PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1852/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT/RW 01/01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: JalanSemalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya), yang diwakili olehJasin, jabatan Direktur PT Trans Heksa Karawang;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00245/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor00040/207/13/408/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT Trans HeksaKarawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di Dusun Kaligandu RT01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PEMERINTAH DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANGLAWAN1. H. MUCLIS2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR JENDERA VS PT HANSAE KARAWANG INDONESIA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG VS JADONGAN GULTOM

PUTUSAN Nomor : 44/P/KV2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa informasi publik dengan acara sederhana yangdilangsungkan di Pengadian Tata Usaha Negara Bandung di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung, telah memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawahini dalam sengketa antara :22 2022+ 22222222 one eeSekretaris Daerah Kabupaten Karawang, berkedudukan di Jalan Jend. A. YaniNomor 1 Karawang.

Heryadi Affandi ;Pekerjaan Pegawai Pada Setda Kabupaten Karawang, beralamat di JalanJend. A Yani Nomor 1. Karawang Selanjutnya disebut sebagai PemohonKeberatan ;== 20 292 22 nnn nn nn nnn nn nnn ne ee nenMELAWANHalaman 1 dari 19 Halaman Putusan. No. 44/P/KI/2016/PTUNBDGJadongan Gultom, beralamat di Perum Puri Kosambi 2 Blok B X Nomor 27, DesaDuren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Rekomendasi BPKatas kondisi tersebut adalah agar Pemerintah Kabupaten Karawangsegera melakukan penilaian dan atas rekomendasi tersebut PermerintahKabupaten Karawang sudah menindaklanjuti dengan melakukan penilaianatas tanah yang tercatat di dalam neraca yang masih mempunyai nilai satusehingga tanahtanah tersebut sekarang sudah memiliki nilai ;Bahwa terhadap temuan di tiga OPD yaitu Sekretriat Daerah, SekretariatDPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, dimanaterdapat aset tetap berupa

BPK memberikan rekomendasi agar PemerintahKabupaten Karawang melakukan inventarisasi ulang dan atasrekomendasi tersebut Pemrintah Kabupaten Karawang sudah melakukaninventarisasi ulang pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Bupati Karawang Nomor030/Kep.878Huk/2012 tertanggal 28 Desember 2012tentang Penghapusan Barang Milik Daerah BerupaPeralatan Dan Mesin Milik Pemerintah KabupatenKarawang Yang Digunakan Oleh Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Karawang (fotocopy sesuaidengan fotocopy) 5 222 2n nnn n nnn nnn nne aneFotocopy Sensus Barang Milik Daerah KabupatenKarawang Tahun 2014 dilingkungan SKPD Se KabupatenKarawang (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 18 Agustus2015

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT HANSAE KARAWANG INDONESIA, tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PT HANSAE KARAWANG INDONESIA VS CV ANGGADITA

PUTUSANNomor 186 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT HANSAE KARAWANG INDONESIA, berkedudukan diDusun Rumambe Il, Desa Anggadita, Kecamatan Klari,Kabupaten Karawang, diwakili oleh Mr.

., dan kawan, Para Advokat, beralamatdi Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 31 Juli 2017;Pemohon Kasasi:LawanCV ANGGADITA, berkedudukan di Dusun Sukaresmi RT 15/RW 05, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, KabupatenKarawang, diwakili oleh Tn.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milikTergugat berupa tanah yang di atasnya terletak bangunan besertaseluruh alat dan hasil produksi yang ada di dalamnya yang dikenalsebagai Gedung Hansae yang terletak di Kawasan PT Leuwitex RT 03/RW 04, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;5.

) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milikTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di DusunSukaresmi RT 015/RW 005, Desa Anggadita, Kecamatan Klari,Kabupaten Karawang;Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt/20184.

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1738/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi JalanSemalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya), yang diwakili olehJasin, jabatan Direktur PT Trans Heksa Karawang;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa John, S.E.

2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00244/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00002/507/13/408/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT Trans HeksaKarawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di Dusun Kaligandu RT01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARAWANG INDAH SUKSES

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1820/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT O1/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Putusan Nomor 1820/B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJuni 2011 Nomor 00022/207/11/408/15, tanggal 13 Juli 2015, atas namaPT Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamatdi Dusun Kaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: Jalan SemalangIndah 8/8, Sukolilo, Surabaya):Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian

HANSAE KARAWANG INDONESIA tersebut;

HANSAE KARAWANG INDONESIA VS RICKI ANDIKA

HANSAE KARAWANG INDONESIA, berkedudukan di DusunRumambe Il Desa Anggadita Kecamatan Klari KabupatenKarawang 41371 Jawa Barat, yang diwakili oleh Kang Gillhoselaku Prsiden Direktur, berkedudukan di Dusun Rumambe IlDesa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriadi,S.H., dan kawan, para Advokat pada Agus Supriadi, S.H & Rekan,beralamat di Komplek DPU Gg.

Madi RT.003 RW.009 Dusun Kp.Baru Timur Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota BaruKabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanRICKI ANDIKA, bertempat tinggal di Bendasari II RT 11/05 DesaKondang Jaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang,dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmita, dan kawankawan,Pengurus Federasi Serikat Pekerja Karawang (FspekKasbi),beralamat di Jalan KosambiTegalsari RT 001/ RW004, KampungBoled, Desa Belendung

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan hubungan kerja PKWTT(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sesuai dengan Surat Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 566/3608/BKK tanggal19 Juli 2013 perihal penjelasan PKWT di PT.Hansae Karawang IndonesiaBahwa PT.

Hansae Karawang Indonesia dapatmempekerjakan kembali Sdr. Ricki Andika;2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;3.

Hal ini juga diperkuat dengan surat penjelasan dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tentang HasilPemeriksaan terhadap PT. Hansae Karawang Indonesia menyatakan sifatpekerjaan PT.

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1936/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu, RT 01, RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur PT Trans Heksa Karawang;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00246/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00005/507/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Trans HeksaKarawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di Dusun Kaligandu, RT01, RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

SUPER STEEL KARAWANG;

./2015,tanggal 28 Mei 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT SUPER STEEL KARAWANG, tempat kedudukan di JalanSurya Utama Kav.122 A Kawasan Industri Suryacipta,Kutamekar, Karawang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59780

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59780/PP/M.VIIIB/99/2015, tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1323/WPJ.07/2014 tanggal 16Juni 2014 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 990811002011 atas nama PT SuperSteel Karawang

, NPWP: 01.869.213.7055.000, beralamat di Jalan SuryaUtama Kav.122 A Kawasan Industri Suryacipta, Kutamekar, Karawang;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap syaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59780/PP/M.VIIIB/99/2015, tanggal 25 Februari 2015, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1893/PJ./2015, tanggal

Super Steel Karawang (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) pada tanggal 09 Maret 2015 dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 19Maret 2015 sesuai dengan surat tanda terima dokumen DirektoratJenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201503190119;2.

Surya Utama Kav.122 A Kawasan Industri Suryacipta, Kutamekar,Karawang;Adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1922/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu, RT 01, RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasinjabatan Direktur PT Trans Heksa Karawang;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00247/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor00003/507/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Trans HeksaKarawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di Dusun Kaligandu RT01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2946/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Putusan Nomor 2946/B/PK/Pjk/2018Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Februari 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PUTUSANNomor 1740/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 1 RW 1, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa John, S.E.

XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00238/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00047/207/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu

RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, olehHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1740/B/PK/Pjk/2018Dr. H. Supandi, S.H.

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1817/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Putusan Nomor 1817/B/PK/Pjk/20182011 Nomor 00001/507/11/408/15 tanggal 13 Juli 2015, atas namaPT Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamatdi Dusun Kaligandu RT 0O1/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1817/B/PK/Pjk/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H.

BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq. CAMAT KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG, Dkk

CAMAT KECAMATAN JAYAKERTAKABUPATEN KARAWANG;2. BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATENKARAWANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDAdan OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG Cq. KEPALADINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAYAKERTA,KABUPATEN KARAWANG, dalam hal ini keduanya memberikuasa kepada H. Toni Mulyana, S.H.

,M.H. dan kawankawan,Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang dan Pelaksana pada Bagian WHukum SetdaKabupaten Karawang, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 1Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Oktober 2012;3. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSIJAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMENAGAMA KABUPATEN KARAWANG Cq. KEPALA KANTORURUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JAYAKERTA;4.

terletak di DesaJayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang dengan luasseluruhnya seluas: 7.460 m?

Nomor 330 K/Padt/201313.14.15.16.mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq, majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada juru sitaPengadilan Negeri Karawang untuk meletakan sita jaminan diatas bidangbidang tanah objek sengketa tersebut;Bahwa karena Tergugat IV telah menerbitkan sertipikat hak pakai atasbidangbidang tanah objek sengketa tersebut untuk kepentingan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill tanoa didasarkan kepada peraturan yangberlaku maka oleh

Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat , Il dan Ill untukmenyerahkan tanah objek sengketa dengan tidak melibatkan PemerintahKabupaten Karawang yang mempunyai Hak Pakai atas tanah tersebutsebagai pihak (Tergugat) adalah gugatan yang kurang pihak;3.

LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.

PUTUSANNo. 972 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG,berkedudukan di Jalan Djaja Abdullah No.2 (Belakang KPN)Kertabumi Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.ABDUL KARIM HERYADI, SH., MH., ZULKARNAINI, SH.

,Advokat, berkantor di Jalan Masutakarya No.6 Karawang ;Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;melawan:SUJARWO, SIP., bertempat tinggal di Perumnas BumiTelukjambe Blok No.311 RT.04/06 Sukaluyu, TelukjambeTimur, Karawang ;Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan

PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas A Bandung pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa Penggugat bekerja di Al Irsyad Al Islamiyyah Karawang sejakJanuari 2002 sebagai Guru Bidang Studi, mengajar Bidang Studi Komputer,Pengetahuan Sosial serta PKN, dan Penggugat sudah bekerja di Al Irsyad AlIslamiyyah Karawang selama 7 (tujuh) tahun dengan menerima gaji terakhirbulan Juni 2009 sejumlah Rp.1.260.000, (satu juta dua ratus enam puluh riburupiah) (P1, P2) ;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009

berdasarkan Pasal 58UndangUndang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara,dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA ALIRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1809/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88556/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00239/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00048/207/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PTTrans Heksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan' peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutHalaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

BUPATI KARAWANG, II. YAHYA tersebut

BUPATI KARAWANG, DK VS H. ALWI JABARUDIN, DK

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang,Pekerjaan Wiraswasta ;2. DEDI MULYADI Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal di Dusun IV RT.01.RW.04 Desa Sumurgede,Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang,Pekerjaan Wiraswasta ;3.

Putusan Nomor 374 K/TUN/201423.24.Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang telah didasarkan pada tipu muslihat, kekeliruan danketidakcermatan, maka surat keputusan Bupati Karawang tersebutsepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede,Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang adalah batal demi hukumatau tidak sah ;Bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014Kabupaten Karawang Priode Tahun 2012 2018, sepanjang atasnama. YAHYA Nomor urut 53 dari Desa Sumurgede KecamatanCilamaya Kulon Kabupaten Karawang; Memerintahkan Tergugat agar melakukan atau melaksanakanpemilinan ulang Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan CilamayaKulon, Kabupaten karawang Periode Tahun 20122018 sesuai denganpeaturan perundangundangan yang berlaku.

Nomor141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 denganberpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6Tahun 2006, Tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 94Tahun 2012 Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diKabupaten Karawang, serta ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, telahHalaman 32 dari 48 halaman.

BUPATI KARAWANG, Il.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Kel.Karangpawitan, terbit tanggal 6 Nopember 1996, Gambar Situasi tanggal 23 April 1996 Nomor 1480 dengan luas tanah 324 m (tiga ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat atas nama Adang Supardi ; ------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Kel.Karangpawitan, terbit tanggal 6 Nopember 1996, Gambar Situasi tanggal 23 April 1996 Nomor 1480 dengan luas tanah 324 m (tiga ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat atas nama Adang Supardi ; -----------------------------------------------------------------------4.

INGRID TANZIL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG

(tiga ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di KelurahanKarang Pawitan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Propinsi JawaBarat atas nama Adang Supardi.

, terakhir atas nama Ingrid Tanzil (sesuai dengan asli) ; Akta Jual Beli, Nomor 210/87/JB/KARAWANG/1993, tanggal11 Nopember 1993, Ny. Khadijah Syahbudi Saleh,SH, Notaris/PPATdi Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang (sesuai dengan asili);Akta Jual Beli, Nomor 151/58/JB/KARAWANG/1993, tanggal15 September 1993, Ny.

Khadijah Syahbudi Saleh,SH, Notaris/PPATdi Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang (sesuai dengan asili);: Surat Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 503.640/10//DCK,tanggal 9 Januari 2002, tentang Izin Mendirikan Bangunan (sesuaidengan asli) ; 72 === 22 nnn nn nnn nnn nnn ene nen eee: Peta Situasi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang (sesuaiGemgan aUsli) 5 meen e essence senses sennntsenemnanHal. 27 dari 50 hal.

(tiga ratus duapuluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Karang Pawitan,Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat atasnama Adang Supardi ; 2= 292 22 nn nnn nn een.