Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pencetakan Sawah Tahap I di Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Dinas Pertanian dan perkebunan Lingga Tahun anggaran 2009 No.SR-482 / PW04 / 5 / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;60. I ( satu ) rangkap Laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan percetakan sawah tahap I tahun anggaran 2009 lokasi Kec. Singkep Barat Kab.

BAHARIMAJU III

SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN (DEFIASI) PENGOPRASIAN KAPAL NASIONAL KELUAR NEGERI

SURAT PERJANJIAN KERJA LAUT

NO.211/XII/2019/ILR/PMS/SRG

NO.212/XII/2019/ILR/PMS/SRG

NO:097/XII/2019/FE/PMS/SRG

NO:098/XII/2019/CO2/PMS/SRG

NO:075/XII/2019/HRU/PMS/SRG

NO.SR.14.08.004.MD

NO.AL.602/120/5/DK/2020

NO.

Gemotiverd ) olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlumenambahnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyahalaman 328 menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telahmerugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Kota Dumai sebesarRp 618.000.5000, (enam ratus delapan belas juta lima ratus rupiah) sesuaidengan hasil laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DanPembangunan Perwakilan Prop.Riau No.SR

Selanjutnya Kementerian Keuangan di dalam suratnya No.SR 195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 juga menyampaikankepada TERGUGAT perihal modal pinjaman yang mempunyaikedudukan yang sama dengan modal dalam hal TERGUGATmengalami kerugian sehingga Modal Pinjaman dariPENGGUGAT seharusnya diperhitungkan langsung dengankerugian TERGUGAT pada tahun 1998.j.

pertimbangan sendiri, adalahtidak tepat dan keliru dengan pertimbangan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta/bukan Pegawai Negeri maupunPengawai Negeri dan bilamana kerugian keuangan Negara lebih dariRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 ;e Bahwa sesuai faktafakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alatalat bukti yang sah diantaranya Laporan Hasil Audit BPKP No.SR

Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pencetakan Sawah Tahap I di Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Dinas Pertanian dan perkebunan Lingga Tahun anggaran 2009 No.SR-482 / PW04 / 5 / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;60. I ( satu ) rangkap Laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan percetakan sawah tahap I tahun anggaran 2009 lokasi Kec. Singkep Barat Kab.

Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pencetakan Sawah Tahap I di Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Dinas Pertanian dan perkebunan Lingga Tahun anggaran 2009 No.SR-482 / PW04 / 5 / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;60. I ( satu ) rangkap Laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan percetakan sawah tahap I tahun anggaran 2009 lokasi Kec. Singkep Barat Kab.

Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau PerekonomianNegara ;Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan nyata dan/ataukekeliruan dalam menilai faktafakta yang terungkap persidangan sehinggamengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaiberikut :Vide : Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 71 :Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PerhitunganKeuangan Negara BPKP No.SR.549/D6/01/2012 tanggal 08 Juni 2012 telahKerugian Negara Pemda Kabupaten

Tahun 1981);Mengenai Alasan Jaksa Penuntut UmumBahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi yangdiuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa sesuai faktafakta hukum hukum yang diperoleh di sidangpengadilan yang didukung alatalat bukti yang sah sebagaimana diatur dalamPasal 184 (2) KUHAP yakni sesuai Hasil Audit Investigasi BAKP PerwakilanProvinsi Sumatera Utara No.SR

Putra Utara Mandiri dan Muhammad Nazaruddin(masingmasing penuntutannya dilakukan secara terpisah) menimbulkan kerudiannegara sebesar Rp18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan jutaseratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah)sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten No.SR.2014/PW.3015/2012 tanggal 22 Juni 2012, dengan demikian sesuai Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012, wajib diterapkan

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwaklilan Provinsi Jawa Tengah No.SR-4108/PW11/5/2013 tanggal 14 Agustus 2013 atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Bidang Pendidikan untuk Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Interaktif Kabupaten Banjarnegara TA 2011.b.

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwaklilan Provinsi Jawa Tengah No.SR-10915/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.serta Barang Bukti berupa :1.

Seluma T.A. 2013 denganSurat No.SR 1226/PW.06/5/2014 tanggal 5 Juni 2014.Bahwa ada pengembalian ke Kas Daerah pada Tahun 2013 tersebut yangmenyetorkannya adalah :1. Sdr. Rozi Syahrial, SE pada tanggal 27 Juli 2013 Rp 4.876.838,002. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 8 November 2013 Rp9.000.000,003. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 17 Desember 2013 Rp6.350.200,004. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 24 Desember 2013 Rp5.000.000,005.

Seluma T.A. 2013 denganSurat No.SR 1226/PW.06/5/2014 tanggal 5 Juni 2014. Bahwa ada pengembalian ke Kas Daerah pada Tahun 2013 tersebut yangmenyetorkannya adalah :1. Sdr. Rozi Syahrial, SE pada tanggal 27 Juli 2013 Rp 4.876.838,002. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 8 November 2013 Rp9.000.000,003. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 17 Desember 2013 Rp6.350.200,004. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 24 Desember 2013 Rp5.000.000,005.

Seluma T.A. 2013 denganSurat No.SR 1226/PW.06/5/2014 tanggal 5 Juni 2014. Bahwa ada pengembalian ke Kas Daerah pada Tahun 2013 tersebut yangmenyetorkannya adalah :1. Sdr. Rozi Syahrial, SE pada tanggal 27 Juli 2013 Rp 4.876.838,002. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 8 November 2013 Rp9.000.000,003. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 17 Desember 2013 Rp6.350.200,004. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 24 Desember 2013 Rp5.000.000,005.

Adi RekaTama dalam pelelangan (tender)tersebut telah dapat merugikankeuangan negara sebagaimana Surat dariBPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No.SR 4140/PW06/5/2010 tentang laporanHasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Mobil DinasKebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu) Tahun Anggaran2008 sebesar + Rp 216.150. 000,00 (Duaratus enam belas juta seratus' limapuluh ribu rupiah) dengan perhitungansebagai berikutNilai Kontrak yang dibayarkan

termasuk PPn sebesar Rp4.205.739.146,, selain itu dari hasil pemeriksaan kualitas beton denganmetode hammertest diketahui bahwa kuat tahan beton berada dibawahkuat tahan beton yang disyaratkan dalam Kontrak yaitu K.300 dari BuisBeton yang masih terpasang dilapangan dan tidak mengalami kerusakandengan spesifikasi dibawah Kontrak, terdapat selisin harga sebesar Rp154.203.000..Bahwa kerugian keuangan Negara dari Pembangunan KonsiruksiDinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun2012 No.SR

termasuk PPn sebesar Rp4.205.739.146,, selain itu dari hasil pemeriksaan kualitas beton denganmetode hammertest diketahui bahwa kuat tahan beton berada dibawahkuat tahan beton yang disyaratkan dalam Kontrak yaitu K.300 dari BuisBeton yang masih terpasang dilapangan dan tidak mengalami kerusakandengan spesifikasi dibawah Kontrak, terdapat selisih harga sebesar Rp154.203.000..Bahwa kerugian keuangan Negara dari Pembangunan KonsiruksiDinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun2012 No.SR

Lumban Golyang keahli annyasangat dir agukan tanpa mempert imbangkan hukumpembukti an, sehin ggajudex facti telah salah menerapkan hukum pembuktianyang benar, karena judex facti tidak mempertimbangkanhasil audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Suratnya tanggal 21 Desember 2009,No.SR 12640/PW09/5/2009 dengan perihal : Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah oleh DinasPertamanan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran

.585.586.587.588.589.590.591.592.593.Photo Copy 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan untukSiwa SLTP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KabupatenSijunjung Tahun 2013 (Semester Il);Fotocopy 1 Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor KementerianAgamaKabupaten Sijunjung Nomor : Kd.03/3b/ku.05/1185/2013tentang Penetapan Kouta Jumlah Penerima Bantuan BeasiswaSiswa Miskin (BSM) Tingkat MLMTs, dan ME se KabupatenSijunjung Tahun Anggaran 2013 , ditetapbkan :24 September2014;Fotocopy 1 Bundel Surat Laporan Penyaluran BSM 2013 No.SR

baznaskab.sijunjung/ST/X 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan untukSiwa SLTP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten SijunjungTahun 2013 (Semester Il);Fotocopy 1 Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor KementerianAgamaKabupaten Sijunjung Nomor : Kd.03/3b/ku.05/1185/2013tentang Penetapan Kouta Jumlah Penerima Bantuan BeasiswaSiswa Miskin (BSM) Tingkat MI,MTs, dan ME se KabupatenSijunjung Tahun Anggaran 2013 , ditetapkan :24 September 2014;Fotocopy 1 Bundel Surat Laporan Penyaluran BSM 2013 No.SR

denganpemeriksaan oleh Ahli termasuk PPn sebesarmetode hammertest diketahui bahwa kuat tahan beton berada dibawahkuat tahan beton yang disyaratkan dalam Kontrak yaitu K.300 dari BuisHal 142 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl Beton yang masih terpasang dilapangan dan tidak mengalami kerusakandengan spesifikasi dibawah Kontrak, terdapat selisin harga sebesar Rp154.203.000..Bahwa kerugian keuangan Negara dari Pembangunan KonstruksiDinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun2012 No.SR