Fotocopy Paspor No.AP 832231, tangggal : 10052016 atas nama:ANGGA PRASTANTO BN SUPRODJO yang dikeluarkan oleh DirjenImigrasi Kemenkum&HAM Rl, diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 semuanya berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materaisecukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonjuga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahmemberikan keterangan

berdasarkan keterangan saksi tersebut diatasterdakwa membenarkan ;5.Saksi MUSRIADI, menerangkan :Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penggunaanSurat palsu ;Bahwa ketika akan dibuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil saksiada menghubungi saksi Wahyudi melalui telpon ke nomor HP08124100197 miliknya, dimana saksi meminta tolong kepada saksiWahyudi agar dibantu untuk lulus dalam seleksi Calon Pegawai NegeriSipil pada Kemenkum

dan Ham Sulsel ; Bahwa saksi tahu kalau saksi Wahyudi bukanlah anggota panitiaseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulselmelainkan seorang mentor bimbingan tes dan atas permintaan saksi lalusaksi Wahyudi menyuruh saksi untuk ikut bimbingan guna melihatkemampuan saksi dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapatlulus seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil pada Kemenkum dan HamSulsel ; Bahwa saksi ada 2 (dua) kali pertemuan mengikuti bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai NegeriSipil yang kemungkinan keluar dan kemudian saksi mendaftar sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil pada kementrian Hukum dan HAM SulawesiSelatan dengan nomor peserta 30041120062890, dan saksi dinyatakanlulus administrasi ; Bahwa setelah saksi dinyatakan lulus berkas selajutnya saksimenghubungi saksi Wahyudi melalui telepon untuk bisa

belajar untuk masuk/menjawabtestes dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan bimbinganbelajar itu. adalah sifatnya musiman karena pada saat akan adapenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil saja saksi membuka bimbingandan Musriadi adalah salah satu peserta bimbingan yang saksi lakukantersebut ; Bahwa sebelumnya saksi di hubungi oleh Musriadi melalui telponke nomor HP 08124100197 miliknya, dimana Musriadi meminta tolongkepada saksi dibantu untuk lulus dalam seleksi Calon Pegawai NegeriSipil pada Kemenkum

Mks.Musriadi untuk lulus dalam seleksi CPNS pada Kemenkum dan HamSulsel ; Bahwa Musriadi hanya 2 (dua) kali hadir mengikuti bimbinganmenjawab soalsoal tes CPNS yang kemungkinan keluar yang saksiberikan, namun ketika mengikuti bimbingan Musriadi kurang bisa pahamdimateri TIU, melihat hal tersebut saksi menyampaikan kepada Musriadiuntuk daftar saja dulu, nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara olehsaksi agar dapat lulus seleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal

Bahwa desain Neurobion dan Neurobion + Logo yang beredar dipasaran tidak sama dengan desain Neurobion dan Neurobion + Logoyang terdapat pada sertifikat merek dari Ditjen HKI Kemenkum HAM.4.2. Bahwa secara normatif yang harus dijadikan dasar gugatan adalah desainyang ada pada sertifikat merek yang diterbitkan oleh Ditjen HKI KemenkumHAM bukan desain edar, oleh karena itu Gugatan Penggugat yangmendasarkan pada desain edar tersebut adalah Obscuur Libel ( Tidak jelas /kabur)5.

Hal ini karena Tergugatmendaftarkan BIONEURON ke Ditjen HKI Kemenkum HAM adalah hakTergugat, sehingga sangat tidak rasional kalau Tergugat dalam mengajukan merektersebut harus meminta ijin kepada Penggugat, pendaftaran merek Tergugat tersebutkarena sudah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dalam pendaftaranmerek, oleh karena itu Ditjen Kemenkum HAM mengijinkan permohonan merekTergugat tersebut dengan diberikan sertifikat merek dengan Nomor No 427365tanggal 20 November 1997 dan telah diperpanjang

Bahwa desain dalam kemasan Neurobion dan Neurobion + logoyang ada dalam dalil nomor 11 dan 12 gugatan Penggugat adalahjustru illegal, karena desain tersebut adalah desain Neurobiondan Neurobion + logo yang beredar di pasaran, sehingga tidaksama dengan desain Neurobion dan Neurobion + logo yangdikeluarkan oleh Ditjen HKI Kemenkum HAM.

dengan sertifikat merek nomor No 427365dan telah diperpanjang tanggal 5 Oktober 2007 oleh Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dengan NomorIDM000138153, yang berarti pendaftaran merek BIONEURON sampaisaat ini telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga hak untukmengajukan gugatan telah daluwarsa;2 Gugatan kabur (obscuur libel) karena secara normatif yang harus dijadikan dasargugatan adalah desain yang ada pada sertifikat merek yang diterbitkan olehDitjen HKI Kemenkum

karenamempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat NEUROBION danNEUROBION + Logo yang sudah terkenal untuk barang yang sejenis sehinggaberdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undangundang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P15 dan seorang ahli;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugatmenyangkalnya dengan dalil pada pokoknya karena Tergugat mendaftarkanBIONEURON ke Ditjen HKI Kemenkum

EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI ;Bahwa merek EIGER telah didaftarkan di Ditjen HKI Kemenkum dan Ham R.I.dengan :Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Bdg.na BP WwW WNSertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM000417657, tanggal penerimaan : 17Februari 2012, Nama dan alamat pemilik merek : RONNY LUKITO JI. PadaSaluyu No. 12 RT. 003 RW. 003 Kel. Isoka Kec.

Unsur Pidana pasal 91 ; Barangsiapa, dengan sengaja, secara tanpa hak (tanpa seizin pemilik merek terdaftar)mempergunakan merek terdattar mempunyai persamaan pada pokoknya, untukbarang atau jasa sejenis, Dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atauPerdagangan.Bahwa Sertifikat Hak Merek EGER tersebut semuanya telah terdaftar di DitjenHAKI Kemenkum dan Ham R.I. dan tercatat dalam Daftar Umum Merek ;Bahwa kategori barang/jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek EIGERsesuai klasifikasi termasuk kedalam

kelas barang/jasa 25 untuk Barang/Jasaberupa pakaian, celana, sepatu, sandal, topi, sarung tangan (pakaian) dan rompi ;Bahwa selain atas nnna RONNY LUKITO untuk merek EIGER tidak terdaftaratas nama orang lain di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham RI.

ABNER JOLANDO yangtelah terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham R.I. sebagaimana SertifikatMerek EIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417651 dan Sertifikat MerekEIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417657 ;Bahwa apabila ada orang lain yang telah memproduksi, membuat, mengolah,menggunakan dan atau menjual/memperdagangkan barang berupa sandal denganmenggunakan merek EIGER yang terdapat persamaan pada keseluruhannya ataupada pokoknya dengan sandal merek EIGER terdaftar tanpa seizin pemilikmerek yang sah termasuk

DENI DARWANTO pada saat menjual sandal merek EIGERkepada terdakwa merupakan Sertifikat Merek EIGER yang terdaftar di DirjenHKI Kemenkum dan Ham RI atau tidak, dan terdakwa tidak pernah melakukanpengecekan Sertifikat Merek tersebut baik kepada pemilik merek maupunkepada pihak lain ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat lengkapnya Sdr.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU 259 AH.04.05-2022, berkantor di Kantor Hukum Arfiyan Dyendris (KHAD), Ruko Loka 65, Blok C No. 12, Jl.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.263 .AH.04.03-2020, berkantor di Kantor Hukum Arfiyan Dyendris (KHAD), Ruko Loka 65, Blok C No. 12, Jl.

AgaknyaPenggugat Rekonpensi selaku ayahnya tidak pernah memberikan sebagiangajinya untuk anaknya, apalagi kepada Tergugat Rekonpensi / PenggugatKonpensi selaku isterinya. ltu sebabnya, Penggugat Konpensi menuntutkepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3gajinya kepada anaknya yang akan dipotong gaji setiap bulannya melaluibendahara gaji Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Jawa Timur..

TERGUGAT ASLI dari KakanwilKemenkum HAM Jatim, Nomor: W.15KP.0603313 tanggal 16022016,yang dikeluarkan oleh Kakanwil Kemenkum HAM Jatim, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan tanpa disertai aslinya, kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.5);Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama sdr.

TERGUGAT ASLI dariPembuat Daftar Gaji Kanwil Kemenkum HAM Jatim, tanggal 02062016,yang dikeluarkan oleh Kakanwil Kemenkum HAM Jatim, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);7)Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran bulan Mei 2016 Pinjaman BRI, atasnama sdr.

TERGUGAT ASLI, Nomor 13001386, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);Fotokopi Surat Pemberian Ijin Perceraian, Nomor: M.HH18.KP04.02 TAHUN2015 tanggal 24032015, yang dikeluarkan oleh Kakanwil Kemenkum HAMJatim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa disertaiaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);Bahwa terhadap buktibukti surat Penggugat tersebut di atas

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/20/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KebomasKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda (T.1);Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap TERGUGAT ASLI (Tergugat)dari Kakanwil Kemenkum HAM Jatim, tanggal 17 Desember 2015, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa disertai aslinya

pada KementerianHukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cq. Dirjen Lapas denganharga Rp15.000,00/M?, sehingga harga keseluruhan tanah tersebut adalahRp15.000,00 x 88.046 M? = Rp1.320.690.000,00 (satu milyar tiga ratus duapuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kementerian Hukumdan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cg.

antara Penggugatdengan Tergugat A dihadapan Notaris/PPAT Leny Marlina, SH pada tanggal18 Maret 2008, maka gagal pulalah tukar guling tanah tersebut antaraPenggugat dangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia(Kemenkum HAM) Cg. Dirjen Lapas mengenai Lapas Payakumbuh telahdisetujui sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil kepadaPenggugat yaitu sebagai berikut:a. Kerugian Materil;1.

oleh Penggugat kepadaKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cq.Dirjen Lapas Rp1.320.690.000,00 dikurangi harga pembelian tanahtersebut sebesar Rp1.012.529.000,00 = Rp308.161.000,00Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 365 PK/Pdt/20172. Biaya transportasi DIl Penggugat =Rp30.000.000,00Jumlah = Rp338.161.000,00b. Kerugian Moril; Rasa malu yang diderita Penggugat karena Penggugat telah disangkamenjual tanah bodong kepada Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia (Kemenkum HAM) Cg.

Sedangkan padaangka 5 posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sementaramenunggu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat A dilakukan,Penggugat telah menawar dahulu tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 18Desa Tanjung Haro GS Nomor 22/1980 tanggal 10 MAret 1980 Luas88.046 M2 pada Kemenkum HAM Cq Dirjen Lapas dengan hargaRp15.000 M2 untuk ditukar guling dengan Lapas Payakumbuh yangberada ditengah kota Payakumbuh;Halaman 13 dari 34 Hal. Put.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Termohon Praperadilan melakukan Pemindahan/Peminjaman Narapidana dengan Surat Nomor:B/676/X/2019/BNN kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI,setelah itu Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI membalas suratTermohon Praperadilan dengan Surat Nomor : PAS.3PK.01.05.09855yang pada pokoknya memberi persetujuan terhadap TermohonPraperadilan untuk meminjam / memindahkan Pemohon Praperadilan keRutan BNN RI:7.

Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Pemasyaraktan Kemenkum danHAM RI perihal Persetujuan Peminjaman Narapidana A.n Yudi HasmirSiregar No. PAS.3PK.01.05.09855 Tgl. 10 Oktober 2019, diberi tandaproduk bukti ........ P4;5. Fotocopy Surat dari Kantor Hukum Nusantara perihal pemberitahuansebagai Penasehat Hukum Yudi Hasmir Siregar sesuai dengan Surat KuasaKhusus Tgl. 13 Januari 2020, Serta Permohonan Permintaan Salinan BeritaAcara Sdr.

Nasional RI prihal PerintahMembawa Terpidana Nomor: SPMT/503/VII/2020/BNN Tgl. 06 juli 2020,diberi tanda produk buktip10;11.Fotocopy Surat dari Badan Narkotika Nasional RI perihal PermohonanPenggeledahan, Peminjaman, dan Pemindahan Warga Binaan LapasNarkotika Kelas IIA Pematang Siantar A.n Yudi Hasmir Siregar Nomor:Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Mdnhalaman 18 dari 36B/445/VII/2020/BNN Tgl. 22 Juli 2020, diberi tanda produk buktiP11;12.Fotocopy Surat dari Direktorat Jendral Pemasyarkatan Kemenkum

Tugas Nomor: Sp.Gas/27TPPU/X/2019/BNN, tanggal 14Oktober 2019 telah memerintahkan kepada nama nama yangdiperintahkan tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikanperkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukanTersangka Yudi Hasmir Siregar;e Berdasarkan produk bukti T4 Laporan Hasil Pelaksanaan TugasPenyelidikan tanggal 01 s.d O7 Oktober 2019 dalam KesimpulanRencana Tindak Lanjut masih melakukan Penyelidikan Lanjutan;e Berdasarkan produk bukti T19 Surat Termohon kepada DirjenPas Kemenkum

03 Tanggal 10 Desember 2016.Adapun hasil rapat penjelasan (aanwijzing) mutlak mengikatsecara hukum bagi segenap peserta tender maupun Tergugatsendiri ;Bahwa akan halnya sanggahan Penggugat yang telah dijawabdengan menolak isi sanggahan oleh Tergugat dan untuk ituPenggugat tidak dapat menerima seharusnya Penggugat dapatmenempuh upaya lain yakni membuat Laporan Pengaduan keHalaman 21 Putusan No. 09/G/2017/PTUNMDNAparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Hukum danHak Azasi Manusia RI (APIP Kemenkum

HAM RI) dalam hal iniInspektorat Jenderal Kemenkum HAM RI di Jakarta.

Bahwa atas Surat Penetapan Pemenang tersebut, Penggugatmelakukan sanggahan kepada Tergugat yang kemudian telah dijawabTergugat dengan menolak isi sanggahan dan untuk itu jika Penggugattidak dapat menerima hasil pelelangan seharusnya Penggugat dapatmenempuh upaya lain yakni membuat Laporan Pengaduan ke AparatPengawasan Internal Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia RI (APIP Kemenkum HAM RI) dalam hal ini InspektoratKemenkum HAM RI di Jakarta.

Bahwa oleh karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi, dimanaPenggugat belum terbukti pernah membuat dan mengajukanLaporan Pengaduan ke APIP Kemenkum HAM RI melainkan langsungmengajukan gugatan aquo, maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat dapat dinilai prematur karena tidak seturut denganketentuan ketentuan dokumen pengadaan dan karenanyaberalasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;b). Objek Gugatan Belum Bersifat Final :1.

HAM RI dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM RIdi Jakarta, sehingga gugatan Penggugat prematur;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi DokumenPengadaan Bab III Lembaran Dokumen, Huruf F No. 33 Jo Bab IV Lembar DataPemilihan, Huruf M Nomor 3, APIP Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM RIhanyalah tempat untuk menerima pengaduan dan merupakan salah satutembusan dari suatu sanggahan.

., M.Kn;1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00812020.AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM RI KanwilJawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 1 (satu)lembar keterangan obyek Jaminan Fidusia NomorW13.00445806.AH.05.01.Th. 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Achmad Hariyanto kepada PTAdira Dinamika Multi Finance yang isinya bahwa unit kendaraanobyek perjanjian pembiayaan akan didaftarkan Fidusia, pada tanggal30 April 2014, yang ditandatangani Achmad Hariyanto;1

Surat Kuasa dari Achmad Hariyanto yangmemberikan kuasa PI Adira Dinamika Multi Finance untukmelakukan segala tindakan pengurusan atas 1 (satu) unit mobil baruTruck Isuzu NKR 71 HD+Dump tahun 2014, Nomor RangkaMHCNKR71HEJ057067, Nomor Mesin B057067, warna putih, padatanggal 30 April 2014;1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 334 tanggal 20 Mei2014 yang dibuat oleh Notaris Chintia Sriwijaya, S.H., M.Kn;1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00812020.AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kemenkum

29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Foof Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.

31). Fotocopy legalisir : surat Dirjen Ahu Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

32). Fotocopy legalisir akta : pernyataan keputusan rapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.

33). Fotocopy legalisir : surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

34). Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU-05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.

35).

Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, tanggal 21 Juli 2014.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tiga PilarSejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.Fotocopy legalisir : surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RINomor : AHU211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihalpenerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TigaPilar Sejahtera Food Tbk.Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukumperseroan PT.

Fotocopy surat Direjm AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor :AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera FoodTbk.30. Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. TigaPilar Sejahtera Foof Tok Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.31. Fotocopy legalisir : surat Dirjen Anu Kemenkum dan HAM RINomor : AHUAH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihalpenerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.

Fotocopy legalisir : surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RINomor : AHU211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera FoodTbk.34. Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM NomorAHU05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukumperseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.35.

Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukumperseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.35). Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAMNomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuanbadan hukum perseroan PT.

Bina Investama, No. 8,tertanggal 22 Februari 2007, yang dibuat dihadapan NotarisAcnmad Sulomo, SH Notaris di Bekasi, baru memperolehPengesahan oleh Kemenkum HAM RI tanggal 6 Juni 2007.

Investama baru berdiri dengan Akta Notaris pada tanggal 22Februari 2007 dan belum memperoleh Pengesahan AnggaranDasar oleh Kemenkum HAM RI sebagai Badan Hukum yang sah,serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagaiPerusahaan Efek.5 Bahwa, selanjutnya penempatan danadana YPPI tersebut padanomor 4 diatas dilakukan oleh TERGUGAT, sebagai berikut:a.

Bina Investama baru berdiri dengan aktanotaris pada tanggal 22 Februari 2007 dan belum memperolehPengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM RI sebagaiBadan Hukum yang sah serta belum pula memperoleh izin dariBAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P 9)b. Pada tanggal 20 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkandana dari kas YPPI sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar limaratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening padaBank BCA Cab. Gd.

Bina Investama baru berdiri denganHal. 5 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.akta notaris pada tanggal 22 Februari 2007, dan belummemperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAMRI sebagai Badan Hukum yang sah serta belum pula memperolehizin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P 10).. Pada tanggal 20 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkandana dari kas YPP! sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCACab. Gd.

Bina Investamabelum berdiri, karena PT.Bina Investama baru berdiri dengan aktanotaris pada tanggal 22 Februari 2007 dan belum memperolehPengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM RI sebagaiBadan Hukum yang sah, serta belum pula memperoleh izin dariBAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P 11) ;. Pada tanggal 17 April 2007, TERGUGAT telah mengeluarkandana dari kas YPPI sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar limaratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening padaBank BCA Cab. Gd.

KEMENKUM HAM yangdimaksud sebagaimana yang telah diuraikan di muka, sehingga harusdidiskwalifikasi sebagai kuasa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat diperiksa lagipada pengadilan tingkat banding karena putusan tingkat pertama tersebuttelah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaar), hal tersebutsejalan dengan Yurisprodensi

SYAMSUDIN M, Lakilaki, Tempat Lahir : Lenek, tanggal 14 September1979, umur 29 tahun, Agama Islam,pekerjaan ASN(kanwil Kemenkum dan HAM Bali) ;2. FATMAWATI. Perempuan, lahir di Wonorejo, tanggal 23 Desember1981, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan = guru,keduanya beralamat Ngurah Putra Gg.

Tanggalnya korban lupa dibulan September 2017 korban serahkanuang sejumlah Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) yang diterimalangsung oleh terdakwa dirumah korban dan terlapor menyerahkan no testPNS Kemenkum dan Ham AN. OKTARISA DAMAYANTI dengan Nopeserta : 30041223088685 dalam Formasi Jabatan sebagai JagaTahanan namun anak korban tidak pernah mengikuti test tersebut atassaran dari terlapor dikarnakan dijanjikan pasti lulus.4.

Tanggalnya korban lupa dibulan September 2017 korban serahkanuang sejumlah Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) yang diterimalangsung oleh terdakwa dirumah korban dan terlapor menyerahkan notest PNS Kemenkum dan Ham AN. OKTARISA DAMAYANTI dengan Nopeserta : 30041223088685 dalam Formasi Jabatan sebagai JagaTahanan namun anak korban tidak pernah mengikuti test tersebut atassaran dari terlapor dikarnakan dijanjikan pasti lulus. 4.

Juli 2017 saksi serahkan uang sejumlahRp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) yang diterima langsung olehterdakwa dirumahnya.> Pada tanggalnya saksi lupa dibulan Agustus 2017 saksiserahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000, (Dua puluh Lima juta rupiah)yang diterima langsung oleh terlapor dirumahnya.> Pada tangalnya saksi lupa dibulan September 2017 saksiserahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) yangditerima langsung oleh terlapor dirumah saksi dan terdakwamenyerahkan no test PNS Kemenkum

EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI ;Bahwa merek EIGER telah didaftarkan di Ditjen HKI Kemenkum dan Ham R.I.dengan :Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM000417657, tanggal penerimaan : 17Februari 2012, Nama dan alamat pemilik merek : RONNY LUKITO JI. PadaSaluyu No. 12 RT. 003 RW. 003 Kel. Isoka Kec. Sukasari, Bandung 40154.Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM000417667, tanggal penerimaan : 17Februari 2012, Nama dan alamat pemilik merek : RONNY LUKITO Jl.

Unsur Pidana pasal 91 ; Barangsiapa, dengan sengaja, secara tanpa hak (tanpa seizin pemilik merek terdaftar)mempergunakan merek terdattar mempunyai persamaan pada pokoknya, untukbarang atau jasa sejenis, Dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atauPerdagangan.Bahwa Sertifikat Hak Merek EGER tersebut semuanya telah terdaftar di DitjenHAKI Kemenkum dan Ham R.I. dan tercatat dalam Daftar Umum Merek ;Bahwa kategori barang/jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek EIGERsesuai klasifikasi termasuk kedalam

kelas barang/jasa 25 untuk Barang/Jasaberupa pakaian, celana, sepatu, sandal, topi, sarung tangan (pakaian) dan rompi ;e Bahwa selain atas nama RONNY LUKITO untuk merek EIGER tidak terdaftaratas nama orang lain di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham RI.

ABNER JOLANDO yangtelah terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham R.I. sebagaimana SertifikatMerek EIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417651 dan Sertifikat MerekEIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417657 ;e Bahwa apabila ada orang lain yang telah memproduksi, membuat, mengolah,menggunakan dan atau menjual/memperdagangkan barang berupa sandal denganmenggunakan merek EIGER yang terdapat persamaan pada keseluruhannya ataupada pokoknya dengan sandal merek EIGER terdaftar tanpa seizin pemilikmerek yang sah termasuk

KP.04.04Tahun 2015 atas nama Saifullah Khan tertanggal 1 April 2015 telah dilegalisir;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada LembagaPemasyarakatan Klas ll A Banda Aceh berdasarkan Salinan Surat KeputusanSekretaris Jenderal Kemenkum dan Ham RI Nomor : W1. 199.

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikantugas tertentu dalam jabatan negeri, dalam perkara ini pejabat yang bersangkutanditugaskan untuk menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintahpenguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil padaLembaga Pemasyarakatan Klas Ill A Banda Aceh berdasarkan Salinan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

Terdakwa dariTuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusannya tersebut dapatmerugikan Terdakwa.Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.Bahwa fakta persidangan yang tidak bisa lagi dipungkiri dalam perkaraini yakni bahwa Terdakwa ALAM JAYA adalah sebagai korban dari Penipuanyang dilakukan oleh IRMAWATI Alias IRMA Alias ADE IRMA SURYANI dimanaTerdakwa ALAM JAYA terbujuk rayuan dari IRMAWATI Alias IRMA Alias ADEIRMA SURYANI untuk mengikutkan istrinya yang bernama ULANDARI ikutcalong PNS di Kemenkum

bergaul danhidup bersamasama dengan nara pidana yang juga melakukan perbuatan yangsama namun hukumannya jauh lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkankepada terdakwa;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidakmempertimbangkan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat hukumterdakwa dimuka persidangan, sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidakmendapatkan perlakuan adil dalam persidangan, walupun terdakwa sendirimenyadari bahwa dia telah membawa Istrinya yang ikut dalam penjaringanCPNS di Kemenkum

KEMENKUM & HAM No. AHU5026.AH.01.04 Tahun2011 Jo. SK. KEMENKUM & HAM No.

Salinan : PUTUSANNomor /Pdt.G/2012/PA.PALBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara :Pemohon, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNSpada Kemenkum dan HAM tempat tinggal di JalanKota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MelawanTermohon, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNSpada Dinas