut :> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 34395/990/1.20.00/SP2D/DPPKD

Sukaharja sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana KeputusanBupati Bogor Nomor 443.52/63/Kpts/PerUU/2014 tanggal 13 Januari 2014untuk 25 unit, pelaksanaan pencairan sebagaimana Pedoman PelaksanaProgram lingkungan Sehat Perumahan dilakukan dalam 2 (dua) termin, yaituuntuk termin sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)melalui Bank BRI No. 080401027745530 sebagaimana dokumen sebagaiberikut :> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 23844/990/1.20.00/SP2D/DPPKD

MASUD Kepala DesaSukaharja dan Sdr Sutisna Camat Ciomas, dengan menuliskan dana bantuantelah disalurkan kepada penerima bantuan RILH tahap sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).Pencairan tahap Il tahun 2014 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layakhuni Desa Sukaharja sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melaluiBank BRI No. 080401027745530 sebagaimana dokumen sebagai berikut :> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 54855/990/1.20.00/SP2D/DPPKD /12/2014 tanggal 11

sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)Pencairan tahap II tahun 2014 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layakhuni Desa Sukaharja sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melaluiBank BRI No. 080401027745530 sebagaimana dokumen sebagai berikut :> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 54855/990/1.20.00/SP2D/DPPKD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,> Surat perintah membayar (SPM) No. 14301/990/1.20.00/SPM/PPKD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar

MASUD Kepala Desa Sukaharja dan Sdr Sutisna CamatCiomas, dengan menuliskan dana bantuan telah disalurkan kepada penerimabantuan RTLH tahap sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah)Pencairan tahap II tahun 2014 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layakhuni Desa Sukaharja sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melaluiBank BRI No. 080401027745530 sebagaimana dokumen sebagai berikut :> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 54855/990/1.20.00/SP2D/DPPKD/12/2014 tanggal 11

P/2015/PA.Mtrl 2 > Ul, ta,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan atasperkara permohonan Pengangkatan Anakyang diajukan oleh:Lalu Muhammad Rusili bin Lalu Alwi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS (DPPKD), bertempat tinggal di Jalan dr.

AL7280804708 tagl 12092019 yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada Surat Setoran PajakDaerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan 20182019 Kode Pengesahan dariDPPK No.0229111860380519 DPPKD Kab. Mojokerto No.

Lebak selanjutnya Kepala BagianPemerintahan Sekda Kabupaten Lebak membuat Nota Dinas yangdisampaikan kepada Kantor Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Daerah (DPPKD) untuk mentransfer ke nomor rekeningKas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak diBank Jabar Unit Malingping dengan Nomor rekening 000 161 6250100 ; Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007, terdakwaMAHDAR JUNAEDI bersama dengan isterinya saksi DIDAH ROSIDAHpergi menemui saksi RONI HARDIANSYAH.

Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor:858/303/XI/2011 DPPKD tanggal 8 Nopember 2011 (bukti P2);B.

yang ada di atasnya yaituHMASRS juga berakhir, dan hak kembali ke HPL yaituPemkab Kudus.2) Untuk mengajukan kembali baik oleh pemegang HGB lamaatau baru harus dengan persetujuaan Pemegang HPL.Melihat kenyataan di lapangan, Lantai 1 (foodmart), Lantai 2dan Lantai 3 disewa oleh Matahari sehingga tidak mungkindilksanakan perpaniangan HGB di atas HPL, karenaperpanjangan HGB tidak bisa displitsing/dipecah.Dilakukan rapat tanggal 12 Juni 2013 dipimpin AsistenAdministrasi dengan peserta rapat dari BPN, DPPKD

Tanggal 13 Januari 2014 dilaksanakan rapat di Ruang AsistenAdministrasi dengan peserta rapat dari DPPKD, HPKP, KantorPertanahan, Bagian Hukum dan Bagian Pengelolaan AsetDaerah.

Hasil rapat disepakti bahwa perpanjangan HGB tidakdapat dikabulkan dan perlu menyepakati besaran biaya sewayang ditawarkan.Tanggal 4 Pebruari 2014 dilaksanakan rapat di Ruang AsistenAdministrasi dengan peserta rapat dari HPKP, DPPKD, BagianHukum dan Bagian Pengelolaan Aset Daerah yang pada intinyaHPKP menyetujui tawaran sewa dan minta kepada Pemkabuntuk membuat surat guna perpanjangan sewa,Terhadap hal tersebut Sekretaris Daerah melayangkan surattanggal 7 Maret 2014 Nomor 030/0540/01 perihal Teguran

SP2D dan dokumen pendukung nomor: 4636/LS/DPPKD/XII/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dengan nominal Rp. 1.405.152.700,13. SP2D dan dokumen pendukung nomor: 5071/LS/DPPKD/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nominal Rp. 1.204.416.600,14. SP2D dan dokumen pendukung nomor: 6577/LS/DPPKD/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal Rp. 1.204.416.600,15. SP2D dan dokumen pendukung nomor: 6596/LS/DPPKD/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal Rp. 200.736.100,16.

SP2D dan dokumen pendukung nomor: 6597/LS/DPPKD/XII/2010 tanggai 27 Desember 2010 dengan nominal Rp. 49.866.000,17. Uang tunai senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)18. Uang tunai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).19. 1 lembar asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. PANCORAN MAS KARYA INDAH Jember dari Ir.

Kendal kepada DPPKD kab. Kendal perihal Mohon tidak menyerahkan SP2D kepada CV.

Kendal kepada DPPKD kab. Kendal perihalMohon tidak menyerahkan SP2D kepada CV.

SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten HalmaheraTimur;Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;1 jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaranpengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD

Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/201426272829303132333435363738Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten HalmaheraTimur;Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;1 jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaranpengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010;1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukanBendahara Pembantu Afifudin Fabanyo;1 buah buku Tabungan

PlkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkanputusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Daerah(RSUD) Pulang Pisau, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di DPPKD

E,No.07, RT.O5/RW.01, Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, KotaTanjungpinang, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS(Kantor DPPKD Kiang), tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Gg.

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah PNS/Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan Daerah (DPPKD) pada Pemerintah Kota Magelang, namunpada saat peristiwa terjadi saksi masih menjabat sebagai KepalaBidang Pembelanjaan pada DPPKAD Pemerintah Kota Magelang dansebagai Kepala Dinasnya adalah terdakwa IL.

karenamerupakan /eading sector dari Dinas Pasar, namun oleh terdakwall diarahkan pencairan beban tetap melalui Bagian Keuanganpada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang; Bahwa akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 setelahadministrasi SPM dan lainlain lengkap untuk kemudiandisampaikan ke DPPKD untuk diproses pembayaran denganditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuksalanjutnya berdasarkan SP2D tersebut dicaikan di Kas Daerah;Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa Ill. mengatakan

sector dari dinas pasar;Bahwa perencanaannya ada di BAPEKO, dan bertindak sebagaiKetua Tim adalah BUDI SENEN;Bahwa pencairan dana bantuan untuk para pedagang lama PasarGotong Royong pada Tahun Anggaran 2007 dari kas daerahdilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai sebesarRp.2.827.469.500, (dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh jutaempat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), kemudiankarena pada tahun 2008 Bagian Keuangan dilikuidasi untukselanjutnya pencairan dilakukan melalui DPPKD

;Bahwa setahu saksi, TYOK adalah Rekanan dari Pasar GotongRoyong;Bahwa setahu saksi bantuan tersebut ditujukan kepada parapedagang Pasar Gotong Royong, karena di dalam lampiran SP2DPage 61 of 13010.disebutkan bahwa dana bantuan sosial tersebut peruntukannyaadalah para pedagang Pasar Gotong Royong;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa . menyatakan tidakkeberatan, dan terdakwa Il menyatakan bahwa DPPKD bukanmerupakan /eading sector pekerjaan karena itu kewenangan BAPEKO,dan selaku Kepala DPPKD saksi

(KepalaSeksi Non Gaji pada DPPKD);Bahwa administrasi telah disiapkan dari bagian keuangan, saksimenandatangani SPM untuk tanda tangan SPM guna diajukan keDPKKD selaku Bendahara Umum Keuangan;Bahwa sepengetahuan saksi, subsidi tersebut ditujukan kepadapedagang namun secara pasti saksi tidak tahu mengenai penerimasubsidinya;Bahwa pernah ada pertemuan di pemkot, yang membicarakanmengenai uang bantuan akan diserahkan kepada pedagang lamauntuk memperingan angsuran yang harus dibayarkan;Bahwa Koordinator

. ;=" Bahwa nilai kontrak pelaksanaan pengadaan instalasi biogas tahun2013 Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.1.299.000.000," Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK, pekerjaanpembangunan instalasi biogas tahun 2013 tidak selesai di kerjakandan hanya mencapai 42,08% sehingga DPPKD hanya membayarsebesar Rp. 546.619.200, sehingga ada sisa anggaran yang belumdi bayarkan sebesar Rp. 752.380.800, ;" Bahwa saksi tidak kenal dengan kontraktor pelaksana proyektersebut namun saksi mengetahui dari

sistem Unit Price ,yang kedua masukkan material alam untuk 169 (Seratus enampuluh sembilan ) titik lebin kurang 35 % ( tiga puluh lima )persen ,Selanjutnya pendapat dari PPHP yaitu pak HERIYANTOagar dipacu untuk penyelesian kuba , pemasangan mixer, acesorisdan kelengkapan lainnya plus kompor, menambah tenaga kerja danmenambah kuba dengan cara menyewa cetakan kuba, karenawaktu kerja sudah mepet tinggalk 18 (delapan belas) hari kerja ,dan nanti akan dibayar sesuai dengan kemajuan fisik Pendapatdari DPPKD

( Pak SUHADI ) bahwa DPPKD hanya akan beranimembayar sesuai dengan bobot progres pekerjaan, kemudiandalam rangka pencairan bahwa permohonan SPM paling lambattanggal 15 Desember 2013 harus sudah terdaftar ( ter regester diDPPKD .Bahwa kesimpulan rapat oleh PPK: Agar Kontraktor dan Pelkasana lapangan agar bekerja kerasuntuk menyelesaikan pekerjaan.# Distribusi material dan penambahan tenaga kerja agardilaksanakan .

Seratusenam puluh sembilan ) titik lebih kurang 35 % ( tiga puluh lima )persen,Selanjutnya pendapat dari PPHP yaitu. pakHERIYANTO agar dipacu untuk penyelesian kuba ,pemasangan mixer, acesoris dan kelengkapannya plus kompor,Halaman 59 dari 125 halaman Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2018/PN Mtrmenambah tenaga kerja dan menambah kuba dengan caramenyewa cetakan kuba, karena waktu kerja sudah mepet tinggal18 (delapan belas) hari kerja , dan nanti akan dibayar sesuaidengan kemajuan fisik "Pendapat dari DPPKD

( Pak SUHADI ) bahwa DPPKD hanya akan berani membayar sesuai denganbobot progres pekerjaan, kemudian dalam rangka pencairanbahwa permohonan SPM paling lambat tanggal 15 Desember2013 harus sudah terdaftar ( ter regester di DPPKD .

XXXXX,umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS PadaKantor DPPKD Kota Palopo, bertempat tinggal di BTN Nyiur Jl.

kasi WH (Agustus s/d September) : Rp 7.650.000,00Biaya ATK/foto copy (Agustus s/d Oktober) : Rp 7.000.000,00Biaya pengganti suku cadang (Agustus s/d Oktober): Rp 14.000.000,00Biaya rutin kantor untuk bulan (Agustus s/d Oktober): Rp 23.354.000,00Total : Rp 88.702.000,00Bahwa peminjaman atau kas bon yang saksi Andri Yudiansyah berikankepada Terdakwa sebesar Rp 88.702.000,00 (delapan puluh delapan jutatujuh ratus dua ribu rupiah) tersebut ada saksi Andri Yudiansyahpertanggungjawabkan atau SPJ kepada DPPKD

Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Bahwa pinjaman Terdakwa pada saksi Andri Yudiansyah sejumlah Rp88.702.000,00 telah di SPJ kan kepada DPPKD Kabupaten Aceh Timurpada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara kegiatan trantip dan rutinkantor untuk bulan Oktober 2010 di SPJ kan sejumlah Rp23.537.680,00 sedangkan sisanya (Rp 88.702.000,00 Rp23.537.680,00) sejumlah Rp 65.164.325,00 telah saksi AndriYudiansyah setor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Timursesuai dengan tanda penerimaan dari Bank Aceh a.n Rekening

Kariman telah membayaruntuk :Honorium 3 orang operator komputer : Rp 750.000,00Biaya penunjang 2 orang kasi trantip : Rp 4.500.000,00Honor pembantu Bendahara : Rp 1.350.000,00Jumlah : Rp 6.600.000,00Sisa : Rp 209.128.000,00Bahwa tidak dibenarkan mata anggaran yang telah ditetapkan di dalam DPASKPD dipergunakan untuk keperluan lain ;Bahwa pinjaman Terdakwa pada saksi Andri Yudiansyah sejumlah Rp88.702.000,00 telah di SPJ kan kepada DPPKD Kabupaten Aceh Timurpada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara

Kariman telahmembayar untuk :Honorium 3 orang operator komputer : Rp 750.000,00Biaya penunjang 2 orang kasi trantip : Rp 4.500.000,00Honor pembantu Bendahara : Rp 1.350.000,00Jumlah : Rp 6.600.000,00Sisa : Rp 209.128.000,00Bahwa tidak dibenarkan mata anggaran yang telah ditetapkan di dalamDPA SKPD dipergunakan untuk keperluan lain ;Bahwa pinjaman Terdakwa pada saksi Andri Yudiansyah sejumlah Rp88.702.000,00 telah di SPJ kan kepada DPPKD Kabupaten Aceh Timurpada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara

Sarolangun tanggal 16 November 2009 ;1 (satu) lembar Refrensi Bank Mandiri Nomor 8.SP.SBJ/770/2009 ;1 (satu) lembar Surat Ijin Pemborongan Pembangunan (SIPP) dariKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1 Pintu Nomor188.4/912/SIPP/BPPTSP2009 ;1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka Nomor13.21.00.2009.0210 ;1 (satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan Nomor12.21.00.2009.0312 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Tempat Usaha ;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor977/247/FKL/DPPKD

;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4949/01.01.03/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan PraktekSMK 1 Sarolangun tanggal 16 Desember 2009 sebesarRp3.499.179.200,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilanjuta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;1 (satu) lembar cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CV.tanggal 23 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/725/DPPKD/2009 tanggal 22Desember

Nomor188.4/912/SIPP/BPPTSP2009 ;1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka Nomor13.21.00.2009.0210 ;1 (satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan Nomor12.21.00.2009.0312 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Tempat Usaha ;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor977/247/FKL/DPPKD ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4949/01.01.03/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan PraktekSMK 1 Sarolangun tanggal 16

Desember 2009 sebesarRp3.499.179.200,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilanjuta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;1 (satu) lembar cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CV.tanggal 23 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/725/DPPKD/2009 tanggal 22Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) ;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor 388/SPPLS/Dikmen/Disdik/2009 tanggal

Sanneru bin Bado, tertanggal September 2015, selanjutnya bukti suratdiberi tanda P16;Fotocopy DPPKD Kabupaten Jeneponto Monitoring PembayaranWajib Pajak atas nama = ST. Rahmatia B Labbang,NOP: 73.04.031.003.0020144.0, selanjutnya bukti surat diberi tandaP17;18. Fotocopy DPPKD Kabupaten Jeneponto Monitoring PembayaranWajib Pajak atas nama ST.

Malut.Halaman 11 dari 22 halaman27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaranpengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010.1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukanBendahara Pembantu AFIFUDIN FABANYO.1 buah buku Tabungan antas nama IRWAN ANDI AMIN Pada Bank MandiriCabang Pembantu Buli

nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 808.500.000,(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten HalmaheraTimurAsli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Tahun Anggaran 2010;1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaranpengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD