KebonBukti P11 yakni Surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota AdministrasiJakarta Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi atasnama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 1567/1.711.8tanggal 17 Juni 2014 Hal Rapat klarifikasi status Bangunan yang isinyamengharapkan kehadiran Penggugat di Ruang rapat bagian tata Ruang &LH Setko Administrasi Kota Adm. Jakarta Barat dengan acara Rapatmembahas permohonan klarifikasi status IMB dan segel pada obyekbangunan di Komp.

Bagian Tata Ruang & LH Setko AdministrasiJakartaHalaman 95 dari 100 Putusan Perkara Nomor 166/G/2014/PTUNJKT4 Bukti P12 yakni Surat Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta barat Nomor:944/1.785.51 tanggal 11 Juli 2014 HalTanggapan surat Sdr. Thio Yonatan, SH, S.Kom, SE,MAF,M.Kn yangmenjawab surat Penggugat tanggal 30 Mei 2014 yang memberikantanggapan lengkap guna menghindari terjadinya konflik horizontal di lokasiobyek bangunan IMBdimaksud.

Namunpertemuanpertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan apapun,kecuali dari hasil pertemuan terakhir pada tanggal 2 Maret 2015 yaitudengan Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat yangdipimpin oleh lou Siti Sumiati, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Setko Adm.Jakarta Barat yang tanpa menyebut alas haknya hanya mengungkapbahwa tanah milik Sdr. PENGGUGAT (ANTON SUTONO) telah menjadiAset Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2007, dan tercatat dalam KIB A(Tanah) dengan Nomor 0082.

Sungguh keliru daililPenggugat dalam dalilnya oleh karena Tergugat VI melakukan Telaahan yangmerupakan suatu Tupoksi Bagian Hukum Setko Adm Jakarta Selatan makadijadikan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini ;Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember1958 menyatakan Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ; Hal 111 dari 216 hal. Ptsn. Nomor: 105/Pdt.G/2013/PN. Jkt.

, bahwa Tergugat VI bukanlah pembuat kebijakan /making Decision dalam suatu putusan pejabat Tata Usaha Negara khususnyaterkait pembebasan tanah karena Bagian Hukum bukan Ketua P2T KotaAdministrasi Jakarta Selatan yang dalam melakukan tugasnya sesuai denganketentuan yang berlaku dalam hal membuat telaahan hukum atas masalah yangdiajukan kepadanya, selanjutnya halhal kebijakan yang diambil oleh pimpinandalam hal kepanitiaan P2T membebaskan bidang suatu bidang tanah bukanlahkewenangan Bagian Hukum Setko

., pegawaiBagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan YosSudarso No. 2729 Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT Il;4. DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. GUBERNUR KEPALADAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. WALIKOTAMADYA JAKARTAUTARA cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALAKELURAHAN KAMAL MUARA, berkedudukan di Kantor Kelurahan KamalMuara, Jin.

,Paryatun, Ari Murbarani, semuanya pegawai BagianHukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan diJalan Yos Sudarso Nomor 2729 Tanjung Priok JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor253/071.562 tanggal 31 Mei 2019 dan Surat Tugas Nomor1825/075.5 tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebutsebagai Tergugat VIII;9.

,Paryatun, Ari Murbarani,, semuanya pegawai BagianHukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan diJalan Yos Sudarso Nomor 2729 Tanjung Priok JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 383/Halaman 5 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Padt.G/2019/PN Jkt. Utr1.878.4 tanggal 31 Mei 2019 dan Surat Tugas Nomor1825/075.5 tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebutsebagai Tergugat IX;10.

,Paryatun, Ari Murbarani, semuanya pegawai BagianHukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan diJalan Yos Sudarso Nomor 2729 Tanjung Priok JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/075.51 tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Tugas Nomor1825/075.5 tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebutsebagai Tergugat X;11.

., Paryatun, Ari Murbarani, semuanyapegawai Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara,berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2729 TanjungPriok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 562/075 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat TugasNomor 1825/075.5 tanggal 19 Juni 2019, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat XI;12. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANPROPINSI DKI JAKARTA cq.

., Paryatun, dan Ari Murbarani semuanyapegawai Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara,berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 2729 Tanjung Priok JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/2019 tertanggal 10April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, sertamemperhatikan bukti tulisan Penggugat, dan bukti tulisan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

., dkk, pegawai BagianHukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di JalanYos Sudarso No. 2729, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT V;15. LURAH KELURAHAN LAGOA, beralamat di JI.

., dkk, pegawaiBagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan diJalan Yos Sudarso No. 2729, Tanjung Priok, Jakarta Utara,Hal 5 dari 68 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Oleh karena itu, pada hari Kamistanggal 30 Agustus 2007 bertempat diruang rapat kantor BPN Kota Padangdilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti,Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Propinsi SumateraBarat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang,PLN dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang denganpimpinan rapat Asisten Kota Padang.

Oleh karena itu, pada hari Kamistanggal 30 Agustus 2007 bertempat di ruang rapat Kantor BPN Kota Padangdilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti,Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi SumateraBarat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang,PLN dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang denganpimpinan rapat Asisten Kota Padang.

Bayu Sari Hastuti, MA.gr Kepala Suku Dinas Pertanian dan kehutanan JakartaTimur selaku Anggota John Jefferson, SH Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi JakartaTimur, selaku Anggota Tonny Sianipar, SE, Msi Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidupselaku Anggota Fery Wismark Jasabari, SH Camat Duren Sawit, selaku Anggota Sukiman, S.Sos Lurah Pondok Kopi, selaku Anggota Bahwa tanahtanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum tersebutkhususnya untuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) tersebut

John Jefferson, SH Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi JakartaTimur, selaku Anggota7. Tonny Sianipar, SE, Msi Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidupselaku Anggota8.

Dana Firlianthi, S.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada PemerintahProvinsi DKI Jakarta pada Bagian Hukum Setko Administrasi JakartaBarat, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. Berkedudukan diJalan Raya Kembangan Nomor 2, Jakarta Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Halaman 2 dari 54 halaman.

hadir kuasanya Yongky Martinus S, SH danRiko Wibawa Sitanggang, SH, dan Haris Budiman,SH.Advokat berkantor diJIn.Duri Raya No.42 RT.006/ RW.01 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan KebunJeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal18 Maret 2015 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 Juli 2015, UntukTergugat VI diwakili oleh kuasanya Ragil Prasetya, SH Pegawai PemerintahProvinsi DKI Jakarta, berkantor pada Kantor Pemerintah Kota AdministrasiJakarta Pusat, bagian Hukum Setko

Olehkarena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat diruang rapatkantorBPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansiterkait seperti, Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN danDinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapatAsisten Kota Padang.

Olehkarena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat diruang rapat kantorBPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansiterkait seperti, Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN danDinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapatAsisten Kota Padang.

Oleh karena itu, pada hari Kamistanggal 30 Agustus 2007 bertempat di ruang rapat Kantor BPN Kota Padangdilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti,Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi SumateraBarat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang,PLN dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang denganpimpinan rapat Asisten Kota Padang.

., dkk, pegawai Bagian Hukum Setko Administrasi JakartaUtara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 2729, Tanjung Priok,Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2021,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

Jakarta Timur;Camat Jatinegara;Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Timur;Kepala Bagian Penataan Kota dan LH Kota Adm. Jakarta Timur;PLN Kota Jakarta Timur; dan;Lurah Kampung Melayu.Halaman 18 dari 46 halaman.

., dkk, sebagaiPegawai bagian Hukum Setko Adimintrasi Jakarta Utara,berdasarkan surat kKuasa Khusus No 432 /075 .51 tertanggal 10Juni 2019 dan surat Tugas No 1679/075 .51 tertanggal 10 Juni2019, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;7. Kepala Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing JakartaUtara, beralamat di Jl.

., dkksebagai Pegawai bagian Hukum Setko Adimintrasi JakartaUtara berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal No 316 /07510 Juni 2019 dan surat Tugas No 432 /075 5 tertanggal 10 Juni2019, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;8. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jl. Melur No.10, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Rawabadak Utara, KecamatanKoja, Jakarta Utara.

programrevitalisasi jalan yang kemudian berubah menjadi program revitalisasi sungai;Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa No. 1 ini dari paraPenggugat tidak ada mengajukan bukti apapun yang menunjukan bahwapembangunan yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah revitalisasi jalan yangkemudian berubah menjadi program revitalisasi sungai, sedangkan pihakTergugat mengajukan Surat bukti berupa T5 dan T6 yan berupa Surat dariDinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin ke Kabag TataPemerintahan Setko

,Semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkantor padaBagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat, Jalan RayaKembangan No. 2, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khususNomor : 188 / 075.4, tanggal 31 Maret 2019, selanjutnya disebutSCDAQAI, 2222 ono nn nn nnn nn nen n enn ene ne nnn TERGUGAT ;Hal. 1 dari 81 Hal. Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.2. HENDRICK JOHNNY.

Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUNJKTKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PemerintahProvinsi DKI Jakarta, berkantor pada Bagian Hukum Setko AdministrasiJakarta Barat, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.Berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT .ll KEPALA SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASAKEUANGAN.

Olehkarena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat diruang rapat kantorBPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansiterkait seperti, Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN danDinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapatAsisten Kota Padang.

Oleh karena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat diruangrapat kantor BPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapainstansi yaitu Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda KotaPadang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN danDinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapatAsisten Kota Padang dimana dalam rapat tersebut