PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

Usiterash ng Nomor 23 Tahun 2002 TentangF ya baliwa seliap anak berhak melaksanakan ibadaloe lanan ivadailmenurut. agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikanpeinginanhyd Sesudl Geligall liiykal ReCerdasan dan usianya, Hamiun fei ilunak terlepas dar bimbingan orang tua.

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

PA.BLUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar; yag09 : n 1989 tentangf

Demikian pula keterangan para saksi, terdakwa mampumemberikan tanggapan dengan baik dan jelas ;c Bahwa tidak terdapat keraguraguan tentangf adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya ;oeDengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;Ad.2. Unsur Tampa hak.Bahwa, kepemilikan senjata tajam/penusuk harus dibukrikan dengan adanyasurat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

SHOLIH, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggotoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada har13Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan nalfkah iddah kepadaMenghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada ahun 1989 Tentangf Nomor 3 Tahunhun 2009 TentangPemohon konpensiK ) untuk menjatuhi hadapan sidang Pnh nafkah madhiya000.00, (tiga juta r, (satu juta lima 1at juta rupiah);afkah 3 orang anaknur + 3 tahun, ketigluta lima ratus ribu rjfekonpensi untuk 44

Fotokopi Surat Keputusan Dinas Sosial, Nomor188.4/176/SK/X1/2021, Tentangf Pemberian Izin Asuhan Kepada MohDarmasari Pooe(Suami) dan Ihyal Fitri (isteri) Untuk MelakukanHalaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 5/Padt.P/2022/PA.

Akibat luka tersebuttidak menganggu aktivitas korban seharihari.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU RI No. 35 tahun 2014 tentangf PenetapanPeraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RINo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undangundang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan

Menyatakan Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONALterbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menguasiNarkotika golongan jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Keduamelanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentangf Narkotik ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONOalias ONAL dengan pindana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dendasebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan ;Menyatakan

Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat : a. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementrian Pertahanan.b. 7 (tujuh) lembar Surat Asabri Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentangf Nota melengkapi berkas permohonan Klaim Asabri an.

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagaimana dalam dakwaanKedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, padahal Majelis Hakim pada dasarnya mempertimbangkan faktafaktayang terungkap di persidangan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Pertama pasal114 ayat (1) ke1 UU No. 35 tahun 2009 tentangf Narkotika.Hal. 11 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS2.

BAWASLU / KP. 08.03/ viii/ 2016, TANGGAL 22 Agustus 2016, tentangf Rekomendasi Pergantian Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat dengan Lampiran :

Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formilpembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang adarelevansinya dengan perkara ini;Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Aktacerai Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugatadalah mantan suami isteri yang telah bercerai, sehingga Penggugat adalahpihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa tentangf bukti P.2 s/d P.4 merupakan fotocopi AktaKelahiran

Tergugat danberdasarkan kebiasaan yang ada istilah pemakaian kata TUPOKSI adalahmerupakan dominan eksklusif dari pejabat pemerintahan dinegeri ini apakah ituEksekutif.Legislatif dan Judikatif,sekali lagi istilah TUPOKSI itu tidak lazimdikenal dalam perusahaan manapun konon lagi di PT.Duta Selera Pertiwi ;Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat dari Penggugat yangpada akhirnya hams sampai pada tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja KotaBandung adalah merupakan bukti yang paling sempurna tentangf

disebutkan dibawah ini .Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa haruslahdiperintahkan untuk dibebaskanseketika itu dari tahanan.2223Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dandilepaskan dari segala tuntutan ( dari dakwaan kesatu Subsidair , maka hak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negera.Menimbang, bahwa tentangf