SYAHRIWALVS- KEPALA KAMTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU- YETTI AFRIDA (TURUT TERBANDING)

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI (DEPHANKAM RI) ; MUHAMAD HUSIN bin KADIR dkk

P UT US ANNo.2605 K/Pdt/2010.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksamemutuskanMAHKAMAH AGUNGperkara perdata dalam tingkat kasasi telahsebagai berikut dalam perkaraDEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI (DEPHANKAMRl), beralamat di Jalan Merdeka Barat No.13 14Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada: 1. Pembina Utama Muda IV/C M.FACHRUDDIEN,SH.MH. sebagai Karokum SetjenDephan, 2. Pembina IV/A IDA SISWANTI,SH.

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak tepat karena penggunaantanah oleh Tergugat II yang sekarang menjadi obyeksengketa berdasarkan perjanjian sewa menyewa antaraDepartemen Pertahanan dan Keamanan yang ditandatanganioleh Laksamana Pertama Widji Soedarsono mewakil iDephankam dengan M.

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepatditujukan kepada Departemen Pertahanan Keamanan(Dephankam) karena Dephankam bukan sebagai subjekhukum walaupun Badan Hukum Negara/Pemerintah,Departemen tidak dapat berbuat sesuatu) atau berbuatsesuatu, yang dapat melakukan perbuatan tersebuthanyalah subyek hukum yaitu pejabat/orang yangmemimpin Instansi/Departemen dalam hal ini MenteriHal. 9 dari 31 hal. Put. No.2605K/Pdt/2010Pertanahan.

Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat1) Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan gugatan dalam perkara inikarena Penggugat bukan sebagai subjek dari Perjanjiansewa menyewa tanggal 25 ~=Pebruari 1972 antaraDepartemen Pertahanan Keamanan dengan M. Jasin (LurahBintaro) yang bertindak untuk dan atas nama PemerintahDesa Bintaro Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.Dengan demikian ahli waris alm.

disebutkandibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No 5 Tahun 2004 danperubahan kedua denga UndangUndang No.3 Tahun 2009 sertaperaturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADI LIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiDEPARTEMEN PERTAHANAN

PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTAHANAN RI CS >< Y JABERLIN LUMBAN GAOL

MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DK

(lima ribu seratus enam meter persegi) atasnama Departemen Pertahanan dan Keamanan R. (Tergugat I) dan padapertemuan tersebut terungkap pula faktafakta hukum yang mengandungketidak benaran atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Baratyang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat (satu) pada tanggal 24 Juli1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990dengan luas 5.106 M?

(lima ribu seratus enam meter persegi) atas namaDepartemen Pertahanan dan Keamanan R.1 (Tergugat 1), dengan faktafakta yang diperoleh sebagai berikut:6.1 Bahwa, tanah yang terletak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2978/82/594.3/Tpi yang diterbitkan pada 7 Agustus 1982 dengan GambarSituasi Nomor 796/S1/594.1 tertanggal 4 Desember 1981 termasukdalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat atasnama Tergugat I;6.2.

(lima ribu seratus enam meter persegi)atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R. (Tergugat 1);6.4. Gambar Letak tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 dengan luas 5.106 M7? (lima ribuseratus enam meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan danKeamanan R.

(lima ribu seratus enam meter persegi) atas namaDepartemen Pertahanan dan Keamanan R.

Tanah yang di tempati dan dikuasai oleh TergugatRekonvensi adalah bagian dari tanah yang telah bersertipikat Hak PakaiNomor 10/Tg Pinang Barat Terdaftar atas nama Departemen Pertahanan danKeamanan Republik Indonesia;Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menempati tanahnegara milik Departemen Pertahanan dan Keamanan sekarangKementerian Pertahanan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntutganti kerugian dengan menarik sewa atas pemanfataan tanah milikKementerian Pertahanan Cq Lantamal IV Tanjungpinang

Penggugat:
SURYA UTAMA
Tergugat:
BADAN PERTAHANAN NASIONAL Kota Pekanbaru

PENGGUGAT : MEIMA RUTH TAMPUBOLON LAWAN TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN DELI SEDERDANG

SYAMSUL HUTAURUK,SH;Keduannya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat AMIR TTAMPUBOLON & PATNERS beralamat kantor berkantor diJalan Bayam No.200 Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tangal 23 Januari 2017, dan tanggal 20 Pebruari 2017;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWANKEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN DELI SEDERDANGBerkedudukan di Jalan Karya Utama Komplek Bupati LubukPakam di Lubuk Pakam ;Halaman3Penetapan Nomor:27/G/2017/PTUNMDNDalam

Kepala Sub SeksiPerkara Pertahanan pada Kantor Pertahanan DeliSerdang;4. SYARIFUDDIN, A.Ptnh. Kepala Sub.

PENGURUS BADAN PENAJIRAN MASJIZ AL IKHLASVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN

MENTERI PERTAHANAN R.I.; berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No.1314 Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasakepada ; 1. KOLONEL CHK (K) NURHAJIZAH M,SH., MH.,NRP. 31884, Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;wanna nnn 2. BUDI HARSOYO, SH., M.Hum., PembinaTk.1 IV/b,NIP. 196002081990021001, Kabag BankumRokum Setjen Kemhan;3. SLAMET MULYANTO, SH., Penata Tk. I III/d,NIP. 196701031996031001, Kasubbag Dil Tk. BagBankum Rokum Setjen Kemhan;4. SLAMET LAESOLI, SH., Penata Tk.

Pemohon:
EVA BASYARUDDIN
Termohon:
kepala kantor pertahanan kota padang

BAMBANG HARYANTO ; KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Surat Perintah No. 108/I/2016 tentang melaksanakan RapatAnggota Luar Biasa Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan olehKepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan, tertanggal 12Februari 2016 jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengandasar sebagai berikut :a.

Bambang Haryanto (Penggugat)sebagai Ketua Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan dilakukanmelalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan di LingkunganKementerian Pertahanan, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan yang menyatakanbahwa Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PengurusKoperasi Kementerian Pertahanan dapat melalui Rapat Anggotadan/atau melalui Penunjukan Pimpinan di Lingkungan KementerianPertahanan.

ekstra struktural diLingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) berkedudukandibawah :a.

menentukan:Pasal1 Pusat Koperasi Departemen Pertahanan selanjutnya disebutPuskop Dephan adalah organisasi ekstra structural di LingkunganDepartemen Pertahanan (Dephan) berkedudukan di baveh:1.

angka 1 dan angka 3 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam kapasitanya sebagaiPembina Harian Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan (dahuluHalaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2016/PTUNJKT.Departemen Pertahanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PerangkatOrganisasi Pusat Koperasi Departemen Pertahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Biro Umum SekretariatJenderal Kementerian Pertahanan dalam menerbitkan

Amir; Nurfawi; PT Harly Karya Bersama; Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertahanan Tingkat I Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertahanan Tingkat II Kodya Padang; Detje Farida Djanas, SH; H.Hendri Final, S.H.

Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesi, dkk

Departemen Pertahanan dan Keamanan RI cq.TNI AL di Jakarta dengan peruntukan; Perumahan Dinas TNI AL, dengantenggang waktu; selama masih diperlukan untuk perumahan dinas TNI AL.Hal tersebut jelas bertentangan / melanggar ketentuan Keppres RI No. 32 tahun1979 Pasal5 Jo.

Departemen Pertahanan dan Keamanan RI cq. TNI ALdi Jakarta atas obyek Eks Eigendom Verp No. 322, SU No. 71/1957 Jo.Sertifikat HGB No 7 tercatat a/n.

Departemen Pertahanan dan Keamanan RI Cq.TNI AL di Jakarta dan SHP No. 32 seluas 1.815 M2tercatat a/n. Departemen Pertahanan dan KeamananRI cq. TNI AL di Jakarta khususnya atas obyeksengketa yang secara nyata telah dikuasai danditempati warga / penduduk sejak sebelumberlakunya UUPA dan Keppres RI No. 32 tahun1979 serta Perda / SK DPRD Dati II Tegal No. 20ttgl. 9 Juni 1976 dan mengabaikan permohonan ParaPenggugat dan pendahulunya. Padahal Tergugat 1baru datang sekitar tahun 1970an.

Departemen Pertahanan danKeamanan RI cq.

Kemudian pada tanggal 05 Mei 1985 SertifikatHak Pakai No. 29/Kraton dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Hak PakaiNo. 31/ Kraton atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI Cq TNIAL Luas 1.325 m? GS No. 906tanggal 25 Oktober 1985 dan Hak Pakai No.32/Kraton atas nama DepartemenPertahanan dan Keamanan RI Cq. TNI ALluas 1.815 m?

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MALANG VS NY. MERIYATI ditulis juga MERYATI, DK

PUTUSANNomor 1993 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MALANG, diwakilioleh Latif Herman Susanto, S.H., sebagai Kepala KantorPertanahan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Danau JongeNomor 1 Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBudi Prasetyo S.H., dan kawankawan Para Pegawai BadanPertanahan Nasional Kota Malang, berdasarkan Surat

putusan pengadilan;Bahwa akan tetapi putusan Judex Facti perlu diperbaiki dengan menghilangkanamar ke 3 dan 4, oleh karena perihal pendaftaran nama Penggugat , sehinggapemegang hak tetap harus didasarkan ketentuan perundangan yang berlaku bagipendaftaran hak atas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTAHANAN

Penggugat:
Benediktus Egep Henakin
Tergugat:
1.Edirman Obisuru
2.Theresia Peranca Fernandez
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan kabupaten Flores Timur

VSKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN KANTOR PERTAHANAN KOTA MANADO, DK.

IV, Nomor 24, RT. 009/RW. 002, Kelurahan MentengAtas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;FIENTJE KUMAAT, bertempat tinggal di Jalan Nusantara IINomor 303, Kelurahan Calaca, Lingkungan IIl, KecamatanWenang, Kota Manado;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;1.danKANTOR PERTAHANAN KOTA MANADO, berkedudukandi Jalan Pomorow, Kota Manado;BENNY SUTANTO, S.H, Notaris dan PPAT Wilayah KotaManado, beralamat di Jalan Sudirman, Nomor 124,Kecamatan Wenang, Kota Manado;Para Turut Termohon

MARGARET PEGGY NATANAELLawanARNO SUWARNODanKANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman

MUHAMAD HUSIN bin KADIR vs DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI (DEPHANKAM RI), Dkk

., Para Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di Menara Kuningan 8" floor SuiteC2, Jalan HR Rasuna Said, Blok X7, Kav. 5, Jakarta 12940,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;MelawanDEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI(DEPHANKAM RI), berkedudukan di Jalan Merdeka BaratNomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaNurhajizah M, S.H., M.H, dan kawankawan, Biro Hukum SetjenKemhan, berkantor di Jalan Merdeka

Gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona);Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat ditujukan kepadaDepartemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) karena Dephankambukan sebagai subjek hukum walaupun Badan Hukum Negara/Pemerintah,Departemen tidak dapat berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu, yang dapatmelakukan perbuatan tersebut hanyalah subyek hukum yaitu pejabat/orangyang memimpin Instansi/Departemen dalam hal ini Menteri Pertahanan.

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat bukan sebagaisubjek dari Perjanjian sewa menyewa tanggal 25 Februari 1972 antaraDepartemen Pertahanan Keamanan dengan M. Yasin (Lurah Bintaro)yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa BintaroKecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang. Dengan demikian ahli warisalm. Kadir bin Kadim tidak mempunyai kualitas untuk mengajukangugatan;2.

Hankam Nomor B/11/II/2002/IRD tertanggal 26Pebruari 2002 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan (Menhankam)tentang Pengaduan M.

Kepala Desa dan Departemen Pertahanan Keamananyang pada masa itu dikenal sangat powerfull?

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,,dkk

ditolak.c Penggugat tidak berkualitas sebagai PenggugatBahwa Saudara Syarifudin dan kawankawan (Para Penggugat) tidak tepatmenempatkan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Para Penggugatyang berjumlah 133 Penggugat adalah para Pensiunan/ Purnawirawan danWarakawuri, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukanpermohonan kepemilikan Rumah Dinas/Rumah Negara.Ketentuan yang mengatur tentang Rumah Dinas bagi TNI dan PNS di lingkunganDephankam adalah Keputusan Menteri Pertahanan

di persidangan) sehingga PengadilanNegeri Jakarta Utara sudah seharusnya tidak menerima gugatan Para Penggugat.3 Bahwa apabila Para Penggugat mempunyai keinginan untuk menguasai/ memilikiRumah Dinas yang saat ini ditempati, maka berdasarkan Surat Edaran MenteriPertahanan Nomor SE/64/M/IX/2000 tanggal 19 September 2000 dan Surat EdaranKasal Nomor SE/12/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 harus ditempuh dengan caratukar menukar (Ruslag) aset tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Pertahanan

Sedangkan Para Tergugat Rekonvensi yangmenempati obyek sengketa tidak memiliki SIP atas namanya dan bahkan SIP yangdulu pernah diberikan kepada orang tua Para Tergugat Rekonvensi telah berakhirmasa berlakunya.Bahwa karena SIP atas obyek sengketa sudah berakhir masa berlakunya, makaberdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima AngkatanBersenjata Nomor Kep/28/VIII/1975 tentang Ketentuanketentuan PerumahanDinas Departemen Hankam maupun dalam Surat Keputusan Kasal Nomor 344/1/2003 tanggal

No. 2461 K/Pdt/20104646Bahwa Rumdis yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat Rekonvensi adalahmilik Penggugat Rekonvensi yang dana pembangunannya berasal dari dana APBN.Bahwa keberadaan Para Tergugat Rekonvensi di atas Rumdis yang disengketakansekarang ini adalah awalnya berdasarkan Surat Izin Penempatan (SIP) yangdikeluarkan oleh Dan Lantamal III.Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/PanglimaAngkatan Bersenjata Nomor Kep/28/VIII/1975 tentang KetentuanketentuanPerumahan Dinas

Departemen Hankam maupun dalam Surat Keputusan KasalNomoe 344/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Peraturan Pokok PerumahanDinas TNI AL, yang diperkenankan menempati Rumdis hanyalah orang yangmemegang SIP atas namanya sendiri.Bahwa karena SIP atas obyek sengketa sudah berakhir masa berlakunya, makaberdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima AngkatanBersenjata Nomor Kep/28/VIII/1975 tentang Ketentuanketentuan PerumahanDinas Departemen Hankam maupun dalam Surat Keputusan Kasal

Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Menteri Pertahanan RepublikIndonesia , beralamat Jalan Medan Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusatselanjutnya disebut TERGUGAT ;2. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan RepublikIndonesia C.Q.Panglima Tentara Nasional Indonesia, C.Q. Kepala Staf Tentara Indonesia Angkatan Darat C.Q. Panglima Daerah Militer Jaya / Jayakarta , yangberalamat di jalan Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur selanjutnyadisebut TERGUGAT II;3. Pemerintah Republik Indonesia C.Q.

Menteri Pertahanan RepublikIndonesia C.Q.Panglima Tentara Nasional Indonesia, C.Q. Kepala Staf Tentara Indonesia Angkatan Darat C.Q.

RI Nomor: SE/64/M/IX/2000tanggal19 September 2000 tentang Penjualan Rumah Dinas diLingkungan Dephan dan TNI.4.T14 : Surat Telegram Menteri Pertahanan RI Nomor: ST/17/2008tanggal 28Juli 2008;4.T5 : Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/28/VIII/1975tanggal 21 Agustus 1975 tentang KetentuanKetentuan PokokPerumahan Dinas Departemen Pertahanan Keamanan;5.

TI6 : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 tahun 2009 tanggal 31Desember 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negaradi Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara NasionalIndonesia;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi meteraicukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata : bukti T 3, T 4, T!

Til.Ill9 Peraturan menteri Pertahanan Nomor: 30 tahun 2009 tanggal 31Desember 2009 tentang tatacara Pembinaan rumah Negaradilingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara NasionalIndonesia (TNI);10. TIl.Ill 10 :Surat Aslog Kasdam Jaya Nomor B/1062A//2010 tanggal 31Mei 2010kepada Putra/Putri Aim. Ny. Baheran janda Mayor H. SauntiarS Jl. Otista Ill No. 143 tentang Pemberitahuan batas waktupengosongan rumah dinas Jl. Otista III Jakarta Timur.11.