. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYmenangani, bisa disepakati penyesuaian kembali terhadap proyeksipendapatan retribusi, diantaranya dengan mempertimbangkan trenrealisasi pendapat retribusi tahuntahun sebelumnya atauperkembangan kondisi terkini yang berpengaruh.Hasil hearing antaraOPD dengan komisi DPRD yang membidangi tersebut diteruskan kerapat pembahasan antara Timgar dan Banggar DPRD, untuk menjadikoreksi penyesuaian.Proyeksi pendapatan retribusi ditetapkandengan penetapan APBD, karena proyeksi pendapatan

Anggaran.Selanjutnya oleh Purwanto,SE draft tersebut diserahkan kepada Zabidi untukdilakukan pengetikan dan oleh Zabidi kemudian dilakukan pengetikan untuk dilakukanperubahan anggaran pada draft Bantuan Pihak ke III sesuai perintah Purwanto,SE danOyo Karyo, SE,MM.Terhadap perubahan draft tersebut setelah dilakukan pengetikan kemudian diserahkankembali ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran Legislatif,namun kenyataannya tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut dan langsung dibawa kerapat

Hendrio sebagai Dokter Ahli Radiologi yangmemberikan penjelasan di Aanwijzing.Bahwa suasana Aanwijzing pada saat itu sangat ramai sekali ada yanginterupsi, mengenai saksipun diprotes pesertapeserta perusahaan yanghadir, yang mempertanyakan kenapa ada Bule sebagai satusatunyaorang bule dan saksi hadir dapat Surat Kuasa dari Zulvia untuk datang keRapat Aanwijzing.Bahwa pada saat pendaftaran dokumen sudah ada spec dan ada yangkeberatan termasuk dari PT.

secarakonsisten dalam perusahaan;5) Memimpin Rapat Direksi ;Bahwa terkait pembangunan gedung kantor Bank BJB memang adaperencanaannya yang tertuang didalam Rencana Bisnis Bank (RBB);Bahwa benar semua yang terkait kebutuhan bank BJB, dituangkan didalamRBB dan dianggarkan setiap tahunnya oleh Divisi masingmasing ;Bahwa benar bila Bank BJB ingin mengembangkan kantornya, harusadaperencanaan awal, dimana masingmasing Divisi Bank BJB membuatperencanaan lalu dikumpulkan di Divisi Perencanaan selanjutnya dibawa kerapat

Selanjutnya Divisi perencanaanmelakukan mengkompilasi atas usulanusulan rencana kerja dan keuangandari msingmasing divisi , lalu hasil kompilasi diajukan Direktur yangmembidangi yaitu Direktur Perencanaan diusulkan kerapat Direksi ;Bahwa rapat Direksi membahas usulanusulan tersebutsesuai bidangnyadengan mengundang juga kepalakepala Divisi dan membahas rencanarencana yang akan dilakukan ditahun mendatang.

dari tanggal 07 September 2011 s/d 09September 2011 di Ruang Rapat Komisi Ill DPRD Kabupaten Sijunjungdimana telah dipaparkan dan disepakati anggaran untuk Belanja BantuanSosial sebesar Rp. 9.234.250.000, (Sembilan milyar dua ratus tiga puluhempat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kode rekening5.1.5.03 tetapi tidak pernah dibahas tentang Belanja Bantuan Sosialkepada anggota pegawai dan dari hasil pemaparan tersebut kemudiandisetujui oleh Komisi Ill DPRD Kabupaten Sijunjung untuk dibawa keRapat

dilakukan pengetikan danperubahan tersebut, dan oleh saksi Zabidi kemudian dilakukan pengetikan untukdilakukan perubahan anggaran pada draft Bantuan Pihak ke III sesuai perintahsaksi Purwanto,SE dan saksi Oyo Karyo, SE,MM.Terhadap perubahan draft tersebut setelah dilakukan pengetikan kemudiandiserahkan kembali ke DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasandengan Panitia Anggaran Legislatif, namun kenyataannya tidak dilakukanpembahasan lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Pati dan langsung dibawa kerapat

Selanjutnya laporan Pendapatan danBelanja tersebut dibawa kerapat pleno pengurus sebagai bahanpertanggung jawaban pengurus PMI Kota Bandung kepada MusyawarahKerja Cabang ;Halaman75 dari 194Putusan Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN. Bag.Bahwa dana UTD tidak boleh digunakan untuk yang lain ;Bahwa sesuai Permenkes tidak boleh digunakan untuk yang lain kecualiuntuk darah ;Bahwa pembangunan itu atas persetujuan rapat pleno ;Bahwa kalau saksi mengeluarkan uang itu setelah disetujui Sdr.

Cirebonkepada Bupati Cirebon untuk diusulkan kedalam RAPBD menjadi APBD bentuknyakolektif ;Bahwa mekanisme pengusulan pemberian belanja hibah maupun Bantuan Sosialtsb hingga APBD adalah sebagai berikut := Bahwa rencana anggaran hibah maupun bantuansosial didasarkan pada pagu anggaran tahunsebelumnya ;= Kemudian ada usulan /proposal proposal yangdiajukan ;= Bahwa proposalproposal tsb dibawa kerapat komisidan banggar DPRD ;= Bahwa dalam Banggar bisa muncul uulan kolektifyang diajukan oleh unsur Pimpinan

Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.oN SP oS11.12.13.Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (PemimpinGrup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJISJONO (Pemimpin GrupManajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua bersertaKomite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan DivisiKorporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH(Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit(MAK) Nomor 059/GKMKorp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut keRapat

Likotama Harum dalam mengajukanpermohonan Fasilitas Kredit kepada GKK, GKK menyusun MAK, MAKdiserahkan kepada GRK, GRK melakukan analisa resiko sesuai denganBuku Pedoman Perusahaan, kemudian MAK ditandatangani bersamasama dengan Group Bisnis dan Group Resiko, selanjutnya MAKtersebut diserahkan kepada Divisi Kepatuhan, setelah MAK diteliti olehDivisi Kepatuhan, selanjutnya MAK tersebut diajukan oleh GKK keRapat Komite Kredit, Rapat Komite Kredit lah yang menentukanditerima/ditolaknya usulan dari Group

laksanakan sebulan sekali;Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika ituDulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BudiPudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite KreditTingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena Ezana(Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan Gusti Indra Rahmadiansyah(Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit(MAK) Nomor 059/GKMKorp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut keRapat

Yang bermukim diberikan suratperjanjian menempati tanah Pemkab untuk waktu tertentu.Hal 73 dari 159 halaman, Putusan Tipikor Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.Bahwa setelah Pansus bekerja dengan menghasilkan kesimpulan danrekomendasi kemudian Pansus menyampaikan Laporan Pansus keRapat Paripurna yang kemudian Rapat Paripurna menyetujui LaporanPansus tersebut, setelah Laporan Pansus disetujui Pansus dibubarkanoleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas yang selanjutnya hasil LaporanPansus yang disetujui dalam

tentang pembahasan PAD,soalnya masih baru anggota DPRD;Bahwa saksi kenal dengan Sekda Sanijan dan Kadis PU KabupatenKapuas yakni Free, dimana saksi ada melihat mereka di ruangan rapatpada waktu rapat tanggal 17 Nopember 2014;Bahwa memang tim asistensi ada dibentuk dimana saksi sebagaianggotanya, akan tetapi saksi tidak pernah ikut rapat tim asistensi ini,karena saksi ditugasi oleh Ketua ke DPRD Propinsi, sehingga apa hasildari tim asistensi ini, saksi tidak tahu, tapi hasilnya ini ada disampaikan kerapat

Setelah terdakwa setujuatas draft Surat Pernyataan Pemegang Saham, kemudian SuratPernyataan tersebut di cetak menggunakan logo SNP Finance, danditandatangani oleh terdakwa dan di cap perusahaan (PT SunprimaNusantara pembiayaan).Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditandatangani tersebutdiserahkan kepada saksi (Ongko Purba Dasuha) untuk dibawakan keRapat Manajemen esok hari (tanggal 10 April 2018);Atas semua keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasakeberatan dan membenarkannya;7.

Dan yang datang kerapat tersebut selain saksi dan pak AZLAN, yaitu ibu WIKA,SUKRIANTA, MAZENI EKA PUTRA, WAHYUNI, M IQBAL,Sdr.DESRAMDANT, dan Terdakwa juga hadir dalam rapat tersebut. Danhasil dari rapat tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk segeramembayar uang yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa dia tidak sanggup membayar uangtersebutdikarenakan terdakwa tidak ada uang lagi untuk membayar.

Kemudian Kanwil melakukan pengecekan dan analisa, dan bilapengajuan kredit di bawah Rp 5 Milyar, oleh Kanwil diajukan ke RapatKomite Kredit tingkat Divisi dan Rapat Komite tersebut di pimpin olehKepala Divisi (dalam hal ini adalah saya) bila kredit tersebut diatas Rp5 Milyar Nak tersebut diajukan kerapat Komite Kredit Tingkat Direksi.Bila NAK tersebut disetujui oleh Komite Kredit maka NAK dalamkolom memo ditanda tangani oleh:e Untuk level RKK tingkat Divisi ditanda tangani oleh Kadiv Kredit,Kadiv

Rapat Tim Pengkajisejumlah 1.328 Proposal, dengan perincian : Rapat pada bulan Januari 2011 sejumlah 191 Proposal ; Rapat bulan April 2011 sejumlah 1 (satu) proposal ; bulan Mei 2011 yang sejumlah 252 proposal, yang ke Ilsejumlah 207 proposal ; bulan Juni 2011 sejumlah 219 proposal; bulan Juli 2011 sejumlah 174 proposal, bulan September 2011 sejumlah 170 proposal, bulan Oktober yang sejumlah 28 proposal, yang ke llsejumlah 85 proposal Bahwa yang menjadi standar jumlah Proposal yang akan dibawa kerapat

tentang pembahasan PAD,soalnya masih baru anggota DPRD;Bahwa saksi kenal dengan Sekda Sanijan dan Kadis PU KabupatenKapuas yakni Free, dimana saksi ada melihat mereka di ruangan rapatpada waktu rapat tanggal 17 Nopember 2014;Bahwa memang tim asistensi ada dibentuk dimana saksi sebagaianggotanya, akan tetapi saksi tidak pernah ikut rapat tim asistensi ini,karena saksi ditugasi oleh Ketua ke DPRD Propinsi, sehingga apa hasildari tim asistensi ini, saksi tidak tahu, tapi hasilnya ini ada disampaikan kerapat

bersangkutan,mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI;Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (PemimpinGrup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin GrupManajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua bersertaKomite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan DivisiKorporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH(Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit(MAK) Nomor 059/GKMKorp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut keRapat

bersangkutan,mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI ;Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (PemimpinGrup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin GrupManajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua bersertaKomite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan DivisiKorporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH(Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit(MAK) Nomor 059/GKMKorp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut keRapat

Hal tersebut telah saksi laporkankepada kepala Dinas dan Kepala Dinas telah membawanya kerapat denganbeberapa instansi terkait dengan keputusan permintaan untuk memperpanjangSertifikat HGB dan pengurangan nilai/jumlah retribusi ditolak;Bahwa sewaktu saksi menjabat ada dilakukan penagihan yakni sejak Tahun2016 yang dilakukan terhadap Sertifikat HGB yang berakhir tahun 2009;Bahwa sejak tahun 2014 Ruko/kios Pasal Lama Lubuk Basung tersebut olehPemda Agam telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lubuk

tentang pembahasan PAD,soalnya masih baru anggota DPRD; Bahwa saksi kenal dengan Sekda Sanijan dan Kadis PU KabupatenKapuas yakni Free, dimana saksi ada melihat mereka di ruangan rapatpada waktu rapat tanggal 17 Nopember 2014; Bahwa memang tim asistensi ada dibentuk dimana saksi sebagaianggotanya, akan tetapi saksi tidak pernah ikut rapat tim asistensi ini,karena saksi ditugasi oleh Ketua ke DPRD Propinsi, sehingga apa hasildari tim asistensi ini, saksi tidak tahu, tapi hasilnya ini ada disampaikan kerapat

Pimpinan Grup ManajemenRisiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite TingkatPertama yaitu KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi NonSindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan DivisiRisiko Kredit Il) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK)Nomor : 183/GKMKorp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut keRapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh :1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan GrupManajemen Risiko Kredit)2.