Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar saat apel adanya STR PangdamV/Diponegoro nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang penekanan dariKomando atas untuk tidak terlibat dalam kasus werving/percaloan penerimaan masukTNI AD.11. Bahwa Saksi ikut memonitor atas kelulusan Saksi5 dalam dalam seleksipenerimaan Secata PK Gel.

.100.000,00(seratusjuta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, Saksi3 dan Saksi4, Terdakwamenerima uang sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah), Saksi3 menerima uangsebesar Rp.23.500.000,00(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi4menerima uang sebesar Rp.72.500.000,00(tujun puluh dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi3 dan Saksi4 mengetahui adanyapenekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibatatau melibatkan diri dalam percaloan

Terdakwa tidak mentaati/mengindahkan ST Pangdam IV/Diponegoro bahwadalam setiap penerimaan seleksi prajurit TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diridalam percaloan pelaksanaan werving.2.

Praktek makelar (percaloan) semacam iniyang dilakukan oleh orangorang tertentu menjadikan supremasi hukum (PenegakanHukum) di Negara hukum Indonesia menjadi rusak/3 Pada keluarga besar Tergugat masalah bantu membantu saudara adalah suatu halyang biasa dilakukan bahkan menjadi suatu kewajiban moral bagi mereka yangmampu membantu, hal ini dicontohkan oleh tua Tergugat; Kami (Tergugat dan Penggugat) menikah karena atas dasar :a Sebagai umat Islam menjalan Sunah Rasul; b Saling mencintai buah cinta kami

Pwtuntuk menghentikan/menolak perkara Gugatan Cerai yang diajukan Penggugatdengan alasan :aSurat Gugatan Salah Alamat, Kabur dan Cacat Hukum sehingga batal demiMenghindari sistem percaloan / makelar dalam proses penegakanAmar putusan berbuny!

Bank Rakyat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan hal tersebutyaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KURatau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan SuratKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT GTOKeputusan Direksi PT.

BRI Persero Tbk Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009tentang Peraturan Disiplinpada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009Pengkreditan/Pembiayaan.CRD 37pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calondebituryaitu Pelanggaran Fundamental AspekMenggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit /Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calonnasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT.

Bank Rakyat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan hal tersebutyaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KURatau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Direksi PT.

BRI Persero Tbk Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009Pengkreditan/Pembiayaan;yaitu Pelanggaran Fundamental AspekCRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaanyang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debiturBahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calonnasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT.

Tok Nokep: S.152DIR/SDM/05/2009 tentang PeraturanDisiplinopada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep: S.152DIR/SDM/05/2009yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan;CRD 37: Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calondebitur; Bahwa saat melakukan pemeriksaan lokasi (on the spot) ke domisili calonnasabah, Terdakwa hanya sekedar melihat tempat tinggal dari nasabahtanpa memperhatikan 5 Cs yakni :1. Character2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan, karena dalamrnengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD Gel TA 2015 di wilayahKodam IV/Diponegoro peserta tidak dipungut biaya, dan sudahada penekanan dari Komando Atas agar seluruh anggota TNI ADtidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukanpungutan uang secara ilegal terhadap peserta seleksi Dikmata PKTNI AD.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam : Kesatu : pasal 378 KUHP dan Kedua : pasal126 KUHPM.Bahwa atas Dakwaan

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakancerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidakmeghiraukan aturanaturan hukum yang berlaku di lingkunganTNI serta tidak mengindahkan penekanan dari Komando atasyaitu bahwa Bahwa dalam mengiktui seleksi Dikmata PK TNI ADGel TA 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro peserta tidakdipungut biaya,dan agar seluruh anggota TNI AD tidak melibatkandiri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uangsecara ilegal terhadap peserta seleksi Dikmata PK

Bahwa Saksi mengetahui pada akhir bulan Mei 2020Terdakwa diamankan oleh Tim Deninteldam XIV/Hsn terkaitdengan percaloan Catam PK TNI AD Gel. T.A 2020 SubPanda Korem 143/HO Kendari.3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00Wita Saksi menghadap Kasrem 143/HO a.n. Letkol Inf ArifSusanto di ruang kerjanya dan saat itu Saksi bertemuSerma Amiruddin bersama Dantim Intelrem 143/HO a.n.Kapten Inf Bahar.4.

Bahwa Kasrem 143/HO bertanya kepada Saksi tentangketerlibatan Saksi dalam percaloan dan Saksi menjawabkalau Saksi tidak terlibat dalam percaloan selanjutnyaKasrem 143/HO menyampaikan kalau Terdakwa menyebutSaksi pada saat Terdakwa dintrogasi di DeninteldamXIV/Hsn dan setelah itu Saksi bersama Serma Amiruddindilakukan penahanan di ruang sel Korem 143/HO.5.

dan Rp.155.000 /1n2jannn nnn ene nnn cence cnet nne ene nnnnnnenenenensBahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya percaloan dalam pengadaan tanah untukkantor Pajak Bumi dan Bangunan DeliBahwa Panitia Pengadaan Tanah sampai dengan selesainya proses pelaksanaanpengadaan tanah tanah tidak mengenal pemilik tanah karena Panitia PengadaanTanah bernegosiasi langsung dengan penerima kuasa yaitu saksi Eddy Susantyo;Bahwa sepengetahuan Terdakwa, penerima Kuasa yaitu Eddy Susantyo adalah pihakyang berhak yang mewakili

namaorang lain yaitu Ngadimin dan Sujiono kemudian kepada Eddy Susantyo, perantara inikemudian menjadi jembatan pemahaman bagi panitia sebagai pemilik tanah sedangkanmenurut ketentuan dalam pengadaan tanah, harus dilakukan secara langsung denganpemilik tanah dan dengan musyawarah dengan demikian tindakan yang dilakukan olehTerdakwa selaku ketua panitia adalah merupakan suatu sikap kecerobohan dalampenggunaan uang Negara sedangkan menurut penilaian pengadilan bahwa terdakwamampu memutus perantara atau percaloan

MM.,131selau Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanDeli Serdang dan Eddy Susantyo selaku pemegang Kuasa Menjual untuk menetapkandan menerima penawaran dari Eddy Susantyo seperti yang pada kenyataannya Terdakwabersama panitia pada 23 Juli 2007 membuat kesepakatan untuk menerima penawaranyang diajukan oleh Eddy Susantyo, dengan demikian menurut penilaian Majelis bahwasaksi Banggas Sitorus melakukan proses pembiaran pengadaan tanah tersebut berjalanmenurut praktek percaloan

yang seharusnya dapat dihindari oleh saksi Banggas Sitorusbersama dengan panitia; Menimbang, bahwa dengan praktek percaloan dalam pengadaan tanah akanmembuat harga menjadi jauh lebih mahal dari harga yang sebenarnya, sehingga hargamenjadi tidak efisien, hemat dan tidak efektif sebagai prinsip yang harus dipedomanipanitia dalam melaksanakan pengadaan tanah jika dibandingkan bila dilakukan dengancara negosiasi langsung kepada pemilik tanah ic. harga tanah dari pemilik tanah Kasmin,cs kepada Ngadimin

bukan kepada pemilik tanah secara langsung sedangkan pemilik tanahhanya menerima pembayaran dari Eddy Susantyo sebesar Rp.947.010.000;Menimbang, bahwa sesungguhnya menurut penilaian Pengadilan bahwa EddySusantyo dalam Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan DeliSerdang Eddy Suantyo bertindak bukan sebagai pemegang Kuasa Menjual tetapi lebihtepat disebut sebagai calo tanah, kuasa menjual hanya berupa proforma belaka yangdijadikan bungkus pembuatan Eddy Susantyo melakukan praktek percaloan

Asinteldam Jaya kepada Kaajendam Jaya tanggal 21 Mei 2015tentang pelimpahan kasus dugaan percaloan werving yang didugadilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Ajendam Jaya.3. Bahwa kemudian pimpinan di Ajendam Jaya mengeluarkanSurat perintah Kaajendam Jaya Nomor : Sprin/217A/I/2015 tanggal 5Juni 2015 tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa tentang dugaan keterlibatannya dalam percaloan wervingSecata PK Gel. tahun 2014.4.

penyerahan sejumlah uangkepada Terdakwa dan Saksi6 lalu Terdakwa mengaku pada saatdiperiksa oleh Inteldim 1629/Sumba Barat Daya bahwa telah menerimauang dari Saksi3 melalui Saksi5 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratusempat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepadaSaksi6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggiloleh Siinteldam IX/Udayana di Denpasar untuk diambil keteranganterkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan

Frijeli Seingo pemah mendaftarSecaba PK TNI AD TA 2020 melalui Sub Panda Kodim 1629/SBD.Bahwa awalnya dilaksanakan pendaftaran secara Online sekitar bulanAgustus 2020 kemudian dilanjutkan Pendaftaran ulang sekira bulanAgustus 2020 di Ajenrem 161/Kupang, seleksi atau Test dilaksanakansecara serempak pada minggu akhir bulan Agustus 2020 sampaidengan bulan September 2020.Bahwa awal mulanya pada tanggal 15 September 2020 Saksimendapat perintah dan Asintel untuk melakukan langkah pencegahandan antisipasi percaloan

Niki Roy alias Lukas diperiksa secarabersamasama di Kodim 1629/SBD.Bahwa Terdakwa sama sekali belum pemah mendampingi Sadr.Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) karenaTerdakwa sudah percayakan kepada Sertu Crispim Soares Belo DaCruz anggota Kodim 1604/Kupang.Bahwa Terdakwa pemah dipanggil ke Sinteldam X/Udayana pada hariSelasa tanggal 22 September 2020 dalam rangka dimintai keteranganterkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan Werving Caba PKTNI AD TA 2020 Sub Pande Korem 161

Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI ADTA 2020) dinyatakan tidak lulus Terdakwa masih berada di Sumba, danTerdakwa tidak tahu bagaimana reaksi sampai saat ini belum pemahketemu.Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurt tidak bolehmelakukan praktek percaloan werving, dan Terdakwa juga mengetahuibahwa untuk menjadi prajunt TNI AD itu tdak dipungut biaya.Bahwa yang memotvasi Terdakwa untuk membantu yaitu karenasesuai cerita Sdr.

Penggugat (Termohon Kasasi) sangatlah TIDAKBENAR/SALAH dikarenakan bahwa SURAT PERNYATAAN YANG DIBUATSENDIRI OLEH YANG MEMBUATNYA,MAKA IKATAN HUKUMNYAMENGIKAT SENDIRI BAG ORANG YANG MEMBUATNYA BUKAN BAGIORANG LAIN.dan timbulnya Surat Pernyataan yang dibuat sendiri olehPenggugat/Termohon Kasasi ini semua atas tipu daya Penggugat/TermohonKasasi yang isinya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya,yang secaratidak langsung bahwa Peradilan Tingkat Pertama danPeradilan Tingkatbanding ikut melegalkan Praktek Percaloan

Bahwa disetiap pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AD,Komandan satuan dalam hal ini Danrem 101/Antasari selalumemperingati dan memberikan penekanan agar tidak sama sekaliterlibat dalam percaloan/menerima sesuatu dari para calon maupunkeluarganya, penekanan tersebut juga secara umum dalam setiapkesempatan termasuk dalam jam Komandan dihadapan seluruhanggota Korem 101/Antasari termasuk di dalamnya Terdakwa selaludisampaikan sehingga hal tersebut Terdakwa juga mengetahul.14.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan sering mendengar daripenekanan Komandan Korem 101/Antasari maupunpejabatpersonalia (Kasi Binpers) bahwa seluruh anggota Korem 101/Antasaritidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan di setiappenerimaan calon prajurit TNI AD.: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:1. Suratsurat:a. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel a.n.

:Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari pejabatpersonealia dalam hal ini Kasi Binpers Korem 101/Antasari maupundari Danrem 101/Antasari selaku Komandan Satuan agar setiapprajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaancalon siswa prjurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selaluiditekankan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calonsiswa tidak dipungut biaya namun Terdakwa tetap lakukan karenamasalah ekonomi, tergiur keuntungan yang besar tanpamemperdulikan perbuatan

Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor :ST/266/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang penekanandalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calon prajuritsukarela TNI anggota TNIAD dilarang terlibat dalampraktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajuritsukarela TNI.. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak meaksanakanperintah dengan rasa penuh tanggung jawab dari atasanbaik surat perintah dari Kakesdam II/Swj maupun ST Kasadkarena telah menerima uang dari Saksi1 untukmeluluskan/memasukkan Sdr.

Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor :ST/266/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang penekanandalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calonprajuritsukarela TNI anggota TNIAD dilarang terlibat dalampraktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajuritsukarela TNI. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakanperintah dengan rasa penuh tanggung jawab dari atasanbaik surat perintah dari Kakesdam II/Swj maupun ST Kasadkarena telah menerima uang dari Saksi1 untukmeluluskan/memasukkan Sdr.

Bahwa Saksi diperintahkan Kasi Idik untuk membuka danmembaca isi Surat Telegram Pangdam /BB tersebut yangisinya untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutanterhadap masyarakat sipil dan oknum militer yangmelakukan percaloan/wearping pada penerimaan PrajuritTNI AD Calon Bintara dan Tamtama pada TA 2008 dan 2009di Kodam I/BB yang diduga dilakukan oleh Mayor InfJoko Hari Subagio NRP 621519 Pabanda Binpers Spersdam1/BB dan kawankawan 16 orang termasuk diantaranyaTerdakwa..

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk NOSE : S.27DIR /ADK/12/2009, tanggal 8 Desember 2009, tentang Kupedes untuk Usaha Tani.serta adanya percaloan dalam pemberian kredit, pemberian kredit untuk melunasi kreditlama yang macet untuk jenis usaha musiman. Atas temuan tersebut, auditormerekomendasikan kepada BRI Cabang Sungai Penuh untuk membentuk tim gunamendalami temuan tersebut serta agar pejabat yang terindikasi melakukan pelanggarantidak menempati jabatan tersebut.

No. 2397 K/Pid.Sus/2013perundangundangan yang berlaku bagi Bank, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Berawal Pada bulan Oktober 2010, dilakukan audit oleh auditor dari KantorInspeksi BRI Padang pada BRI Cabang Sungai Penuh dan unitunitnya, dari hasil Audittersebut ternyata di BRI Unit Kayu Aro antara bulan Nopember 2009 sampai denganbulan Agustus 2010, didapat temuan adanya pemberian Kupedes yang tidak sesuaidengan prosedur serta adanya percaloan dalam pemberian kredit, pemberian kredit untukmelunasi

Kesalahan Terdakwa a quo mengakibatkan terjadi pencairan kreditkepada debitur tanpa Adanya pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, tempatdan jenis usaha, tanpa mengetahui bahwa ternyata dalam pengucuran kredittersebut terjadi percaloan dan Pemohon kredit digunakan/ diperalat oleh pihaklain untuk mencairkan kredit. Sedangkan hal ini tidak dibenarkan dalam sistemdan hukum perbankan.

Bahwa berdasarkan ST Pangdam 1/BB NomorSTR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 oknum TNI AD/PNSKodam I/BB yang diduga terlibat dalam dugaantindakan percaloan wearving penerimaan prajuritTNI AD di Kodam I/BB adalah :a. Mayor Inf Joko Hari Subagio NRP 621519 JabatanPabanda Binpers Spersdam /BB.b. Kapten Cku Slamet Triyono NRP 2920121920370Paur Perslog Situud Kudam 1/BB beserta Istriatas nama Sdri Sumiyati.c. Kapten Cku . Wayan Suartana NRP 2910016000969Kaur Buk Pekas Gabrah 2 Dam 1/BB.d.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintahdalam upaya pemberantasan praktek percaloan dalam prosesseleksi Penerimaan CPNSD.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas Majelis Hakim ber pendapat bahwa pidanasebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata matahanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

yang tidak dapat diyakinikebenarannya (sandi CRD 17 SK Nomor 152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;e Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektifsesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 21 SK Nomor 152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;e Memutus kredit/oembiayaan dimana analisis dan evaluasinyadilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 27 SKNomor 152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikandengan;e Menggunakan jasa percaloan

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah Pimpinan INIdalam upaya pemberantasan praktek percaloan dalam prosesseleksi Penerimaan calon prajurit TNI..Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal haltersebut diatas Majelis Hakim ber pendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai

menyampaikan aspirasi para pedagang yang tidak mendapatkankios kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada DPRD Propinsi dan WalikotaKupang untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan gunamemperjuangkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini para pedagang, untukmendapatkan pembagian kios di Pasar Oebobo dengan lebih transparan danuntuk menertibkan praktikpraktik percaloan

pembiayaanyang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakinikebenarannya.CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasikredit/oembiayaan secara tertip Sesuai ketentuan yang berlaku.CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasidilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan danatau tempilan.CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan

diyakinikebenarannya.CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasikredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.Halaman 36 dari 82 halamanPutusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2021/PT.BJMCRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasidilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan danatau tempilan.CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan

Menggunakan dokumendokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakanjasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikanperusahaan dan atau debitur/calon debitur.b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonankredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolakatau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.c.

yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yangtidak dapat diyakini kebenarannya.CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasikredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasidilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengandan atau tempilan.CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan

Nomor 869 K/Pdt.SusPHI/20174) Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaanyang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur(Sandi CRD 37 SK Nomor 152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei2009) dibuktikan dengan melayani kredit dengan menggunakan jasapihak ketiga terhadap 10 (sepuluh) rekening Kupedes dan 14 (empatbelas) rekening KUR;5) Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnyatidak dilakukan pekerja yang baik (Sandi CRD 48 SK Nomor 152DIR/SDM/05/2009, tanggal