PENETAPANNomor 48/Pdt.P/2018/PN CrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonan :ANA PUSPITA SARI, Umur 23 tahun, Lahir di Batu Panco pada tanggal1 Januari 1995 bertempat tinggal di Desa Batu Panco,Dusun Il, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten RejangLebong, sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor48

/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 25 September 2018, tentang PenunjukanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor48/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 25 September 2018 tentang penetapan harisidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon dan suratsurat buktiyang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksiSaksiyang diajukan kepersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal25

September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curupdalam si register = perkara perdata Permohonan dengan Nomor48/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 25 September 2018 mengajukanpermohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1995 dari suami isteriantara JAFRI dengan ERNAWATI; Bahwa Akta Kelahiran Pemohon atas nama ANA PUSPITA SARI telahditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong dengan Nomor :176/TAMB/RL/K/2007 tertanggal 20 Maret 2007,

Namun, ruang lingkup materimuatan undangundang ini diperluas tidak saja undangundang tetapimencakup pula Peraturan Perundangundangan Lainnya, selainUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 danKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Bagus Laksono dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)menyatakan hanya menjalankan aturan yang terkandung dalam Pasal8 ayat (1) dan Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan Angka Romawi II Angka (13) dan Angka (14) SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun

Angka Romawi II Angka (13) dan Angka (14) SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah menghilangkan hakPemohon untuk menerima upah yang adil sesuai dengan prestasiPemohon, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat menjaminHalaman 9 dari 27 halaman.

Angka Romawi II Angka (13) dan Angka (14) SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan denganUndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 dan tentang Hak AsasiManusia khususnya Pasal 38 Ayat (4);Alasan Keberatan Ke 3:10.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,sehingga pada intinya tujuan dari pembentukan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pembentukan SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri

Llg. yang diajukan oleh Terdakwa terhadapputusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 27 Maret 2019 Nomor48/Pid.Sus/2019/PN. Llg. Atas nama Terdakwa DENI PURBA BIN ALEX Stersebut:Membaca Akta Permintaan Banding pada tanggal 2 April 2019Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN. Llg. yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 27 Maret 2019Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN. Llg.

Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara pidana Nomor48/Pid.Sus/2019/PN.Llg. yang dimohonkan banding tersebut kepadaPengadilan negeri LubukLinggau;3. Memerintahkan untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftarperkara banding Pengadilan Tinggi Palembang;4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada masingmasing Pemohon banding sebesar Rp.5.000.

/Pdt.G/2019/PN Pkl yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020Jurusita Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan NegeriSemarang, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Pekalongantelah memberitahukan kepada Tergugat II tentang putusan Pengadilan NegeriPekalongan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN PkI tanggal 16 Juli 2020;Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor48/Pdt.G/2019/PN PklI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan

telah memberitahukan kepada TurutTergugat Il tentang putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020;Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.401/PDT/2020/PT SMGMembaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl yang ditanda tangani Panitera Pengadilan NegeriPekalongan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan

Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020 tersebut;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl yang menerangkan bahwa permohonan banding dariKuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukanmasingmasing kepada: Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2020; Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding IV semula Turut Tergugat Il pada tanggal

24 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Banding kepada Pembanding/ Terbanding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl telah diberitahukan masingmasing kepada:Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24Juli 2020 Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2020; Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding IV semula Turut Tergugat Il pada tanggal

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding;3.

Pangreh Praja IV RT 08 Nomor48, Kelurahan Sepinggan Baru Kec.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor48/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 107/B/2020/PT.TUN.JKT,

Jkt, tanggal 13 Mei 2020 dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda Nomor48/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2019;3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Daerah KalimantanTimur Nomor Kep/586/X/VIII/2014/Sipropam, tanggal 19 Agustus 2019:4.

Juli 1978, jeniskelamin Lakilaki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal Puccanra Desa Bojo Baru KecamatanMallusetasi Kabupaten Barru, untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat RENI HAMSINA,Tempat/tanggal lahir,Puccanra, tanggal 01 Juni 1982,jenis kelamin Perempuan, agama Islam, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Puccanra DesaBojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat IlTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor48

/Pdt.P/2018/PN Bar, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor48/Pdt.P/2018/PN Bar, tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan Penggugat ini;Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;Telah membaca Surat Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru padatanggal

Menetapkan agar Terdakwa ADEK RAHMAT SEMBIRING alias ADESEMBIRING dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor48/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 7 hal.

lekatan sabusabu; 216 (dua ratus enam belas) plastik klip transparan; 1 (satu) buah sekop sabusabu terbuat dari pipet plastik; 9 (sembilan) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 534/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor48

hukum, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 143 Ayat (2) Huruf b dan Ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48

/Pdt.G/2019/PN Pkl yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020Jurusita Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan NegeriSemarang, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Pekalongantelah memberitahukan kepada Tergugat II tentang putusan Pengadilan NegeriPekalongan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN PkI tanggal 16 Juli 2020;Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor48/Pdt.G/2019/PN PklI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan

telah memberitahukan kepada TurutTergugat Il tentang putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020;Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.401/PDT/2020/PT SMGMembaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl yang ditanda tangani Panitera Pengadilan NegeriPekalongan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan

Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020 tersebut;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl yang menerangkan bahwa permohonan banding dariKuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukanmasingmasing kepada: Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2020; Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding IV semula Turut Tergugat Il pada tanggal

24 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Banding kepada Pembanding/ Terbanding Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl telah diberitahukan masingmasing kepada:Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24Juli 2020 Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2020; Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020; Terbanding IV semula Turut Tergugat Il pada tanggal

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor48/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding;3.

Sutan Syahrir No 216,RT 009, Kelurahan Purwodadi, KecamatanArga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama ArgaMakmur pada tanggal 15 Februari 2022 dengan register perkara Nomor48/Pdt.P/2022/PA.AGM, mengemukakan halhal

hukum:SUBSIDAIR:Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untukitu, Pemohon telah hadir di persidangan, kKemudian Hakim Tunggal memberikannasehat dan pandangan agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampaicukup umur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, ternyata berhasil dan Pemohon kemudian menyatakanmencabut perkaranya yang diajukan dengan register nomor48

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor48/Pdt.P/2022/PA.AGM., dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.AGM3.

Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya perkarayang timbul yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.900.000 (satu jutasembilan ratus ribu rupiah);Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor48/Pdt.G/2020/PN Mrs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriMaros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding,terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Mrs.

atau terkesan hanyaingin berasumsi bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak memberikan kepastianHukum sedangkan sudah jelas pertimbangan Hukum a quo, namun untukmempertegas kembali telah sangat jelas bahwa Syarat jual beli adalah harusterang, nyata (rill) dan adanya penyerahan (Levering) halamana telah dipertegas dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 agarmemberikan kepastian hukum khususnya pembeli atas haknya yang barudibelinya (vide hal 30 Pertimbangan Hukum Hakim Putusan perkara nomor48

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48/PDT.G/2020/PN.Mrs tertanggal O4maret 2020;34.

keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya, dan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut dianggap telahtercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dandiambil alin serta dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48/Pdt.G/2020/PN Mrs tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut;37.

Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 22 April 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor48/Pid.B/2019/PN.Lmg, tanggal 15 April 2019, permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019;2.

Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22April 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor48/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 15 April 2019, permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24April 2019;3.

Undangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa dan PenuntutUmum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yangmenjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 15 April 2019 Nomor48

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaanKesatu, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itupertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sindiri dalam memutusperkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 15 April 2019 Nomor48

Dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 15 April 2019 Nomor48/Pid.B/2019/PN Lmg. yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Membebankan

Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,, Selanjutnya disebutTergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasar kan permohonan Pencabutan GugatanHalaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor48/Pdt.G.S/2021/PN KagSederhana yang diajukan pemohon Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang padapokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di PengadilanNegeri Kayuagung dengan Nomor Register perkara : 47/Pdt.G.S

,M.HPerincian Biaya Pendaftaran Rp 30.000, Administrasi/ ATK Rp 150.000, Panggilan Rp 1.000.000, Biaya PNBB Rp 20.000, Materai Rp. 10.000, Redaksi Rp. 10.000,Jumlah Rp. 1.220.000, (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor48/Pdt.G.S/2021/PN Kag

perdataGugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapansebagai berikut, dalam perkara :NI MADE YUSANTI, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat DesaBantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,selanjutnya disebut sebagaiPENGG UG ATs ceeeMELAWAN MADE SUARTHA, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Klatkat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangliTERGUGATPengadilan Negeri tersebut ;Telanh membaca pula;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor48

Penetapan No : 48/Pdt.G/2018/PN.BliDicatat disini bahwa, baik penggugat maupun Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor48/Pdt.G/2018/PN.Bli. menyatakan telah menerima penetapan Pengadilan Negeri Bangli. dan Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Mei 2018;Panitera PenggantittdKETUT WIRATASalinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor ; 48/Pdt.G/2018/PN.Bli. tanggal 9 Mei 2018diberikan kepada Penggugat atas beban biaya sendiri; Salinan yang sahPaniteraLUH PUTU KUSUMA

rumahtangga, bertempat' tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAISELATAN, dahulu TERMOHON, sekarang PEMBANDING $;MelawanTERBANDING , umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,dahulu PEMOHON sekarang TERBANDING ss;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara serta semua suratyang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor48

Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang hingga kini dihitung sebesar Rp.124.000, (Seratusdua puluh empat ribu rupiah) ; Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Kandangan, bahwa Pembanding padatanggal 28 April 2009 telah mengajukan permohonan bandingatas Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor48

dibidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Termohon/Pembanding ; Mengingat, segala pasal dari peraturan Perundang undanganyang bersangkutan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkaraini ;MENGAODILIMenyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembandingdapat diterima ;Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor48

Ade (DPO) berhasilmelarikan diri;Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya timkepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika Golongan Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2020/PT PDGbukan tanaman jenis shabushabu dibawah kursi kayu didalam pondoktersebut dengan berat total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yangkemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua)gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor48/10434.00/2020

Ade (DPO) berhasil melarikan diri;Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya timkepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dibawah kursi kayu didalam pondoktersebut dengan berat total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yangkemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua)gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor48/10434.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TrisnaPutri

Ade bin MuhammadSakir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikagolongan bukan tanaman ... dst, Ssesuai dengan apa yang dimintakanPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang diajukannya tanggal 21Juli 2020;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tajung Pati Nomor48/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal

telahdipertimbangkan berdasarkan halhal yang dapat memberatkan dan yangmeringankan atas perbuatan Terdakwa;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 186/PID.SUS/2020/PT PDGMenimbang, bahwa demikian pula dengan status barang buktisebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding, telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tajung Pati Nomor48

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tajung Pati Nomor48/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 28 Juli 2020 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan denganmasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara iniserta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor48/Pid.B/2016/PN Rhl tanggal 30 Mei 2016 ; aSMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan Jaksa gd onReg.Perk.No : PDM214/N.4.19/Epp.2/09/2015 oranagah eKTerdakwa didakwa sebagai berikut;tober 2015Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il pada hari gal 25 Pebruari 2015sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain di hun 2015, Jl. H. ImamMunandar Gg.

Men huts agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,~x rupiah).8Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan Nomor48/Pid.B/2016/PN Rhl tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HALMAH TUSAD DIAH TANJUNG Als LIMAH BintSANGKOT TANJUNG dan Terdakwa Il.

haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makaMemperhatikan ketentuan Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPara Terdakwa ;Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No 196/P/ID.B/2016/PT.PBR Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor48

tanpa beban apapun.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No.25/PDT/2020/PT.PLGBahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Panitera telah melakukanSita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks/2019/PN.LIlg jo Nomor 25/PDT.G/2014/PN.LIg jo Nomor48

yang berisi tanam tumbuh berupa batangkaret dan batang sawit.Bahwa Pelawan dahulunya adalah selaku Tergugat dalam PutusanPengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 25/PDT.G/2014/PN.LLG ; selakuPembanding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor48/PDT/2015/PT.PLG ; selaku Termohon Kasasi dalam Putusan MahkamahAgung RI Nomor 621 K/Pdt/2016 ; dan selaku Termohon Peninjauan Kembalidalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 PK/PDT/2018, sekarangselaku Pelawan.Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini berdasarkan

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks/2019/PN.LIg jo Nomor 25/PDT.G/2014/PN.LIg jo Nomor48/PDT/2015/PT.PLG jo Nomor 621 K/PDT/2016 jo Nomor 316PK/PDT/2018 pada tanggal 13 Agustus 2019 secara yuridis adalahCacat hukum, karena sita eksekusi dilaksanakan melebihi isi amarputusan atau melebihi luas dari objek yang dimohonkan eksekusi danseharusnya Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkanPenetapan Non Eksekutable.3.

makaPenetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor.02/ Pdt.Eks/2019/PN.LIg jo Nomor 25/PDT.G/2014/PN.Llg joNomor 48/PDT/ 2015/PT.PLG jo Nomor 621 K/PDT/2016 jo Nomor 316PK/PDT/2018 tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dantidak dapat dijalankan atau Non Eksekutabel karena tidak jelas dan tidakpastinya mengenai luas dan batasbatas dari objek yang dimohonkaneksekusi aquo, dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks/2019/PN.LIg jo Nomor 25/PDT.G/2014/PN.LIg jo Nomor48

/NonEksekutabel.Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor25/PDT.G/2014/ PN.LIlg jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor48/PDT/2015/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung R.I.

Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya perkarayang timbul yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.900.000 (satu jutasembilan ratus ribu rupiah);Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor48/Pdt.G/2020/PN Mrs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriMaros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding,terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Mrs.

atau terkesan hanyaingin berasumsi bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak memberikan kepastianHukum sedangkan sudah jelas pertimbangan Hukum a quo, namun untukmempertegas kembali telah sangat jelas bahwa Syarat jual beli adalah harusterang, nyata (rill) dan adanya penyerahan (Levering) halamana telah dipertegas dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 agarmemberikan kepastian hukum khususnya pembeli atas haknya yang barudibelinya (vide hal 30 Pertimbangan Hukum Hakim Putusan perkara nomor48

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48/PDT.G/2020/PN.Mrs tertanggal O4maret 2020;34.

keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya, dan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut dianggap telahtercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dandiambil alin serta dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor48/Pdt.G/2020/PN Mrs tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut;37.

Selanjutnya disebutsebagai :TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PALPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahtanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 14/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor48/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 3 Desember 2018 dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor48/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Pembanding semula ParaTergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Luwuk Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 3 Desember 2018,permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 13 Desember 2018;Menimbang, bahwa

sehubungan dengan Permohonan Bandingtersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Luwuk pada tanggal 4 Pebruari 2019, Memori Banding mana telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari2019 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor48/Pdt.G/2018/PN Lwk;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut,Terbanding semula Penggugat telah

melawan hukum yang harusdimuat dalam petitum gugatan Penggugat maupun dalam diktum putusanPengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa berdasarkan azas peradilan cepat sederhana danmurah serta azas aequo et bono dalam penambahan diktum atau amar putusanoleh Pengadilan dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka sesuaidengan inti petitum primair dan masih sesuai dengan kejadian materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 Desember 2018 Nomor48

anak tersebut,maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapatmemikirkan kembali kKonsekwensi dan akibat dari permohonannnya, akan tetapiPemohon menyatakan tetap pada pronsipnya.Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dilanjutkan, namun padapersidangan tanggal 25 April 2018, Pemohon menyatakan menunda dahulupermohonannya, lalu Pemohon mencabut perkaranya sebagai berikut :Pada hari ini, Rabu tanggal 25 April 2018, saya Kuasa hukum dariPemohon SOFIANI BINT RAHMAD mencabut kembali perkara Nomor48

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor48/Pdt.G/2018/PA.Mdn.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp.191.000.00 (Sseratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Marwan A.