Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

Larangan Tokol SubDivre Madura, berdasarkan Surat Perintah Kadivre Jatim Nomor : SP966/I/13030/08/2014 tanggal 06 Agustus 2014 Tim Divre Jatim yangterdiri dari unsur Bidang pengawasan, Bidang Pelayanan Publik danBidang Minku (SDM) pada tanggal 07 Agustus 2014 telah melakukanklarifikasi/stock opname barang di GBB.

Setelah melakukan evaluasi, Tim wajib membuat laporan kepada DirekturSDM dan Umum untuk tingkatan kantor pusat dan kepada Kadivre untuk tingkatanDive dan Subdivre.

Berdasar keputusan Kadivre Bulog Jatim Nomor : KDR1363/1/13030/12/2014, tanggal 4 Desember 2014 tentang pembebanantuntutan ganti rugi (TGR) kepada Sdr. KADIONO dan diwajibkan membayarganti rugi kepada Perusahaan sebesar Rp. 12.109.488.469.38 ataskekurangan beras sebanyak 1.504.716.07. Kg netto; Hal. 179 Putusan No.66/Pid.Sus.

Jatim, alasan yang diberikan pihak SubdivreMadura bahwa mereka (Kasubdivre terdakwa Suhariyono, SE dan jajarannya)masih mengupayakan untuk memulinkan kekurangan beras tersebut, dan akanmelaporan setelah pelaksanaannya terpenuhi, namun sampai dengan laporanresmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 OktoberHal. 187 Putusan No.66/Pid.Sus.

kelurahan yangberhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yangdimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat1 (Model DPM1) yangditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat;Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab Pendahuluanangka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusiRaskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik(Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkatdengan Surat Perintah (SP) Kadivre

TDdan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.Menerima uang HPB atau bukti setor Bank dari Pelaksana DistribusiRaskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO),BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA0) dan pembayaranHPB (tanda terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkanDPM2 dari TD.Melaporkan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusiberas, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada kadivre

kelurahan yangberhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yangdimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat1 (Model DPM1) yangditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab Pendahuluanangka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusiRaskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik(Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkatdengan Surat Perintah (SP) Kadivre

2014, Subdivre Madura melakukan stockopname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapatHalaman 17 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTP K/2016/PT SBYselisih kurang antara administrasi gudang (GDILAP) dengan fisik barang di gudang, danterhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GDILAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak SubdivreMadura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukanpemeriksaan kualitas gabah / beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempatlain yang ditentukan Kadivre / Kasubdivre yang meliputi: jahitan dan label /sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP Tata Cara PemeriksaanKualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;c.

SOP01/D0201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, disebutkan: Pembayarankepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre dengan menerbitkan SuratPerintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengandilamp iri:a. Bukti Penerimaan Barang (GDIM) yang telah ditandatangani oleh KepalaGudang yang bersangkutan;b. Copy PJB Mitra Kerja;c. LHPK yang dibuat PPK;d.

Jatim,alasan yang diberikan pihak Sub Divre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran)masih mengupayakan untuk memulhkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkansetelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madurakepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progressperkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir.

Jatim,alasan yang diberikan pihak Sub Divre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran)masih mengupayakan untuk memulhkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkansetelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasub Divre Madurakepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progressperkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir.

No.73/PID.SUSTPK/2016/PT SBYkepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwamereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkankerugian perusahaan, dan akan melaporan setelah pelaksanaannya, namunsampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada KadivreJatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progressperkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.Bahwa selanjutnya Terdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala SubdivreMadura baru

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPKmelakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu GudangBulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yangmeliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ berassesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras danKemasannya di Lingkungan Perum Bulog;c.

SOP01/D0201/02/2013tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : Pembayaran kepada Mitra Kerjadilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat PerintahPembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengandilampiri:a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani olehKepala Gudang yang bersangkutan;b. Copy PJB Mitra Kerja;c. LHPK yang dibuat PPK;d.

No.73/PID.SUSTPK/2016/PT SBYkepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwaTerdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala Perum Bulog Sub DivreMadura bersama dengan Sadr. Ir. H.

yang berhakmenerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/kelurahan yang dimasukkandalam Daftar Penerima Manfaat1 (Model DPM1) yang ditetapkan oleh kepalaDesa/Lurah dan disahkan oleh Camat ; "Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluanangka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskinyang di bentuk oleh Divisi Regional (Sub Divre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog)Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah(SP) Kadivre

berhakmenerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/kelurahan yang dimasukkandalam Daftar Penerima Manfaat1 (Model DPM1) yang ditetapkan oleh KepalaDesa/lurah dan disahkan oleh camat ; n0ne non nn nme nnnnBahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluanangka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskinyang di bentuk oleh Divisi Regional (Sub Divre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog)Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah(SP) Kadivre

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1Pendahuluan angka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerjapelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional(Subdivre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) perum Bulog terdiri dariKetua dan Anggota yang di angkat dengan Surat Perintah (SP)Kadivre/Kasub Divre/ Kakansilog.

Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi(SPA) kepada Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog perum bulogberdasarkan Pagu Raskin dan rincin dimasingmasingkecamatan dan desa/kelurahaan.Halaman 9 dari 81 halaman putusan No.17/PID.SUS/2013/PT.Bin.b.

Anggota : 1.Pegawaiperum bulog yg di tetapkan melelui surat perintah(SP)Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog, 2 Tenaga bantuan yangdi tetapkan oleh Ketua Satker tas sepengetahuanKadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog.

Bupati/Walikota menerbitkan Surat PermintaanAlokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog perumbulog berdasarkan Pagu Raskin dan rincian dimasingmasingkecamatan dan desa/kelurahan.b.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke TitikDistribusi Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulogberdasarkan SPA menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masingmasing kecamatan/desa/kelurahan kepada Satker Raskin,apabila terdapat desa kelurahan yang menunggakpembayaran HPB pada periode sebelumnya, makapenerbitan SPPB/ DO desa/ keurahan tersebut ditangguhkansampai ada pelunasan.C.

Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.Berdasarkan mandat tersebut pada huruf b, Kepala Perum Bulog DivreNusa Tenggara Timur menetapkan tarif BOP Raskin untuk wilayah regionalNusa Tenggara Timur sesuai Surat Keputusannya Nomor SK03/24030/02/2009tanggal 19 Februari 2009, yang diantaranya menyebutkan bahwa Sub DivreRuteng Tahun 2009 ditugaskan mengalokasikan 18.085.860 kg beras di wilayahManggarai, Manggarai

Tikno Adi selaku Kepala subdivre Rutenguntuk menambah honor/insentif Tim Satker Raskin sehingga dalam realisasinyamelebihi tarif/plafon yang ditetapbkan dalam SK Kadivre NTT Nomor SK03/24030/02J2009 tanggal 19 Februari 2009, sehingga menurut hasilPenghitungan Kerugian Keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTT yangdituangkan dalam Hasil Audit Nomor SR2653/PW.2415/2010 tanggal 6 Mei2010 terdapat Kerugian Negara senilai Ro164.087.500,00 menurut pendapatPenuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dikatakan

seorang pejabat pemerintahan menggunakansuatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyatanyata bukan untukkepentingan umum melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuanpolitik. (2) seorang pejabat menggunakan suatu wewenang dengansuatu tujuan bertentangan dengan ketentuan dan undangundang yangmemuat dasar hukum dan wewenang itu. (3) seorang pejabatpemerintahan menjalankan suatu wewenang dengan suatu tujuan lain.dari pada yang nyatanyata dikehendaki oleh undangundang denganwewenang itu;Surat Keputusan Kadivre

VI Palopo Perihal: Laporan Kerugian Perusahaan senilaiRp.1.343.247.000, yang ditujukan kepada Kadivre Sulsel ; Satu rangkap Formulir Setoran Rekening uang HPB Raskin perkecamatan di Kabupaten Luwu dari Satker Raskin kepada an. HPBRaskin 2008 dengan No. Rekening 87852909 ;Hal. 7 dari 31 hal. Put.

VI Palopo Perihal : Laporan kerugian perusahaansenilai Rp. 1.343.247.000 yang ditujukan kepada Kadivre Sulsel;5. Satu. rangkap formulir Setoran rekening uang HPB Raskinperkecamatan di Kabupaten Luwu dari satker raskin kepada an. HPBRaskin 2008 dengan No. Rekening 87852909;Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011eySatu rangkap surat permintaan penyaluran beras Raskin untuk bulanJanuari s/d bulan Desember 2008 oleh Bupati Luwu kepadaKasubdivre VI Palopo;7.

VI Palopo Perihal : Laporan kerugian perusahaansenilai Rp. 1.343.247.000 yang ditujukan kepada Kadivre Sulsel;. Satu rangkap formulir Setoran rekening uang HPB Raskinperkecamatan di Kabupaten Luwu dari satker raskin kepada an.HPB Raskin 2008 dengan No. Rekening 87852909;. Satu rangkap surat permintaan penyaluran beras Raskin untukbulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Bupati Luwu kepadaKasubdivre VI Palopo;.

Atas laporan tersebut,Kadivre/Kasub Divre menugaskan Tim untuk melakukanpemeriksaan dan analisa kualitas. Kadivre/Kasub Divrememinta persetujuan Direksi. Pelaksanaan tersebut disertaiHal. 14 dari 18 hal. Put. No. 962 K/Pdt/201110.dengan Berita Acara.

(T17)Surat dari Terlawan II yang ditujukan kepada Kadivre Jatim, No.: B036/I/13304/04/2006tgl 12 April 2007 tentang permohonan perpanjangan penyetoran beras hasil giling a.n.UD.Sumber Rejeki dan Pelawan II (T18)Surat Penetapan Klaim No. SPK037/III/13004/05/2007 kepada Pelawan III tanggal 28 Mei2007, yang ditandatangani oleh Terlawan II. (T19)Surat dari Terlawan II kepada Terlawan I, No.: B054/I/13001/05/2007 tgl 31 Mei 2007tentang Laporan perkembangan kekurangan pemasukan beras hagil 2006.

(T21)Surat dari Terlawan II kepada Kadivre Jatim, No.: B055/I/13C04/06/2007 tanggal 13 Juni2007 perihal permohonan penundaan pembayaran klaim kekurangan giling gabah DN 2006a.n Pelawan III. (T22)Risalah rapat tanggal 9 Agustus 2007, yang dihadiri oleh: Bambang Napitupulu, RachmatSyahdjoni Putra (Wakasub Divre HI Bojonegoro), Komuli (Kasi Minku), Isnahar (AswasSPI Divre/Sub Divre), Pelawan III.

Faksimili dari Kantor Pusat Perum Bulog Kepada Kadivre Selindo tentangharga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog Tahun2005 No/ B289//DK201/11/2005 tanggal 28 Nopember 2005.Faksimili dari Kepala Divre Jabar untuk Sub Dibvre se Jabar dan Bantententang Biaya Operasional (BOP) Raskin Tahun 2006 No. F399/10010/19062006/JB tanggal 19 Juni 2005.Faksimili dari Kepala Divre Jabar untuk Sub Dibvre se Jabar dan Bantententang penyesuaian Harga pembelian beras oleh pemerintah No.

Faksimili dari Kantor Pusat Perum Bulog Kepada Kadivre Selindo tentangharga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog Tahun2005 No. B 289/VDK201 /11 /2005 tanggal 28 Nopember 2005.8. Faksimili dari Kepala Divre Jabar untuk Sub Divre se Jabar dan Bantententang Biaya Operasional (BOP) Raskin Tahun 2006 No. F399/10010/19062006/JB tanggal 19 Juni 2005.9. Faksimili dari Kepala Divre Jabar untuk Sub Dibvre se Jabar dan Bantententang penyesuaian Harga pembelian beras oleh pemerintah No.

Faksimili dari Kantor Pusat Perum Bulog Kepala Kadivre Selindotentang harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BulogTahun 2005 No. B289/VDK201/11/2005 tanggal 28 Nopember 2005;Faksimili dari Kepala Dibvre Jabar untuk Sub Dibvre se Jabar danBanten tentang Biaya Operasional (BOP) Raskin Tahun 2006No.F.399/10010/19062006/JB tanggal 19 Juni 2006;.

Surat Pemberitahuan Izin Untuk Mengurus' PerceraianNo.SK.4539/KADIVRE IV/2010 tanggal 13 Desember 2010yang dikeluarkan ~ oleh Direksi PT. Pos Indonesia(PERSERO) Human Capital Manager Jakarta kemudianbukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi (kode P.3);Menimbang, bahwa ketiga bukti tertulis tersebuttelah diperiksa dan sesuai' dengan aslinya dan telahbermaterai cukup;Menimbang, bahwa selain bukti' tertulis sebagaimanatersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi,yaitu:1.

Bupati/Walikota mengajukan Surat permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre /Kasubdivre / Ka. Kansilog berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rekap RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di masingmasing Kecamatandan Desa / Kelurahanb. Berdasarkan SPA, Kadivre / Kasubdivre / KaKansilog menerbitkan SPPB / DOberas untuk masingmasing Kecamatan / Desa / Kelurahan kepada SATKERRASKIN pada saat beras akan di distribusikan ke titik distribusi .

Nama seluruh penandatangan dicantumsecara jelas.Divre / Subdivre / Kansilog membuat Rekapitulasi MBAO di setiap Kabupaten /Kota sesuai format MBA1 yang ditandatangani oleh Kadivre / Kasubdivre /Kansilog.Pembuatan MBA1 bisa dilkukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBOselesai selurunya.

/TPK/2012/PT.TKBahwa Prosedur Pendistribusian Raskin dari Kansilog/Perum Bulog keTitik Distriousi adalah Sebagai berikut :a) Bupati/Walikota mengajukan Surat permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre /Kasubdivre / Ka.

Kansilog berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rekap RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di masingmasing Kecamatandan Desa / Kelurahanb) Berdasarkan SPA, Kadivre / Kasubdivre / KaKansilog menerbitkan SPPB / DOberas untuk masingmasing Kecamatan / Desa / Kelurahan kepada SATKERRASKIN pada saat beras akan di distribusikan ke titik distribusi .

Nama seluruh penandatangan dicantumsecara jelas.53h) Divre / Subdivre / Kansilog membuat Rekapitulasi MBAO di setiap Kabupaten /Kota sesuai format MBA1 yang ditandatangani oleh Kadivre / Kasubdivre /Kansilog.i) Pembuatan MBA1 bisa dilkukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBOselesai selurunya.

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPKmelakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu GudangBulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi :jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOPtata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;c.

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukanpemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atautempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi : jahitan danlabel/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata CaraPemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan PerumBulog; c.

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog menentukan kuantum, waktu = dantempat pelaksanaan pengadaan serta membuat perjanjian jual beli(PJB) pengadaan gabah/beras dengan mitra kerja, menerbitkan DOkarplas/oenang kuralon untuk mitra kerja setelah mitra kerjamenyerahkan jaminan kraplas/oenang kuralon, serta menerbitkan SPTBkepada kepala gudang dan SPPK kepada PPK; 3.

Setelah melakukan evaluasi, Tim wajib membuat laporan kepada DirekturSDM dan Umum untuk tingkatan kantor pusat dan kepada Kadivre untuk tingkatanDive dan Subdivre.

Langsa No.CEV 387403 oleh PT.KAIKayu Ukuran2 x3, 4x4dan3x4 Rp. 18.900.000, Rp. 18.900,000,Biaya Panjar 5 (lima) orang pekerja Rp. 1.500,000, Rp. 7.500,000,Biaya Transportasi /Akomodasi Rp. 2.000,000, Rp. 8.000,000,4 (empat ) kali ke Banda Aceh dalam Rangka Pengurusan objek perkaraBiaya Transportasi /Akomodasi Rp. 1.000,000, Rp. 3.000,000,3 (tiga) kali ke Medan / Bah.Hukum/Kadivre SuAceh Jumlah Rp. 337.400.000,24.Bahwa selain kerugian kerugian diatas PENGGUGAT juga harusmengeluarkan biaya jasa pengacara

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPKmelakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu GudangBulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi :jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOPtata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;c.

TPK/2016/PN.SbyPenyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog menentukan kuantum, waktu = dantempat pelaksanaan pengadaan serta membuat perjanjian jual beli(PJB) pengadaan gabah/beras dengan mitra kerja, menerbitkan DOkarplas/oenang kuralon untuk mitra kerja setelah mitra kerjamenyerahkan jaminan kraplas/benang kuralon, serta menerbitkan SPTBkepada kepala gudang dan SPPK kepada PPK; 3.

Setelah melakukan evaluasi, Tim wajib membuat laporan kepada DirekturSDM dan Umum untuk tingkatan kantor pusat dan kepada Kadivre untuk tingkatanDive dan Subdivre.

Berdasar keputusan Kadivre Bulog Jatim Nomor : KDR1363/V/13030/12/2014, tanggal 4 Desember 2014 tentang pembebanantuntutan ganti rugi (TGR) kepada Sdr. KADIONO dan diwajibkanmembayar ganti rugi kepada Perusahaan sebesar Rp. 12.109.488.469.38atas kekurangan beras sebanyak 1.504.716.07.

pada lokasitersebut dapat dibuktikan dengan adanya BATB (Berita Acara Tata Batas)yang dibuat pada jaman Belanda yaitu pada tanggal 25 Januari 1930 yangjuga menunjukkan petak 46B KU3 RPH Putuk BKPH Tengger KPHBojonegoro turut Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoromerupakan daerah kawasan hutan; Bahwa yang berhak mengeluarkan surat perintah kerja penebanganadalah Administratur/KKPH berdasarkan sahnya RTT yang sudah disetujuioleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KADEPRENBANG BISSARdan KADIVRE

Hutan berikut barang bukti berupa 1 (Satu) batang ukuran 3 m x 10diameter = 0.030 M3, 1 (Satu) batang ukuran 260 cm x 13 diameter = 0.041 M3,1 (Satu) bilah pecok, 1 (Satu) bilah gergaji, 1 (Satu) unit Sepeda ontel diserankankepada Polisi ;Bahwa terdakwa sewaktu menebang pohon jati milik perhutani tidak adainnya, yang berhak mengeluarkan surat perintah kerja penebanganadalah Administratur/KKPH berdasarkan sahnya RTT yang sudah disetujuioleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KADEPRENBANG BISSARdan KADIVRE

Jatim pemutusan jabatan sementara (penonaktifan)Sesuai SK Kadivre Jatim Nomor SK1399/I/13030/11/2014 tentangPembebasan jabatan sementara tanggal 24 Nopember 2014 ;4) Berdasarkan Keputusan Kadivre Jatim Nomor KDR1363/I/13030/12/2014tanggal 4 Desember 2014, tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)Kepada Saudara KADIONO diwajibkan membayar ganti rugi kepadaPerusahaan sebesar Rp. 12.109.488.469,38 akibat kekurangan berassebanyak 1.504.716,07 kg netto ;Bahwa monitoring dan pengawasan dilakukan oleh

gantirugi kepada Perusahaan dengan nilai sebesar' Rp.12.109.488.469,38 akibat kekurangan beras sebanyak1.504.716,07 Kg Netto ;Kadivre Jatim melaporkan kepada Kepala Kejari Pamekasan Madura atas kehilangan beras Milik Perum BULOG di GBBLarangan Tokol Subdivre Madura dengan nilai sebesar Rp.12.109.488.469,38 akibat kekurangan beras sebanyakHal. 98 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.101112131.504.716,07 Kg Netto sesuai Surat Kadivre Jatim Nomor :B1296/I/13030/11/2014 tanggal 18 November 2014

Larangan Tokol Sub DivreMadura, berdasarkan Surat Perintah Kadivre Jatim NomorSP966/I/13030/08/2014 tanggal 06 Agustus 2014 Tim Divre Jatim yangterdiri dari unsur Bidang pengawasan, Bidang Pelayanan Publik danBidang Minku (SDM) pada tanggal 07 Agustus 2014 telah melakukanklarifikasi/stock opname barang di GBB.

SUWARDANI Aswas Divre Jatim ;11 TEGUH SOERYA HADIYONO Asmudwas Divre Jatim ;Bahwa kronologis hilangnnya beras di GBB Larangan Tokol yaitu berawal saatsaksi posisi di Subdivre Bondowoso, mendapat telepon Kadivre pamitan pensiun,dan menginformasikan beras di Pamekasan hilang, dari informasi kadivre adasurat dari persatuan petani pamekasan melaporan bahwa terjadi pengganjalanberas di gudang larangan tokol pamekasan, selanjutnya saksi pulang keSurabaya, Pada tanggal 31 Oktober 2014 ada rapat Kasub sejatim

berassebanyak 1.504.716,07 kg netto ;2 Melaporakan kehilangan milik Perum Bulog di Gudang GBB LaranganTokol Subdivre Madura kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan ;3 Selanjutnya membebaskan saudara KADIONO dari jabatan Kepala GBBLarangan Tokol menjadi Staf Subdivre Madura TMT 24 Nopember 2014sebagaimana SK Kadivre Jatim pemutusan jabatan sementara(penonaktifan) Sesuai SK Kadivre Jatim Nomor SK1399/I/13030/11/2014tentang Pembebasan jabatan sementara tanggal 24 Nopember 2014 ;Hal. 240 Putusan Nomor 263

POS INDONESIA ( PERSERO)KANTOR DIVISI REGIONAL VII JAWA TIMUR dengan Koperasi simpan pinjamartha mitra surya tentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiunNomor : 56 / kadivre /jaskg HI / 4 / 2012. Nomor : 01 /KSP/AMS/1/2012.* 1(satu) buku tabungan, E7BATARA POS ( bank BTN )dengan nomor rekening01570020788 An. DJOKO SURIPTO alamat perum tunggul sari indah RT. 01RW.03 Desa runggul sari Kec. Kedung Waru Kab.

POSINDONESIA ( PERSERO) KANTOR DIVISI REGIONAL VIIJAWA TIMUR dengan Koperasi simpan pinjam artha mitra suryatentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiunNomor : 56 / kadivre /jaskg III / 4 / 2012. Nomor : 01 /KSP/AMS/1/2012.* (satu) buku tabungan, E7BATARA POS ( bank BTN )dengannomor rekening 01570020788 An. DJOKO SURIPTO alamatperum tunggul sari indah RT. 01RW.03 Desa runggul sari Kec.Kedung Waru Kab.

POS INDONESIA( PERSERO) KANTOR DIVISI REGIONAL VII JAWA TIMUR denganKoperasi simpan pinjam artha mitra surya tentang pemotongan uang pensiununtuk angsuran kredit pensiun Nomor : 56 / kadivre /jaskg III / 4 / 2012.Nomor : 01 /KSP/AMS/1/2012.* 1(satu) buku tabungan, E7,BATARA POS ( bank BTN )dengan nomorrekening 01570020788 An. DJOKO SURIPTO alamat perum tunggulsari indah RT. 01RW.03 Desa runggul sari Kec.