. : B2099TJY (plat nomorpalsu) selanjutnya dibawa pergi menuju kerumah terdakwa dan platnomor dibuang di Sungai pengawan Solo Cepue Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebutterdakwae Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor MIO tersebut sekitar 15detike Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor MIO tersebut tanpa ijinpemeliknyae Bahwa rencananya sepeda motor tersebut terdakwa jual dan hasilnyadibagi berduae Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukantersebut dan berjanji

bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan AHLIyaitu ARMAN JOHANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa, Ahli Setelan mendapat surat tugas dari pimpinan kemudian Ahimeneliti barang bukti uang kertas sebanyak 14 lembar yaitu 11 lembarpecahan Rp. 100.000, dan 3 lembar pecahan Rp. 50.000, dan kemudianAhli melakukan pengecekan serta pemeriksaan atas uang kertas yangtidak sesuai dengan ciriciri keaslian uang rupiah dan telah ditemukansebagai berikut yaitu Benang Pengawan

Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sertaberkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:Primer:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putuskarena perceraian;3.Menetapkan bahwa anakanak Penggugat dan Tergugat masingmasing:ANAK PERTAMA (lakilaki), lahir pada tanggal 17072008ANAK KEDUA (lakilaki), lahir pada tanggal 1410216Berada dalam pengasuhan dan pengawan

Tergugat terbukti melakukan wanprestasiserta berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.4 yaitu Kawasan Berikat PT.Sinko Garment Indonesia sehingga yang ijinnya dibekukan terhitung sejak tanggal15 Mei 2013 maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat(vide bukti surat P.10) sebesar Rp. 464.000.000, (empat ratus enampuluh empatjuta rupiah), diperhitungkan kerugiannya timbul sejak ijin Berikat dibekukan olehKantor Pengawan

,Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawan ProdukHukum Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Papua,Anton. Y. Koibur, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua, Juadi. AR. S.H.,M.Hum Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasamapada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum Setda Provinsi Papua, Elsius F. Aragea, S.H.

Pertamina (Persero) ;e Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah melakukan pembinaan kepada Retail Outlet baik ituSPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun APMS (Agen Premium dan Solar) AgenMinyak Tanah dan SPDN/SPBN untuk nelayan serta menyalurkan BBM kepada masyarakat bagisektor Retail di Wilayah Pulau Flores ;e Bahwa saksi tidak tentu. kalau SPBU, APMS, SPDN/SPBN maupun penyaluran minyakkepada masyarakat dinilai baik maka pembinaan atau pengawan dilakukan satu bulan sekali kalaudinilai tidak

dalam kotak suara selanjutnya terdakwamencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos ; Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan diTPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sulasetelah saudari WIWIN UMASUGI selaku Ketua PPS (PanitiaPemungutan Suara) memberitahukan kepada saudara AJRIL SABSUHA(ketua PPS) TPS 002 bahwa terdakwa sebelumnya telah mencoblos dTPS 003, kemudian ketua KPPS TPS 002 melaporkan kejadian tersebutkepada PANWASCAM (Penitia Pengawan

yangsudah tercemar kimia,cemaran biologi dan cemaran fisik ;Bahwa cara mengetahui proses produksi minuman yang dapatmembahayakan kesehatan maupun jiwa maka harus dilakukan pemeriksaandan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan bahanberbahaya yang terkandung didalam minuman tersebut ;Bahwa metode yang digunakan adalah Kromatografi Gas / 24 PA 05 dengandengan hasil berupa PK Etanol 44.72 % (empat puluh empat koma tujuhpuluh dua) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian BalaiBesar Pengawan

Mahkamah agung RI, 2008, Hal 1516); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untukkepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) Jebih lanjut membatasipenggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasiKepala Badan pengawan

CUT Ny adin.e Menyatakan ada SOP di bagian Unit Farmasi .e Menyatakan Obat Atracorium jenis obatEjighellerdengan pengawan 2 pintu.Apoteker dan AsistenApoteker .e Menyatakan seharus nya setiap ruangan ada petugasapotikerhari waktukejadian tidak ada yang bertugasdiruangan .e Menyatakan Gak adayang bertugas Apotiker padawaktu kejadiandan seharusnya ada.e Menyatakan Apotiker tidak ada yang ditugaskan semuanyadinas pagi .e Menyatakan seharusnya Apotiker yang mengontrol obatobat yang di keluarkan dariapotek

atracoriumuntukobatdobel pengawasan lebel merah. .e Menyatakan sewaktu mengeluarkan obatatracorium tidak lapor ke apotikernyadan dokteryang meresepkan atracorium.e Menyatakanpadawaktu menyerahkan obatkepadakeluargapasientanpa memberikanpenjelasan tentang obat atracorium yang diberikankepada keluargapasien ALFAREZA.ADRIANI Sarjana Farmasi Dan Apoteker Kepala UnitFarmasi RSU Cut Nyadin dibawah sumpah.Halaman 44 dari 55 Putusan Pidana Nomor 62/PID/2020/PT BNAe Menyatakan Obat Atracorium jenis obat Eighellerdengan pengawan

Mahkamah agung RI, 2008, Hal 1516); 19Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, menyebutkan '"Narkotika Golongan I dilarang untukkepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) Jebih Jlanjut membatasipenggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasiKepala Badan pengawan

berkumpul di bawah jalantol belakang Makorem 084/BJ kemudiandiberikan arahan oleh Kopda Soni WibisonoNanti saat penyerangan anggota Polisijangan lama lama dan dipuaskan saatitu,yang penting kita sudah memberikanperingatan saja kepada anggotaPolisi, jangan ada yang membawasenjata/alat,jangan ada yangtertinggal/tertangkap,bila ada upayakanagar dibawa ke Markas ,lalu~ diberikanpengarahan oleh Praka Muji Wiyono yangisinya Yang raguragu agar kembali sajaselanjutnya diberikan pembagian tugas agarmelakukan pengawan

Selain itu, Dedek Junarsih juga sudah bekerjasebagai Asisten Rumah Tangga dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa tempat kerja Dedek Junarsih dan Agus Stiawan adalah diJakarta yang jauh dari tempat kediaman orangtua, jika mereka tidaksegera menikah, dikhawatirkan terjadi pergaulan yang dilarang agamakarena tanpa pengawan dari orangtua;Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain danmencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut

Selain itu, Dedek Junarsih juga sudah bekerjasebagai Asisten Rumah Tangga dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa tempat kerja Dedek Junarsih dan Agus Stiawan adalah diJakarta yang jauh dari tempat kediaman orangtua, jika mereka tidaksegera menikah, dikhawatirkan terjadi pergaulan yang dilarang agamakarena tanpa pengawan dari orangtua;Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain danmencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya

,M.Si. dipersidanganketerangannyadibacakan sebagai berikut : Bahwa ahli telah dimintai keterangan berdasarkan sura NomoB/154/VII/2016/Sat Res Narkoba tanggal 7 September 2016, perihalpermohnan kepada Kepala BPOM (Badan Pengawan Obat dan Makanan);= Bahwa ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda seksipenyidikan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan RepublikIndonesia di Bandung; Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melaksanakan pemeriksaandan penyidikan terhadap sarana produksi

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kKemudian dalamPasal 8 ayat (1) Undangundang tersebut juga menyatakan bahwa Narkotika Golongan dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) lebih lanjutmembatasi penggunaannya dengan menyatakan bahwa dalam jumlah terbatasNarkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratoriumsetelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan

HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpatahun, hal:414) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009menyebutkan Narkotika Golongan dilarang untuk kepentingan pelayanankesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya Dalamjumlah terbatas Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostikdan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasiKepala Badan pengawan

namun ahli tidak memilikihubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa; Bahwa ahli tahnu dihadirkan kepersidangan berkaitan denganperedaran produk kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; Bahwa ahli berpendidikan Sarjana Kimia dan ahli pernah mengikutipelatinan sebagai inspektur Kosmetik dan Obat tradisional; Bahwa pada tahun 2009 ahli pernah mengikuti pendidikan sebagaiPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan ahli memiliki sertifikat diklatkeahlian lain; Bahwa saat ini ahli bekerja di Balai Pengawan

Halaman 15 dari18yang telah memiliki ijin edar terdapat tulisan BPOM MD disertai dengan 12 digitangka yang mengikutinya;Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 4 (empat) jeriken yang berisi arakputin yang disita dari Terdakwa tersebut ternyata tidak tertera tulisan yangmenunjukkan bahwa minuman tersebut telah memiliki ijin edar dari instansi yangberwenang yakni Badan Pengawan Obat dan Makanan, sehingga terbukti bahwaminuman tersebut belum terdaftar sebagai minuman yang telah memenuhi syaratsanitasi

Mahkamah agung RI, 2008, Hal 1516); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untukkepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasipenggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasiKepala Badan pengawan