Sarua, atas dasar adanya permohonan dariTergugat I, sebagaimana merealisasikan ketentuan sebagaimana diaturdalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi mengapatibatiba Penggugat menyatakan Turut Tergugat Il telah melanggarasasasas umum pemerintahan yang baik, terutama Asas Kecermatan danKetelitian atau hatihati,Bahwa perbuatan dari akta jual beli tanggal 13 Februari 1996No.125/30/Pondok Aren/1996 tersebut dilakukan oleh para pihak yangmembuatnya dan Turut Tergugat Il tidak memiliki Kewenganan

segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggaptelah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata terdapat eksepsibukan tentang kewenganan

Putusan Nomor 242 K/TUN/2015A.Salah Menerapkan Hukum Tentang Kewenganan BPD13.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalamputusannya pada angka 8 halaman 11 menyatakan,Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa penentuanpemenang dalam suatu Pemilihan Kuwu harus diperhatikan secarasubstansial yakni berdasarkan raihan suara yang diperoleh masingmasing.

Tergugat ,lll dan V selaku Pribadi yang diberikan tugas dan kewenangan untukdapat membuat Keputusan (Disresi) dapat disebut telah sengajamelakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI;Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V itu Patutdisebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribadi tersebutuntuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atau tidak mampuuntuk menjalankan tugas dan kewenganan

Majelis berpendapatdalam sengketa ini keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugatdalam kesimpulannya merupakan kewenangan absolut dari PengadilanNegeri, sehingga Tergugat yang menyatakan bahwa perkara inimerupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah tidakberalasan hukum dan karenanya haruslah ditolak dengan demikianPengadilan Negeri Jombang menyatakan berwenang mengadili gugatanint ;Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan keberatan ataueksepsi mengenai mengadili juga mengajukan Kewenganan

Bahwa Setelah Pembayaran Hutang, maka terjadilah pelepasan Hak tanggunganyang menjadi kewenganan Tergugat Ill Dalam Pasal 18 UUHT disebutkanbeberapa hal yang menyebabkan berakhirnya atau hapusnya hak tanggunganitu, salah satunya yaitu antara lain karena Hapusnya utang yang dijamindengan Hak Tanggungan; dan selanjutnya Setelah hak tanggungan hapus,maka dilakukan pencoretan catatan atau roya hak tanggungan.

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan TurutTergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidakterdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka tidak dibuat putusan sela;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebutterdapat eksepsi tentang bukan kewenganan mengadili

Tergugat I, Ill dan V selaku Pribadi yang diberikan tugasdan kewenangan untuk dapat membuat Keputusan (Disresi) dapatdisebut telah sengaja melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT)atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI);18.Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V ituPatut disebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribaditersebut untuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atautidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewenganan

ATEP DADI SUMARDI, ST.MT Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan energi di KabupatenTasikmalaya sejak 1 Januari 2005, jabatan Saksi Sejak Februaru 2012sebagai saat ini sebagai kasi pengusahaan pertambangan serta bertugas danbertanggung jawab untuk melaksanakan kewenganan pemerintahanDaerah dalam mempersiapkan dan memproses Dokumen Perizinan UsahaPertambangan.

Aceh Nomor P1.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari1999 yang itupun bukan ditandatangani oleh Kepala Kantor WilayahDepartemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan oleh KepalaSub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvinsiDaerah Istimewa Aceh.Berdasarkan uraian di atas, meskipun unsur adanya perbuatanterpenuhi sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, akan tetapiperbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepadaTergugat Il karena tidak ada dasar kewenganan

maupun sebagianBahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan pembayaran kembalihutanghutang Penggugat dengan sempurna atau melalaikankewajibannya (ciderajanji) maka Penggugat berhak melakukanpenjualan didepan umum dengan cara lelang terhadap jaminan yangdiberikan oleh Penggugat;Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 437/Pdt/2020/PT MDN1415.16.17.18..berdasarkan hal tersebut di atas, sangat tidak relevan apabilaPenggugat merasa keberatan dan/atau maka Tergugat sebagaiPemegang Hak Tanggungan memiliki Kewenganan

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa nomor : 16 tahun2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa peropa kecamatan kaledupaselatan kabupaten wakatobi telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB) undangundang nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;kewenangan pemerintahan bab V kewenganan pemerintahan bagian ke tigaasasasas umum pemerintahan yang baik 1 ) AUPB yang di maksud dalam undangundang ini meliputi. :a ) Kepastian Hukum;Kemanfaatan:c.)

Mahkamah Konstitusi Nomor.Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi telahmenjatuhnkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 Ayat (2)Undangundang RI Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahtersebut bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RI Tahun 1945dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganpertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindari adanyatumpang tindih kewenangan mengadili, karena adanya dua peradilan yangdiberikan kewenganan

Kompetensi Relatif, Kewenganan Salah Dalam Mengadili:1. Bahwa domisili dari para Pihak yaitu: Penggugat, berkedudukan hukum di Jalan Swadaya 11/17, TanjungBarat, Pasar Minggu, Jakarta Pusat: Tergugat , berkedudukan hukum di Jalan Veteran Nomor 241,Gresik, Jawa Timur; Tergugat Il, berkedudukan hukum di Jalan Letjen. TB.

tentang pembagianwarisan, maka hukum yang akan diterapbkan dalam perkara aquo adalah prinsipprinsip dalam hukum perdata barat yang diatur didalam atau diluar Kitab Undangundang Hukum Perdata atau Bugerlijk Wetboek (BW);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata terdapat eksepsibukan tentang kewenganan

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Halaman 29 dari 36 hal Putusan No.93/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata tidak terdapat eksepsitentang kewenganan mengadili, maka tidak perlu dibuat putusan sela;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata ada eksepsi tentang bukankewenangan

Bahwa mengenai permohonan tanah swapraja ataubekas swapraja adalah kewenganan Pemerintahatau Kantor Pertanahan, maka Pengadilan NegeriSurakarta tidak berhak dan tidak berwenanguntuk menetapkan dan memutuskan dapat dantidaknya mengenai permohonan atas tanahtersebut.5. Bahwa terhadap replik Penggugat dalam pokokperkara angka 6, Turut Tergugat menolak danmenyangkalnya sebagai berikuta. Bahwa Penggugat salah dalam mendalilkan pasal 8ayat (4) PP.

Bahwa eksepsi pada poin 4 mengatakan petitum Penggugatbertentangan dengan petitum yang lain, Penggugat menegaskan petitumitu adalah upaya permintaan yang ditujukan kepada kewenganan MajelisHakim yang menyidangkan perkara berdasarkan dalildalil atau kronologiperkara yang di kemukakan Penggugat. Adalah wajar PenggugatHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbsmengajukan permintaan lebih dari satu permintaan kepada MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini.5.

., M.kn adalahbukan Seorang Notaris dan yang menjadi PPAT Notaris adalah bernamaEMI ISTIANI WIDYAWATI,SH,Mkn sesuai dengan KTPnya dan telah diakuioleh Turut Tergugat sendiri;Untuk itu SHM :832 atas nama Tergugat tidakmempunyai kekuatan hukum berlaku; Dengan demikian Gugatan penggugattidak Eror In Persona,Oleh karenanya Eksepsi Turut Tergugat pantas untukditolak;21 Bahwa Turut Tergugat kurang memahami akan Kewenganan dariPengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan oleh KHI ,BahwaPengadilan Agama

Karim bin Djamoed,bagaimana, sehingga petitum pada point 2 halaman 11 adalah memintaPara Penggugat dinyatakan sebagai para ahli waris sah dari Karim binDjamoed, maka perkara a quo adalah sengketa waris, sehinggaberdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor7 Tahun1989 TentangPeradilan Agama ayat (1) huruf b dan ayat (2) juncto UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 188 KHI, makaSengketa Waris adalah menjadi kewenganan absolut