Bahwa perbuatan Tergugat yang menggugurkan Penggugat sebagaipemenang dalam Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksisebagaimana Objek Sengketa dan pada saat bersamaan memenangkan PTDUTA EKONOMI sebagai pelaksana dalam projek Pekerjaan LanjutanPembangunan Fasiltas Pelabuhan Laut Sebuku pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ill, Kotabaru, ProvinsiKalimantan Selatan, padahal dibandingkan antara penawaran yangdiajukan oleh Penggugat dengan PT DUTA EKONOMI, maka diperolehfakta

pemerintah in cassu Tergugat;Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Penerbitan Objek Sengketayang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), bahkan Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah menimbulkankerugian bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadipemenang Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dalampembangunan projek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasiltas

DUTA EKONOMI sebagai pemenangTender, maka selanjutnya Pemenang Tender yang telah ditetapkan olehTergugat in casu bukanlah Penggugat akan melaksanakan pengerjaanproyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasiltas Pelabuhan Laut SebukuHalaman 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru,Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam rangka mencegah GugatanPenggugat menjadi siasia atau menjadi tidak efektif apabila nantinyadikabulkan

Bahwa selain itu jikalau Objek Sengketa tidak ditunda oleh Majelis Hakimperkara a guo, maka selama proses pemeriksaan perkara berlangsungsampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, tentunya akan sullitdieksekusi putusan a quo dengan mengembalikan proyek PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasiltas Pelabuhan Laut Sebuku pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ill, Kotabaru, ProvinsiKalimantan Selatan pada kondisi sebelum adanya pelaksanaan pekerjaanoleh pemengang tender yang telah ditetapkan

Akibat terdakwa meletakan gerobak dagangantersebut di atas fasiltas umum menggangguorang jalan dan menyebabkan alu lintasmacet.Bagaimana atas kejadian tersebut ?

terdakwa dan pada saat itu berhasil mengamankan barang buktiberupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir didalam tasterdakwa; Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harusmemiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diaturdalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika,dan Perkusor Farmasi di Fasiltas

perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatuserta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan secara yuridis apakah dalildalil permohonan dariPemohon dapat dikabulkan nantinya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalahsebagaimana telah disebut diatas ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menderita tuna rungudan berbicara terbatabata, maka untuk kelancaran komunikasi antara Hakimdengan Para Pemohon menggunakan fasiltas

dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yangdilakukan oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansihukum yang benar yaitu penyerahan Barang Kena Pajak yang didukungFaktur Pajak Nomor 070.00115.35951374, tanggal 17 Mei 2015, dan070.00115.35951448, tanggal 20 Mei 2015 adalah dilakukan kepadaPengusaha di Kawasan Bebas, sehingga mendapat tarif preferensiberupa Fasiltas

diberikan hak dan fasilitas, namun dalam mutasi iniPenggugat tidak mendapatkan tambahan atau fasilitas apaapa, sedangjarak tempuh dari rumah tempat tinggal ke lokasi kerja baru sangat jauhyaitu antar Propinsi.Bahwa oleh karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat sangat dipaksakan karena sangatlah sulit dan bahkan tidakmungkin Penggugat mampu untuk dapat bekerja dengan baik, mengingatjarak tempuh dari tempat tinggal keluarga dengan ke lokasi kerja yangletaknya antar Propinsi sedangkan fasiltas

Oleh karenaMutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat dipaksakankarena sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin Penggugat mampu untukdapat bekerja dengan baik, mengingat jarak tempuh dari tempat tinggalkeluarga dengan lokasi kerja letaknya antar Propinsi sedangkan fasiltas untukkeluarga Penggugat tidak diberikan.

melaksanakan perintah mutasi dari Tergugattersebut.Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5 danangka 6 serta keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat menolak keputusan mutasi dari Tergugat karena mutasi yangdilakukan oleh Tergugat sangat dipaksakan karena sangatlah sulit dan bahkantidak mungkin Penggugat mampu untuk dapat bekerja dengan baik, mengingatjarak tempuh dari tempat tinggal keluarga dengan ke lokasi kerja letaknya antarPropinsi sedangkan fasiltas

Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dandiberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena pembayaran bunga kepada Damiano Investment BV ofDomicile yang telah didukung dengan certificate of domicile dan FormDGT1 tertanggal 14 Desember 2013 dari otoritas perpajakan, makakepadanya berhak atas penggunaan fasiltas

Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan fasiltas pinjaman dariTergugat , oleh karena Para Penggugat tidak pernah mendapat salinanakad / perjanjian persetujuan yang telah dibuat bersama antara ParaPenggugat dengan Tergugat , sehingga dengan demikian ParaPenggugat tidak pernah mengetahui akad perjanjian tersebut dan berapaangsuran yang harus disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan berapa jumlah seluruh kewajiban Para Penggugat kepadaTergugat untuk melunasi hutang tersebut dan salinan rekening

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yangharus memiliki jin edar khususnya obat keras Trihexyphenidylsebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat,halaman 3 dari 17 halamanPutusan Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN BitNarkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasiltas pelayananFarmasi.Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang

ratus dua puluh) butir yang dikemasdalam plastik obat bening milik terdakwa.halaman 5 dari 17 halamanPutusan Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN BitBahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yangharus memiliki jin edar khususnya obat keras Trihexyphenidylsebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat,Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasiltas

, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingannya oleh seorang Pengampu;

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harusmemiliki ijin edar knususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diaturdalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN BitKesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika,dan Perkusor Farmasi di Fasiltas pelayanan Farmasi.

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harusmemiliki ijin edar knususnya obat keras Trihnexyphenidyl sebagaimana diaturdalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika,dan Perkusor Farmasi di Fasiltas pelayanan Farmasi.

disamping Tergugat memiliki kewajibanmembayar sebesar Rp. 814.000.000, (DelapanRatus Empat Belas Juta Rupiah), terhadap SURATKESEPAKATAN BERSAMA tanggal O04 Oktober2013 Tergugat tidak memenuhi janji seperti apayang telah dituangkan dalam SURATKESEPAKATAN BERSAMA tersebut yangmenyatakan tempat karaoke Gading Indah dalamkondisi ready (Siap pakai) dengan segalafasilitasnya untuk di operasikan oleh Penggugat.Pada kenyataannya peralatan/perlengkapannyaSangat tidak memadai dan tidak layak pakai,fasilitas fasiltas

Menghukum Tergugat oleh karena itu untukmembayar kepada Penggugat a quo sebesar Rp.682.000.000, + Rp. 132.000.000, = Rp.814.000.000, ditambah dengan biayabiayayang telah dikeluarkan oleh iRemggugat untukmengganti/ merubah/ menambah (Melengkapi) /memperbaiki segaia macam perlengkapan/peralatan dan fasiltas/sarana karaoke GadingIndah untuk dibayar/diganti oleh TergugatSsebesar Rp. RpjJ40.540.000, (Seratus EmpatPuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .sehingga total jumlah sebesar Rp.

ratusribu rupiah).Bahwa, untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, selanjutnyapada tanggal; 02 Agustus 2016 Penggugat memberikan tanda jadipembelian rumah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2017 Penggugat melunasipembayaran uang muka sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),sedangkan kekurangan harga pembelian akan dibayar Penggugatmelalui fasiltas

Graha Agung Perkasa; yang terletak di dalamkawasan komplek perumahan WISATA BUKIT SENTUL, Desa Turirejo,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagaimana diuraikan dibawahini;Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2018/PN SDA Type Rumah : 100 dengan 2 Lantai Letak : Blok A2, Kavling No. 04 Luas Tanah/Bangunan: 128 M2 / 100 M2 Harga Jual Beli : Rp. 956.800.000, Sistim Pembelian : Dengan Menggunakan Fasiltas KPR(Bukti T.1, Copy Surat Persetujuan Pembelian Rumah)c.

Bahwa mengingat pembelian unit rumah yang dilakukan olehPENGGUGAT adalah dengan menggunakan Fasiltas Kredit KepemilikanRumah (KPR), maka pada tanggal 15 Mei 2017, antara PENGGUGATHalaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2018/PN SDAdengan TERGUGAT Il telah menandatangani Perjanjian Kredit No. :00062201 70503000024, dengan plafon kredit sebesar Rp. 730.800.000,(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pembelian unit rumah yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidakdilakukan secara tunai/kontan, melainkan dengan Fasiltas KreditKepemilikan Rumah (KPR) dari TERGUGAT Il. Jadi sangatlah logissecara hukum apabila Surat Legalitas Lahan Tanah yaitu Sertifikat HakGuna Bangunan, dan suratsurat atau dokumendokumen yang diperlukanuntuk proses balik nama atau pendaftaran hak atas tanah menjadi atasnama PENGGUGAT, oleh TERGUGAT diserahkan kepada TERGUGATIl.

Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkinsecara hukum TERGUGAT untuk mengurus terlebih dahulupemindahan hak atas tanah yang hendak diperjual belikan denganPENGGUGAT.Mengingat, pembelian unit rumah/anah yang dilakukan olehPENGGUGAT adalah menggunakan fasiltas KPR dari TERGUGAT Ildengan jaminan kredit (agunan) adalah berupa Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 452; seluas 128 M2; a/n. PT. Graha AgungKencana.

Fasiltas perusahaan Termohon Kasasi/ semulaTergugat yang bisa dikatakan layak hanyalah baru terjadi/ diterima padasaat Pemohon Kasasi/semula Penggugat diminta mundur (karenadianggap sudah merugikan Termohon Kasasi/semula Tergugat akibat sakityang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat) yaitu diberikanfasilitas kendaraan yang kelasnya sama dengan Department Head (KepalaBagian) lainnya yang sudah menerima terlebih dahulu.

Terlihat jelas bahwa ada ketidakikhlasan TermohonKasasi/semula Tergugat dalam memberikan fasiltas kendaraan kantorkepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat, padahal PemohonKasasi/semula Penggugat sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahunsecara baik pada Termohon Kasasi/ semula Tergugat Jadi jelas sudahbahwa hal ini secara gamblang sudah menjelaskan dan membuktikanbahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat faktanya adalah hanyadianggap sebagai karyawan biasa dan bukan sebagai Direktursebagaimana tertera

Bahwa ternyata PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaranangsuran kredit sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit,sehingga fasiltas kredit atas nama PIHAK KEDUA menjadi tertunggakatau bermasalah.e.

Daya Gawi Sabumi (PT.DGS) dan juga fasiltas untukmencegah kebakaran diantaranya adalah :1.10 (Sepuluh) buah alat penyemprot merk solo ;2.4 (empat) buah pompa air ;3.1 (Satu) buah mesin alkon ;4.2 (dua) buah kolam buatan untuk mengambil air ;5.1 (satu) buah kolam alami;Bahwa lahan kebun PT.

Daya Gawi Sabumi (PT.DGS) dan juga fasiltas untukmencegah kebakaran diantaranya adalah :Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.BLH/2017/PN Pili1.10 (Sepuluh) buah alat penyemprot merk solo ;2.4 (empat) buah pompa air ;3.1 (Satu) buah mesin alkon ;4.2 (dua) buah kolam buatan untuk mengambil air ;5.1 (satu) buah kolam alami;Bahwa lahan kebun PT.

Daya Gawi Sabumi (PT.DGS) dan juga fasiltas untukmencegah kebakaran diantaranya adalah :1.10 (Sepuluh) buah alat penyemprot merk solo;2.4 (empat) buah pompa air;3.1 (Satu) buah mesin alkon;4.2 (dua) buah kolam buatan untuk mengambil air;5.1 (satu) buah kolam alami;Bahwa lahan kebun PT.

Daya Gawi Sabumi (PT.DGS) dan juga fasiltas untukmencegah kebakaran diantaranya adalah :1.10 (Sepuluh) buah alat penyemprot merk solo ;2.4 (empat) buah pompa air ;3.1 (Satu) buah mesin alkon ;4.2 (dua) buah kolam buatan untuk mengambil air ;Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.BLH/2017/PN Pili5.1 (Satu) buah kolam alami;Bahwa lahan kebun PT.

DayaGawi Sabumi (PT.DGS) dan juga fasiltas untuk mencegah kebakarandiantaranya adalah 10 (Sepuluh) buah alat penyemprot merk solo, 4 (empat)buah pompa air, 1 (Satu) buah mesin alkon, 2 (dua) buah kolam buatan untukmengambil air dan 1 (satu) buah kolam alami ;Bahwa lahan kebun PT.

Bahwa Tergugat sebagai pelaku usaha yang memberi fasiltas kredit kepadaTurut Tergugat patut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukumyang melakukan tindakan sepihak dengan telah melelang Agunan yangsebagiannya milik Penggugat kepada Tergugat III selaku Pemenang Lelang..

Peminjam Modal telah menjaminkan SHMyang sebagiannya milik Penggugat untuk selanjutnya di Agunkan/di KPR kansebagai Jaminan Hutang di Bank Tabungan Negara (persero) Cabang KotaJambi oleh Turut tergugat yang kemudian dalam perjalananya pinjamankredit tersebut telah mengalami keterlambatan ansuran atau tidak dapatmemenuhi kewajibanya sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugaianMateril bagi Penggugat selaku pemilik sebagian Agunan yang di Jaminkan.Bahwa Tergugat I sebagai pelaku usaha yang memberi fasiltas

Peminjam Modal telah menjaminkanSHM yang sebagiannya milik Penggugat untuk selanjutnya di Agunkan/di KPRkan sebagai Jaminan Hutang di Bank Tabungan Negara (persero) Cabang KotaJambi oleh Turut tergugat yang kemudian dalam perjalananya pinjaman kredittersebut telah mengalami keterlambatan ansuran atau tidak dapat memenuhikewajibanya sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugaian Materil bagiPenggugat selaku pemilik sebagian Agunan yang di Jaminkan.Bahwa Tergugat I sebagai pelaku usaha yang memberi fasiltas

Peminjam Modal telah menjaminkan SHMyang sebagiannya milik Penggugat untuk selanjutnya di Agunkan/di KPR kansebagai Jaminan Hutang di Bank Tabungan Negara (persero) Cabang KotaJambi oleh Turut tergugat yang kemudian dalam perjalananya pinjaman kredittersebut telah mengalami keterlambatan ansuran atau tidak dapat memenuhikewajibanya sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugaian Materil bagiPenggugat selaku pemilik sebagian Agunan yang di Jaminkan.Bahwa Tergugat sebagai pelaku usaha yang memberi fasiltas

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harusmemiliki jin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimanadiatur dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan MakananNomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasiltas pelayanan Farmasi.

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harusmemiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimanadiatur dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan MakananNomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasiltas pelayanan Farmasi.

Dengan demikianuntuk memperoleh fasiltas perpajakan harus memenuhi ketentuanformal dan material di antaranya berupa kelengkapan dokumen formulirBC 4.0 untuk membuktikan kebenaran penyerahan yang PPN nya tidakdipungut ke pengusaha di kawasan berikat dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea

dengan azasazaskepatutan,ketelitian dan kehatihatian;Dimana dari keempat kriteria perouatan melawan hukum berdasarkanPasal 1865 KUHPerdata sebagaimana diuraikan diatas, bentuk dan sifatperbuatan Termohon Kasasi dapat dinilai telah memenuhi kriteriaperbuatan melawan hukum.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TermohonKasasi l.Kriteria perbuatan melawan hukum dimaksud telah terpenuhi dalamtindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi , yakni perbuatannyasecara sepihak telah menghentikan fasiltas

kKesehatan/perobatan bagiPemohon Kasasi menyusul terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.Padahal, semestinya Termohon Kasasi tetap berkewajiban untukmemberikan fasiltas Kesehatan kepada Pemohon Kasasi atau setidaktidaknya memberikan tunjangan ganti rugi kecelakaan kerja sekaliguskepada Pemohon Kasasi pada saat itu, mengingat lukaluka yangdiderita Pemohon Kasasi belum sepenuhnya sembuh serta masih dalamperawatan dan yang lebih penting lukaluka tersebut dalam kecelakaansewaktu melaksanakan tugas untuk