Ditemukan 43869 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Pengadaan buku Pesawaran Pengadaan mobil Kab. pesawaran Pengadaan hak atas tanah Wanprestasikerjasama pengadaan jasa konstruksi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pelelangan penawaran pengadaan jasa konstruksi
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
RICO SUGITO
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
13 — 3
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gpr
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
Midjiani
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
19 — 4
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 16-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
PARDAMEN BARUS
Termohon:
1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang,
3.Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
31 — 0
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 23-06-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 24 Juli 2023 — Penggugat:
Chris Swie Hong
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau-Simpang Terpadung-Jembatan Pulau Balang)
2.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) kalimantan Timur
32 — 24
  • Penggugat:
    Chris Swie Hong
    Tergugat:
    1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau-Simpang Terpadung-Jembatan Pulau Balang)
    2.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) kalimantan Timur
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Gpr
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
1.Mujiati
2.Sumiati
3.Yoni
4.Parti
5.Amat
6.Siti Yulaikah
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
27 — 0
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 7 Juni 2021 — Pemohon:
1.VERONIKA MEO PETE
2.AGUSTINA BILO
3.VERONIKA MITE
Termohon:
1.Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia cq. Kepala Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada
79 — 54
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 05-10-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN JANTHO Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Jth
Tanggal 2 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 23
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
296 — 192
  • Dan pada saat sosialisasi dankonsultasi public pemohon keberatan hadir juga dan pada saat itusemua prosedur sesuai dengan peraturan pengadaan tanah sudahditempuh oleh panitia pengadaan sesuai dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum.
    Tahapan rencana pengadaan tanah;d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;danf.
    Sumbawa Barat, terdapat belanjamodal pengadaan tanah untuk Pengadaan Tanah Bagi PembangunanKawasan Industri di Desa Maluk dan Desa Bukit Damai KecamatanMaluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk tanah seluas 6.091 m2.Terlebin dahulu kami jelaskan pada tahun 2019 PT.
    , pengadaan tanah skala kecildapat dilakukan :a.
    Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.Pasal 148Ayat (1)Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal :a. Diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat ; danb.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
JANANI
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
15 — 2
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 20 Maret 2018 — Penggugat:
HENDI
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
32 — 10
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 29 Maret 2018 — Penggugat:
JAMIAH
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
119 — 196
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
81 — 38
  • Penggugat:
    Freddy Silaban
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
    2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
    3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
    4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
    5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
    Turut Tergugat:
    Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
    KepalaUnit Layanan Pengadaan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia, c/g.
    Sekilas Tentang Hubungan Kinerja Antara Pejabat Pada KementerianPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan PelaksanaanKegiatan Pengadaan Barang/Jasa.a.
    Hariaramemberi sewa untuk paket Pembangunan Jalan Balige By Pass bukanuntuk paket Pembangunan Jalan Bandara SibisaBODT.Bahwa oleh karena dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahpernah diubah beberapa kali (terakhir) dengan Peraturan Presiden NomorHal 9 dari 26 Hal Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidakdikenal
    pastilah berdalih bahwa penulisandalam Kolom (2) dan (3) adalah sebagai contoh belaka,dengan demikian permasalahannya adalah (tidak lebih dantidak kurang) hanyalah dikarenakan Penggugat tidakmemindahkan/menyalin/menyadur, yakni :olsi dokumen pengadaan halaman 4247 butir 6 KolomJenis/Tipe Pekerjaan ke dalam Tabel 1 Kolom (2)Uraian Pekerjaan yang ada di dokumen pengadaan(lihat hal. 61).olsi dokumen pengadaan halaman 42 butir 6 KolomIdentifikasi Jenis Bahaya dan Risiko RK3K ke dalamTabel 1 Kolom (3)
    Identifikasi Bahaya yang ada didokumen pengadaan (lihat hal. 61)Jika dokumen pengadaan sebagai hal yang mutlakdipenuhi rekanan manakala menjadi pemenang makasesungguhnya tiada alasan Penggugat untuk tidak menurutidan mentaatinya.
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
124 — 53
  • tanah sedangkan penilaianoleh penilai masuk dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, jadibelum ada nilai hasil penilaian yang dinilai oleh penilai.
    Bahwa salah satu lahan yang terdampak Pengadaan Tanah bagipembangunan RDMP adalah milik/yang berada di dalam penguasaanPemohon Keberatan seluas + 275.325 m2.10.
    Bahwa tahapantahapan proses pengadaan tanah yang menjadiobjek keberatan ini telah dilalui dan ditempuh sesuai standar prosesyang diatur dalam ketentuanketentuan di atas;19.
    SUPRIYANTO, S.H., M.H.Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihakyaitu terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; Bahwa proses pengadaan tanah sebagaimana telah diatur dalamUU Nomor 2 Tahun 2012; Bahwa secara umum / normative pengadaan tanah tentunya harusmendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal33 UUD 1945 kemudian adanya UU Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok
    Fotocopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacaptanggal 09 Mei 2018 no. 6254/1233.500/V/2018 perihal Pengadaan JasaPenilai dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RefineryDevelopment Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap. setelahdicocokan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberitanda T.l. 15;16.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 7 Juni 2021 — Pemohon:
1.VERONIKA MEO PETE
2.AGUSTINA BILO
3.VERONIKA MITE
Termohon:
1.Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia cq. Kepala Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada
134 — 52
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pya
Tanggal 13 Januari 2020 — Pemohon:
1.Lalu Muhamad Padil
2.Irim
3.Sumartono
4.Muhammad Suharmi, S.Sos
5.Ardian Pradeta
6.Suhardi
Termohon:
1.Kementerian ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
58 — 42
  • Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JalanBy Pass BIL Mandalikan PENGADAAN JASA PENILAI/ PENILAI PUBLIKDILAKUKAN OLEH TURUT TERMOHON II MELALUI PROSES LELANGDAN DIMENANGKAN OLEH TURUT TERMOHON I.14.
    Bahwa kembali Termohon uraikan sesuai ketentuan UndangundangNomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum pada Pasal 33 dan Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 65 Ayat (1) mewajibkanPENILAIAN BIDANG YANG MENJADI OBYEK PENGADAAN TANAHDILAKUKAN BIDANG PER BIDANG, sehingga menjadi wajar dan sudahseharusnya dalam penilaian ini terjadi perbedaan karena yang dinilaibidang per bidang
    Kepentingan Umum padaPasal 33 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Pasal 65 Ayat (1) mewajibkan PENILAIAN BIDANGYANG MENJADI OBYEK PENGADAAN TANAH DILAKUKAN BIDANGPER BIDANG, meliputi :.
    Bahwa sesuai perundangundangan yang berlaku di Indonesiakegiatan pengadaan jasa penilai/ penilai publik harus dilakukan secaralelang.3 Bahwa proses lelang pengadaan jasa penilai dilakukan secara terbukadan dapat diakses oleh halayak ramai.4.
    tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umummenentukan :Ayat (1): Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) Perpres No. 71Tahun 2012 ditentukan bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuaiketentuan bidang pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah PerpresNo. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telahmengalami beberapa perubahan terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun2015,
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Gpr
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
1.Liswatun Naimah
2.Ahmad Suheli
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
35 — 6
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 28-05-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 10 Juli 2024 — Pemohon:
RUTH BR TARIGAN
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
9 — 0
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 30-11-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Gpr
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
1.Purwito
2.Suyati
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
25 — 2
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 29-05-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 05-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 4 Juli 2024 — Pemohon:
nampati sembiring
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
47 — 0
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
AGUS SALIM BUKIT
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
26 — 8