(dua puluh ribu meter persegi / 2 hektar), SPPT PBBNomor Obyek Pajak (NOP): 52.03.080.013.0110033.0, yang terletak diRET 7, Nomor 7, dulu sebelum pemekaran Desa dan Dusun masukwilayah Dusun Menanga Baris, Desa Labuan Lombok, KecamatanPringgabaya, sekarang masuk wilayah Dusun Permatan, Desa GunungMalang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah barat : tanah ladang RAJAB tanah Reboisasi;Sebelah utara : tanah ladang JAHRA ABU MARIAM;Sebelah timur : tanah

(2 hektar) terletak di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat : tanah ladang RAJAB tanah Reboisasi;Sebelah utara : tanah ladang JAHRA ABU MARIAM;Sebelah timur : tanah ladang NAPSI;Sebelah selatan : jalan tanah/gang;2. Bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu memang pernah dikuasai dandikerjakan oleh alm.

; Bahwa tanah sengketa terletak di bawah tanah reboisasi dan diatasnya ditanami jagung oleh para Tergugat;Halaman 43 dari60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.

M., yang pada pokoknya menerangkan:Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara iniadalah kepemilikan tanah ladang yang terletak di Dusun Permatan,Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, seluas + 2 (dua) hektar;Bahwa batasbatas tanah sengketa adalah: Sebelah utara berbatasan dengan tanah AMAQ MAHJUN; Sebelah selatan berbatasan dengan jalan; Sebelah barat berbatasan tanah reboisasi;Bahwa dulu tanah sengketa dikerjakan oleh ABU MARYAM danMAMIQ MUJI dan sekarang

HAMZAH dan saat itu terjadipembagian tanah di mana ABU MARYAM dan MAMIQ MUJI mulaimengerjakan tanah sengketa;Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh ABU MARYAM danMAMIQ MUuJI adalah sisa tanah yang diambil untuk reboisasi danbukan termasuk tanah yang dibagibagi oleh Bupati Lombok Timur;Baha ABU MARYAM dan MAMIQ MUJI menguasai tanah sengketatahun 19821983;Bahwa pada waktu itu yang melakukan reboisasi dan penanamanpohon sonokeling adalah dari pihak ABRI, namun ditolak olehmasyarakat setempat sehingga

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002tentang Dana Reboisasi dalam Pasal 7 Ayat (1)yang pada pokoknya menyebutkan bahwawajib bayar menyetor dana reboisasi ke kasNegara; 11e Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Ir.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2002 tentang Dana Reboisasi dalamPasal 7 Ayat (1) yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa wajib bayarmenyetor dana reboisasi ke kas Negara; Namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut terdakwa Ir. YUSUFSUPRIATNA, WM dengan menyalahgunakan kewenangan yang adapadanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari (Konawe)sehubungan dengan pengelolaan penerimaan pembayaran PSDH dan DRpada Dinas Kehutanan Kab.

Kendari telah menerima pembayaran tunggakanPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) PT.

,yang mengharapkan terdakwa segera menyetor dana PSDH dan DR yang terdakwatelah terima ke rekening Menteri Kehutanan RI; Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1998tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Pasal 4 Ayat (1) menyebutkanbahwa PSDH Wajib disetor langsung ke Kas Negara dan untuk Dana Reboisasi (DR)sesuai dengan PP 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud61dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa wajib bayar menyetor dana reboisasi ke kas Negara

Duta Sulawesi Agro atas tunggakan iuran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH dan DR) dan iuran Dana Reboisasi (DR) dengan berdasarkan SuratPerhitungan Tahunan/Pemungutan dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber DayaHutan dan Dana Reboisasi (SPTHPH/IPK) dan Surat Pernyataan PT.

(DR) ;Bahwa perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 =Rp.311.000, ;Bahwa perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah2,00 M3 = $ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok RimbaCampuran adalah 6,22 M3 = $ 102,63 ;Bahwa total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

(DR) dimana perhitungan biayaProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 =Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokRimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, serta perhitunganbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $ 33 danbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi SumberHalaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTmlDaya Hutan (PSDH)

(DR)dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, sertaperhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah

)dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar $ 135,63 ;Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTmlMenimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan KayuHasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad.3.

Dana pagopago yangdiganti oleh PT Kwala Gunung adalah dana reboisasi yang dilaksanakan diKecamatan Tanah Jawa Dati Il Simalungun dari Proyek Inpres Reboisasi TA1976/1977 sebesar Rp8.593.750,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan pada tanggal 23 April 1992yang diterima Elly Sitanggang selaku Bendahara Rutin Kantor WilayahDepartemen Kehutanan Sumatera Utara;Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara tersebut,

Kepala Kantor Wilayah Departemen KehutananProvinsi Sumatera Utara melalui surat tanggal 8 Februari 1992 dengan Nomor275/II/Kwl5 1992 tentang pengukuran lahan~ tanahInliyving telahmenginstruksikan Kepada Sub Balai Inventaris dan Perpetaan HutanPematangsiantar untuk melaksanakan pengukuran dan pembuatan tandatandabatas area Inliyving/Areal Reboisasi Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungundan Nagori Basar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungunyang bertujuan untuk penegasan letak luas dan

Dana pagopago yangdiganti oleh PT Kwala Gunung adalah dana reboisasi yang dilaksanakan diKecamatan Tanah Jawa Dati Il Simalungun dari Proyek Inpres Reboisasi TA1976/1977 sebesar Rp8.593.750,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan pada tanggal 23 April 1992yang diterima Elly Sitanggang selaku Bendahara Rutin Kantor WilayahDepartemen Kehutanan Sumatera Utara;Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera tersebut, Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ProvinsiSumatera Utara melalui surat tanggal 8 Februari 1992 dengan Nomor 275/II/Kwl5 1992 tentang pengukuran lahan tanah Inliyving telah menginstruksikankepada Sub Balai Inventaris dan Perpetaan Hutan Pematangsiantar untukmelaksanakan pengukuran dan pembuatan tandatanda batas area Inliyving/Areal Reboisasi Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dan Nagori BosarGalugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang bertujuan untukpenegasan letak luas dan batas

No. 547 K/Pdt/20111010Utara : Jalan Umum/Huta Simananduk;Selatan : Desa Sigapiton;Timur : Tali Air/Irigasi, Hutan Reboisasi;Barat : Jurang;Areal tanah ini adalah dikuasai dan diusahai secara terus menerus olehPenggugatPenggugat dan diatas areal tanah ini terdapat "Waduk"penampungan air, dalam bahasa batak disebut "Ambar" luas + 4 Ha,pinggiran keliling waduk ini dibuat batas dengan tembok cor betonsemen dan juga berdiri terpencar 3 (tiga) unit rumah tempat tinggal sertaporlak PenggugatPenggugat dan

selain itu sekitar 2 km dari Waduktersebut terdapat pula kolam "Ambar" setempat dikenal dengan sebutan"Ambar Pae Dapdap" areal Ambar Pae Dapdap ini diusahai ditanamidengan padi dan kolam ditanam dengan Ikan Mas milik masyarakat,juga terdapat Huta Sosor Dolok dan Huta Sosor Dolokll yangsekarang secara fisik diusahai terus menerus oleh Penggugat No.24dan yang lainnya;Tanah areal Hutan Alam dan Hutan Reboisasi, luas + 300 Ha tanahtersebut adalah hak milik adat Bius Motung, berbatasan dengan jalanraya

Pangokalan Hirik, luas + 40 Ha dengan batas sebagai berikut:Utara : dengan Jalan Umum;Selatan : dengan Hutan Reboisasi;Timur : dengan Hutan Alam/Hutan lindung;Barat : dengan Hutan Reboisasi;Areal tanah ini adalah perladangan PenggugatPenggugat dan Turutserta penduduk lainnya yang oleh PenggugatPenggugat ditanamidengan tanaman padi, setempat dikenal dengan sebutan bahasa Batak"hauma tuur" atau disebut juga "Eme tuur" yang artinya tanaman padididarat mengharapkan hujan;Seluruh areal tanah yang disebut

Tanah lajangan luas + 200 Ha dengan batas sebagai berikut:Utara =: Jalan Umum/Huta Simananduk;Selatan : Desa Sigapiton;Timur : Tali Air/lrigasi, Hutan Reboisasi;Barat =: Jurang;d. Dolok Nabinjung luas + 20 Ha dengan batas sebagai berikut:Utara :Ladang Porlak Penggugat Penggugat/turut Tergugat Tergugat;Selatan : Jurang/Porlak Penggugat Penggugat;Barat : Parik Porlak PenggugatPenggugat;e.

Pangokalan Hirik luas + 40 Ha dengan batas sebagai berikut:Utara : Jalan Umum;Selatan : Hutan ReboisasiTimur : Hutan Lindung;Barat : Hutan Reboisasi;Menyatakan Raja lhutan ataupun Kepala Nagari maupun yang disebutSipungka Huta yang memperoleh besluit dari controleur dan/atauvanbestuur keresidenan pada pemerintahan penjajahan Belanda bukanpemilik atas bidang tanah yang belum ditunjuk/distribusikan kepadamasyarakat ataupun badan hukum;Menyatakan areal tanah hutan reboisasi penghijauan ataupun hutan

Perusahaan tidak boleh melakukan tindakanyang dapat menutup atau membatasi secara tidak perlu dan tidak wajarpengembangan lebih lanjut sumber daya daerah tempat beroperasi;Bahwa reboisasi (penghijauan kembali)/reklamasi adalah salah satu darikegiatan pencegahan pengrusakan lingkungan yang wajiob dilakukan PemohonBanding dan salah satu dari banyak aturan tentang kewajiban bagi perusahaantambang untuk melakukan reboisasi/reklamasi adalah Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No 18 Tahun 2008

Putusan Nomor 172/B/ PK/PJK/2014sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidakmemperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut;Bahwa jelas kegiatan reboisasi/reklamasi yang merupakan aktivitaspenataan lahan pasca penambangan yang wajib dilakukan oleh sebuahperusahaan tambang.

Kegagalan atau tidak terpenuhinya = persyaratanreboisasi/reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang bisa mengakibatkandihentikannya = operasi pertambangan secara keseluruhan =sehinggamengakibatkan produksi terhenti, bahkan bisa menyebabkan dicabutnya ijin ataukontrak kerjasama pertambangan;Bahwa dari uraian Pemohon Banding tersebut, dapat diambil kesimpulanbahwa reboisasi/reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalamOperasi pertambangan Pemohon Banding.

Dengan demikian,perolehan BKP dan JKP sehubungan dengan aktivitas reboisasi/reklamasi, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasi pertambangan NikelPemohon Banding, mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan hal penting lainnya, yaituketidak konsistenan Terbanding.

Kasus yang sama, tetapi untuk masa pajak yangberbeda (yaitu masa Januari 2009) telah pernah dimunculkan oleh Terbanding.Untuk kasus tersebut, Pemohon Banding mengajukan surat permohonanpembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat KPP Wajib Pajak Besar Satu dengansurat Nomor: 057/KPP.WPBSPPN/Audit//VG/MS tanggal 27 Januari 2010.Melalui surat Nomor: PRIN022/WPJ.19/KP.01/2009 Tim Pembahas berpendapat;Bahwa kegiatan reboisasi dan reklamasi merupakan bagian dari prosesproduksi dan mempunyai hubungan langsung

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DanaAlokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) untuk penyelenggaraan hutandan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, bahwa pengelolaanDana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) berbasis padapengembangan kelembagaan masyarakat, dan kegiatan Rehabilitasi Hutandan Lahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melaluiPerjanjian Kerjasama (SPKS), dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan(JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DanaAlokasi Knusus Dana Reboisasi (DAKDR) Untuk Penyelenggaraan Hutandan Lahan (Reboisasi Dan Penghijauan) Tahun 2001, dan PetunjukPelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi danPenghijauan) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2001 ;Bahwa, selanjutnya HERNANI AMIR membuat Surat Kuasa dari KelompokTani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani AmanSejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki kepada ROHIMAN

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DanaAlokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) untuk penyelenggaraan hutandan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, bahwa pengelolaanDana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) berbasis padaHal. 21 dari 131 hal. Put.

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DanaAlokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) untuk penyelenggaraan hutandan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, dan petunjukpelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi danPenghijauan) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2001 ;.

(DAKDR) tahun 2001 tertanggal 17 Oktober 2001;Rencana Definitii Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi UntukPenyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi) tahun 2001,Lampiran : 1.

sebagai berikut: Ditambah/Uraian Semula(Rp) (Dikurangi) Menjadi (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar (77.806.480.875) 0) (77.806.480.875)Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar (77.806.480.875) O (77.806.480.875) ALASAN MATERIILBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 292.240.977 atas Pajak Masukan penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa kompos dan jasapengerjaan dalam rangka Reboisasi

IndraPratama Wasuponda kepada Pemohon Banding;Bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP & JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksipemeriksa adalah bahwa perolehan BKP dan JKP dari vendorvendor ini tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9 ayat8 huruf b UU No.11/1994. Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksipemeriksa tersebut.

Terkaitdengan hal tersebut Pemohon Banding, berkomitmen untuk menjalankankegiatan Operasi Pertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup danmasyarakat sekitar;Bahwa Reboisasi/Reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Putusan Nomor 85 /B/PK/PJK/2014Operasi pertambangan Nikel Pemohon Banding, mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usaha;Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding pernahmengajukan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas Tingkat KPPWajib Pajak Besar Satu masa pajak Januari 2009 untuk hal yang sama denganNo: 057/KPP.WPBSPPN/Audit/ING/MS tanggal 27 Januari 2010 dan dalamsurat jawaban SPP Nomor: PRIN022/WPJ.19/KP.01/2009 Pendapat TimPembahas;Bahwa kegiatan reboisasi dan reklamasi

Dengandemikian kegiatan reklamasi/reboisasi atas lahan yang sebelumnyadigunakan untuk kegiatan penambangan merupakan kegiatan yangberhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sehingga atas Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atasdata yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukanserta penjelasan dari Termohon Peninjauan

Surat Keputusan Surat Pengguna Anggaran Dinas KehutananKabupaten Buol Nomor: 821/155.c15/Dishut, tanggal 17 Juni 2009 tentangPenetapan Calon Petani Calon Lahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan DinasKehutanan Kabupaten Buol;1529. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Pembuatan Tanaman HutanRakyat Nomor: 522/25525/DISHUT, tanggal 7 Agustus 2009; 30. Copy Buku Tabungan PT. BANK SULTENG (CABANG BUOL 201)No.

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan KabupatenBuol Nomor: 821/155.f15/Dishut, tanggal 17 Juni 2009 tentang Penetapan CalonPetani Calon Lahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Dinas Kehutanan KabupatenBuol Tahun Anggaran 2009; 1643. Dokumentasi Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Kelompok TaniAlam Indah di Desa Monano Kecamatan Karamat Tahun 2009; 44, Surat Perintah Kerja Nomor: 59/RBAI/X/2009, tanggal 02Oktober 2009; 45.

Surat Keputusan Surat Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten BuolNomor: 821/155.c15/Dishut, tanggal 17 Juni 2009 tentang Penetapan CalonPetani Calon Lahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Dinas KehutananKabupaten Buol; 29. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Nomor:522/25525/DISHUT, tanggal 7 Agustus 2009;30. Copy Buku Tabungan PT. BANK SULTENG (CABANG BUOL 201) No.

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Pembuatan Tanaman Reboisasi Nomor:522/25425/DISHUT, tanggal 07 Agustus 2009; 42. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buol Nomor:821/155.f15/Dishut, tanggal 17 Juni 2009 tentang Penetapan Calon Petani CalonLahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Dinas Kehutanan Kabupaten BuolTahun Anggaran 2009; Zo.43. Dokumentasi Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Kelompok Tani Alam Indah di Desa Monano Kecamatan Karamat Tahun 2009;44.

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Pembuatan Tanaman Reboisasi Nomor:522/25425/DISHUT, tanggal 07 Agustus 2009; 42. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buol Nomor:821/155.f15/Dishut, tanggal 17 Juni 2009 tentang Penetapan Calon Petani CalonLahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Dinas Kehutanan Kabupaten BuolTahun Anggaran 2009; 43. Dokumentasi Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Kelompok Tani Alam Indah diDesa Monano Kecamatan Karamat Tahun 2009;44.

dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/ MenjadiUraian Semula(Rp) (Dikurangi)(Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar (30.960.861.231) 0 (30.960.861.231)Sanksi BungaSanksi KenaikanJumlah PPN Yang Masih Harus(30.960.861.231) 0 (380.960.861.231)(Lebih) Dibayar ALASAN MATERILBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 78.841.975 atas Pajak Masukan penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa kompos dan jasapengerjaan dalam rangka Reboisasi

Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2014Bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP & JKP sehubungandengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukan oleh PemohonBanding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksi pemeriksa adalah bahwaperolehan BKP dan JKP dari vendorvendor ini tidak mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9 ayat 8 huruf b UUNo.11/1994. Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi pemeriksatersebut.

Dalam industri pertambangan, pelaksanaan reboisasi/reklamasimerupakan bagian dari manajemen operasi pertambangan yang wajib di lakukanoleh perusahaan tambang;Bahwa sebagai Perusahaan yang terikat dengan Kontrak Karya yang telahditandatangani oleh Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia yangdiwakili oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Juli1968, yang kemudian diperpanjang pada tanggal 15 Januari 1996 (KontrakKarya), maka Pemohon Banding berkewajiban, sesuai dengan

Terkait dengan haltersebut Pemohon Banding, berkomitmen untuk menjalankan kegiatan OperasiPertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan masyarakatsekitar;Bahwa Reboisasi/Reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Dengandemikian kegiatan reklamasi/reboisasi atas lahan yang sebelumnyadigunakan untuk kegiatan penambangan merupakan kegiatan yangberhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sehingga atas Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan.Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atasdata yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukanserta penjelasan dari Termohon Peninjauan

Tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu, Kecamatan HarianKabupaten Samosir Seluas + 800 Ha kepada PT.Gorga Duma Sari(PT.GDS) ;Bahwa kemudian Termohon melakukan pembayaran sebagaimana arahanDinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yakni sebagaiberikut : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 8 Juni 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 080713yang

Nomor : 130813yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 27 Agustus 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya hutan (PSDH)Nomor : 150913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 18 September 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 150913yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 23 September 2013 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor

: 070913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 23 September 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 161013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 2 Oktober 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 161013yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 2 Oktober 2013 ; Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 8/Pat.P/2018/PN Big18.19.20.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSD H)Nomor : 171013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 11 Oktober 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 171013yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 11 Oktober 2013 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 081113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 4 November 20183 ; Surat

Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 191113yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 18 November 2013 ;Bahwa Termohon melakukan pembayaran kepada Negara yakni sebagaiberikut : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 201213 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 2 Desember 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 201213yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DanaAlokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) untuk penyelenggaraan hutandan lahan (Reboisasi dan Penghijauan) tahun 2001, bahwa pengelolaanDana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) berbasis padapengembangan kelembagaan masyarakat dan kegiatan Rehabilitasi Hutandan Lahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melaluiPerjanjian Kerja sama (SPKS) dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan(JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi

SE522.4/947/V/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman UmumPengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) untukHal. 14 dari 116 hal. Put. No. 1920K/Pid.Sus/2008penyelenggaraan hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001,dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Reboisasi Hutan dan Lahan (reboisasidan penghijauan) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2001 ;.

17 Oktober2001 perihal : Proposal DAKDR 2001 Pemerintah Kabupaten KultaiBarat;Proposal usulan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasipenghijauan) Kabupaten Kutai Barat, dan alokasi khususdana reboisasi(DAKDR) tahun 2001 tertanggal 17 Oktober 2001 ;Rencana Definitif Dana Alokasi KhususDana Reboisasi UntukPenyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi) tahun 2001,Lampiran : 1.

Kutai Barat cq Pimpro Reboisasi Hutan danLahan, tertanggal 10 April 2003 Nomor 03/BPK/SB/IV/2003, perihal :kegiatan proyek reboisasi hutan dan lahan Kampung Sebelang ;Hal. 46 dari 116 hal. Put.

KUALA GUNUNG atas tanahtempat kayu tersebut diambil adalah berupa buktipembayaran/pengembalian Dana Reboisasi yangdilaksanakan di Kecamatan Tanah Jawa Dati MIISimalungun dari Proyek Inpres Reboisasi TahunAnggaran 1976/1977, Ssesuai surat Gubernur KDH TK.ISumatera Utara Nomor: 522/5130 dan surat KakanwilKehutanan Sumatera Utara No.792 /II/Kw15/1992,tertanggal 23 April 1992 yang dilengkapi denganberita acara hasil pengukuran batas arealInliving/Areal Reboisasi yang dikeluarkanDepartemen Kehutanan Direktorat

KUALA GUNUNGatas tanah tempat kayu tersebut diambil adalah berupa buktipembayaran/pengembalian Dana Reboisasi yang dilaksanakan di21Kecamatan Tanah Jawa Dati II Simalungun dari Proyek InpresReboisasi Tahun Anggaran 1976/1977, sesuai surat GubernurKDH TK.I Sumatera Utara Nomor: 522/5130 dan surat KakanwilKehutanan Sumatera Utara No.792 /II/Kwl5/1992, tertanggal23 April 1992 yang dilengkapi dengan berita acara hasilpengukuran batas areal Inliving/Areal Reboisasi yangdikeluarkan Departemen Kehutanan

KUALA GUNUNG atastanah tempat kayu tersebut diambil adalah berupabukti pembayaran/pengembalian Dana Reboisasiyang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Jawa DatiII Simalungun dari Proyek Inpres Reboisasi TahunAnggaran 1976/1977, Sesuai surat Gubernur KDHTK.I Sumatera Utara Nomor: 522/5130 dan suratKakanwil Kehutanan Sumatera Utara No.792 /II/Kwl5/1992, tertanggal 23 April 1992 yangdilengkapi dengan berita acara hasil pengukuranbatas areal MInliving/Areal Reboisasi yangdikeluarkan Departemen Kehutanan DirektoratJenderal

KUALA GUNUNG atas tanah tempat kayu tersebutdiambil adalah berupa bukti pembayaran/pengembalian DanaReboisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Jawa Dati IISimalungun dari Proyek Inpres Reboisasi Tahun Anggaran1976/1977, seSsuai surat Gubernur KDH TK.I Sumatera UtaraNomor: 522/5130 dan surat Kakanwil Kehutanan Sumatera UtaraNo.792 /II/Kwl5/1992, tertanggal 23 April 1992 yangdilengkapi dengan berita acara hasil pengukuran batas arealInliving/Areal Reboisasi yang dikeluarkan DepartemenKehutanan

KUALA GUNUNGatas tanah tempat kayu tersebut diambil adalah berupa buktipembayaran/pengembalian Dana Reboisasi yang dilaksanakan diKecamatan Tanah Jawa Dati II Simalungun dari Proyek InpresReboisasi Tahun Anggaran 1976/1977, sesuai surat GubernurKDH TK.I Sumatera Utara Nomor: 522/5130 dan surat KakanwilKehutanan Sumatera Utara No.792 /II/Kw15/1992, tertanggal23 April 1992 yang dilengkapi dengan berita acara hasilpengukuran batas areal Inliving/Areal Reboisasi yangdikeluarkan Departemen Kehutanan Direktorat

(DR) dan ProvinsiHalaman 29 dari 80 halamanPutusan No. 22/Pdt.G/2012/PNMdnSumber Daya Hutan (PSDH) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) yang hingga saat inibelum dibayarkan oleh penggugat; bahwa tunggakan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) sampai dengan periode Desember2009, yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh penggugat, terdiri dari :a Dana Reboisasi (DR) sebesar US $ 576.491,42, (lima ratus tujuh puluh enamribu empat ratus sembilan

(DR) dan ProvinsiSumber Daya Hutan (PSDH) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) yang hingga saat inibelum dibayarkan oleh tergugat dr/penggugat dk; bahwa tunggakan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) sampai dengan periode Desember2009, yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh tergugat dr/penggugat dk, terdiri dari :a Dana Reboisasi (DR) sebesar US $ 576.491,42, (lima ratus tujuh puluh enamribu empat ratus sembilan puluh satu dollar empat

tergugat dr/penggugat dk, belum melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap tunggakantunggakan tersebut; bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dr/penggugat dk, secara nyata telahpula menimbulkan kerugian materiil kepada penggugat I dr/tergugat I dk berupatunggakan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) sampai dengan periode 2009, yang hingga saat inibelum dibayarkan oleh tergugat dr/penggugat dk terdiri dari :a Dana Reboisasi (

P.18/MenhutII/2007Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan PembayaranProvisi Sumber Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi (diberi tanda P 16) ;17 Fotocopy Invoice Untuk Bukti Kepemilikan PT. DWI PUTRA INDO KAYUatas pembelian alatalat berat berupa KOMATSU HYDRAULICEXCAVATOR PC 2007 sebanyak 15 (limabelas) unit dari PT.

Dwi Putra Indo Kayu seperti Provisi Sumber Daya Hutan( PSDH ), Dana Reboisasi ( DR ) dan Retribusi Hasil Hutan ( RHH ) kepadaDinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan ;e Bahwa saksi mengetahui adanya kontrak kerjasama antara PT. Dwi Putra IndoKayu dengan PT. Panei Lika Sejahtera sejak tahun 2008 dan sampai kapan batasperjanjian kerjasama tersebut saksi tidak mengeatahui ;e Bahwa saksi dan Tomsihar Sialaen selaku Kuasa Direktur PT.

Koreksi Positif Peredaran Usaha dalam hal ini Dana Reboisasi (DR)dan Provisi Sumber Daya WHutan (PSDH), sebesarRp7.295.738.430,00;b. Koreksi Penghasilan Bruto dari Luar Usaha, sebesarRp91.231.870,00;c.

Terdapat keterangan dan bukti dari Dinas KehutananKabupaten Pelalawan bahwa terdapat Dana Reboisasi danProvisi Sumber Daya Hutan yang telah dibayar olehPembeli dalam hal ini PT.

RAPP atas nama TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesarRp7.295. 738.430,00;Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/B/PK/Pjk/20113.8.Oud we3.7.4.3.7.5.Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) memperoleh pendapatan berupa penambahanpenghasilan dari Dana Reboisasi dan Provisi SumberDaya Hutan yang merupakan beban Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) namun dalam hal inisemuanya dibebankan kepada Pembeli dalam hal ini PT.RAPP;Adanya Perjanjian jual beli

Hutan dansesuai ketentuan yang berlaku Pemohon Peninjauan Kembali(semula Termohon Banding) mempunyai kewajiban membayarDana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan tersebut;Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, oleh karena TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankanDana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan tersebut kepadapembeli dalam hal ini PT.

RAPP maka Dana Reboisasi danProvisi Sumber Daya Hutan yang dialihkan pembebanannyatersebut menambah harga jual/Peredaran Usaha TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mempunyai tambahan penghasilan yang belum dilaporkan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan faktafaktayang telah terungkap secara nyatanyata tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula

Sedangkan untukDana Reboisasi (DR) sebesar US.S.= 75.18 (tujuh puluh lima koma delapanbelas) Sesuai perhitungan Ahli IRWAN SUSANTO, SH NIP 19700925 1982031 002Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf f yo pasal 78 ayat (5), ayat (7) ayat (15) UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN Als DIN Bin JALIL pada hari Senintanggal 17 Juni 2013 sekira jam 19.10 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juni 2013 atau

Sedangkan untukDana Reboisasi (DR) sebesar US.S.= 75.18 (tujuh puluh lima koma delapanbelas) Sesuai perhitungan Ahli IRWAN SUSANTO, SH NIP 19700925 1982031 002Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h yo pasal 78 ayat (5), ayat (7) ayat (15) UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi atas Dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Sedangkan untuk Dana Reboisasi (DR)sebesar US.S.= 75.18 (tujuh puluh lima koma delapan belas);Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli EFRAL DERIK, S.Hut,Terdakwa menyatakan tidak tahu;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidakmengajukan saksi A DE CHARGE ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 19.10 Wibbertempat di perairan Desa Beringin Kec.Tebing Tinggi

Sedangkan untuk Dana Reboisasi (DR)sebesar US.S.= 75.18 (tujuh puluh lima koma delapan belas);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur yang di dakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwadidakwa dengan dakwaan alternatif yakni KESATU, melanggar Pasal 50 ayat(3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5), ayat (7) ayat (15) UndangUndang RI No.41Tahun 1999 tentang Kehutanan ATAU KEDUA Pasal 50 ayat (3) huruf h

Sedangkan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar US.S= 75.18 (tujuhpuluh lima koma delapan belas);Menimbang, bahwa dalam mengangkut hasil hutan harus dilengkapidengan dokumen yang sah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, dan surat yang sah tersebut adalah surat yang dikeluarkan olehDinas Kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil

Koreksi Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi dan reboisasi sebesar Rp. 2.669.324.966,002.

surat Pemohon Banding, Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.2.669.324.966,00 yang menjadi sengketa adalah faktur pajak yang berhubungan dengan reklamasitambang yang dilakukan setelah proses produksi selesai, berupa pembelian pupuk dan rumput;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut sebesaRp.2.669.324.996,00 atas Pajak Masukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pa(JKP) berupa pembelian pupuk/kompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtaMewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000, atas Pajak berupa pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak berupa pembelian pupuk kompos dalarReboisasi/Reklamasi lahan pasca penambangan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikrebahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Pajak MasukanRp.2.669.324.966,00 atas pembelian karena Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak berupa pepupuk kompos dalam rangka Reboisasi

/Reklamasi lahan pasca penambangan yang tidak dapat dikkarena menurut Pemohon Banding pelaksanaan reboisasi/reklamasi merupakan bagian dari maoperasi pertambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang;bahwa menurut Pemohon Banding kegiatan reklamasi di dalam industri pertambangan mekewajiban yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan.

dalam industri pertambangan mekewajiban yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan dan atas kegiatanberhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;Menurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelisbahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapreboisasi

berikut: UkuranNo Jenis Kayu Jumlah P(m) L (cm) q VolumeKeping (cm) (M3)1 Belian / 74 4 16 8 3,7888Ulin2 Belian / 89 4 10 10 3,5600Ulin Hal 3 Sampai 20 PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktp Total 163 7,3488 Bahwa dikarenakan kayu belian termasuk dalam hasil hutan kayu danbukan tergolong sebagai tanaman yang dibudidayakan maka dalam setiappengangkutannya harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), dan disertai kewajiban pembayaran PSDH/DR (Provisi Sumber DayaHutan / Dana Reboisasi

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboissi danrehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungutdari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal darihutan negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alamyang telah dilepas statusnya menjadi bukawan kawasan hutandan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasanhutan dan atau pada hutan negara yang dicadangkan untukpembangunan di luar sektor kehutanan;c.

(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT);Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu(SKSHHkK) berdasarkan peraturan perundangundangan yang ebrlakupada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan TarifAtas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Peraturan

DR (Dana Reboisasi) kayu Ulin atau Belian yaitu 7,3488 M3 x2 x $18 = $264.5568 (dua ratus enam puluh empat tiga komalima lima enam delapan dollar).Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungandengan anggota kepolisian telah penangkapan terhadap terdakwa yangyang sedang membawa

Pandiangan;Sebelah Barat : 66 meter berbatasan dengan tanahParhondorSitumorang sebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan : 70 meter berbatasan dengan Bahal;Sebelah Utara : 78 meter berbatasan dengan KamsonSitumorang;Marnaek Situmorang Penggugat V DR dan Murni Br.

Pandiangan;Sebelah Barat : 70 meter berbatasan denganParhondor/Situmorang sebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan : 78 meter berbatasan dengan HotbenSitumorang;Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan ArismanSitumorang dan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2018e.

Pandiangan; Sebelah Barat : 66 meter berbatasan dengan tanahParhondor Situmorang sebagai Proyek Reboisasi; Sebelah Selatan : 70 meter berbatasan dengan Bahal; Sebelah Utara : 78 meter berbatasan dengan KamsonSitumorang;. Marnaek Situmorang Tergugat V DK/Penggugat V DR/Tergugat IXIntervensi dan/Murni Br.

Pandiangan;Sebelah Barat: 70 meter berbatasan denganParhondor/Situmorangsebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan: 78 meter berbatasan dengan HotbenSitumorang;Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan ArismanSitumorang dan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;e.

Pandiangan; Sebelah Barat : 70 meter berbatasan dengan Parhondor/Situmorangsebagai Proyek Reboisasi; Sebelah Selatan : 78 meter berbatasan dengan Hotben Situmorang; Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan Arisman Situmorangdan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;e.

(nol koma delapan empat satu enam meter kubik),sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 85 Ayat (1) UU RI No.18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan perusakan hutan adalah :Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.71/ Menlhk/ Setjen/ HPL.3/ 8/ 2016 tentangTata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi SUmber DayaHutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda PelanggaranEkploitasi Hutan dan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan untukPengenaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang jenis dan tarifPNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwatarif Dana Reboisasi (DR) ditetaobkan dalam dolar Amerika, Untuk kayubulat besar (KBB) kelompok jenis meranti yaitu kayu bulat dengandiameter > 49 cm adalah sebesar USD 14,5 sehingga kerugian yangdialami negara berupa DR (Dana Reboisasi) akibat perbuatan SdraINDRA Als UCOK Bin IRWAN dan Sdra NGATINO Als ENO BinJALUDDIN yaitu volume kayu olahan 0,8416 m (nol koma delapanempat

(nolkoma delapan empat satu enam meter kubik), sebagaimana Pasal 83 Ayat(1) Jo Pasal 85 Ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberatasan perusakan hutan adalah : Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/ Menthk/Setjen/ HPL.3/ 8/ 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Provisi SUmber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti RugjiTegakan, Denda Pelanggaran Ekploitasi Hutan dan iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan untuk Pengenaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang jenis dan tarifPNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwatarif Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dolar Amerika, Untuk kayubulat besar (KBB) kelompok jenis meranti yaitu kayu bulat dengandiameter > 49 cm adalah sebesar USD 14,5 sehingga kerugian yangdialami negara berupa DR (Dana Reboisasi) akibat perbuatan INDRAAls UCOK Bin IRWAN dan NGATINO Als ENO Bin JALUDDIN yaituvolume kayu olahan 0,8416 m?

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang jenis dan tarifPNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwatarif Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dolar Amerika, Untuk kayubulat besar (KBB) kelompok jenis meranti yaitu kayu bulat dengandiameter > 49 cm adalah sebesar USD 14,5 sehingga kerugian yangdialami negara berupa DR (Dana Reboisasi) akibat perbuatan INDRAAls UCOK Bin IRWAN dan NGATINO Als ENO Bin JALUDDIN yaituvolume kayu olahan 0,8416 m (nol koma delapan empat satu enammeter