./ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Tugas dariAdminstratur / KKPH Semarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U /SMG / DIVRE / JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambilHalaman 28 dari 50 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/LH /2021/PN.Unrketerangan sebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari) pada tanggal 12 Maret 2021 Di Polres Semarang padakasus inj;Bahwa sertifikasi Ahli GaNis PHPL ( Tenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari ) tersebut Ahli

peroleh dari Pusat Pendidikan dan PelatihanKehutanan Madiun Jawa Timur, dengan Nomor Surat Kelulusan : 9136 / Il /T/ NP / Pusdiklat SDPM / 2007, tanggal 20 Nopember 2007;Bahwa Ahli memberikan kesaksian sebagai Ahli GaNis PHPL ( TenagaTeknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ) sudah sebanyak kurang lebih 15( lima belas ) kali;Bahwa Ahli bertugas di KPH Semarang sejak tanggal 22 Juli 2019, sertatugas dan tangung jawab Ahli di KPH Semarang adalah sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu

Pengambilan Sertifikasi Ahli GANis PHPL ( Tenaga Teknis PengelolaanHutan Produksi Lestari ) di Pusdiklat Madiun lulus tahun 2007.2) Riwayat Pengalaman Karier adalah : Mandor Tebang di BKPH Kalibodri KPH Kendal pada tahun 2001sampai tahun 2006.

Tahun 2006 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu yang berada di KPHSemarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.e Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari Adminstratur / KKPHSemarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U / SMG / DIVRE /JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambil keterangansebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari ) pada tanggal 12 Maret 2021 untuk dimintai keterangan sebagaiHalaman

29 dari 50 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/LH /2021/PN.UnrAhli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) diSat Reskrim Polres Semarang, dikarenakan saat ini Sat Reskrim PolresSemarang sedang menangani tindak pidana Pembalakan liar dihutanmilik KPH Semarang.Bahwa barang milik KPH Semarang yang telah hilang di curi orang adalahPohon kayu Jenis Sonokeling sebanyak 1 ( satu ) pohon.Bahwa letak pohon Kayu Jenis Sonokeling milik KPH Semarang yang telahhilang dicuri orang tersebut

./ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Tugas dariAdminstratur / KKPH Semarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U / SMG/ DIVRE / JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambilketerangan sebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan HutanHalaman 28 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/LH /2021/PN.UnrProduksi Lestari) pada tanggal 12 Maret 2021 Di Polres Semarang padakasus ini;Bahwa sertifikasi Ahli GaNis PHPL ( Tenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari ) tersebut Ahli

peroleh dari Pusat Pendidikan dan PelatihanKehutanan Madiun Jawa Timur, dengan Nomor Surat Kelulusan : 9136 / Il / T/ NP / Pusdiklat SDPM / 2007, tanggal 20 Nopember 2007;Bahwa Ahli memberikan kesaksian sebagai Ahli GaNis PHPL ( TenagaTeknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ) sudah sebanyak kurang lebih15 (lima belas ) kali;Bahwa Ahli bertugas di KPH Semarang sejak tanggal 22 Juli 2019, sertatugas dan tangung jawab Ahli di KPH Semarang adalah sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu

Pengambilan Sertifikasi Ahli GaNis PHPL ( Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Produksi Lestari ) di Pusdiklat Madiun lulus tahun2007.2) Riwayat Pengalaman Karier adalah : Mandor Tebang di BKPH Kalibodri KPH Kendal pada tahun 2001sampai tahun 2006.

Tahun 2006 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu yang berada di KPHSemarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.e Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari Adminstratur / KKPHSemarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U / SMG / DIVRE /JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambil keterangansebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari ) pada tanggal 12 Maret 2021 untuk dimintai keterangan sebagaiHalaman

29 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/LH /2021/PN.UnrAhli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) diSat Reskrim Polres Semarang, dikarenakan saat ini Sat Reskrim PolresSemarang sedang menangani tindak pidana Pembalakan liar dihutanmilik KPH Semarang.Bahwa barang milik KPH Semarang yang telah hilang di curi orang adalahPohon kayu Jenis Sonokeling sebanyak 1 ( satu ) pohon.Bahwa letak pohon Kayu Jenis Sonokeling milik KPH Semarang yang telahhilang dicuri orang tersebut

., bahwa dokumenyang harus dipergunakan oleh seseorang untuk mengangkut kayu jenis Medang Bareh yangtelah diolah tersebut adalah dokumen FAKO (Faktur Kayu Olahan) dan yang berwenangmengeluarkan dokumen tersebut adalah petugas pada sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan JoPeraturan

yang mana jenis kayu tersebuttermasuk yang dilindungi; Bahwa dokumen yang harus dibawa untuk kayu olahan adalah dokumen berupa FAKO(Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh petugas sawmill yangberkualifikasi sebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Teknis Pengelola HutanProduksi Lestari); Bahwa Terdakwa telah melanggar aturan Permenhut nomor P.30/MenhutII/2012 danUUUU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat(7); Bahwa ahli kenal dengan barang bukti yang

Perusahaan.Surat angkut lelang (SAL) .Berdasarkan Permen LHK No: P.42 / MenihkSetjen / 2015 adalah :Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 11/ 2016 sebagaimana telah diubah denganP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 adalah :Nota Angkutan.Nota Angkutan Lanjutan.Nota Perusahaan.Sedangkan yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai hasil hutan adalah:SKSHHK adalah Tenaga Teknis PHPL

dari Perum Perhutani/ Perusahaan.Nota Perusahaan adalah Perusahaan Industri Pengolahan Kayu.Nota Angkutan adalah pemilik hutan hak.Nota Angkutan Lanjutan adalah Perusahaan/ Penampung kayu bulat.Surat Angkutan Lelang adalah Pengawas Tenaga Teknis PHPL dari DinasKehutanan.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja atau karenakelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasilpembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan

Barut dan ahli mendapatkan keahliannya dari dari pelatihan Wasnagis PHPL PKB pada tahun 2011 dan Waginas PHPL PKG pada tahun 2013 diPalangka Raya serta bersertifikat;Bahwa ahli melaksanakan kegiatan pengukuran kayu olahan tersebut pada hariJumat tanggal 13 Maret 2015 skj. 09.00 WIB sesuai dengan Surat Perintahbersama dengan ahli M.

Kepala BPPHLHKKalimantan selaku penyidik Nomor: S.178/BPPHLHKIV/SW.3/8/PPNS/2020 tanggal 16 Agustus 2020 dan Surat Perintah dariKepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIIIPontianak dengan Surat Perintah Nomor : ST.156/BPHPVIII/PEPHP/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020;Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BalaiPengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak denganJabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan kualifikasisebagai Wasganis PHPL Permanenan Hutan

, Wasganis PHPL PKBR,Wasganis PHPL PKGR, dan menjadi ahli peredaran hasil hutan;Bahwa Ahli telah menempuh Pendidikan dan pelatihan antara lainPendidikan dan Pelatihan Pengawas HPH, Pelatihnan PengawasPenguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI), PelatihanPengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI), danPelatihan Pengawas Tenaga Teknis Permanenan Hutan (WasganisNenhut);Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentangPencegahan

Pelaksaan tebang dilaksanakan oleh Ganis (Tenaga Teknis) PHPL (PengelolaanHutan Produksi Lestari) setelah ada perintah tebang.C. Dalam hal ini belum tersedia Ganis PHPL, pelaksanaan tebangan dilaksanakanoleh Mandor tebang.. Bahwa prosedur untuk membawa alatalat yang lazim digunakan untukmenebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan dalam kawasanhutan tidak diatur.

Hutan (HHK) dan Hasil Hutan Bukan kayu(HHBK) selain tumbuhan dan Satwa Liar yang dipungut dari HutanNegara ; Bahwa, yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)Dokumen yang menyertai Hasil Hutan berupa Kayu yang diangkut dariHutan Negara yang dikeluarkan oleh Petugas Dinas Kehutanan yangmempunyai Sertifikasi atau Kompetensi Penguji Kayu Bulat RimbaIndonesia, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tenaga TekhnisPengelolaan Hutan Pruduksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba (DIKLAT WASGANIS PHPL

yang diambil dari wilayah hutan dengan tujuan tertentu ( aktivitasmengangkut ) namun tidak mampu menunjukkan dokumen pendukungnya yangdiantaranya untuk SKSHH yang merupakan dokumen yang menyertai Hasil Hutanberupa Kayu yang diangkut dari Hutan Negara yang dikeluarkan oleh PetugasDinas Kehutanan yang mempunyai Sertifikasi atau Kompetensi Penguji Kayu BulatRimba Indonesia, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tenaga TekhnisPengelolaan Hutan Pruduksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba (DIKLAT WASGANIS PHPL

., jabatan Kepala BagianHukum dan Kerjasama Teknik Ditjen PHPL;4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., jabatan KepalaSub Bagian Tata Usaha Negara dan Uji Materiil;5. YUDI ARIYANTO, S.H., MT., jabatan Kepala Sub BagianPerdata;6. HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangandan Advokasi Ditjen PHPL;Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/20167. JOVAN JULIAWAN, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Setjen;8. M.

DANA SUGANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli menerangkan benar bekerja pada Dinas Kehutanan ProvinsiBali di POS Pemeriksa hasil hutan Celukan bawang UPT KPH BaliBarat sejak tahun 2001Bahwa ahli meneranngkan selaku Kepala POS Pemeriksa Hasil HutaCelukan Bawang UPT KPH Bali Barat dengan tugas kewenangan secaraspesifik sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (WASGANIS PHPL)Bahwa benar ahli memiliki kawalifikasi sebagai WASGANIS PHPL PKBR (PENGAWAS

P.9/Menhut11/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dan SuratEdaran ODirjen Pengelolaan Hutan Produksi lestari No.SE.5/PHPL/PPHH/2/2016 tentang Pelaksanaan RPBBI bagi PemegangIUIPHHK Kapasitas izin Produksi s/d 2.000 M3/tahun disebutkan bahwaTanda Terima Penyampaian RPBBI dilaksanakan dan diterbitkan olehKepala Dinas Provinsi;Halaman 17 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2018/PTUN.BNA4.3.4.4.4.5.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari

SE.17/PHPL/PPHH/HPL.3/10/2016 antara lainmenyebutkan bahwa pemenuhan dan pengolahan bahan baku izinusaha industri primer hasil hutan kayu harus berasal dari sumber yangsah dan disertai dokumen pengangkutan kayu.

Mansyur sebagai pemasokbahan baku kayu ke USAHA SAWMILL HAKIM MERIAH belummendapatpenetapan petugas sebagai GANISPHPLPKB oleh KepalaBalai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Banda Aceh danjuga tidak memiliki WASGANIS PHPL PKB sebagai penerbit dokumenangkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)sehingga tidak dapat membuat LHP dan tidak dapat menerbitkandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) melalui aplikasi SIPUHH secara online;5.7.

Mansyur diKampung Rata Mulie dan Blang Panu Kecamatan SyiahUtama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Tanggal10 Februari 2018;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri KehutananNomor P.9/MenhutlI/2012 tentang RencanaPemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil HutanKayu;Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Dirjen PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor: SE.5/PHPL/PPHH/2/2016 tentang Pelaksanaan RPBBI bagi pemegangIUIPHHK

dengan kapasitas izin produksi sampaidengan 2.000 M3/tahun;Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Dirjen PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor: SE.17/PHPL/PPHH/HPL3/10/2016,tanggal 7 Oktober 2016, tentangPemenuhan dan Pengolahan Bahan Baku IPHHK harusberasal dari Sumber yang sah;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata CaraPengenaan Pemungutan dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti RugiTegakan

Bahwa karena tak kunjung di realisasikannya kesepakatan yangtelah di buat, Penggugat melaporkan kepada KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN melalui DIREKTORATJENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESATARI (PHPL)melalui DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI melalui BapakEdwin,dengan secara langsung mendatangi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN pengugat menyampaikannya.a Bahwa KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANANberkirim surat kepada PT BUMI PERSADA PERMAI Melalui surat No:S.282/UHP/KUHT/

Fotokopi Daftar Hadir Rapat di Ruang Rapat Ditjen PHPL Blok Lantai 5 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebutdan diberi tanda bukti P41 a;46. Fotokopi Foto saat koordinasi dalam rangka persiapan rapat, diKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut dandiberi tanda bukti P41 b;47.

Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)dan Verifikasi Legalitas Kayu (PLK), selanjutnya disebut dan diberi tandabukti P56;64.

Fotokopi surat Edaran Nomor: SE.13/PHPL/UHP/HPL.1/8/2016tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan MasyarakatSetempat Melalui Kemitraan Kehutanan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI, ,selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P73;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubui meteralcukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali P1, P2, P3, P4, P4, P8, P9, P10, P11,P12, P14, P15, P23, P24, P25, P26, P27, P30, P31, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P40a, P40b, P41a, P41b, P41c, P41d

/UHP/HPL.1/8/2015 yang ditujukan kepadapemegang IUPHHKHTI seluruh Indonesia dari Direktorat Jenderal PHPLtersebut karena Ahli baru masuk sebagai Kepala Seksi RKUPHT Wilayah baru 2 (dua) tahun yang lalu dan surat edaran ini tidak bisadirealisasikan karena peraturan menterinya saja sudah dicabut; Bahwa kami tahu tentang Audit PHPL tersebut tetapi bukanmerupakan kewenangan Ahli untuk menjelaskan hal tersebut;Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Sky Bahwa Kementrian yang sebelumnya adalah

Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran danpengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKBR/PKB) dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atauKayu Bulat Kecil (KBK) ;d. Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKB,pembuatan DKB/KBK dilakukan oleh Wasganis PHPL/PKB ;4.

menyampaikan antara lain sebagai berikut :1)Penatausahaan hasil hutan kayu dari pohon yangtumbuh secara alami pada APL yang telah dibebanihak, pengaturannya mengikuti ketentuansebagaimana diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut/2011 ;Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemeganghak wajib melaporkan potensi kayunya kepada KepalaDinas Kabupaten/Kota setempat ;403)1)Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran danpengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL

PKBR/PKB) dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atauKayu Bulat Kecil (KBK) ;Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKB),pembuatan DKB/KBK dilakukan oleh Wasganis PHPLPKBR/PKB) ;DKB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh WasganisPHPL PKBR/PKB merupakan dasar bagi pejabatPenagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakanuntuk menerbitkan SPP PSDH/DR dan SPPGR ;c.

yang telah dibebanihak, pengaturannya mengikuti ketentuansebagaimana diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/MenhutI/2011 ;b) Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak wajib melaporkan potensi kayunyakepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat ;c) Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran danpengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPLPKBR/PKB dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat(DKB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) ;d) Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL

MelaksanakanPengendalian Ekosistem Hutan yang kegiatannya moeliputi menyiapkan,melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatanPengendalian Ekosistem yang dituangkan kedalam unsurunsur kegiatan yangsalah satunya adalah mengajar pada Diklat tenaga teknis PHPL;Ahli menerangkan bahwa diklat yang pernah diikuti adalah PengawasPenguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia tahun 2006, Pengawas Penguji KayuBulat Rimba Indonesia tahun 2006, Pengawas Penguji Pemanenan Hutantahun 2009, Pengawas Penguji

Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia tahun2012, Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan tahun 2012,Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015, SistemInformasi Geografis Operator tahun 2013, Sistem Informasi Geografis Analistahun 2014, Operator UAV/Drone tahun 2015, SIPUHH Online (Operator) tahun2016 dan Resolusi Konflik tahun 2017;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil

Riwayat pekerjaan 2000 s/d saat ini : Bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada kantorBalai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah Ill Pekanbaru, adapun jabatan sayasaat ini adalah selaku tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)Bidang Pengujian Hasil Hutan dengan kompetensi dan Sertifikasi sebagaiWasganis PHPL PKBR, Wasganis PHPL PKGR, Wasganis PHPL Binhut, danWasganis PHPL Nenhut;Bahwa ahli mengetahui ada beberapa jenis kayu, ada beberapa kelompok jeniskayu, ada campuran dan meranti;

Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.17/PHPLSET/2015;b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015;c.

Memeriksa administrasi dalam rangka penilaian PHPL (Pengelolaan HutanProduksiLestari) baik PerencanaanI PemanenanI Pembinaan hutan. Menelaah administrasi dalam rangka penilaian kegiatan industry hasil hutan. Melakukan entry data dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan.

Pasal 11Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat(2) dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P17PHPL* SET 2015 Tanggal 10 Desember 2015 TentangPedoman Pelaksanaan SIPUHH Kayu dan Hutan Alam.Bahwa pengenalanjeniskayu dilakukan dengancaramenyayatbagian kayu tersebutdengan pisau cutter, lalu bagianyang disayat tersebut dilihat struktur dan poriporinnya denganmenggunakan lup (kaca pembesar).

Berdasarkan Pasal 19 Perdirjen PHPLNomor : P.17/PHPLSet/2015 tentang Pedoman pelaksanaan SistemInformasi PUH Kayu dari Hutan Alam disebutkan bahwa pengangkutankayu bulat dari TPT KB disertai bersamasama SKSHHK yang dit@xbitkanoleh GANIS PHPL PKB melalui aplikasi SIPUHH.

ANAK, lakilaki, lahir di Kota Makassar pada tanggal 15 November2004 sebagaimana dinyatakan pula pada Akta Kelahiran Nomor826/UM/TMR/KCS/2004 tertanggal 1 Desember 2004 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, namuntelah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2012, sebagaimanadinyatakan pula pada Surat Pengantar Nomor303/SP/RT.03/PHPL/II/012 tanggal 25 Februari 2012 yang dikeluarkanoleh Ketua RT.03/RW.014 Kelurahan Kassikassi, Kota Makassar.;d.

Wahab, Nomor303/SP/RT.03/PHPL/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 yang dikeluarkanoleh Ketua RT. 03/RW 14, Kelurahan Kasikassi, telah diberi meterei cukupdan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesual,oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 ;Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 737LU121120130122tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependuudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterelcukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan

Bahwa PENGGUGATI dan PENGGUGATII ada melaksanakanpekerjaan Pembukaan Lahan dan penebangan dan atau pengambilanKayu LOG sesuai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC)sebesar 3.353,97 M3 (Meter Kubik) sesuai Hasil Cruising (RLHC) yangdibuat oleh Wasganis PHPL Canhut Nomor :ST.133A/BPHPII3/2016tertanggal 27 Juli 2016;2.