dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4),ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu (PKWTT) dengan demikian, seharusnya status kerjaPARA PENGGUGAT adalah karyawan tetap TERGUGAT;Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATadalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari suatuproses produksi serta dilakukan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerjaselam 3 bulan berturutturut, sehingga hal ini tidak sesuai denganPasal 59 Ayat (1) UUK Junto KEPMEN

100 TAHUN 2004 tentangketentuan pelaksanaan PKWT, maka PKWT antara TERGUGATdengan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7)UUK Junto KEPMEN 100 TAHUN 2004, demi hukum PKWT tersebutberubah menjadi PKWTT atau pekerja/buruh tetap TERGUGAT;Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATadalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari suatuproses produksi serta PKWT tidak dicatatkan di instansi yangbertanggungjawab

di bidang Ketenagakerjaan, sehingga hal ini tidaksesuai dengan, KEPMEN 100 TAHUN 2004 tentang ketentuanHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2020/PN Palupelaksanaan PKWT BAB IV Pencatatan PKWT Pasal 13, PKWTwajid dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yangbertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kotasetempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejakpenandatanganan , maka PKWT antara TERGUGAT dengan PARAPENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundanganyang berlaku

Dalam posita para penggugatmendalilkan bahwa PKWT tidak sesuai ketentuan pasal 59 UU No.13 Tahun2003 jo KEPMEN No.100 Tahun 2004 sehingga PKWT batal demi hukum danstatus para penggugat berubah menjadi PKWTT dan dengan tidakdipekerjakannya lagi para penggugat oleh TERGUGAT maka TERGUGAT telahmemPHK para penggugat, sementara dalam petitum para penggugat memintauang cuti dan upah proses.

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;11.Bahwa kontrak kerja karyawan telah dilaporkan serta telah dicatatkankepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota dalam hal ini telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan kotaPalu sesuai dengan KEPMEN 100 tahun 2004;Para Penggugat keliru menuntut uang penggantian cuti dan upah prosespadahal statusnya sebagai pekerja kontrak (PKWT) yang telah

Wilayah KK PT.Inco Tbk sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 sehingga bertentangandengan ketentuan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNo.1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan WilayahPertambangan, Pasal 5 ayat (2) menyatakan : Peta Wilayah Pertambanganwajib menggambarkan batas dan luas Wilayah Pertambangan, lokasiadministratif, tanggal penerbitan peta, jenis perizinan/bentuk perjanjian,informasi status lahan, serta dilampiri daftar koordinat batas wilayah danbertentangan dengan Kepmen

Bahwa setelah Bupati Bombana mengetahui perobuatan Tergugat dalammenerbitkan suratsurat obyek sengketa mengandung cacat hukumtersebut, berdasarkan ketentuan Kepmen No.1453. K/29/MEM/2000 yangmenyatakan : harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yangada maka Bupati Bombana menerbitkan surat yang ditujukan kepadaTergugat No.545/1317/2009 Tanggal 31 Desember 2009 PerihalPembatalan Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP PT.Anugrah Harisma Barakah ;Halaman 4 dari 16 halaman.

Anugrah Harisma Barakah, seluas :3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:e Pasal 37 b UndangUndang No.4 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan Batubara ;e Pasal 5 ayat (2) Kepmen No.1603 K/40/MEM/2003 Tentang PedomanPencadangan Wilayah ;e Kepmen No.1453.

Inco Tbksampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ~~ sehinggabertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral No.1603 K/40/MEM/2003 TentangPedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Pasal 5 ayat(2) menyatakan : Peta Wilayah Pertambangan wajibmenggambarkan batas dan luas Wilayah Pertambangan, lokasi administratif, tanggal penerbitan peta, jenisperizinan/bentuk perjanjian, informasi status lahan,serta dilampiri daftar koordinat batas wilayah danbertentangan dengan Kepmen No

Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha,terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;Bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu :Pasal 37 b UndangUndang No.4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara ;Pasal 5 ayat (2) Kepmen No.1603 K/40/MEM/2003 TentangPedoman Pencadangan WilayahKepmen No.1453.

Anugrah Harisma Barakah telahmemenuhi syarat sesuai ketentuan Undang Undang No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaradan Kepmen ESDM No. 1453.K/2000 tentangPenyelenggaraan tugas pemerintahan dibidangpertambangan umum, maka dengan demikian secara jelasdan tegas terdaftar pada dokumen Kementerian Energidan Sumber daya Mineral yang telah diplotting dalampeta wilayah pertambangan pada lintas Kabupaten17.Bombana dan Kabupaten Buton dan sebaliknya PT.

perkara a quo kiranyaberkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagaiberikutPRIMAIRMenolak gugatan Penggugat seluruhya dan atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa tidak bertentangan dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku yaituPasal 37 huruf b UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan BatuPBS pm em meme armen mr i mem im mnie acmPasal 5 ayat (2) Kepmen

Didasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu ;Menimbang bahwa mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diaturdalam pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Undangundang No.13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa pasal 59 ayat (8) Undangundang No.13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan menyebutkan :Halhal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengankeputusan menteriMenimbang, bahwa mengenai Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) diaturdalam Keputusan Menteri (Kepmen

) yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Undangundang No. 13 tahun = 2003 tentangketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa pasal 59 ayat (8) Undangundang No.13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan, adalah sebagai dasar keluarnya KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep100/Men/VV/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjiankerja waktu tertentu atau dikenal juga dengan sebutan Kepmen No. 100tahun 2004 ;Menimbang, bahwa didalam Kepmen No. 100 tahun 2004

mengatur tentangPerjanjian Kerja Harian Lepas ;Menimbang, bahwa menurut Kepmen No. 100 tahun 2004, Perjanjian KerjaHarian Lepas merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) ;Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor Kep100/Men/VV2004 tahun 2004 (KepmenNo.100 tahun 2004), menyebutkan :Kepmen No.100 tahun 2004, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan;Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 5/G/2017/PHI.Jmb.Untuk pekerjaanpekerjaan tertentu yang

harikerja yakni tanggal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 30Oktober 2009 ; Bukti P5 yang membuktikan Penggugat atas nama Harahap (panggilanAdam Malik Harahap) pada bulan Oktober tahun 2008 menerimapekerjaan/orderan sebanyak 20 kali dengan 14 hari kerja yakni tanggal 6,11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31 Oktober 2008 dan bulanMei tahun 2009 menerima pekerjaan/orderan sebanyak 12 kali dengan 10hari kerja yakni tanggal 1,2, 5, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30 Mei 2009 ;Kepmen

No.100 tahun 2004, Pasal 10 ayat (3) ;Bahwa dalam hal pekerja/oburuh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulanberturutturut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadiPKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak/tertentu)Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ParaPenggugat bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturutturut ataulebih ;Kepmen No.100 tahun 2004 , Pasal 11 ;Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal

Programpengembangan, keputusan penempatan kerja dan achirnyapenentuan golongan dan gaji si Pegawai yang telah digariskandalam Kebijaksanaan Perusahaan dan Kepmen No.49 MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 dalam kerangka Uraiandan Spesifikasi Jabatan ;5.

dinikmati oleh Tergugat untuk keduapekerjaan gabungan antara pekerjaan seorang CommercialManager dan seorang Commercial Analyst yang ditanganinyadalam periode tahun 2001 s/d sekarang (Bukti P 13) ;Hal ini mencerminkan seolaholah ketika Tergugat memberi pekerjaanyang bersyaratkan latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensiyang lebih tinggi yang digariskan dalam Uraian Jabatan, Rincian Tugasdan Spesifikasi Jabatan Commercial Manager yang ada dalamPerusahaan Tergugat dan ketika harus mematuhi Kepmen

PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Hasil Kerja;f.Tanggung Jawab ;Bunyi Pasal 7 huruf b KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 :Dalam pertimbangan penyusunan struktur upah antara lain :a. Ib. Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan ;C.7 9 2 J I 1 d12.

sukarela para pihakyang bersengketa;Putusan Nomor 184/Pdt.SusBPSK/2019/PN.Pdg, halaman 15 dari 20Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999,bahwa tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan penanganan danpenyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perdagangandan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas DanWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen

Perdagangan danPerindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001) Sengketa Konsumen adalah sengketa antarapelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ataumemanfaatkan jasa;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Kepmen Perdagangan danPerindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 Arbitrase adalah proses penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketamenyerahkan sepenuhnya

penyelesaian sengketa kepada BPSK;Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perdagangan danPerindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan Penyelesaian sengketa konsumenoleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihakyang bersangkutan.

;Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (3) Kepmen Perdagangan danPerindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan Penyelesaian sengketa konsumendengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yangbertindak sebagai Arbiter;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti PK17 yaitu.

Sehingga dalam hal ini Majelis BPSK di dalam memutusgugatan Pengugat menurut Majelis Hakim belum menjalankan Pasal 4 ayat (1)Kepmen Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu dilakukanatas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas maka MajelisHakim berpendapat bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk mengadilisengketa a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakimakan mengadili

danPanitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama H.

No. 182 PK/Pid/2006513.514.515.516.517.518.519.Panitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama Malawatie, SE kwitansi No. 208tanggal 21 Februari 2003 senilai Rp. 500.000. ;Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Tangerang selama2 hari dalam rangka Rapat Lanjutan Panitia Anggaran Legislatif danPanitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama H.

Kepmen 29 atas nama H.

No. 132 PK/Pid/2006513.514.515.516.517.518.519.Panitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama Malawatie, SE kwitansi No. 208tanggal 21 Februari 2003 senilai Rp. 500.000. ;Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Tangerang selama 2hari dalam rangka Rapat Lanjutan Panitia Anggaran Legislatif danPanitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama H.

Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja ;Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan peraturanperusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundangudangan yang berlaku ;Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatsekurangkurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatanhukum yang sama, serta pekerja/ouruh dan pengusaha masingmasing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;Kepmen Nomor 100/MEN/VV/2004

, Pasal 13 yaitu PKWT wajibdicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawabdi bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan ;Kepmen Nomor 100/MEN/VI/2004, Pasal 3 yaitu:1).

Dalam Pokok Perkarail.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialdalam putusan a quo telah setuju dengan pernyataan "ketentuan yuridisformal dan yuridis normatif atas kehendak bersama dan telahditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3)Kepmen Nomor Kep48/MEN/IV/2004.

Bahwa selanjutnya berdasarkanPasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal28 ayat (1) Kepmen Nomor Kep48/MEN/IV/2004 menyatakan"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajibmelaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama";Atas dasar tersebut maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatberkeyakinan bahwa penerapan sanksi bagi Termohon Kasasi/dahuluPenggugat sudah tepat dan benar;Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan a quo yang menyatakan"maka Majelis berpendapat

kesalahan menerapkan hukum baik hukumformil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalahpenerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti salah ataubertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat jugadiinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan olehJudex Facti, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum JudexFacti alinea 1 halaman 19 yang menyatakan "Bahwa selanjutnyaberdasarkan Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003juncto Pasal 28 ayat (1) Kepmen

Bahwa Pemohon' Kasasi/dahulu Tergugat sudah tepat dalammenerapkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 126 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 28 ayat (1)Kepmen Nomor Kep48/MEN/IV/2004 menyatakan "Pengusaha, serikatpekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuanyang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama";.

terus menerus, tanpa adaMenanda tangani Perpanjangan Kontrak ataupun istirahan jedah 30 hariuntuk Perbaruan Perjanjian Kontrak ;Bahwa Tergugat , pada tanggal 4 Mei 2013, memutuskan KontrakPenggugat ;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas kalau sistem kontrak kerja yang diteraobkan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan yang diHal. 3 dari 36 hal.Put.Nomor 463 kK/Pat.SusPHI/2015syaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo Kepmen

tanggal 4 Mei2013 ( 3 tahun lebih ), bekerja secara terus menerus, tanpa ada Menandatangani Perpanjangan Kontrak ataupun istirahan jedah 30 hari untuk PerbaruanPerjanjian Kontrak ;Bahwa Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2013, memutuskan KontrakPenggugat Il;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang di terapkan Tergugat terhadap Penggugat II bertentangan denganyang di syaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo Kepmen

Mei2013 ( 3 tahun lebih ), bekerja secara terus menerus, tanpa ada Menandatangani Perpanjangan Kontrak ataupun istirahan jedah 30 hari untuk PerbaruanPerjanjian Kontrak ;Bahwa Tergugat , pada tanggal 4 Mei 2013, memutuskan KontrakPenggugat Ill ;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas kalau sistem kontrak kerja yang diteraobkan Tergugat terhadap Penggugat Ill bertentangan dengan yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo Kepmen

tanggal4 Mei 2013 ( 3 tahun lebih ), bekerja secara terus menerus, tanpa adaMenanda tangani Perpanjangan Kontrak ataupun istirahan jedah 30 hariuntuk Perbaruan Perjanjian Kontrak ;Bahwa Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2013, memutuskan KontrakPenggugat IV;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang di terapkan Tergugat terhadap Penggugat IV bertentangan denganyang di syaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo Kepmen

ada Menandatangani Perpanjangan Kontrak ataupun istirahan jedah 30 hari untuk PerbaruanPerjanjian Kontrak ;Bahwa Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2013, memutuskan KontrakPenggugat V;Hal. 10 dari 36 hal.Put.Nomor 463 K/Padt.SusPHI/201552.53.54.55.56.57.Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang di terapkan Tergugat terhadap Penggugat V bertentangan denganyang di syaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo Kepmen

Hal ini nyata dan tidak terbantahkan bahwa dalampelaksanaan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat,telah melanggar ketentuan dalam pasal 59 Undangundang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan patutdihukum, berikut ini kronologi hubungan kerja yang dialami olehPenggugat:Cebren Lumban Tobing 20 Juli 2010 S/D 02 Desember 2017 Bahwa Penggugat tanggal 02 Desember 2017 dinyatakan HubunganKerjanya

berakhir oleh Tergugat berdasarkan surat Pengalaman KerjaNomor : 0310/HR/SP/XII/2017 tertanggal 02 Desember 2017, padahalkontrak kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telahmelanggar ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, berdasarkan ketentuantersebut DEMI HUKUM Tergugat wajib mengangkat Penggugat menjadikaryawan Tetap atau apabila Tergugat hendak mengakhiri

30 (tiga puluh) hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan peranjian kerjawaktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2(dua) tahun.(7) Penanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (6) maka demi hukum menjadi pernanjian kerja waktu tidaktertentu.(8) Halhal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Menteri.Pasal 3 Kepmen

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadihubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), karena melanggar ketentuan UndangUndang No 13 Tahun20003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 dan Kepmen No 100 Tahun 2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 3;3.

Penggugat tidak pernah tercatatHalaman 8 dari 22 halaman, Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpgsebagai pekerja/oburuh pada Tergugat akan tetapi Penggugat tercatatsebagai pekerja/buruh pada Principal (Produsen) yang diperbantukan padaTergugat untuk membantu meningkatkan distribusi maka gugatan dariPenggugat harus ditolak dan dinyatakan salah subjek (error in persona).Bahwa dalam point (2), (3) ,(8) dan (9) Penggugat menyatakan Tergugatmelanggar pasal 59 UUNo. 13 tahun 2003 dan Kepmen Nomor 100

lainnya yang berada di area genangan WadukJatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untukrumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk PenggantiHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2017/PN.SmdRumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN

tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran danPenegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan denganjelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dariPerpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen

PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat

Pada lokasi telah terjadi kerusakan untukparameter solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah danvegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP43/MENLH/10/1996);2. Pada lokasi N 01 04 13,5 E 104 06 46,5 di areal PT. KaylaAlam Sentosa ditemukan lokasi APL untuk rencana pembangunanrumah yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izinlingkungan) sekitar seluas 5,585 ha. Kedalaman timbunan bahangalian tanah cut and fill sedalam 68 m .

Pada lokasi telah terjadikerusakan untuk parameter batuan permukaan , erosi dan solum tanah(PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LHNomor : KEP43/MENLH/10/1996; Kepmen LH Nomor 201 tahun2004);3. Pada areal lokasi N 01 04'17,6 E 104 06 44,5 di areal PT.Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan sekunder.

Kayla Alam Sentosa Kelurahan Kabil KecamatanNongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;2 Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah danlingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan rumah) karenatelah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuanpermukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanahdan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP43/MENLH/10/1996);3 Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan dankawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukanrestorasi

Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parametersolum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi(Kepmen LH Nomor : KEP43/MENLH/10/1996); Pada lokasi N 010 04 13,5 E 1040 06 46,5 di areal PT. Kayla AlamSentosa ditemukan lokasi APL untuk rencana pembangunan rumahyang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan)sekitar seluas 5,585 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah cutand fill sedalam 68 m .

Pada lokasi telah terjadi kerusakan untukparameter batuan permukaan , erosi dan solum tanah (PP Nomor 150Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btmtahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP43/MENLH/10/1996; Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004); Pada areal lokasi N 010 0417,6 E 1040 06 44,5 di areal PT. KaylaAlam Sentosa ditemukan hutan sekunder.

. selesainya suatu pekerjaan tertentu.Bahwa, ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UUK dari Pasal56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitupada ayat (8) disebutkan bahwa: Halhal lain yang belum diaturdalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menter.Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnya KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(KEPMEN

No. 100Tahun 2004);Bahwa, KEPMEN No. 100 Tahun 2004 tersebut merupakanperaturan pelaksanaan dari UUK mengenai PKWT, yang didalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja HarianLepas.

Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurutKEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (lihat Pasal 10 s.d.Pasal 12 KEPMEN No. 100 Tahun 2004). Namun demikian,Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapaketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja HarianLepas dimuat beberapa syarat, antara lain :1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaanpekerjaan tertentu yang berubahubah dalamhal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,2.

Bahwa dalam KepMen No.100/2004 diatas, mewajibkanadanya perjanjian tertulis dalam memperkerjakan pekerja tidaktetap, senagaimana diatur dalam Pasal 12 yaitu:1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ouruh padapekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajibmembuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulisdengan para pekerja/buruh.2.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Telah Keliru Menyatakan Pasal 4Angka 10 Pkwit Antara Pemohon Kasasi/Tergugat Dengan Para TermohonKasasi/Para Penggugat Bertentangan Dengan Kepmen Nomor 234/Men/2003,Tanpa Mempertimbangkan Kepmen Nomor 102/Men/V1I/2004;44.45.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah keliru dalammenerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangnya pada halaman 69Paragraf 3 yang menyatakan :...Majelis Hakim berpendapat seharusnya Para Penggugat berhakmendapatkan

Nomor 298 K/Pdt.SusPHI/2015Oleh karena itu, sebagaimana pelaksanaan Pasal 78 (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, maka ditetapkanlah Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/V1/2004,hal ini tercermin dari judul Kepmen tersebut yaitu tentang waktu kerjalembur dan upah kerja lembur. Sehingga Kepmen. 102/Men/V1I/2004 dapatjuga dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur lebih khusus tentangwaktu kerja lembur dan upah kerja lembur;46.

;Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ketentuan yang berlaku terhadapPara Penggugat adalah Kepmen 234/Men/2003 tentang waktu kerja istirahatpada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentutidaklah berarti tidak dapat diberlakukannya Kepmen Nomor 102/Men/VI/2004Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur terhadap ParaPenggugat. Sebab jika merujuk pada Asas hukum Lex Specialis Derogat LegiHal. 65 dari 74 hal. Put.

Nomor 298 K/Pdt.SusPHI/2015Generali maka berlakunya Kepmen 234/Men/2003 hanya sebatas padasektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentusebagaimana Kepmen 234/Men/2003 yang mengatur tentang waktu kerjapada sektor tersebut.

Akan tetapi, berlakunya Kepmen Nomor102/Men/VI/2004 juga dapat diterapkan pada sektor tersebut tapi terbataspada ketentuan upah lembur sebab Kepmen Nomor 102/Men/VI/2004 secarakhusus mengatur tentang Upah Kerja Lembur sesuai dengan judul Kepmentersebut yaitu Kepmen Nomor 102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja LemburDan Upah Kerja Lembur.

dari PERPRESdan PERMEN PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKEPMEN PUPR);Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebutdi atas sebagaimana diatur dalam PERMEN PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidaktercantum dalam KEPMEN

berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukandimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi danvalidasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat,apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Para Pengugat sebagai pihak yang berkeberatankarena ia tidak tercantum dalam KEPMEN

;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkenadampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumahpengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkanPembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kedua, diberikan kepada masingmasing KepalaKeluarga penerimauang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan;Huruf B: Dalam hal

Alasan double ID atas nama Rahman Bin Madhapi Nomor ID 2466 danNomor ID 3988, haruslah dilihat secara komprehensif; apakah penerimatersebutmerupakan ahli waris yang sah atau bukan;Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah kelirumengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkanPembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam DiktumKedua, diberikankepadamasingmasing KepalaKeluargapenerimaHalaman 18 dari 23Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S

berlaku, maka RahmanBin Madhapi menjadi Kepala Keluarga bagi masingmasing keluarganya, dan masingmasing keluarganya kelak menjadi ahli waris dari Rahman Bin Madhapi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati danmemeriksa alat bukti dari kedua belah pihak, ternyata Para Penggugat dapat membuktikandi persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat menolakmemberikan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebagaimana ditentukan dalam aturanPERMEN PUPR dan KEPMEN

Partisipasi lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013 (16 september 31 Oktober 2013) yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASIANTO selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013. 3. 1 (satu) lembar Asli Pernyataan Penyerahan Jaminan Penawaran (BID BOND) Nomor Bank Garansi : MBG 776237049037N, yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASIANTO selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013.4. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN

ESDM nomor: 2219 K/73/MEM/2012 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI,M.M selaku Kepala seksi penawaran Wilayah Kerja Migas pada Dit Pembinaan Usaha Hulu Migas-Ditjen Migas, tanggal 16 Juli 2012.5. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN Pertambangan dan Energi RI Nomor: 090 K/7222/M.PE/1996 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI selaku PNS Ditjen Migas, tanggal 9 Februari 1996.1 (satu) buah Map Plastik Transparan yang berisi:1. 1 (satu) buah Buku Asli warna biru putih bertuliskan BID DOCUMENT Offshore & Onshore East

Barang bukti disita dari Saksi MARUF AFFANDI,ST sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015 berupa: 1. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0572 K/74/MEM/2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MARUF AFANDI,S.T tanggal 3 Maret 2011.2. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0609 K/74/MEM/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MARUF AFANDI,S.T tanggal 27 Februari 2007.3. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 74 K/72/MEM/2003 tentang pengangkatan

ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.35. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1494/DME/2014 tanggal 3 Oktober 2014, perihal tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.36. 1(satu) lembar Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1316/06/SDM/2014 tanggal 31 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.37. 4(empat) lembar Kepmen

ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang Penawaran Langsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.38. 2(dua) lembar Surat Dirjen Migas Nomor:16245/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Plt.Dirjen

KEPMEN Pertambangan dan Energi RINomor: 090 K/7222/M.PE/1996 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTIselaku PNS Ditjen Migas, tanggal 9 Februari 1996.

Barang bukti disita dari Saksi MARUF AFFANDI,ST sesuai BeritaAcara Penyitaan tanggal 20 April 2015 berupa:1.1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0572K/74/MEM/2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDMan.MARUF AFANDLS.T tanggal 3 Maret 2011.1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0609K/74/MEM/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDMan.MARUF AFANDLS.T tanggal 27 Februari 2007.1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 74K/72/MEM/2003 tentang + pengangkatan CPNS KESDMan.MARUF AFANDLS.T tanggal

ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang PembatalanPT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang PenawaranLangsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDMNomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani olehHal 54 Put.

Barang bukti disita dari Saksi MARUF AFFANDI,ST sesuai BeritaAcara Penyitaan tanggal 20 April 2015 berupa:1.1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0572K/74/MEM/2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDMan.MARUF AFANDLS.T tanggal 3 Maret 2011.1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0609K/74/MEM/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDMan.MARUF AFANDLS.T tanggal 27 Februari 2007.Hal 72 Put.

No. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIXV.Tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani olehNARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.63. 4 (empat) lembar ASLI Kepmen ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang PembatalanPT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang PenawaranLangsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDMNomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani olehNARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha HuluMigas.64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kepmen ESDM Nomor:1012.K/13

tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat ternadapPenggugat batal demi hukum;Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat telah menyimpang dan melanggarketentuan Pasal 59 ayat 5, Pasal 151 dan Pasal 152 , Pasal 153, Pasal 155ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) dan (2) serta Pasal 170 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 3 ayat (2)Kepmen

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59ayat (2), ayat (7) dan Kepmen Nomor 100/MEN/V1/2004 Pasal 10 ayat (3);3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak tanggal 7 Maret 2018;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.SusPHI/20204.

Ilham Malik, MSc (Asedep Urusan AdministrasiPengendalian Limbah B3) ;:1 rangkap copy KepMen LH No. 136 Tahun 2007tentang Izin Pengelolahan Tanah TerkontaminasiMinyak Secara Blologis Eksitu Di Lokasi KotabatakSBF kepada PT CPI tanggal 27 Februari 2007 ;: 1 rangkap copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LHNo. B3666/Dep.IV2/LH/PDAL/04/2012 tanggal10 April 2012. Tid: Drs. Ir.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi) karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi dianggap telahmelakukan pekerjaan Bioremediasi yang tidak sesuai denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor128/2003 dan sedangkan dalam Keputusan Menteri LingkunganHidup (Kepmen LH) Nomor 7128/2003 maupun dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup tidak adaketentuan yangmenyatakan

sangkaan perkarapelanggaran hukum di bidang LINGKUNGAN HIDUP, bukanperkara korupsi ;Bahwa kegiatan Bioremediasi yang dianggap tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH)Nomor : 128/2003 adalah berdasarkan kepada PeraturanPemerintah Nomor 18/1999, dengan demikian jika adapelanggaran terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup(Kepmen LH) Nomor : 128/2003, makasanksi hukumnya adalah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 18/1999Bab VI Sanksi Pasal 62 dan 63.

Dengan demikian, Keputusan MenteriLingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003 tidak dapatHal. 100 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015IV.dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum, karenanya bukanmerupakan ~ peraturan perundangundangan, tetapimerupakan Peraturan Kebijaksanaan.

T122 :1rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003 ;122. T123 :1rangkap copy PP 18 Tahun 1999 ;123. T124 :1 rangkap copy UU 32 Tahun 2005 ;124.

Nomor 846 K/Pdt.SusPHI/2020bidang Ketenagakerjaan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan KEPMEN 100Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT BAB IV Pencatatan PKWTPasal 13, PKWT wajib dicatatkan olen pengusaha kepada instansi yangbertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempatselambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan, maka PKWTantara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuanperaturan Perundangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 59

ayat(7) UUK juncto KEPMEN 100 Tahun 2004, demi hukum PKWT tersebutberubah menjadi PKWTT atau pekerja/buruh tetap Tergugat;Bahwa atas dalil Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sudahmemenuhi unsur Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156