Mekar Sari No.3 Balikpapa nyang dalam hal inimemberikan kuasa kepada ACHMED MABRUR TABRANI DKK. beralamat diPerum Kedungturi Permai 1 Jalan Bawean Blok B9 RT.36 RW.XIKedungturiTaman Sidoarjo, Telp. 0813 5092 5888. berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20181109Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanDIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLISI DAERAH KALIMANTANTIMUR (DITRESKRIMUM POLDA KALTIM) beralamat di jalan SyarifuddinYoes No.99 Kota Balikpapan Kalimntan TimurSelanjutnya disebut sebagai Termohon;

ALEXANDER WILLIAMdengan objek sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak diPropinsi Kalimntan Timur kota Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kel.Gn. Bahagia diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No : 1212 Kel. Gn.Bahagia yang berakhirnya Hak tanggal 30 Januari20121 dengan suratukur No : 155/Gn. Bahagia/2001, tanggal 19 Februari 2001 seluas 90 M2terdaftar atas nama SIAUW,RUDI SINATRA SUSANTO dan KuasaMenjual yang dibuat di Notaris BENNY G. PATARTUA SIMANJUNTAK,SH.

PUTUSANNomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnjrhe tyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanPutusan perkara permohonan Cerai Talak antara:XXXXXXKXXXKX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Campalagian,03 Januari 1970, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempattinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Penajam PaserUtara, Provinsi Kalimntan Timur

Bahwa Keputusan Tergugat, Gubernur kalimantan Timur Nomor180/K.745/2014, tanggal 21 November 2014 tentang PencabutanKaputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimntan Timur Nomor341 Tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda (ObjekSengketa) tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberdasarkan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun

Fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor 5251/1340/DP/XII/208, tanggalDesember tahun 2008, yang ditiujukan kepada Gubernur Kalimntan TengahCq Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimnatan Tengah di Palangkarayatentang pengiriman dokumen administrasi program revitalisasi perkebunanatas nama Koperasi Putra Mangkikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P7;8. Asli dan fotokopi Surat keberatan Penggugat Nomor:2/KBMSD/VII/2013,tanggal 9 Juli 2013 yang ditjukan kepada 1. Bok.

JenderalSudirman Nomor 141, Balikpapan, Kalimntan Timur;sebagai TERBANDING semula TERGUGATKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Yang dalamperkara ini telah memberikan kuasa kepada: WILSON LIE SIMATUPANG, S.H.,M.H, AHMAD FATONI, S.H, AULIA ATZAL CHAIREZA, S.H, IMRON ROSADI, S.H, WANDIRA KUSUMA WARDANA, S.H, MUSTAFID MILANTO ACHMAD, S.H,Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR ACHMAD SETYABUDI, S.H dan RAKHMAD RACHMAN; Adalah Pegawai yangbertugas di PT.

Kabupaten Tabalong, sebab jika tidak ada komisiner Panwaslu maka hasilPILPRES dianggap tidak sah, meskipun pada saat itu hakhak PenggugatBiaya Non Operasional sebagai komisioner Panwaslu Kabupaten Tabaloogtelah dihentikan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014 olehBawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, namun demi suksesnya PILPRESKabupaten Tabalong Penggugat bersama para Komisioner Panwaslu lainnyatetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diemban SuratKeputusan Bawaslu Provinsi Kalimntan

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.DALAM PENUNDAAN:Menolak Penundaan pelaksanaan Penetapan Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimntan Selatan Nomor :560/650/Disnakertrans Tanggal 18 Desember 2017 tentang Perhitungan danPenetapan Upah Lembur a.n. Bordjo Sinaga Eks Karyawan PT. Sinar AlamDuta Perdana.DALAM POKOK PERKARA:1.

Kalimantan Timur atas surat tertanggal 29 juni 2015;e Apakah benar Badan Pertahanan Nasional atau BPN ProvinsiKalimantan Timur telah menunda atau menolak permohonanpenerbitan HGU yang diajukan oleh Penggugat; Berapa ukuran dan luas lahan yang diajukan Penggugat danmengapa lahan tanah yang tidak bersengketa dengan Tergugat 1tidak atau belum dikabulkan permohonan HGU nya; Apakah terhadap permohonan penerbitan HGU yang diajukanPenggugat tersebut kemudian pihak Badan Pertahanan Nasionalatau BPN Provinsi Kalimntan

Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinanpada tanggal 24 Januari 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Sepaku Kabupaten Paser Utara Propinsi kalimntan Timurberdasarkan buku Kutipan Nikah Nomor 037/02/II/2009 tanggal 2 Februari2009;3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pada awalnya hudup rukundan betempat tinggal dirumah kediaman bersama di jalan GelatikBlok Z9BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota BontangHalamand4 dari47 Hal.

Tse10.11,12.13.14.1.SALINANnyaman selama bekerja di kabupaten tanah tidung maka supaya Terggugatbisa sadar, bagaimana mencari kehidupan yang baik bekerja yang gigihtidak selalu mengeluh, maka Penggugat mengambil inisiatif untuk pindah keProvinsi Kalimntan Utara, Penggugat bekerja lebin tenang bersama anakanak Penggugat, hidup di Kalimantan Utara; Bahwa Tergugat Pernah menculik anak dari sekolah di Tanjung Selor,dipindahkan kebalikpapan dengan membohongi pihak sekolah danmenitipkan anak Penggugat

Bahwa Keputusan Tergugat, Gubernur kalimantan Timur Nomor. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan KaputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimntan Timur Nomor 341 Tahun 1994tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanahMilik /Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timurkepada Yayasan Melati Samarinda ( Obyek Sengketa ) tersebut merupakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) UndangUndang Republik Indonesia

2015,Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tapin Nomor 05/Kpts/KpuKab/022.436007/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dirubah dengan nomor06/Kpts/K pu Kab/022.436007/V/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Pengangkatan/ Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KalimantanSelatan Tahun 2015 di KPU Kabupaten Tapin,Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalsel Nomor 018/Sesprov022/2015tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran DanaHibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimntan

atas tanahmenyerahkan sertipikat dan atau asli suratsurat tanahyang bersangkutan kepada Kontraktor.1.3 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarongyang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama telahsangat keliru dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkanpada pertimbangan yang kurang lengkap terhadap dalildalil dan ataualasanalasan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugatdalam surat gugatnya maka patutlah kiranya Bapak KetuaPengadilan Tinggi Samarinda, Kalimntan

Moeljatno, SH. pasal 55ayat (1) ke1 KUHAP menyebutkan:e Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan.e Bahwa mengenai katakata mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnyaalternatif.Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan dariketerangan saksi saksi, keterangan Ahli dari BPK Perwakilan Kalimntan Barat, sertaSurat dan keterangan

Moeljatno, SH. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHAP menyebutkan:e Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yangmelakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan.e Bahwa mengenai katakata mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnyaalternatif.Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangansaksi saksi, keterangan Ahli dari BPK Perwakilan Kalimntan Barat, serta Surat danketerangan

Moeljatno, SH. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP menyebutkan :e Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yangmelakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.e Bahwa mengenai katakata mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan danyang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternatif.Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangansaksi saksi, keterangan Ahli dari BPK Perwakilan Kalimntan Barat, serta Surat danHal. 209

pasal 3 No. 31tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP berbunhyi : dalam gabungan daribeberapa perbuatan, yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri dan yang masingmasing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utamayang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangansaksi saksi, keterangan Ahli dari BPK Perwakilan Kalimntan

dan Penerima Barang telah menandatangani Berita Acara Serahterima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita AcaraPembayaran Termin yang menyatakan pekerjaan telah 100% meskipun pekerjaanbelum selesai 100 %. dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan100%.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RISMAN PURBA, SE,M.Ap, CfrA dari BPKP Provinsi Kalimantan bahwa adanya kerugian Negarasebagaimana perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)Propinsi Kalimntan