Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nop noor novi nono nova no.l no.i no.a no.b no.e no.hp no.pk no.po no.c
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
192 — 124
  • Selanjutnya Panitia Pelelangan melaksanakan tahapan pelelangan : Pengumuman Pra Kualifikasi PenawaranPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.232 dari 350 hal Usulan penunjukan pemenang ditujukan kepada Panitia Pengadaantanah Pemko Banjarbaru dengan surat No.P.4.001/LB.05/2011B dandijawab dengan surat persetujuan Ketua P2T Kota BanjarbaruNo.593/30/I/PPTBB/2012.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
293 — 203
  • Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
    dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
266 — 166
  • Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
    dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
360 — 102
  • menawar Rp625.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) namun karena Rp625.000.000,00 (enam ratusdua puluh lima juta rupiah) ini bukan jumlah uang yang sedikit makasaksi akhirnya berunding dengan istri saksi dimana saksi merasakasihan dan akhirnya saksi mau untuk membeli lahan tersebutdengan uang tabungan dan saksi juga akhirnya melakukan pinjamanke bank untuk membeli lahan tersebut;Bahwa saksi menerangkan maksud dari surat kuasa tersebut adalahuntuk dalam proses perpanjangan surat sertifikat no.P
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 211
  • Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
    dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1208 — 1608
  • Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakalKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
    dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008P.56/MenhutII/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-03-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID/2014/PT.JAP
Tanggal 2 Mei 2014 — LABORA SITORUS
280 — 216
  • .~ Bahwapenerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada:> Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjutidengan Permenhut No.P.46/Menhutll/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang TataCara Pemberian jin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan BukanKayu Pada Hutan Produksi .> Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang jin Pemungutan HasilHutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yangditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) SuratPerintah Membayar, No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
278 — 88
  • menawar Rp625.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) namun karena Rp625.000.000,00 (enam ratusdua puluh lima juta rupiah) ini bukan jumlah uang yang sedikit makasaksi akhirnya berunding dengan istri saksi dimana saksi merasakasihan dan akhirnya saksi mau untuk membeli lahan tersebutdengan uang tabungan dan saksi juga akhirnya melakukan pinjamanke bank untuk membeli lahan tersebut;Bahwa saksi menerangkan maksud dari surat kuasa tersebut adalahuntuk dalam proses perpanjangan surat sertifikat no.P
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
147 — 186
  • RAHMAH YABBAR,1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merahmuda) pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 MaretHal.401 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.4022013, yang ditanda tangani' oleh Drs.SUPRAYITNO, M.Si. 3061 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merahmuda) Surat Perintah Membayar, No.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS (TERDAKWA)
99 — 0
  • Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp.71.500.000,- dan Tripod sebanyak 26 senilai Rp.6.500.000,-271. Nota dari RJ Tgl.30/5/2006 untuk pembelian Kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp.23.920.000,-, Conecctor RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp.1.950.000,-, Tool Kit dan Krimping 26 Unit senilai Rp.31.200.000,-272.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. SYAIFUL ALIAS ANDI MUHAMMAD SAIFUL ALIAS AHMAD SYUKUR.
162 — 67
  • Jasaraharja Putera kepada Bank BRI No.P/R/1224/XI/2019 Tgl.14 November 2019 Perihal Pemindahbukuan.
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat PT. Jasaraharja Putera kepada Bank BRI No. P/R/1360/XII/2019 Tgl. 11 Desember 2019 Perihal Pemindahbukuan.
  • 1 (satu) Buku Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA).
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
205 — 74
  • 1(satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-06369689 atas nama INDRA KUSUMAWARDHANI, No. Registrasi B 1803 EYC, Toyota Vellfire ZG 2.5L A/T;
  • 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kwitansi VIETA MOTOR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan satu unit mobil Toyota Vellfire ZG Premium Sound, Tahun 2015, Warna hitam, No. Rangka AGH300020503, No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
104 — 144
  • Harga (tarif) yang mendasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No.P.02/Menhut.Il/ 2005, baru diterbitkan setelah 3 (tiga) tahun setelahterjadinya perkara a quo.Penghitungan kerugian negara oleh Saksi ahli (Nasrul Wathon) telahmenggunakan peraturan yang belum ada pada saat kewajiban pembayaranPSDHDR ada atau pada saat "kerugian negara" ada.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
313 — 22
  • 1(satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-06369689 atas nama INDRA KUSUMAWARDHANI, No. Registrasi B 1803 EYC, Toyota Vellfire ZG 2.5L A/T;
  • 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kwitansi VIETA MOTOR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan satu unit mobil Toyota Vellfire ZG Premium Sound, Tahun 2015, Warna hitam, No. Rangka AGH300020503, No.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
253 — 125
  • 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
  • 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I NYOMAN PASEK SUWARSANA, SE.
131 — 0
  • 334068/MD KARMINI, sejumlah Rp. 600.000.000,-;
  • Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334069/NYM WARTINI, sejumlah Rp. 100.000.000,-;
  • Tanggal 2 Maret 2016, Cek Nomor P 334070/MD KARMINI, sejumlah Rp. 100.000.000,-;
  • Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334071/DIAN RUSMAYANTI, sejumlah Rp. 200.000.000,-;
  • Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334072/WYN SUARTIKA, sejumlah Rp. 90.800.000,-;
  • Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor No.P
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
264 — 102
  • 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
  • 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
247 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/2003 tanggal 5Februari 2003 ;Bahwa di samping itu pula judex facti tidak menyebutkan pasalpasalmana dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/KptsIl/2000tanggal 06 November 2000, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 dan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 151/KptsIl/2003 tanggal 02 Mei 2003 yang relevanditerapkan terhadap perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;Bahwa selain itu Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut11/2005 tanggal 26 Desember 2005 tidak dapat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
193 — 230
274 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
275 2 (dua) lembar Surat tertanggal 15 November 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan Barang Jasa Kab. Muara Enim).