Kemudian keanggotaan Pansus diumumkan diParipurna internal, lalu. setelah Pansus terbentuk/diumumkankemudian Pansus melakukan rapat untuk menentukan pimpinanPansus juga menentukan kemana lokasi tujuan kegiatan yangakan dilaksanakan.

sebagai penunjuktravel, apakah uang itu harus disetorkan langsung ke pihakketiga/Ketua DPRD atau ke Ketua Pansus.

yangseharusnya memfasilitasi kegiatan Pansus pada kunjungankerja hanya memfasilitasi jalannya rapatnya saja.

sebagai PPIK yangseharusnya memfasilitasi kegiatan Pansus pada kunjungankerja hanya memfasilitasi jalannya rapatnya saja.

Ill ke Surakarta pada tanggal 23 25 Maret 2011,tidak ikutb) Pansus VI ke Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 16 April2011, tidak ikutc) Pansus VII Kota Sidoarjo pada tanggal 26 28 Mei 2011,tidak ikutd) Pansus IX ke Mataram pada tanggal 05 07 Juli 2011, tidakikute) Pansus X ke Kota Surabaya pada tanggal 18 20 Agustus2011, tidak ikutf) Pansus XI ke Kemenkeu RI dan Kota Tangerang padatanggal 12 14 September 2011, tidak ikutg) Pansus XI ke Balikpapan pada tanggal 22 24 September2011, tidak ikuth) Pansus

Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus II Ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE, DKK ;50. 34 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan Kerja Pansus I ke Pemkot Tangerang untuk mempelajari 4 Buah Perda pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DRPD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 20-23 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE,DKK ;59. 8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinir kunjungan kerja Pansus I DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 -23 Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ;60. 38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Pansus I DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 s/d 23 Desember 2012 atas nama M. YANI,S.Sos dan RAHMAD HIDAYAT, S.Sos. pengesahan tanggal (26 Desember 2012).117. 16 (enam belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingi Kunjnngan Kerja Pansus II ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 s.d 24 Nopember 2012 atas nama ERNI FATRIANI dan RAHMAN. Pengesahan tanggal 04 Desember 2012.125. 13 (tiga belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi Kunjungan Kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin ke DPRD Kab.

Tapindalam rangka Kunjungan Kerja Pansus Il Ke Pemkab Sidoarjo untukmempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 24 November 2012Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE, Dkk;50.34 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab. Tapin bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapindalam rangka kunjungan Kerja Pansus ke Pemkot Tangeranguntuk mempelajari 4 Buah Perda pada tanggal 21 24 November2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus DRPDKAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perdapada tanggal 2023 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMADFADELY,SE ,DKK;59.8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahBagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinirkunjungan kerja Pansus DPRD KAb.

Tapin ke DPRD Kab.Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 23Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALLSE,MM ;60.38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Bagi Pansus DPRD Kab. Tapin dalam rangka KunjunganKerja Pansus DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Tapin dalam rangkaKunjungan Kerja Pansus Il Ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buahPerda, pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama MUHAMMADFADELY,SE, DKK ;34 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tapin bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan Kerja Pansus ke Pemkot Tangerang untuk mempelajari 4 BuahPerda pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus DRPD KAb. Tapin keDPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 2023 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE,DKK ;8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahBagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinirkunjungan kerja Pansus DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Boyolali.Page 49 of 247Pengadilan Tipikor Semarang Pada tanggal 29 Desember 2003 Rapat Pansus Ranperda SusdukKeuangan DPRD dengan acara menyusun laporan Pansus RanperdaSusduk Keuangan DPRD. Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 penyampaian hasillaporan Pansus Kepada KomisiKomisi DPRD Boyolali. Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2003 Rapat Komisi membahashasil Laporan Pansus.

dilakukan lobbyantara Pimpinan Dewan, Pansus dan Eksekutif.

KomisiA dan Pansus akan konsultasi ke Gubernur;b. KomisiA dan Pansus akan studi banding ke Surakarta dan Kudus;c.

Draft Ranperda, kesimpulan Laporan Pansus yaitu :a.

Pansus namun hanya ditetapbkan dengan prosentaseprosentasesedangkan yang mengusulkan adalah Pansus namun siapasiapa yangmengusulkan saksi tidak ingat secara pasti.Bahwa pembahasan di tingkat Pansus setelah Paripurna Il mengenai DanaPurna Bhakti adalah :Pembahasan di tingkat Pansus mengalami perdebatan yang cukup lamakhususnya mengenai PP 110 Tahun 2000 apakah Kedudukan KeuanganDPRD berdasarkan PP tersebut atau tidak, sikap eksekutif PP 110 Tahun2000 masih berlaku sedangkan sikap Pansus PP 110 Tahun

Bkp 437 tanggal 27Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna PenyampaianLaporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000, (satu juta delapan puluhribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);436 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.

Bkp 435 tanggal 27Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna PenyampaianLaporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack400 kotak x Rp.4.500 senilai Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Fotocopy);437 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.

Bkp 437 tanggal 27Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna PenyampaianLaporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan80 kotak x Rp.13.500 senilai Rp.1.080.000, (satu juta delapan puluhribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asl1);440 2(dua) lembar bukti kas pengeluaran No.

Bkp 437 tanggal27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat ParipurnaPenyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda SertaPersetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilaiRp.1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR)beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);436 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No.

Bkp 437 tanggal27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat ParipurnaPenyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda sertaPersetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.13.500 senilaiRp.1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah)(Copy NCR)beserta Tanda Terima dari Kantin Susi(Asli);440 2(dua) lembar bukti kas pengeluaran No.

ABDUL HARIS (alm) menyerahkan konsep suratyang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan yangtelah ada menjelaskan tentang PANSUS DPRD KOTATIKEP TENTANG PEMEKARAN KOTA SOFIFISEBAGAIMANA SURAT NOMOR : 170/05/02/2010 tanggal27 Mei 2010 yang masih tulisan tangan kepada TerdakwaIll. JABIR IBRAHIM, SH., MM. untuk diserahkan kepadaTerdakwa I. ABD.

No. 1541 K/Pid/2014e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni 2011tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun 2011ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatanganioleh BAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni2011 tentang Pembentukan Panitia Knusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun2011 ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni 2011tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun 2011ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012 dari berita di Harian CenderawasihPos PENGGUGAT mengetahui bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 jam23.40 Ketua PANSUS PILGUB DPRP Ruben Magai dengan didampingioleh Ketua Ketua Ananias Pigai,Sekretaris Pansus ThomasSondegau,ST dan Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda Terungkap bahwadari empat bakal calon yang maju hanya tiga yang dinyatakan lolosdan satu pasangan yang dinyatakan tak lolos verifikasi.

Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sehingga olehkarenanya semua surat surat dan keputusankeputusan yangdikeluarkan oleh Pansus Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditanda tanganioleh Thomas Sondegau,ST sebagai Sekretaris Pansus PemilihanUmum Gubernur dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan RakyatPapua adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum; Bahwa (PERDASUS) No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan UmumGubernur dan

PILGUB DPRP dalam rangkamengklarifikasi pemberitaan di Harian Cenderawasih Pos tanggal 07Juli 2012 dengan judul :Alex Hesegem Marten dinyatakan tak lolosserta pengumuman PANSUS PILGUB DPRP tentang Hasil Verifikasidan Klasifikasi akhir bakal calon Gubernur dan Wakil GubernurPropinsi Papua Periode 2012 2017 diharian Cenderawasih Pos tangal09 Juli 2012 dan sekaligus meminta salinan Surat Keputusan PanitiaKhusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur PropinsiPapua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor

Meminta kepada PANSUS untuk mengklarifikasi validasi data HasilVerfikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan WakilGubernur Propinsi Papua Periode 2012 2017, dimana PENGGUGATdinyatakan hanya memiliki 8,6 % dan tidak lolos, karena sampaiSaat TERGUGAT/PANSUS PILGUB DPRP mengumumkan HasilVerfikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan WakilGubernur Propinsi Papua Periode 2012 2017 pada tanggal 06 Juli2012 jam 23.45 WIT di gedung DPRPapua pihak TERGUGAT samasekali tidak pernah menghubungi

Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas ,PENGGUGAT dan KoalisiDemokrasi Papua bertemu dengan TERGUGAT/Ketua PANSUS PILGUBDPRP bertempat di Sekretariat PANSUS PILGUB di DPRP yang hadiripula oleh Ketua PANWASLU Propinsi Papua, saat itu Ketua PANSUS20PILGUB DPRP Ruben Magai menjanjikan kepada PENGGUGAT danKoalisi Partai Pendukung/Kode bahwa PANSUS PILGUB DPRP akanmengadakan rapat dan mengundang PENGGUGAT dan KODE atauakan menyampaikan hasil rapat PANSUS PILGUB DPRP kepadaPENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi

oleh Tim Pansus dengantim Eksekutif;1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan danminum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atasnama H.

Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik danrenc.perst; Kept Kode etik Bk dan Renc.pest; pelepasan asset pemdatanggal 20 Desember 2006 Makan 100 ktk x Rp. 12.500, Senilai Rp.Hal. 221 dari 543 hal. Put.

, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 232 Tanggal 19 Maret2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Hal. 261 dari 543 hal.

(Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi fraksiHal. 269 dari 543 hal.

Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Ro.4.320.000 (empat juta tigaHal. 457 dari 543 hal.

Sus TPK/2016/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Il DPRD Kota Cimahi keKemenkes RI dan Kota Surabaya pada tanggal 28 Februari 02 Maret 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Ill DPRD Kota Cimahi kePangkal Pinang pada tanggal 1719 Maret 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Ill DPRD Kota Cimahi ke KotaSurakarta pada tanggal 2325 Maret 2011Perjalanan

(biayatransportasi pendamping tidak ada)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke Kab.Sidoarjo pada tanggal 1416 April 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus VI DPRD Kota Cimahi ke KotaSemarang pada tanggal 1921 April 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Vill DPRD Kota Cimahi keKab.

Sleman pada tanggal 1921 Mei 2011 (biayapenginapan pendamping Pansus tidak ada dan biayatransportasi anggota dewan tidak ada)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus VII DPRD Kota Cimahi ke KotaSidoarjo pada tanggal 2628 Mei 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Vill DPRD Kota Cimahi keKab.

(biaya penginapanpendamping dan biaya transportasi pendamping tidak ada).Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke KotaTanggerang dan kota Cilegon pada tanggal 0406 Agustus2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke KotaSurabaya pada tanggal 1820 Agustus 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi keKemenkeu RI dan Kota Tanggerang pada

tanggal 1214September 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus XI1 DPRD Kota Cimahi ke KotaBalikpapan pada tanggal 2224 September 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah TA 2011 oleh Pansus XIiIl DPRD Kota Cimahi keKota Jambi pada tanggal 1416 Nopember 2011/19.

Tahun Jamak UntukPembangunan venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau yangberanggotakan Muhammad Dunir sebagai Ketua Pansus, Abu Bakar Siddiksebagai Wakil Ketua Pansus dengan anggota terdiri dari Terdakwa Il.Adrian Ali, Terdakwa III.

Tahun Jamak UntukPembangunan venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau yangberanggotakan Muhammad Dunir sebagai Ketua Pansus, Abu Bakar Siddiksebagai Wakil Ketua Pansus dengan anggota terdiri dari Terdakwa Ill.Adrian Ali, Terdakwa III.

perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun2010 dan disepakati Anggota Pansus untuk meminta lebih dahuluHal. 158 dari 173 hal.

Dunir selaku Ketua Pansus,Faisal Aswan yang bukan merupakan anggota Pansus dan TopanAndoso Yakin menerangkan uang tersebut diperuntukkan kepadaseluruh anggota DPRD Riau;Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi dalam hal mempertimbangkanPemohon PK tidak ikut dalam kunjungan ke venue menembak padatanggal 29 Maret 2012 yang pada saat itu M.

, Eka Dharma Putra belum pernahmengenal Terdakwa dan Eka Dharma Putra baru kenal denganTerdakwa pada Rapat Pansus di Hotel Red Top tanggal 13 Maret2012 malam dimana pada saat itu rapat Pansus tidak jadidilaksanakan karena Kadispora Lukman Abbas tidak bisa hadir danhanya mengutus perwakilan yaitu Eka Dharma Putra dan KhairulRizal.

tentang Pemerintahan Daerah,dimana DPRD mempunyai Hak Interpelasi, Hak Angket dan HakMenyatakan Pendapat, antara lain mengajukan permohonan kepadaMahkamah Agung RI untuk diputuskan pendapat DPRD, bahwa KepalaDaerah telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalamPasal 28 Sub (d) dan sub (f) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d), (e), (h)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan telah dilakukan sesuai prosedur yaitu PimpinanDPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus

Bahwa berdasarkan buktibukti autentik tersebut diatas, maka DPRDKabupaten Minahasa Tenggara telah membentuk Panitia Khusus(Pansus) untuk melakukan pembahasan, analisa dan penilaian sertapelaporan kebenarannya;3.

Bahwa hasil Pembahasan analisa dan penilaian Pansus dalam bentuklaporan dimana telah dinyatakan Termohon telah terbukti berdasarkanalatalat bukti terlampir telah melakukan pelanggaran sebagaimanayang diatur dalam Pasal 28 Sub (d) dimana telah melakukan korupsi,kolusi, dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah sertamenyalahgunakan wewenang sebagai Bupati serta melanggarSumpah/Janji Jabatan;4.

Bahwa berdasarkan Laporan Pansus tersebut maka DPRD KabupatenMinahasa Tenggara pada tanggal 27 Mei 2013 bertempat di GedungWale Wulan Lumintang Ratahan telah melakukan Rapat ParipurnaIstimewa DPRD yang dihadiri/menandatangani daftar hadir sebanyak 21(dua puluh satu) orang dari jumlah 25 (dua puluh lima) orang AnggotaDPRD, sehingga telah memenuhi ketentuan yakni % dari jumlahAnggota DPRD. Dan selanjutnya diambil Putusan dengan persetujuanseluruh Anggota DPRD yang hadir.

Justru Ketua Pansus LKPJ, Bapak Drs. Adri Mokat yang saat itumenjabat sebagai Sekretaris Daerah yang sesuai Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005, Sekretaris Daerah merupakan koordinatorpengelolaan keuangan daerah sehingga termasuk pihak yangbertanggungjawab terhadap selisin kas dimaksud.

Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus II Ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE, DKK ;50. 34 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan Kerja Pansus I ke Pemkot Tangerang untuk mempelajari 4 Buah Perda pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DRPD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 20-23 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;59. 8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinir kunjungan kerja Pansus I DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 -23 Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ;60. 38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Pansus I DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 s/d 23 Desember 2012 atas nama M. YANI,S.Sos dan RAHMAD HIDAYAT, S.Sos. pengesahan tanggal (26 Desember 2012).117. 16 (enam belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingi Kunjnngan Kerja Pansus II ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 s.d 24 Nopember 2012 atas nama ERNI FATRIANI dan RAHMAN. Pengesahan tanggal 04 Desember 2012.125. 13 (tiga belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi Kunjungan Kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin ke DPRD Kab.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus DRPD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10Buah Perda pada tanggal 2023 Desember 2012 Atas NamaMUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Bagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengkoordinir kunjungan kerja Pansus DPRD KAb. Tapin keDPRD Kab.

Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perda padatanggal 20 23 Desember 2012 Atas Nama H.RASYIDALILSE,MM ;38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Bagi Pansus DPRD Kab.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus DRPD KAb. Tapin keDPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 2023 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahBagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinirkunjungan kerja Pansus DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Kerawanguntuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 23 Desember 2012Atas Nama H.RASYID ALLSE,MM ;38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahBagi Pansus DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 96 dari 16561.62.63.64.65.DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Tapin dalam rangka mengkoordinirkunjungan kerja Pansus DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Kerawanguntuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 23 Desember2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ;38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahBagi Pansus DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan KerjaPansus DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Khatulistiwa bukan terhadap diri pribadi paraTergugat. 722222 n on nnn nnn n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn naeMenimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan mengenai identitas dan statuspara Tergugat ternyata secara formal diuraikan nama pribadi dan status para Tergugat tidakmenunjukkan Instansi DPRD Kota Pontianak dan Pansus Khatulistiwa Plaza, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang digugat para Penggugat adalah pribadipribadisehingga Eksepsi para Tergugat ini tidak berdasarkan hukum harus ditolak

Menimbang, bahwa Eksepsi No. 2 mengenai gugatan tidak lengkap karenatidak semua anggota Pansus digugat sehingga kurang subyek hukum, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat yang dimaksud digugatbukan Institusi anggota DPRD Kota Pontianak dan Pansus Khatulistiwa Plaza namunhanya para Tergugat secara pribadi dan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugatmenentukan siapasiapa yang ditarik sebagai Tergugat dan yang menurut pihak parapenggugat dianggap melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi No. 3 bahwa gugatan Penggugat kaburdimana di dalam gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum pada positamendalilkan tentang legalitas Pansus yang di bentuk DPRD Kota Pontianak, maka gugatantersebut tersebut tidak jelas atau kabur, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatanPenggugat mengenai posita dan petitum sudah diuraikan secara jelas sedang mengenaiEksepsi para Tergugat tersebut ternyata sudah masuk pokok perjara maka Eksepsi tersebutharus dikesampingkan

Dalam pokok PerkaraMenimbang, bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama dinyatakan bahwagugatan para penggugat tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut, Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat menggugat paraTergugat kapasitasnya sebagai pribadi sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, bukanpara tergugat sebagai Institusi baik sebagai anggota DPRD Kota Pontianak maupunsebagai Pansus Khatulistiwa Plaza dan pokok

Seroja PlazaDeveloper untuk mewakilinya termasuk menghadiri Undangan rapat dengar pendapatdengan Pansus DPRD Kota Pontianak, namun oleh para Tergugat ditolak kehadiranmereka dengan dasar undangan tidak dapat diwakilikan dan langsung menutup sidangtanpa memberi kesempatan kepada para Penggugat menjelaskan status kehadiran merekadan sejauh mana kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada mereka.Menimbang, bahwa ungkapan para Tergugat di ruang rapat dengar pendapatDPRD Kota Pontianak maupun yang dimedia

BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda Finalisasi Pansus).9. 3 (tiga) lembar Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda dari Pemerintah Kab.

Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupat.22. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis kepada No. 138/ST/2012 tanggal 20 Maret 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas konsultasi ke Biro Perekonomian SETDA Propinsi Riau.23. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 152/ST/2012 tanggal 27 Maret 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas konsultasi ke Kementrian BUMN RI.24. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat

Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 171/ST/2012 tanggal 2 April 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas kunjungan kerja Kabupaten Gresik.25. 3 (tiga) lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pimpinan dan Pansus BLJ.26. 1 (satu) bundel Foto Copy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012.27. 1 (satu) bundel Foto Copy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Maret 2012.28. 1 (satu) bundel Foto Copy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret

Bumi Laksamana Jaya (BUMD);Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi Ketua Pansus (Panitia Khusus)berdasarkan atas usul anggota pansus setelah melalui musyawarah danmufakat, sedangkan susunan Tim Pansus selengkapnya adalah sebagaiberikut :1. Nanang Haryanto,SH (Ketua Pansus);2. Dani Purba,SH (Wakil Ketua Pansus);3. Daud Gultom (Anggota);4. James Rocky P.Rumayar (Anggota);Hal 33Putusan Pengadilan TIPIKORNo.57/Pid.Sus.TP K/2016/PN.PbrH.Azmi (Anggota);dr.

BLJ dalam presentasitidak ada mengajukan calon investor selaku mitra kerja kepada Pansus ;Bahwa kewenangan Pansus berakhir apabila Perda sudah lahir, makadengan sendirinya Pansus dibubarkan, pengawasan selanjutnya adalahkomisi III ;Bahwa Pemda mengajukan Ranperda kepada Pansus, bertujuan untukpembangunan listrik bukan untuk mendapatkan keuntungan, sesuai rapatpansus, tujuan penyertaan modal ini adalah khusus untuk pembangunantenaga listrik, sesuai Pasal 4 perda No.7 tahun 2012 ;Bahwa penyertaan modal

Bumi Laksamana Jaya (BUMD);Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Pansus (PanitiaKhusus) berdasarkan atas usul anggota pansus setelah melaluimusyawarah dan mufakat, sedangkan susunan Tim Pansus selengkapnyaadalah sebagai berikut :Nanang Haryanto,SH (Ketua Pansus);Dani Purba,SH (Wakil Ketua Pansus);Daud Gultom (Anggota);James Rocky P.Rumayar (Anggota);H.Azmi (Anggota);dr. Fidel (Anggota) ;Indra Gunawan (Anggota);Risma Yeni,S.Pd (Anggota);on oar o yh =9. Misran Hamid (Anggota);10.

Bumi Laksamana Jaya (BUMD);Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Pansus (PanitiaKhusus) berdasarkan atas usul anggota pansus setelah melaluimusyawarah dan mufakat, sedangkan susunan Tim Pansus selengkapnyaadalah sebagai berikut :Nanang Haryanto,SH (Ketua Pansus);Dani Purba,SH (Wakil Ketua Pansus);Daud Gultom (Anggota);James Rocky P.Rumayar (Anggota);H.Azmi (Anggota);dr. Fidel (Anggota) ;Indra Gunawan (Anggota);Risma Yeni,S.Pd (Anggota);oN ePaprponpy =9. Misran Hamid (Anggota);10.

Bumi Laksamana Jaya (BUMD);Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Pansus (PanitiaKhusus) berdasarkan atas usul anggota pansus setelah melaluimusyawarah dan mufakat, sedangkan susunan Tim Pansus selengkapnyaadalah sebagai berikut :Nanang Haryanto,SH (Ketua Pansus);Dani Purba,SH (Wakil Ketua Pansus);Daud Gultom (Anggota);James Rocky P.Rumayar (Anggota);H.Azmi (Anggota);dr. Fidel (Anggota) ;Indra Gunawan (Anggota);Risma Yeni,S.Pd (Anggota);ON oar oO Nh =9. Misran Hamid (Anggota);10.

Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah.3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh)buah.4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13(tiga belas) buah.5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah.6.

Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah x@ Rp. 8.150.000,00 = Rp. 57.050.000,3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh)buah x @ Rp. 5.150.000,00 = Rp. 51.500.000.4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13(tiga belas) buah x @ Rp. 2.250.000,00 = Rp. 29.250.000,5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah x @ Rp.1.150.000,00 = Rp. 8.050.000.6.

Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buahX @ Rp. 8.150.000,00 = Rp. 57.050.000.Halaman 193 dari 206 Putusan perkara No.9/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal1943. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (Sepuluh)buah x @ Rp. 5.150.000,00 = Rp. 51.500.000,4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13(tiga belas) buah x @ Rp. 2.250.000,00 = Rp. 29.250.000,5.

Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus II Ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE, DKK ;50. 34 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan Kerja Pansus I ke Pemkot Tangerang untuk mempelajari 4 Buah Perda pada tanggal 21 24 November 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DRPD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 20-23 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;59. 8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Wakil Ketua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinir kunjungan kerja Pansus I DPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 -23 Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ;60. 38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Pansus I DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab. Bekasi untuk mempelajari 10 buah Perda pada tanggal 20 s/d 23 Desember 2012 atas nama M. YANI,S.Sos dan RAHMAD HIDAYAT, S.Sos. pengesahan tanggal (26 Desember 2012).117. 16 (enam belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Pansus I DPRD Kab. Tapin Ke DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingi Kunjnngan Kerja Pansus II ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda, pada tanggal 21 s.d 24 Nopember 2012 atas nama ERNI FATRIANI dan RAHMAN. Pengesahan tanggal 04 Desember 2012.125. 13 (tiga belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi Kunjungan Kerja Pansus II DPRD Kab. Tapin ke DPRD Kab.

Tapindalam rangka kunjungan kerja Pansus I DRPD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Bekasiuntuk mempelajari 10 Buah Perda pada tanggal 2023 Desember 2012 Atas NamaMUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;8 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi WakilKetua DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengkoordinr kunjungan kerja Pansus IDPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingiKunjnngan Kerja Pansus I ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari 10 buah Perda,pada tanggal 21 s.d 24 Nopember 2012 atas nama ERNI FATRIANI danRAHMAN. Pengesahan tanggal 04 Desember 2012.13 (tiga belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahKab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingiKunjungan Kerja Pansus If DPRD Kab. Tapin ke DPRD Kab.

Pansus I DRPD KAb.

Tapin dalam rangka mengkoordinir kunjungan kerja Pansus IDPRD KAb. Tapin ke DPRD Kab. Kerawang untuk mempelajari 10 buah Perdapada tanggal 20 23 Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALLSE,MM ;38 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah BagiPansus I DPRD Kab. Tapin dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus I DPRDKab, Tapin ke DPRD ke Kab.

Pada saat setelah Ketua Pansus Ubi kayu selesai menyampaikanlaporannya dalam sidang paripurna tersebut, saksi Drs. W. Fidelis Prandameminta berbicara kepada Terdakwa selaku pimpinan rapat untuk langsungmenanggapi laporan Pansus tersebut karena menurut saksi Drs. W. FidelisPranda terdapat perbedaan antara versi pemerintah Kabupaten ManggaraiBarat dengan laporan hasil kerja Pansus menyangkut kegiatan pengembanganstek ubi kayu. Namun Terdakwa langsung melarang saksi Drs. W.

FidelisPranda untuk menanggapi laporan hasil Pansus karena agenda sidang saat iniadalah hanya penyampaian laporan hasil kerja Pansus tentang kegiatanpengembangan ubi kayu dan mengatakan bahwa lembaga ini tidak bisadiintervensi. Setelah Terdakwa melarang saksi Drs. W. Fidelis Prandamenanggapi laporan hasil Pansus kemudian saksi Drs. W. Fidelis Pranda tidakmelanjutkan niatnya untuk menanggapi laporan hasil Pansus DPRD KabupatenManggarai Barat tersebut.

FedelisPranda untuk menanggapi laporan hasil kerja Pansus dilakukan pada saat rapatParipurna yang dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke1e KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRuteng tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut :1.

Pansus Kt.

Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya,Makan 80 kotak x Rp. 13.500, senilai Rp. 1.080.000, (satu jutadelapan puluh ribu rupiah) (copy NCR) beserta Tanda Terima dariKantin Susi (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret2007 untuk Pembayaran Biaya Rapat Paripurna PenyampaianLaporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya,Snack 400 kotak x Rp.4.500, senilai Rp.1.800.000, (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) (copy NCR) beserta Tanda Terima dariRumah Makan

Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya,Makan 80 kotak x Rp. 13.500, senilai Rp.1.080.000, (satu jutadelapan puluh ribu rupiah) (copy NCR) beserta Tanda Terima dariKantin Susi (asli);2 (dua) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.BKP 485 tanggal 27 Maret2007 untuk Pembayaran Biaya Rapat Paripurna PenyampaianLaporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya,Snack 400 kotak x Rp.4.500, senilai Rp.1.800.000, (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) (asli, copy NCR) beserta Tanda Terima dariRumah

pidana tidaksekedar membuktikan adanya suatu kebenaran formil, melainkandaripada itu tujuan pembuktian dalam perkara pidana juga harusmenitikberatkan pada kebenaran materill atau kebenaransejati/sesungguhnya dalam persidangan perkara pidana; substansi, sebab yang diperrnasalahkan awalanya mengenaiSurat Keputusan Nomor 93 atau yang biasa dikenal sebagai SK93;Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668 PID SUS 2020 PT MKS Bahwa kemudian apa yang disaksikan saat itu terkait adanvatanya jawab antara pansus

Bahwa dan hal tersebut saksi kKemudian menulis artikel di mediamassa dengan judul "pansus hak angket, bak persidangan dipengadilan Bahwa saksi mengetahui status facebook terdakwa mengutip linkberita yang saksi muat dalam media massa;6.

H.A Kadir halis, MRE, terdakwa melihat pemeriksaan tersebutmelalui streaming Gubernur Nurdin Abdullah dibentak oleh saksi kadirhalid selaku ketua pansus Hak Angket, dan saat itu. terdakwamenganggap kok sejahat itu caranya; Bahwa setelah selesal persidangan hak angket, kKemudian saya pulang kekostan di jalan Pelita Raya, dan Saat di Kostan saya susah tidur, karenamasih teringat kejadian di pansus, dan berpikir Nurdin Abdullah akandimaksulkan Bahwa saat itu juga terdakwa sempat membaca artikel yang

ditulis olehsaksi BASO MD di mas media yang berjudul "Pansus Hak Angket, bakpersidangan di Pengadilan; dan setelah membaca saya mengambilkesimpuan bhwa gubernun memang mau djmaksuikan; Bahwa terdakwa merasa sedih karena saksi Drs.

Bahwa seutuhnya status facebook terdakwa merupakan bentukkekecewaan Curhat terdakwa atas jalannya persidangan pansus hak angketyang dipimpin oleh Saksi Korban Drs. H.A Kadir Halid, setelah mengikutiproses persidangan pansus angket dan juga setelah membaca artikel yangditulis oleh Saksi BASO MD, tanpa adanya niatan sedikitpun untukmerendahkan kehormatan maupun nama baik dari saksi Drs. H.A KadirHalid, MRE sebab terdakwapun dalam keterangannya secara pribadi tidakmengenal saksi Drs.

Kwitansi pembayaran untuk Biaya Sewa Tempat/Akomodasi Kegiatan Rapat Konsentrasi Pansus TataTertio DPRD Kota Bandung dalam Rangka PembahasanPeraturan Tata Tertio DPRD Kota Bandung dan invoiceyang berisi uraian akomodasi kamar yang telahdigunakan/dipakai dan uraian makan dan minumanselama kegiatan berlangsung.14.

keHotel Papandayan melalui rekening hotelsebesar Rp. 1.682.440.818,;Bahwa Sekretariat DPRD Kota Bandungmelakukan pembayaran kegiatan Pansus keHotel Papandayan tentunya ada kelebihan ;Bahwa kelebihan pembayaran/refundkegiatan Pansus telah dikembalikan kepadaTerdakwa Asep Komara;Bahwa yang harusnya dibayar ke HotelPapandayan' sekitar Rp. 1.2 #Milyar;Bahwa saksi tidak baca SPK, hanya tandatangan, katanya itu hanya syarat untukpencairan uang ke Kas Daerah ;Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutberasal

lain yang digunakanoleh anggota dewan saksi tidak tahu;Bahwa Rapat Pansus DPRD Kota Bandungdilaksanakan di Hotel Papandayan, tetapitempatnya tidak tahu;Bahwa Rapat Pansus DPRD Kota Bandungdilaksanakan di ruang metting ;Bahwa menggunakan ruang metting gratiskalau sudah bayar makan dan minum;Bahwa penyebab kelebihan pembayaranbisa saja dari akibat kelebihan penaksiran;Bahwa kamar yang digunakan anggotadengan untuk kegiatan Pansus DPRD KotaBandung tahun 2008, saksi lupa;Bahwa yang tanda tangan cekpengembalian

di HotelPapandayan iBahwa masalahnya adalah adapengembalian uang pembayaran ; Bahwa saksi mengetahui masalah inisetelah diperiksa di Kejaksaan sebelumnyaSaksi tidak tahu :e Bahwa.....e Bahwa pengembalian dalam hal adakelebihan biaya di Hotel Papandayan;e Bahwa mengenai kegiatan ErnawanMulyana Saksi tidak tahu ; e Bahwa Ebet Hidayat sebagai PenggunaAnggaran,; e Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Pansus;e Bahwa dana pengembalian sebesar Rp.137.895.589 merupakan danapengembalian dari Kegiatan Pansus dalamrangka

dikembalikan ke KasDaerah, yang saksi tahu dititipbkan di pihak Kejaksaan;Bahwa Hotel Grand Pasundan dan Hotel Papandayan yangdigunakan untuk kegiatan Pansus DPRD Kota Bandung karenadianggap paling siap dan pembayarannya biSa mundur (hutang);Bahwa saksi yang merekomendasikan kepada PPTK yang dijabatoleh Ernawan Mulyana bahwa Hotel Grand Pasundan dan HotelPapandayan sebagai tempat penyelenggaraan Pansus DPRD KotaBandung ; Bahwa benar Terdakwa menerima pengembalian Refund darihotel ; Bahwa Terdakwa

No. 22/PID.SUS/2012/PTR3.45.3.46.3.47.3.48.3.49.BB 45: 1 (satu) lembar fotokopi Nota DinasDPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus RevisiPerda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRDPropinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihalpenyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag.

, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan UsulRaperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang :Pelayanan, Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs.

Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau,tanggal O02 April 2012, perihal penyampaiantambahan nama anggota fraksi gabungan yangduduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRDPropinsi Riau.

/355 tanggal O2 April 2012 AcaraPenyampaian Hasil Kerja Pansus danPersetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06Tahun 2010 tentang Peningkatan DanaAnggaran Tahun Jamak untuk PembangunanHal. 45 dari 140 hal.

Johar Firdaus, Msi;BB 45: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRDPropinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau,Hal. 84 dari 140 hal. Put. No. 22/PID.SUS/2012/PTR46.47.48.49.50.tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani MuhammadDunir, S.Ag.