Ditemukan 8357 data
321 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilihat dengan disebutkannya Bendahara danPimpinan Proyek pada penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999, yang memberikan penjelasan mengenai Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme. Sedangkan Bendahara dan Pimpinan Proyekbukanlah Pejabat Struktural tetapi fungsional.
429 — 533
Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 08.00 Wib saksi Kapten InfYoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) diperintahkan Terdakwa untukmengawal Danrem 031/WB, selama dalam perjalanan rawan hingga sampaiperbatasan (daerah aman) dengan system kawal depan dan kawal belakangmenggunakan kendaraan Kijang Pick Up Noreg : 80121.q.
164 — 75
113/JS (palsu), yang dibuat olehTerdakwa pada tukang pembuat stempel di Bireuen tanpa sepengetahuan Danyonif 113/JS;1 (Satu) buah stempel Primer Koperasi Kartika Jaya Sakti, yang telah digunakan olehTerdakwa untuk menyetempel suratsurat Primkop Jaya Sakti kepada Bank SyariahMandiri;1127. 1(satu) buah stempel Primer Ketua Primer Koperasi Yonif 113/JS, yang telah digunakanoleh Terdakwa untuk menyetempel suratsurat Primkop Jaya Sakti kepada Bank SyariahMandiri;Tersebut angka 5, 6, dan 7, oleh karena rawan
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
442 — 78
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang Undang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
217 — 524
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
231 — 523
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
193 — 33
fasilitas kredit yang bermasalah lewatHalaman 109 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnrsystem BPR, pemantauan aktif dilakukan oleh SKAI dan Pemimpincabang sedangkan pemantauan pasif dilakukan oleh Direksikemudian memberikan target penyelesaian permasalahan yangterjadi;Bahwa secara umum kinerja kantor cabang Wanayasa sejak BPRMandiraja berdiri NPL nya cukup tinggi namun terdapat kelemahanbaik secara jumlah personil maupun keahlian SDM dalam mengelolacabang, selain itu, letak geografis di daerah rawan
84 — 19
Saksi RAWAN DWI HARTANTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi sebagai Teknisi PT. Hajaro Sentosa Abadi, tidak kenal terdakwadan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan isi beritaacara pemeriksaan dimaksud;Bahwa PT.
62 — 15
PERAGA PEMBELAJARAN IPS+> WU KR WW WbIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 Peta Asean Physical Peta Afrika Physical Peta Amerika Physical Peta Asia Physical Peta Australia dan Selandia Baru Physical Nn nr fF W WYPeta Dunia Besar Physical Halaman243dari348 Putusan No.71/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPeta Eropa Physical Peta Indonesia Physical S oNKit Gejala AlamModel Gunung Berapi Model Patahan Model Lipatan Poster Peta Sebaran Gunung Berapi Poster Gunung Api Poster Peta Sebaran Daerah Gempa Bumi Poster Sebaran Rawan
539 — 234
APBN) dengan arahanpenggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat,kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakanharga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerjasamainternasion termasuk cadangan beras darurat ASEAN PlusThree (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)serta keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.05/2015, tujuanpengadaan CBP adalah dalamrangka stabilisasi harga beras, penanggulangan keadaandarurat, bencana dan rawan
85 — 20
110 CLilin / Plastisin WU KR WW WbIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 Peta Asean Physical Peta Afrika Physical Peta Amerika Physical Peta Asia Physical Peta Australia dan Selandia Baru Physical Nn nr fF W WYPeta Dunia Besar Physical Halaman243dari355 Putusan No.73/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPeta Eropa Physical Peta Indonesia Physical S oNKit Gejala AlamModel Gunung Berapi Model Patahan Model Lipatan Poster Peta Sebaran Gunung Berapi Poster Gunung Api Poster Peta Sebaran Daerah Gempa Bumi Poster Sebaran Rawan
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. Mugiyatno, M.Si. Bin Alm Musrip
179 — 16
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
275 — 223
Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi , Kolusi danNepotisme , yang meliputi :1.be8.Direksi, Komisaris , dan Pejabat Struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan PenyehatanPerbankan Nasional ;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Jaksa
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
286 — 155
Tidakdibenarkan uang yang dikembalikan masyarakat penerimabantuan selanjutnya uang tersebut disimpan di rumah selamabertahuntahun karena rawan terjadi penyimpanganpenggunaan uang tersebut, seharusnya uang tersebutdisetorkan ke Rekening Kas Desa.Bahwa Kepala Desa Matheus Anoit dan sdr. Kristianus Atitustidak menggulirkan kembali dana bantuan Anggur Merahtersebut untuk masyarakat Desa Makun, melainkan digunakansebagian untuk kepentingan pribadi sdr. Kristianus Atitusdan disimpan oleh sdr.
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
195 — 26
Pejabatlain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku jo Penjelasanpasal 2 angka 7 : Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraanNegara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1.Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik
Terbanding/Terdakwa : MARIYANTO
138 — 149
Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
- Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;
- Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;
- Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
- Undangan Sosialisasi Nomor:005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
- Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
- Data Wilayah Rawan
90 — 37
Mukomuko Utara dipindahkan ke SP 06 DesaKota Praja Kec Lubuk Pinang Kab Mukomuko sebab dipindahkankarena rawan bencana sunami dan pekerjaan Master Planperencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum DaerahMukomuko tahun 2007 ada dilakukan kegiatan Sondir dan boring olehBapak Lan (penduduk setempat) Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahapan sondir dan boringpelaksanaan pekerjaan Master Plan perencanaan PembangunanRSUD tahun 2007 sebanyak 6 (enam) titik boring dan sondir dan hasildari sondir tersebut diketahui
99 — 45
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud denganpejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadappraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :a.
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325 — 403
Ini yangmenjadi bagian dari pengawasan kita, yang paling rawan itu soalsertifikasi akan tetapi sekarang sudah mau melakukan esertifikasi danbaru beberapa hari sebelum sidang ini proses esertifikasi baru dicoba.Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan tanggapannyabahwa ia tidak mengetahulADAMI CHAZAWI, didengarkan pendapat/keterangannya dibawahsumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Bahwa Ahli lulus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1972,magang sebagai asisten sejak
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
FATHURRAKHMAN
162 — 47
pihak Pemerintah Daerah dalam hal iniPemerintah Provinsi Kalimantan Timur selektif dalam mengucurkan dana hibah,sehingga tidak terjadi munculnya penerimapenerima hibah yang tidak jelas,banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, apabilahal ini tidak disikapi dengan bijak maka akan berpotensi tinggi memicuHalaman 224 dari 251 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Smrterjadinya penyimpangan, karena pemberian hibah yang demikian merupakansalah satu pos anggaran yang terbilang rawan