Ditemukan 8357 data
1.KAREL BENYTO, SH., MH
2.KADEK ASPRILA ADI SURYA, SH
3.ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H
4.David Pandapotan Simanjuntak, S.H.
5.Fauzan Arif Nasution, SH
6.NICHOLAS ALBERTUS LAKSAMANA SIMANJUNTAK, S.H
Terdakwa:
MARYAM GOLAM
116 — 102
MARYAM GOLAM;
- 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang
106 — 22
Namundemikian disekitar wilayah KPH Sangkrah memang rawan pencuriankayu jati;Bahwa benar kebiasaan warga Desa Kalinanas dalam bekerjamenggarap lahan seringkali menggunakan penutup wajah/cadar yangberfungsi sebagai pelindung terik matahari;Bahwa saksi lupa keberadaan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014tersebut;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akanmenanggapinya dalam pembelaan;2.
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.606 K/Pid.Sus/2014764) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggapBPPK tidak berfungsi optimal;5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehinggaapabila hujan lebat karyawan dan para siswa yangsedang belajar diminta pulang lebih cepat;6) Pelatinan kepada siswa SMK kurang efektif karenabanyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawaiBPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orangmenurun
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
180 — 139
Tte19.20.21.22.kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasirsehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktuwaktu waktu terjadi bencanaalam (gempa dil) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utarakhususnya kota ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisiseperti ini Ssudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamananhidup keluarga dan anakanak Para Penggugat kedepannya ;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan TowerSUTT 150 kV PLTMG TernateG.1 Khusus
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
77 — 40
Secara langsungmisalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badanyang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dansebagainya. Secara tidak langsung misalnya denganmendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnyamenderita sakit karena membentur suatu benda keras.
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Bupati pula yang memutuskan jumlahbantuan yang akan diberikan pada masingmasing pemohon;3 Bahwa terdapat berbagai kelemahan administrasi tata surat dalam alur naikmaupun alur turun pada proposal tersebut, antara lain tidak adanya lembardisposisi, sehingga disposisi para pejabat yang berwenang bertumpukanpada halaman akhir proposal yang mana hal itu sangat rawan terjadinyamanipulasi;4 Bahwa tidak terungkap siapa yang membuat proposalproposal tersebutdan siapa yang menikmati uang dari proposal
117 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ThamrinNo. 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada : Rawan MS, SH.MH. dan kawankawan,Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan HasanuddinNo.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 September 2012;Pemerintah Republik Indonesia Cq KementerianKeuangan Republik Indonesia, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada : Dr.Indra Surya, SH.LL.M.dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan WHukumSekretariat Jenderal
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
335 — 184
., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
267 — 141
Pak Roy Camat itu tidak mau tanda tangan kalautidak melihat dulu bukti sertipikat karena kawasan puncak itu khankawasan rawan, karena sempat ada kasus yang memang ada yang salahbongkar, tanah yang sertipikat dibongkar dan hal itu menjadi pengalaman.Pada waktu itu Saksi merangkap Kaur Umum, Ekbang dan suratsuratpenting Kepala Desa mendelegasikan kepada Saks!
68 — 14
melalui Forum Jual Beli di Facebookmelalui akun Facebook miliknya ;Bahwa kita sudah mencari Gembel dan tidak menyebarkan fotonya;Terdakwa Il Muhammad Syachlani als Alan membacok korbanDevarel dipunggungnya;Tidak ingat berapa senjata tajam yang digunakan pada KorbanDevarel dan Saksi Junior ;Bahwa saksi bekerja di Polda Metro Jaya dan setelah ada laporankita datang ke Polsek setelah itu kita pergi ke TKP dan menemukanbahwa TKP itu ada diperumahan yang sering dijadikan tempatkumpul kumpul dan suasanya rawan
54 — 18
terhadap adanya perubahan pekerjaan tambah kurangdalam = suatu kegiatan;Membuat Rekomendasi kepada Kasatker terhadap persetujuanperubahan pekerjaan tambah kurang atau perubahan waktupelaksanaan; bahwa terhadap pekerjaan PSD Kebakaran tersebut telah dilakukanAddendum atas perintah Terdakwa Ir.Pandih David selaku PPK karena tidakada lahan yang dihibahkan masyarakat untuk tempat mendirikan bangunan PSDKebakaran dan untuk pemasangan jaringan pipa = disamping lantai jembatanterasa tidak aman karena rawan
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 42
Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota,selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjptidak mempunyai nomor rekening sendiri sehinggasemua uang koperasi yang masuk langsung ke rekeningTerdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurusdan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.9.
limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi jugatidak terbuka sehingga sangat rawan
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
1.Erawan Suandi
2.Eko Setyo Budiyanto
3.Reno
4.Jumarton
5.Andika
6.Sahrir
152 — 69
96 Hal Putusan Nomor 18 K/PM.IIO9/AD/I/2021Selanjutnya mekanisme berjalan olen Dansatwah dan secara teknistidak pernah ada laporan, sehingga pada saat terjadi 3x potonganhal tersebut memang tanpa adanya persetujuan Komandan karenaseharusnya bisa diatur masalah tekhnisnya.Bahwa Saksi menjelaskan sarana jalan di Asrama Yonkes 1/1Kostrad yang dibangun sejak tahun 1985 dan saat ini sudah rusakparah serta cenderung kumuh, karena kontur jalanan yang berbukitdan berbatu serta tanah merah yang berbahaya rawan
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
130 — 28
Kabupaten.Belum memiliki perserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belumpernah meluluskan.Memiliki luas lahan minimal 10.000 m2 yang dibuktikan dengan suratkepemilikan lahan tanah dalam bentuk sertifikat tanah (bukan tanah milikpribadi/perorangan) atau Akta jual beli/akta hibah yang dibuat oleh PPATatau ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW.Apabila memerlukan pematangan tanah, pemotongan dan atau penguruganmenjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota/ yayasan.Lahan tidak berada didaerah rawan
Lahan tidak berada didaerah rawan dan banjir.Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untukkepentingan lain).. Memiliki jin pendirian USB SMK dan atau jjin operasional bagi SMK yangsudah memiliki peserta didik dari Dinas Pendidikan setempat.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 110.
116 — 32
Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
85 — 19
Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
(KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
433 — 288
Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.
127 — 116
Memperhatikan alokasi ruanguntuk akses publik, raang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetapmemperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir danpulaupulau kecil, intergrasi dan kesinambungan ekosistem darat dan laut, sertaperencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Hutan, Rencana IndukPengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah PengelolaanPerikanan (WPP), Prasarana Perhubungan Laut, Kawasan Pemukiman, dan KawasanPertambangan
66 — 31
Yang pasti secara kualitas sangat jauh dibawahpersayaratan kontrak dan seharusnya nilai hasil pekerjaandibawah dari nilai kontrak;Bahwa adanya kualitas beton yang dikerjakan dalampembangunan KAT tersebut mengakibatkan bangunanrumah tersebut rawan terhadap beban beban yang berkerjameliputi : beban berat sendiri, beban angin dan bebangempa, dan dampak yang dikawatirkan adalah sewaktuwaktu dengan adanya beban beban yang bekerja tadirumah tersebut akan runtuh;13.Keterangan Ahli MUHAMMAD THALIB, A.Md
291 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhawatiran dengan bangunan tinggi, karena Yogyakartamerupakan daerah rawan bencana gempa;f. Lokasi pembangunan yang merupakan salah satu jalur utamaevakuasi gunung merapi;g. Kekhawatiran akan dampak sosial, yaitu efek negatif sikap budayaperkotaan yang tidak sesuai dengan karakter yogyakarta sebagaikota budaya dan kota pendidikan;h. Kekhawatiran dengan efek komersialisasi tanah yang membuattidak nyaman warga dan menumbukan sikap individualis antartetangga, dan;i.