Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2022 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1180/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2023 — Penggugat:
I Made Kalir
Tergugat:
I Wayan Driana
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
28 — 0
  • Penggugat:
    I Made Kalir
    Tergugat:
    I Wayan Driana
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 23 Februari 2023 — RABIAH
Tergugat:
1.RIFAT ELIM
2.SURYA JAYA LATIF
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
137 — 34
  • RABIAH
    Tergugat:
    1.RIFAT ELIM
    2.SURYA JAYA LATIF
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
Sulasmi
Tergugat:
Hokijanto Wijaya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
26 — 16
  • Penggugat:
    Sulasmi
    Tergugat:
    Hokijanto Wijaya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 94/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 20 Januari 2020 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
113 — 100
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN HULUSUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.02Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa Khusus kepada MISKIAH, S.
    menghentikan kegiatan pertambangan milikTergugat , hal ini dipertegas dalam keterangan nya Saksi Menyetoppengerjaan tambang di lahan bersama Keluarga istri Penggugat PakSurono & Pak HarjonoHalaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa fakta saksi Jalaludin berani menghentikan pertambangantergugat secara eksplisit menunjukkan bahwa Penggugat memilikidasar bertindak yakni Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    Bon + 2 Orang PetugasPembantu Bahwa pada tahun 2012 saksi Rustam Effendi ke lahan tersebutSaksi kelokasi Tahun 2012 Untuk Menemukan Titik Kordinatpengembalian tata batas lahan Bahwakemudian saksi Rustam Effendi Saksi mengatakan saatpengembalian batas tanah tersebut dengan cara tetap mengambilbatas dan dikasih tanda patok Bahwa menurut saksi Rustam Effendi Kondisi tanah pada tahun2012 sudah berlobang, sudah ada galian tambang Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    P 10 ) adalahCACAT HUKUM dan TIDAK SAH produknya bertentangan dantidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dimaksud pasal 4ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan (T19 ) yang secara tegas menyatakan dalam hal tanah yangdimohonkan adalah Kawasan Hutan maka lebih dulu harusdilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku , sedangsenyatanya
    113, 115, 118, 119, 121,122, 123, 124 dan 128, berada dalam areal operasional tambang batubarayang dikelola Tergugat ; Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.15 telah ditentukan bahwaletak lokasi tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 112, 113, 115, 118,119, 121, 122, 123, 124 dan 128 berada dalam kawasan hutan produksiyang merupakan areal operasional tambang batubara yang dikelolaTergugat ;Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
Terbanding/Tergugat : Damiri MS
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
93 — 68
  • Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
    Terbanding/Tergugat : Damiri MS
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Nama: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG SEBAGAIPELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK PEMBANGUNANJALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat,Teluk Betung, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip
    surat tersebut mengakusebagai PEMBANDING/ PELAWAN/TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.02.06/015415/CE/V/2019 dan SuratMemori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadapihak TERBANDING, dahulu PENGGUGAT/TERLAWAN pada tanggal 24Januari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl Tanggal 24 Januari 2020 dan juga diberitahukan pula padaKementerian Agraria
    G/2018/PN.Mgl dan Relas Penyerahan Memori Banding dariPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor:46/Pdt.G/ 2018/PN.Mgl pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang KepalaBadan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang, yang beralamat di JalanBasuki Rahmat,Teluk Betung,Bandar Lampung sebagai TURUT TERBANDINGdahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWANMembaca Tanda
    Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagaiPelawan semula Tergugat;Damiri Ms, bertempat tinggal di Desa Tiyuh Pagar Dewa, Rt 002 Rw 002Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaiTerlawan dahulu Penggugat ;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung, tempat kedudukan Jalan Basuki RahmatTeluk Betung, sebagai Turut Terlawan dahulu Turut Tergugat ;.
    Bahwa baik dalam Putusan maupun dalam Berita Acara Sidang Perdata Perlawanan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.G.Plw /2018/PN.Mgl yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2019 tidakdicantum bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNGSEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUKPEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUASTERBANGGI BESARPEMATANG PANGGANG, TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN yangberalamat di Jalan Basuki Rahmat
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 12 April 2023 — RUSMIYATI
Tergugat:
Muhammad Aon Sujana
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
15 — 0
  • RUSMIYATI
    Tergugat:
    Muhammad Aon Sujana
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum
Register : 18-07-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 98/Pid.C/2022/PN Kis
Tanggal 18 Juli 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Muhammad Fauzi
Terdakwa:
Besrontak Sitompul
22 — 8
  • tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana (Onslaag van recht vervolging);
  • Melepaskan Terdakwa : BESRONTAK SITOMPUL tersebut dari segala tuntutan hukum;
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Lokka Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria
      Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 73/Pard/SK/1969 atas nama Lius Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Hammad Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 06-12-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PA MUNGKID Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.Mkd
Tanggal 28 Desember 2023 — Pemohon:
1.Muslimin bin Sururi
2.Zeni Praptiwi binti Tumratno
37 — 28
  • Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak bernama Yizka Ineztiya Sandy untuk keperluan mengurus Proses penjaminan atas sebidang tanah seluas 149 m2 atas nama Yizka Ineztiya Sandy yang terletak di Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 01064 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang;

    3.

Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 18 Oktober 2021 — Penggugat:
SUFIRIYANTO
Tergugat:
1.PARDINI HADIUTOMO
2.PUJI HARTONO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
119 — 26
  • Penggugat:
    SUFIRIYANTO
    Tergugat:
    1.PARDINI HADIUTOMO
    2.PUJI HARTONO
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
73 — 36
  • Penggugat:
    hj.zahra
    Tergugat:
    1.nurkumalasari
    2.ranu
    3.sonam
    4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Donggala, alamat Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil,Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yangdiwakili olen 1. Tressye Marya Runturambi, S.H., M.A.P., 2. Selvia, S.H.,3.
    Bahwa karena penggugat sudah berkalikali meminta kepada tergugatLIM agar berkenan mengembalikan tanah dan kebun Kelapa tersebutobjek Perkara a quo kepada Penggugat, dan sekaligus membalik namasertifikat nomor 00533 atas nama Rafik menjadi atas nama Penggugat Hj.Zahra di Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kabupaten donggala, akan tetapi para tergugat menolak;10.
    Mengukum Tergugat IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Donggala untuk melakukan perubahanatau penggantian nama dari atas Nama Rafik menjadi atas Hj. Zahraterhadap sertifikat nomor 00533;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atassebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 00533 dengan luas 30.410 m2atas nama RAFIK (objek perkara) yang terletak di desa oti KecamatanSindue Tobata Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;8.
    Kecamatan Sindue Tobata,Kabupaten Donggala dan Lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:115/HM/BPN.72.03/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Amin,dkk. 30 (Tiga Puluh Orang) atas 30 Puluh Bidang Tanah Terletak di DesaOti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan obyek perkara pada Tahun2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 6 Januari 2021 —
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan National Kabupaten Sukoharjo
117 — 27

  • Turut Tergugat:
    1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan National Kabupaten Sukoharjo
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 07-02-2024 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Maret 2024 — Pemohon:
YOPIE SINGGIH PRAMONO
17 — 15
  • Gs.No.81/1973 tanggal 9 Maret 1973 Luas Tanah 260 M2 dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktoral Agraria sub Pjs. Kepala seksi pendaftaran tanah, Kab. Bogor.
  • Sebidang tanah & bangunan tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 38 atas nama Thung Tjian Bie al MOH. SABIR1N. Gambar Situasi No. Gs.No.82/1973 tanggal 9 Maret 1973 Luas 425 m2 dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktoral Agraria sub Pjs. Kepala seksi pendaftaran tanah, Kab. Bogor.
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lgs
Tanggal 15 Februari 2021 — Pemohon:
PT. CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
2.Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
142 — 61
  • Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan;
    2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp670.500,00 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 348/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 4 Maret 2020 — SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
61 — 59
  • SARI GAPERI
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
    2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Wanprestasi
Register : 22-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Mei 2019 — PESISIR PRIMA
3.TASRIAL
4.H.Ali Arben,SH
5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
58 — 21
  • PESISIR PRIMA
    3.TASRIAL
    4.H.Ali Arben,SH
    5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 29 September 2014 — SUYATI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK dan H. ACH. ZAENAL alias H. DJAELANI
81 — 54
  • Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ); ----------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ) ; -----------------------------------------4.
    Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria(sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kab.
    Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah membawa dampakpada luas tanah SHM nomor 207 milik Penggugat, karena luas tanah Obyeksengketa telah terjadi overlaping, sehingga patutlah Tergugat dikatakan telahmelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) da (2) UU RI No. 5Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yaitu tidak menjaminkepastian hukum atas luas tanah SHM 207 milik Penggugat ;Bahwa kesalahan yang dilakukan Kantor Agraria (sekarang BadanPertanahan
    (5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulangsebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertipikat, selaindilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran jugadilakukan perubahan pada surat ukurnya ;Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas, maka Kepala KantorPertanahan (Tergugat) wajib memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh KepalaKantor Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten
    Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan didalam Pasal 97 ayat (8), (4)dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,karenaTergugat tidak menjalankan kewajiban yaitu proses pemeriksaan sertipikatNomor 207 (checking) ;Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) PeraturanMenteril Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
    Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang undang Pokok Agraria, bahwasurat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 Undang undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Taman JatibaruNomor 1, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.E.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
207 — 148
  • Penggugat:
    ADANG, dkk
    Tergugat:
    1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
    Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar dan menunjukankebingungan Para Penggugat saja karena keputusan objek gugatan a quotelah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1995 yang berartisebelum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut berlaku sehingga dalammenerbitkan keputusan objek gugatan a quo Tergugat tidak mendasarkanpada peraturan tersebut, dengan demikian Tergugat tidak terbukti telahmelanggar Peraturan Menteri Negara Agraria
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,Perihal : Keberatan atas Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Tanggal 11 Agustus 1995 Nomor : 60XI1995tentang Pembatalan Pendaftaran 11 Hak Milik Cimong dkk. di DesaKadu Jaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang tertanggal 23Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Bahwa, untuk mempertahankan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi materai cukupserta
    TELAGA PELITAKENCANA sebagai Pihak Kedua tanggal 7 Februari 1992 (Fotokopisesuai dengan fotokop)i);Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 81 / Kadujaya tanggal 18Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 14297 tanggal 05 Juni 1996,Luas 17.220 M2 (Tujuh belas ribu dua ratus dua puluh meter perseg)tercatat atas nama PT Telaga Pelita Kencana (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Atas nama Menteri PertanianDan Agraria Nomor : B.150/VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964(Fotokopi
    Selanjutnya bukti surat PP2 tersebut dinubungkan dengan bukti surat T2 berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8Juli 1992 dan bukti surat T12 berupa Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat atas nama Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964,diperoleh fakta bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Kadujaya tersebutmerupakan bagian dari 11 (Sebelas) Sertifikat Hak Milik
    melalui Proyek OperasiNasional Agraria (Prona) yang bersumber dari redistribusi tanah objek /andreformdan didasarkan pada Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas namaMenteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964 Nomor B.150/VIII/50/1964Nomor urut 1402;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti Surat T2 berupa Surat dariKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8 Juli 1992 dan buktisurat
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2022 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Jap
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemerintah Repuplik Indonesia Cq Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan RI Indonesia Cq Kepala kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Papua Cq Kepala Badan Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura
178 — 87
  • Pemerintah Repuplik Indonesia Cq Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan RI Indonesia Cq Kepala kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Papua Cq Kepala Badan Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-09-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 12-11-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 10 Nopember 2022 — Penggugat:
ORNI TOLANDANG
Tergugat:
1.SUYITNO
2.MAKUN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
77 — 26
  • Penggugat:
    ORNI TOLANDANG
    Tergugat:
    1.SUYITNO
    2.MAKUN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire