Ditemukan 180 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS
Tanggal 14 Maret 2019 — PARA PENGGUGAT: 1.PT. TOTAL CAMAKILA DEVELOPMENT; 2.PT. DEWATA MAJU MAKMUR; TERGUGAT: -BUPATI BADUNG; TERGUGAT II INTERVENSI: -PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

1110639
  • ,M.B.L; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang beralamat kantor di Jalan SermaKawi No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 937 Tahun 2018 tanggal 19November 2018, yang selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT;DANPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI,suatu badan hukum berdasarkan PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018 tanggal 14September 2018
    Halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS.Objek Gugatan : 00 nn nnonnenonnneBahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/KondotelNomor: 014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018 tertanggal 14 SeptemberTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; 1.Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya Surat KeputusanBupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
978
  • DPARAGONLABBAIKA UTAMA bertemu dengan Terdakwa yang seterusnyakeduanya bersepakat untuk bekerjasama dalam pembangunanapartemen dan kondotel; Untuk menguatkan kerjasama tersebut, saksi MUHAMMADSYARIF HIDAYAT dan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasamadibawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 25 Februari 2016 yangkemudian dilegalisasi oleh Notaris WORO SUTRITIASSIWISRIWAHYUNI, SH yang beralamat di Jalan Magelang Km 5,6 No. 58 CSinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta; Setelah penandatangan kerjasama
    DPARAGONLABBAIKA UTAMA bertemu dengan Terdakwa yang seterusnyaHalaman 10 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smnkeduanya bersepakat untuk bekerjasama dalam pembangunanapartemen dan kondotel; Untuk menguatkan kerjasama tersebut, saksi MUHAMMADSYARIF HIDAYAT dan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasamadibawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 25 Februari 2016 yangkemudian dilegalisasi oleh Notaris WORO SUTRITIASSIWISRIWAHYUNI, SH yang beralamat di Jalan Magelang Km 5,6 No. 58 CSinduadi,
    Pihak kesatu Terdakwa Sani Goenawan yang memiliki suratkuasa dari ayah dan ibu kandung Terdakwa Goenawan Rahardjo danlrawati menyetujui tanahnya dibangun aparteemen dan kondotel, b.
    jjin atas obyek kerjasama denganmenggunakan nama badan hukum milik saksi, mendirikan bangunanapartemen dan kondotel diatas tanah obyek kerjasama, menjual kembalitanah obyek kerjasama dalam bentuk apartemen dan kondotel kepadapihak lain, menerima uang hasil penjualan tanah beserta bangunanapartemen dan kondotel dari pihak konsumen ,selanjutnyamempergunakan sebagian uang tersebut untuk membayar kewajibansaksi ke pihak kesatu Sesuai dengan ketentuan; Bahwa benar jika awalnya saksi ikut dalam kerjasama
    PT.Dparagon Labaikka Utama; Bahwa Terdakwa mengenal Muhammad Syarif Hidayat dan DendiNugroho dan hanya sebatas teman saja; Bahwa Terdakwa ada kesepakatan kerjasama antara Terdakwa denganMuhammad Syarif dan Dendi Nugroho dalam bidang pembangunanApartemen dan Kondotel di wilayah Banyumanik Semarang; Bahwa yang melakukan kerjasama pembangunan Apartemen danKondotel di Semarang tersebut adalah Terdakwa, Muhammad Syarif danDendi Nugraho; Bahwa kesepakatan pembangunan Apartemen dan Kondotel = diBanyumanik
Upload : 26-11-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 158/PDT/2020/PT DPS
1. Jarot Supriadi,, dkk melawan 1. Darmi Sumiati, , dkk dan 1. Irene Kurnia, dkk
343446
  • Bahwa berdasarkan Para Pemilik Unit termasuk TERGUGAT III telahberhasil membentuk suatu Perkumpulan Komunikasi Kondotel SakalaSuite (PKKSS) yang beranggotakan Para Pemilik Unit denganmendaftarkannya kepada Menkumham dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007350.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Komunikasi Kondotel Sakala Suite Tanjung BenoaBali, tertanggal 03 Mei 2017.9.
    Bahwa berdasarkan Para Pemilik Unit termasuk TERGUGAT XV telahberhasil membentuk suatu Perkumpulan Komunikasi Kondotel SakalaSuite (PKKSS) yang beranggotakan Para Pemilik Unit denganmendaftarkannya kepada Menkumham dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007350.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Komunikasi Kondotel Sakala Suite Tanjung BenoaBali, tertanggal 03 Mei 2017.9.
    Bahwa berdasarkan Para Pemilik Unit termasuk TERGUGAT XIX telahberhasil membentuk suatu Perkumpulan Komunikasi Kondotel SakalaSuite (PKKSS) yang beranggotakan Para Pemilik Unit denganmendaftarkannya kepada Menkumham dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007350.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Komunikasi Kondotel Sakala Suite Tanjung BenoaBali, tertanggal 03 Mei 2017..
    Bahwa berdasarkan Para Pemilik Unit termasuk TERGUGAT XX telahberhasil membentuk suatu Perkumpulan Komunikasi Kondotel SakalaSuite (PKKSS) yang beranggotakan Para Pemilik Unit denganmendaftarkannya kepada Menkumham dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007350.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Komunikasi Kondotel Sakala Suite Tanjung BenoaBali, tertanggal 03 Mei 2017.9.
    Bahwa berdasarkan Para Pemilik Unit termasuk TERGUGAT L telahberhasil membentuk suatu Perkumpulan Komunikasi Kondotel SakalaSuite (PKKSS) yang beranggotakan Para Pemilik Unit denganmendaftarkannya kepada Menkumham dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007350.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Komunikasi Kondotel Sakala Suite Tanjung BenoaBali, tertanggal 03 Mei 2017..
Register : 22-03-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 23 September 2015 — Pidana - Ir. UDAR PRISTONO, MT.
224133
  • Udar Pristono, MT.4 (empat) kamar Kondotel terdiri : 2 (dua) Kamar Kondotel No. C509(2518) dan D319 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua)Kamar Kondotel No. D517 (3501) dan D218 (3210) atas nama LiekeAmalia.1 (satu) Kios No. L020187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas namaDedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkankepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).1 (satu) kios No.
    BI 404609 tanggal, 03 Oktober2014.2. 1 (satu) unit Apartemen Tower Montreal lantai 9 Nomor 0101 NG seluas86,7 M2;3. 1 (satu) unit Apartemen Tower Mirage lantai 32 Nomor 3203 R seluas 84,2M2 atas nama Lieke Amalia;4. 1 (satu) Unit Kondotel Sahid Degreen anyer Tipe Superior A1 Lantai 3Nomor A309 seluas 35 M;5. 1 (satu) unit apartemen Tipe Superior A1 Lantai 2 Nomor A209 denganluas 35 M2;6. 1 (satu) unit cluster Kebayoran Essence Blok KE06, luas tanah 255 M2dan luas bangunan 282 M2;7. 1 (satu) unit
    rumah type/blok Olive Fusion/ Jalan Emerald 4 No. 6 luastanah 300 meter, luas bangunan 264 meter;8. 2 (dua) unit Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort, masingmasing tipe 1Bed A/5th/C509 luas net 36 M2 dan tipe BedA/3/D319 (3305) luas net36 M2;9.
    Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort Unit 1 Bed A/5" D512 (3512) luas net36 M2 atas nama Lieke Amalia;10.Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort unit 1 Bed A/2nd/D218 (3210) luasnet 36 M2 atas nama Lieke Amalia;11.Kondotel di Hotel Pullman Bali Legian Nirwana unit 1322;12.Kondotel Hotel Pullman bali Legian Nirwana unit 1406;13.1 (satu) Unit Kondotel Mercure Bali Legian No.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAMUDRA ASIA NASIONAL
17355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badung Selatan dalam melakukan koreksi atas objekPPnBM tersebut, dengan mempergunakan pendekatan/asumsi sebagai berikut :Biaya untuk land, furniture & ficture (F&F)Biaya Building Rp 229.964.234.388Total Biaya Rp 296.389.338.373Prosentase Nilai Land, F&F: Biaya Land F&F: 66.425.103.985 x 100% = 22.41%Rp 66.425.103.985Total Biaya : 296.389.338.373Prosentase Nilai Building : Biaya Building : 66.425.103.985 x 100% = 77.59%Total Biaya : 296.389.338.373bahwa total penerimaan uang dari konsumen (unit kondotel
    Putusan Nomor 310/B/PK/PJK/2014bahwa Penerimaan Uang Muka Bulan November 2008 : Rp3.978.989.731,00 x 77.59%= Rp3.087.241.033,00bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pendekatan yang dilakukan olehTerbanding dalam menentukan objek PPnBM dengan penjelasan sebagai berikut :a Pihak pemeriksa dalam menghitung besarnya objek PPnBM denganmempergunakan prosentase dari total cost untuk kondotel (building) danfurniture & fixture sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Bandingterlalu berlebihan
    ekspor, ataunilai lainnya, kemudian dalam Pasal 1 (18) telah disebutkan bahwa harga jualadalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta, atau seharusnya dimintaoleh penjual karena penyerahan barang/jasa kena pajak, tidak termasuk PPN danpotongan harga sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak.Dari kedua ketentuan tersebut di atas menurut Pemohon Banding sudah jelasbahwa DPP atas PPN/PPnBM adalah harga jual dan harga jual inilah yangPemohon Banding tetapkan kepada konsumen atas penjualan unit kondotel
    penyerahan Jasa KenaPajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu ataulebih tempat kegiatan usaha;b administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secaraterpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha"4 Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat diketahui :Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakananak perusahaan PT Bakrieland Development, Tbk yang bergerak dalam17bidang usaha property, yaitu melalui The Legian Nirwana Bali dengankonsep kondotel
    ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang PPNdan PPnBM, disebutkan:Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :a Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan olehPengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewahtersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang PPNdan PPnBM tersebut di atas, penyerahan unit kondotel
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Ichsan Hassan
209142
  • Pada saat Kredit Investasi tersebut diajukan, perjanjianpengelolaan Aston Kondotel antara PT Titanium Property dengan PTArchipelago International sudah tidak berlaku lagi karena syaratsyarat dalamperjanjian tersebut tidak dipenuhi;Bahwa ternyata sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, unitApartemen yang akan dijadikan kondotel tidak selesai dibangun olehTerdakwa Ichsan Hassan melalui PT.
    Pada saat Kredit Investasi tersebut diajukan, perjanjianpengelolaan Aston Kondotel antara PT Titanium Property dengan PTArchipelago International sudah tidak berlaku lagi karena syaratsyarat dalamperjanjian tersebut tidak dipenuhi;Hal. 43 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI.Bahwa ternyata sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, unitApartemen yang akan dijadikan kondotel tidak selesai dibangun olehTerdakwa Ichsan Hassan melalui PT.
    Pada saat Kredit Investasi tersebut diajukan, perjanjianpengelolaan Aston Kondotel antara PT Titanium Property dengan PTHal. 55 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI.Archipelago International sudah tidak berlaku lagi karena syaratsyarat dalamperjanjian tersebut tidak dipenuhi;Bahwa ternyata sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, unitApartemen yang akan dijadikan kondotel tidak selesai dibangun olehTerdakwa Ichsan Hassan melalui PT.
    Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor028/GA/PT/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal kredit investasi158 unit kondotel di Titanium Square;Fotocopy 1 (satu) lembar Memo CMLD~ Nomor348/M/CMLD/MRD/VII/2014 tanggal 18 Juli 2016 perihalTindaklanjut atas permohonan izin menjual unit kondotel yangmerupakan pembiayaan kredit investasi an. PT.
Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 30 Mei 2017 — Erick Espraga Kusuma, Dkk lawan PT. Mahakarya Agung Putera
17754
  • Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukankesepakatan perjanjian jual beli atas 13 (tiga belas) Unit HunianApartemen Kondotel Hotel Aston Karawaci yang berlokasi di jalan KelapaDua Raya No. 99 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,Tangerang (selanjutnya disebut Obyek Gugatan)4.
    PerselisihanApabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat atautimbul perselisihan dalam melaksanakan nota kesepahaman ini,pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakatantara kedua belah pihak, jika tidak tercapai titik temu juga,maka akan dibawa ke Badan Arbitrase Nasional;Bahwa khusus untuk PENGGUGAT XIIl pengaturan mengenai forumpenyelesaian perselisihan mengenai Obyek Gugatan antara TERGUGATdan PENGGUGAT XIll terdapat dalam Pasal 11 Nota KesepahamanTambahan Atas Jual Beli Kondotel
    (bo) Bagi hasil 60% untuk TERGUGAT dan 40% untuk PARAPENGGUGAT dari hasil pengoperasian Obyek Gugatansebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Nota KesepahamanTambahan;(4) PENGGUGAT XIll dan TERGUGAT hanya melakukan perjanjianmengenai bagi hasil 60% dan 40% dari hasil pengoperasian ObyekGugatan yang tertuang dalam Pasal 3 Nota KesepahamanTambahan Atas Jual Beli Kondotel Aston Karawaci Nomor0031/MAP/MOU/V 1/2014;(5) PENGGUGAT IX dan TERGUGAT telah menandatangani PerjanjianPengikatan Jual Beli yang tertuang
    Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi saat ini dimana Pembangunanhunian Apartemen dengan konsep Kondotel Hotel Aston yang dibangunsaat ini belum mencapai 50 % dari rencana yang telah disepakati bersamadan sesuai dengan fakta dilapangan saat ini pun pembanguan tersebuttidak berjalan sama sekali padahal sesuai dengan kesepakatan bersamabahwa pembangunan hunian Apartemen dengan konsep Kondotel HotelAston tersebut selesai paling lambat bulan Desember 2016 hal ini sangatHalaman 29 dari 36 Putusan Nomor
    Bahwa Para Penggugat tidak pernah berhubungan secara hukum samasekali dalam hal apapun juga dengan PT Archipelago Indonesia selakupemegang nama Aston Karawaci dimana semua bentuk transaksipembayaran dan lain sebagainya terhadap pembelian hunian Apartemendengan konsep Kondotel Hotel Aston Karawaci semuanya dilakukanHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Tngdengan Tergugat tanpa melibatkan pihak PT.
Register : 03-05-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5510
  • Satu Unit Apartemen di Balik Papan, sebagaimana PerjanjianPengikatan Jual Beli Unit Kondotel Astra, NomorSeek SP Ee nana ee . Tertanggal 20 Pebruari 2015. Atas namaTergugat.Bukti P.9 Terlampir;i.Emas 99, seberat 31 Gram tahun 2016 (gelang dan Kalung). Bukti T. 10Terlampir;jSatu Unit Sepeda Motor N. MAX DA Tahun 2017. Bukti P. 11Terlampir;k. Satu Unit Harley Davidson DA. Tahun 2017.
    Satu Unit Apartemen di Balik Papan, sebagaimana PerjanjianPengikatan Jual Beli Unit Kondotel Astra, Nomora . Tertanggal 20 Pebruari 2015. Atas namaTergugat.Bukti P.9 Terlampir;i.Emas 99, seberat 31 Gram tahun 2016 (gelang dan Kalung). Bukti T. 10Terlampir;jSatu Unit Sepeda Motor N. MAX DA Tahun 2017. BuktiP. 11 Terlampir;k. Satu Unit Harley Davidson DA. Tahun 2017.Bukti P.12 Terlampir;I.Sebidang Tanah di Banjarbaru,sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 15203 tahun 2017, atas NamaTergugat.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 —
9248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2239 K/Padt/2018.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 22 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi selaku penjual kondotel
    telah wanptrestasi tidakmenyelesaikan kondotel @ quo pada waktunya yang merugikanPenggugat , Il, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat harusmengembalikan uang angsuran dan membayar ganti rugi; Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 91/PDT.G/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Juni 2015 —
154
  • Menyatakan NOTA KESEPAHAMAN (MOU) JUAL-BELI UNIT KONDOTEL M SQUARE-MALANG, dengan segenap lampirannya, Rabu 22 September 2013, antara/yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah batal.---------------------------------------------------------------------------------------------5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.--------------------------------------6.
    Bahwa dalam Nota Kesepahaman, seperti terurai dalam angka 1,Tergugat membeli dari Penggugat 20 (dua puluh) Unit KONDOTEL MSquare di JI. Kolonel Sugiono, Malang. Harga jual perUnit setelah PPNadalah Rp.379.500.000, (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratusribu rupiah). Harga total Rp.7.590.000.000, (tujuh milyar lima ratussembilan puluh juta rupiah). .
Putus : 11-08-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAMUDRA ASIA NASIONAL
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badung Selatan dalam melakukan koreksi atasobjek PPnBM tersebut, dengan mempergunakan pendekatan/asumsi sebagaiberikut :Biaya untuk land, furniture & ficture (F&F) Rp 66.425.103.985Biaya Building Rp 229.964.234.388Total Biaya Rp 296.389.338.373Prosentase Nilai Land, F&F : Biaya Land F&F : 66.425.103.985 x 100% = 22.41%Total Biaya : 296.389.338.373Prosentase Nilai Building : Biaya Building +: 66.425.103.985 x 100% = 77.59%Total Biaya : 296.389.338.373Bahwa total penerimaan uang dari konsumen (unit kondotel
    dianggap sebagai nilaibangunan yang merupakan objek PPnBM dengan penghitungan sebagai berikut:Bahwa Penerimaan Uang Muka Bulan November 2008 : Rp3.978.989.731,00 x77.59% = Rp3.777.201.927,00Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pendekatan yang dilakukanoleh Terbanding dalam menentukan objek PPnBM dengan penjelasan sebagaiberikut :Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/201 4Pihak pemeriksa dalam menghitung besarnya objek PPnBM denganmempergunakan prosentase dari total cost untuk kondotel
    Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat diketahui :4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakananak perusahaan PT Bakrieland Development, Tok yang bergerak dalambidang usaha property, yaitu melalui The Legian Nirwana Bali dengankonsep kondotel di kawasan Pantai Kuta, Bali;Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bertempatkedudukan di Wisma Bakrie Lantai 6, J HR Rasuna Said Kav B1,Jakarta Selatan 12920.
    Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yangdilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena PajakHalaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/201 4 7.2.7.3.Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya;Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang PPNdan PPnBM tersebut di atas, penyerahan unit kondotel The LegianNirwana Bali yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) selain terutang Pajak
    Banding)baru disetujui pada tanggal 16 Juli 2009, yaitu dengan diterbitkannyaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1251/WPJ.04/2009Tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang PajakPertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MenyampaikanSPT Masa PPN dan PPnBM Melalui Media Elektronik (efilling),Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/201 4maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang PPN dan PPnBM, berikut memori penjelasannya, penyerahanunit kondotel
Register : 01-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 27/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 31 Mei 2017 — Edi, Dkk VS 1. Walikota Depok, 2. PT. Agung Multi Berjaya
521158
  • Residences Margonda, tanggal 20 Nopember 2016(sesual Gengan aSll) j sssssesecanenecnessessecnecneeemeserennsecmeerane: Formulir Permohonan Informasi, Nomor 01/PIPPPID/10/2016,tanggal 27 Oktober 2016 (Sesuai dengan asli) ; : Pemberitahuan Tertulis, dari Dinas Komunikasi Dan Informatika,tanggal 08 Nopember 2016 (sesuai dengan asli) ; : Surat Badan Lingkungan Hidup, Komisi Penilai Amdal, Nomor :660.1/519bid.Perencanaan, tanggal 28 Mei 2014, perihal :Persetujuan Dokumen ANDAL, RKLRPL, PembangunanApartemen, Kondotel
    dan Perkantoran ATLANTARESIDENCES (sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Walikota Depok, Nomor : 660.1/216/VVBLH, tanggal16 Juni 2014, perihal : Persetujuan Dokumen ANDAL, RKLRPL, Pembangunan Apartemen, Kondotel dan PerkantoranATLANTA RESIDENCES (sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Izin Lingkungan, Nomor : 660.1/217/VI/BLH, tanggal 16Juni 2014 (Sesuai dengan fotocopy) ; Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan No. 27/G/LH/2017/PTUNB DG19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.P8P 10P11P12P 13P14P15P16P17: Surat Purnomo
Putus : 18-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 486/Pdt.P/2017/PN.Sby
Tanggal 18 Juli 2017 — VINSENSIUS AWEY
4614
  • Jual Beli No. 481/2014 Tanah di Villa Kencana Apel Blok D Nomor9 Kota Batu ;Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 074/851/TB8/PH/RG/L/VII/2014/PH 2Tanah di Raffles Garden Blok TB8/26 Kota Surabaya ;Akta Jual Beli No.40/2005 Rumah di Jalan Puri Widya Kencana I5/2Perumahan Citraland Surabaya ;Gudang Legundi Sumo Estate Blok A/22 Nomor 001/PPJBMMS/LSE/IX/2014 Nomor Legislasi 043/LG/FS/1X/2014 ;KPR Mandiri berupa 1 unitrumah Toko (ruko) di Ruko No. 07 KompleksPergudangan Olympic Bitung , Minahasa Utara ;Kondotel
    Sby.Foto copy Gudang Legundi Sumo Estate Blok A/22 Nomor 001/PPJBMMS/LSE/1X/2014 Nomor Legislasi 043/LG/FS/IX/2014, (buktiP25) ;Foto copy KPR Mandiri berupa 1 unit rumah Toko (ruko) di Ruko No. 07Kompleks Pergudangan Olympic Bitung , Minahasa Utara, (bukti P26) ;Foto copy Kondotel (Kondominium Hotel ) Klapa Breeze , Kawasan Pecatu IndahResort, Pecatu Bali, Akta Nomor 126 tanggal 23 Desember 2013, (bukti P27);Foto copy Akta Perusahaan Nomor 152 , PT.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAMUDRA ASIA NASIONAL
15642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 305 /B/PK/PJK/2014Bahwa total penerimaan uang dari konsumen (unit kondotel dan furniture danfixture) bulan November 2008 sebesar Rp3.978.989.731,00 kemudian dariangka tersebut Terbanding menetapkan sebesar 77.59% dianggap sebagai nilaibangunan yang merupakan objek PPnBM dengan penghitungan sebagaiberikut:Bahwa Penerimaan Uang Muka Bulan November 2008 : Rp3.978.989.731,00 x77.59% = Rp5.900.568.947,00Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pendekatan yang dilakukanoleh Terbanding
    dalam menentukan objek PPnBM dengan penjelasan sebagaiberikut :a.Pihak pemeriksa dalam menghitung besarnya objek PPnBM denganmempergunakan prosentase dari total cost untuk kondotel (building) danfurniture & fixture sebagaimana tersebut di atas, menurut PemohonBanding terlalu berlebihnan dengan mempergunakan asumsiasumsisebagaimana tersebut di atas, tanpa melihat kepada fakta yangsebenarnya, asumsi yang dipergunakan dalam kenyataannya banyaksekali dipengaruhi oleh factorfaktor yang mengakibatkan
    Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)merupakan anak perusahaan PT Bakrieland Development, Tokyang bergerak dalam bidang usaha property, yaitu melalui TheLegian Nirwana Bali dengan konsep kondotel di kawasan PantaiKuta, Bali;4.2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertempat kedudukan di Wisma Bakrie Lantai 6, JI HR RasunaSaid Kav B1, Jakarta Selatan 12920.
    Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2014Vids7.3.Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndangPPN dan PPnBM tersebut di atas, penyerahan unit kondotel TheLegian Nirwana Bali yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) selain terutang PajakPertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas BarangMewah;Bahwa Pasal 12 ayat (1) UndangUndang PPN dan PPnBMmenyatakan : Pengusaha Kena Pajak yang melakukanpenyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hurufc dan huruf
    Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2014Kena Pajak yang Menyampaikan SPT Masa PPN danPPnBM Melalui Media Elektronik (efilling),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang PPN dan PPnBM, berikut memoripenjelasannya, penyerahan unit kondotel The Legian NirwanaBali yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terutang di Kantor Pelayanan Pajak PratamaBadung Selatan;7.4.
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
SANTOS TANTO
Tergugat:
KSO MERDEKA RONOV INDONESIA
Turut Tergugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Tangerang Selatan dahulu disebut Cabang Bumi Serpong Damai
10435
  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Tuscany Kondotel No. 45-PPJB/KSOMRI-TK/09-02/II/2016 tanggal 1 Maret 2016 sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
    3. Menyatakan Tergugat telah melakukan
    wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Tuscany Kondotel No. 45-PPJB/KSOMRI-TK/09-02/II/2016 tanggal 1 Maret 2016;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 2.278.728,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun sejumlah Rp.136.724,00 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh
Register : 12-02-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 7/PID/2015/PT YYK
Tanggal 8 April 2015 — RIZKI AJIE SANJAYA
9426
  • Surat Ijin/rekomendasi Ketinggian apartemen dan kondotel dari LanudAdisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor : B/998/11/08/01/Adi , tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditanda tangani Dan LanudAdisucipto an.MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR,c. Surat ljin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat ljin KelolaLingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL PemdaSleman namun masih dalam proses/belum jadi.d.
    Surat ljin/rekomendasi Ketinggian apartemen dan kondotel dari LanudAdisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor : B/998/11/08/01/Adi,tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditanda tangani Dan LanudAdisucipto an.MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR, SE.c. Surat ljin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat ljin KelolaLingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL PemdaSleman namun masih dalam proses/belum jadi.d.
Register : 30-10-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 780 / Pid.B / 2014 / PN Dps
Tanggal 26 Januari 2015 — MARCH VINI HANDOKO PUTRA
194118
  • dan telah melaksanakannya kewajibannya denganmenyerahkan unit kondotel sebagaimana yang telah diperjanjikan, hanya mengalamikendala dalam pelaksanaannya memenuhi AJB, namun para pembeli tidakkehilangan haknya antara lain pembeli telah menikmati kondotel yang telah dibelinya,telah menerima ROI dan fasilitas lainnya, dan dengan dipailitkannya PT.
    HANDOKOPUTRA;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa terbukti bermaksud memilikiuang dari hasil penjualan unit kondotel yang seharusnya dimasukan dalam rekeningescrow, tapi ditampung dalam rekening pribadinya dan terdakwa juga tidakmemberitahukan pada Bank BNI, sehingga mengakibatkan saksi Suriyanti Fitriyanidan saksi Susanti Agustina tidak dapat melakukan AJB dan SHMRS yang telahdibelinya tidak bisa menjadi atas namanya, perbuatan Terdakwa tersebut secarahukum sebagai perbuatanyang dapat
    masih bisa menginap gratis di kondotel, mendapat fasilitas antar jemputbandara dan fasilitas lainnya, hal tersebut bukanlah sebagai hak terdakwa yangdidapatkan secara hukum, tapi didapat atas kebaikan hati dari pengelola kondoteltersebut dan hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atasperbuatannya yang bersifat melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka unsur memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad.4.
    DAB unit kondotel yang para saksi pelapor beli adalah masukdalam boedel pailit, walaupun benar para saksi pelapor sampai sekarang masihmenikmati fasilitas secara gratis dari unit kondotel tersebut, tapi secara hukum parasaksi pelapor bukanlah sebagai pemiliknya;Menimbang, bahwaTim Penasehat Hukum terdakwa berpendapat seharusnyauang yang telah dibayarkan oleh saksi pelapor diperhitungkan dengan fasilitas yangtelah diterima oleh saksi pelapor;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak sependapat, karena
    DAB bergerak dibidang usahapembangunan dan penjualan unit kondotel dan proses penjualannya dilaksanakansecara sah sesuai hukum perdata yang berlaku dan uang sejumlah Rp.1.064.000.000,00 (satu milyar enam puluh empat juta rupiah)yang berada padarekening terdakwa maupun rekening PT.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAMUDRA ASIA NASIONAL;
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badung Selatan dalam melakukankoreksi atas objek PPnBM tersebut, dengan mempergunakan pendekatan/asumsi sebagai berikut:Biaya untuk /and, furniture & ficture (F&F) Rp 66.425.103.985Biaya Building Rp 229.964.234.388Total Biaya Rp 296.389.338.373Prosentase Nilai Land, F&F =: Biaya Land F&F : 66.425.103.985 x 100% = 22.41%Total Biaya : 296.389.338.373Prosentase Nilai Building : Biaya Building :66.425.103.985 x 100% = 77.59%Total Biaya 296.389.338.373Bahwa total penerimaan uang dari konsumen (unit kondotel
    Pihak pemeriksa dalam menghitung besarnya objek PPnBM denganmempergunakan prosentase dari total cost untuk kondotel (building) danfurniture & fixture sebagaimana tersebut di atas, menurut PemohonBanding terlalu berlebihan dengan mempergunakan asumsiasumsisebagaimana tersebut di atas, tanpoa melihat kepada fakta yangsebenarnya, asumsi yang dipergunakan dalam kenyataannya banyaksekali dipengaruhi oleh faktorfaktor yang mengakibatkan asumsi tersebutmenjadi bias, seperti halnya nilai bangunan yang telah
    Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat diketahui:Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan anak perusahaan PT Bakrieland Development, Tbkyang bergerak dalam bidang usaha property, yaitu melalui TheLegian Nirwana Bali dengan konsep kondotel di kawasan PantaiKuta, Bali;Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertempat kedudukan di Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan HRRasuna Said Kav B1, Jakarta Selatan, 12920.
    80361, yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) baru disetujui pada tanggal 16 Juli 2009, yaitudengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1251/WPJ.04/2009 tentang PersetujuanPemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan NilaiBagi Pengusaha Kena Pajak yang Menyampaikan SPTMasa PPN dan PPnBM Melalui Media Elektronik (efilling),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang PPN dan PPnBM, berikut memoripenjelasannya, penyerahan unit kondotel
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551/B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAMUDRA ASIA NASIONAL
13335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahan Jasa KenaPajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu ataulebih tempat kegiatan usaha;b administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secaraterpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha"4 Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat diketahui :Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakananak perusahaan PT Bakrieland Development, Tbk yang bergerak dalambidang usaha property, yaitu melalui The Legian Nirwana Bali dengankonsep kondotel
    Melasti No.l, Legian Kuta, Badung, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahansebagai berikut :1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf a UndangUndang PPN danPPnBM, disebutkan:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :a penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UndangUndang PPN danPPnBM tersebut di atas, penyerahan unit kondotel The LegianNirwana Bali yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon
    Badung80361 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) baru disetujui pada tanggal 16 Juli 2009,yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP1251/WPJ.04/2009 Tentang PersetujuanPemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai BagiPengusaha Kena Pajak yang Menyampaikan SPT Masa PPN danPPnBM Melalui Media Elektronik (efilling),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang PPN dan PPnBM, berikut memori penjelasannya,penyerahan unit kondotel
Register : 10-12-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 142/PDT/2018/PT.BTN.
Tanggal 29 Nopember 2018 —
15761
  • Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukankesepakatan perjanjian jual beli atas 13 (tiga belas) Unit HunianApartemen Kondotel Hotel Aston Karawaci yang berlokasi di jalan KelapaDua Raya No. 99 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,Tangerang (selanjutnya disebut Obyek Gugatan)4.
    PerselisihanApabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat atautimbul perselisihan dalam melaksanakan nota kesepahaman ini,pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakatantara kedua belah pihak, jika tidak tercapai titik temu juga,maka akan dibawa ke Badan Arbitrase Nasional;Bahwa khusus untuk PENGGUGAT XIll pengaturan mengenai forumpenyelesaian perselisihan mengenai Obyek Gugatan antara TERGUGATdan PENGGUGAT KXIll terdapat dalam Pasal 11 Nota KesepahamanTambahan Atas Jual Beli Kondotel
    perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkaraaquo, dari 13 (tiga belas) PENGGUGAT terdapat 1 (satu)PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT IX, selain telah menandatanganiNota Kesepahaman Tambahan, PENGGUGAT IX juga telahmenandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit AstonKarawaci City Hotel dengan Nomor PPJB : 0146/PPJB/MAPASTON/VIV2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang telah di waarmerking olehNotaris Apsari Sri Ekowati, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan,dengan Obyek 1 (satu) Unit Apartemen Kondotel
    (bo) Bagi hasil 60% untuk TERGUGAT dan 40% untuk PARAPENGGUGAT dari hasil pengoperasian Obyek Gugatansebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Nota KesepahamanTambahan;(4) PENGGUGAT XIll dan TERGUGAT hanya melakukan perjanjianmengenai bagi hasil 60% dan 40% dari hasil pengoperasian ObyekGugatan yang tertuang dalam Pasal 3 Nota KesepahamanTambahan Atas Jual Beli Kondotel Aston Karawaci Nomor0031/MAP/MOU/V1V2014;(5) PENGGUGAT IX dan TERGUGAT telah menandatangani PerjanjianPengikatan Jual Beli yang tertuang