Dalampembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elementersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negerimeliputi :a.

tidak diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana UndangHal 249 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKTSELundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RepublikIndonesia No. 30 tentang KPK menyatakan :Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasa

tuntutan Pemohon dalam petitumno. 2 dinyatakan tidak dapat diterima,Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilanpoint F yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penyidikan secara tidaksah, karena Penyidik yang melakukan penyidikan bukan anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU RepublikIndonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan :Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasa

No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T1;2) Fotokopi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atas nama TerdakwaMachfud Suroso, diberi Tanda T2;3) Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentangPemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijayatertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T3;4) Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi

pencairan program pembuatan sertipikattanah transsmigrasi tahun 2008.Tetap terlampir dalam berkas perkara4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima RibuRupiah )e Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secaratertulis dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2011 yang pokoknya sebagaiberikut :Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti melanggar pasal 12huruf e maupun pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasa

Penuntut Umum :Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkankeputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa danmengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruan yaitu :Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimanamestinya, yakni dalam hal penerapan penafsiran yang keliru terhadap unsurmelawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasa

SUKIANTO EFENDY bersalahmelakukan turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucianuang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentan Pemberantasa Tidan PidanaPencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dalam suratdakwaan ke satu dan ketiga Penuntut Umum.Hal 2 dari 92 Hal Putusan No. 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.

untukselanjutnya diprtimbangkan;Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengamatidengan seksama dikaitkan dengan fakta fakta hukum selama proses persidanganberlangsung,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepatdan sesuai diterapkan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini adalah DakwaanSubsidair;Menimbang,bahwa dengan demikian Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 jo.pasal 18ayat 1,2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasa

Korupsi.ATAUKEDUA ; Melanggar Pasal 12 Huruf e UNDANGUNDANG No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UNDANGUNDANG No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupsiMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akanHalaman 72 dari 104 Putusan Nomor : 32/Pid/B/PidSus/TPK/2014/PN.Pgpmempertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasa

terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukantuntutan pidana sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa KHALIK alias ALEX terbukti bersalah melakukan tindak* menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran,hibang, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak PidanaNarkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UndangUndang No.8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasa

Oktober2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danbelanja daerah TA. 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa, karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus puladibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan.Mengingat pasal 31 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa

.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UNDANG UNDANG No.20 tahun 2001tentang perubahan atas UNDANG UNDANG No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Kombinasi maka terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasalpasal dalam KUHAP dan KetentuanKetentuan lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.

. , bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapatTerdakwa sebagai calon Kepala Daerah sekaligus pemimpin masyarakatyang jabatannya diperoleh berdasarkan pemilihan oleh rakyat karenadipercaya oleh rakyat, sudah seharusnya berdiri di depan untukmemimpin rakyat dalam memerangi pemberantasa Tindak PidanaKorupsi, dan bukan melakukan perbuatan yang sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untukmenjatuhkan pidana tambahan

Haltersebut dibuktikan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasa KorupsiNomor : B36/2026/03/2016 perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 01Maret 2016;Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tidak berhasil untuk dilelang, makaakhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II menghibahkanObjek Sengketa kepada Walikota Surakarta/TERGUGAT untuk dijadikansebagai cagar budaya, hal tersebut sebagaimana didasarkan pada SuratMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S 234/MK.6/2017 perihalPersetujuan Barang Milik

pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakimberkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Erwinsyah, S.ST Bin Aminuddin Pulungan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa

Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggarPasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Halaman 8 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN.

apabila Pengadilan karena alat pembuktianyang sah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa

pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentangtindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telahdidakwakan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut;PRIMAIRPerbuatan terdakwa tersebu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (8) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa

Haltersebut dibuktikan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasa KorupsiNomor : B36/2026/03/2016 perihal Pemberitahnuan Lelang tertanggal 01Maret 2016;17.

mempunyai kekuatan mengikat.Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yang tercantum di dalamrumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai sifat melawan hukumformal yang sebelumnya mencakup sifat melawan hukum dalam arti materiil.Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum tercantum secaraexpressis verbis (secara nyata dan jelas) dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa

apabila Pengadilan karena alat pembuktianyang sah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa