Ditemukan 8357 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-04-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.KAREL BENYTO, SH., MH
2.KADEK ASPRILA ADI SURYA, SH
3.ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H
4.David Pandapotan Simanjuntak, S.H.
5.Fauzan Arif Nasution, SH
6.NICHOLAS ALBERTUS LAKSAMANA SIMANJUNTAK, S.H
Terdakwa:
MARYAM GOLAM
116102
  • MARYAM GOLAM;
  • 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
  • 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang
Putus : 22-03-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BLORA Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Bla
Tanggal 22 Maret 2017 — SUSILO ALS. MENTUK BIN SARMIN.
10622
  • Namundemikian disekitar wilayah KPH Sangkrah memang rawan pencuriankayu jati;Bahwa benar kebiasaan warga Desa Kalinanas dalam bekerjamenggarap lahan seringkali menggunakan penutup wajah/cadar yangberfungsi sebagai pelindung terik matahari;Bahwa saksi lupa keberadaan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014tersebut;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akanmenanggapinya dalam pembelaan;2.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si
10459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.606 K/Pid.Sus/2014764) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggapBPPK tidak berfungsi optimal;5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehinggaapabila hujan lebat karyawan dan para siswa yangsedang belajar diminta pulang lebih cepat;6) Pelatinan kepada siswa SMK kurang efektif karenabanyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawaiBPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orangmenurun
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
180139
  • Tte19.20.21.22.kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasirsehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktuwaktu waktu terjadi bencanaalam (gempa dil) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utarakhususnya kota ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisiseperti ini Ssudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamananhidup keluarga dan anakanak Para Penggugat kedepannya ;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan TowerSUTT 150 kV PLTMG TernateG.1 Khusus
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 163-K/PM.III-19/AL/VIII/2020
Tanggal 25 September 2020 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
7740
  • Secara langsungmisalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badanyang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dansebagainya. Secara tidak langsung misalnya denganmendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnyamenderita sakit karena membentur suatu benda keras.
Putus : 09-03-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2214 K/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Maret 2015 — HI. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M. BIN H. HAZBOELLAH
5936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Bupati pula yang memutuskan jumlahbantuan yang akan diberikan pada masingmasing pemohon;3 Bahwa terdapat berbagai kelemahan administrasi tata surat dalam alur naikmaupun alur turun pada proposal tersebut, antara lain tidak adanya lembardisposisi, sehingga disposisi para pejabat yang berwenang bertumpukanpada halaman akhir proposal yang mana hal itu sangat rawan terjadinyamanipulasi;4 Bahwa tidak terungkap siapa yang membuat proposalproposal tersebutdan siapa yang menikmati uang dari proposal
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. Sarinah Persero, dkk vs Farida Djaya, dkk
11773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ThamrinNo. 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada : Rawan MS, SH.MH. dan kawankawan,Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan HasanuddinNo.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 September 2012;Pemerintah Republik Indonesia Cq KementerianKeuangan Republik Indonesia, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada : Dr.Indra Surya, SH.LL.M.dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan WHukumSekretariat Jenderal
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 55/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
335184
  • ., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
Register : 14-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
267141
  • Pak Roy Camat itu tidak mau tanda tangan kalautidak melihat dulu bukti sertipikat karena kawasan puncak itu khankawasan rawan, karena sempat ada kasus yang memang ada yang salahbongkar, tanah yang sertipikat dibongkar dan hal itu menjadi pengalaman.Pada waktu itu Saksi merangkap Kaur Umum, Ekbang dan suratsuratpenting Kepala Desa mendelegasikan kepada Saks!
Putus : 10-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1591/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 April 2018 — 1.DENNY AGUNG SAPUTRA als DENNY 2.MUHAMMAD SYACHLANI als ALAN 3.RIDWAN MAHARDIKA als RIDWAN 4.SENDI als BONEK
6814
  • melalui Forum Jual Beli di Facebookmelalui akun Facebook miliknya ;Bahwa kita sudah mencari Gembel dan tidak menyebarkan fotonya;Terdakwa Il Muhammad Syachlani als Alan membacok korbanDevarel dipunggungnya;Tidak ingat berapa senjata tajam yang digunakan pada KorbanDevarel dan Saksi Junior ;Bahwa saksi bekerja di Polda Metro Jaya dan setelah ada laporankita datang ke Polsek setelah itu kita pergi ke TKP dan menemukanbahwa TKP itu ada diperumahan yang sering dijadikan tempatkumpul kumpul dan suasanya rawan
Register : 09-01-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 April 2015 — Ir. PANDIH DAVID Bin DAVID TARUNG
5418
  • terhadap adanya perubahan pekerjaan tambah kurangdalam = suatu kegiatan;Membuat Rekomendasi kepada Kasatker terhadap persetujuanperubahan pekerjaan tambah kurang atau perubahan waktupelaksanaan; bahwa terhadap pekerjaan PSD Kebakaran tersebut telah dilakukanAddendum atas perintah Terdakwa Ir.Pandih David selaku PPK karena tidakada lahan yang dihibahkan masyarakat untuk tempat mendirikan bangunan PSDKebakaran dan untuk pemasangan jaringan pipa = disamping lantai jembatanterasa tidak aman karena rawan
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
8842
  • Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota,selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjptidak mempunyai nomor rekening sendiri sehinggasemua uang koperasi yang masuk langsung ke rekeningTerdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurusdan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.9.
    limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi jugatidak terbuka sehingga sangat rawan
Register : 13-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 18-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 1 April 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
1.Erawan Suandi
2.Eko Setyo Budiyanto
3.Reno
4.Jumarton
5.Andika
6.Sahrir
15269
  • 96 Hal Putusan Nomor 18 K/PM.IIO9/AD/I/2021Selanjutnya mekanisme berjalan olen Dansatwah dan secara teknistidak pernah ada laporan, sehingga pada saat terjadi 3x potonganhal tersebut memang tanpa adanya persetujuan Komandan karenaseharusnya bisa diatur masalah tekhnisnya.Bahwa Saksi menjelaskan sarana jalan di Asrama Yonkes 1/1Kostrad yang dibangun sejak tahun 1985 dan saat ini sudah rusakparah serta cenderung kumuh, karena kontur jalanan yang berbukitdan berbatu serta tanah merah yang berbahaya rawan
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
13028
  • Kabupaten.Belum memiliki perserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belumpernah meluluskan.Memiliki luas lahan minimal 10.000 m2 yang dibuktikan dengan suratkepemilikan lahan tanah dalam bentuk sertifikat tanah (bukan tanah milikpribadi/perorangan) atau Akta jual beli/akta hibah yang dibuat oleh PPATatau ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW.Apabila memerlukan pematangan tanah, pemotongan dan atau penguruganmenjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota/ yayasan.Lahan tidak berada didaerah rawan
    Lahan tidak berada didaerah rawan dan banjir.Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untukkepentingan lain).. Memiliki jin pendirian USB SMK dan atau jjin operasional bagi SMK yangsudah memiliki peserta didik dari Dinas Pendidikan setempat.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 110.
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
11632
  • Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
8519
  • Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
    (KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
    Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
433288
  • Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
    Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
127116
  • Memperhatikan alokasi ruanguntuk akses publik, raang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetapmemperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir danpulaupulau kecil, intergrasi dan kesinambungan ekosistem darat dan laut, sertaperencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Hutan, Rencana IndukPengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah PengelolaanPerikanan (WPP), Prasarana Perhubungan Laut, Kawasan Pemukiman, dan KawasanPertambangan
Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN LIMBOTO Nomor 118/Pid.B/2011/PN.LBT
Tanggal 22 Februari 2012 — Terdakwa
6631
  • Yang pasti secara kualitas sangat jauh dibawahpersayaratan kontrak dan seharusnya nilai hasil pekerjaandibawah dari nilai kontrak;Bahwa adanya kualitas beton yang dikerjakan dalampembangunan KAT tersebut mengakibatkan bangunanrumah tersebut rawan terhadap beban beban yang berkerjameliputi : beban berat sendiri, beban angin dan bebangempa, dan dampak yang dikawatirkan adalah sewaktuwaktu dengan adanya beban beban yang bekerja tadirumah tersebut akan runtuh;13.Keterangan Ahli MUHAMMAD THALIB, A.Md
Putus : 13-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
291343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekhawatiran dengan bangunan tinggi, karena Yogyakartamerupakan daerah rawan bencana gempa;f. Lokasi pembangunan yang merupakan salah satu jalur utamaevakuasi gunung merapi;g. Kekhawatiran akan dampak sosial, yaitu efek negatif sikap budayaperkotaan yang tidak sesuai dengan karakter yogyakarta sebagaikota budaya dan kota pendidikan;h. Kekhawatiran dengan efek komersialisasi tanah yang membuattidak nyaman warga dan menumbukan sikap individualis antartetangga, dan;i.