Ditemukan 8357 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-07-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — SITI MARWA
321556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat dilihat dengan disebutkannya Bendahara danPimpinan Proyek pada penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999, yang memberikan penjelasan mengenai Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme. Sedangkan Bendahara dan Pimpinan Proyekbukanlah Pejabat Struktural tetapi fungsional.
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 18-12-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 1-K/PMT-I/AD/I/2015
Tanggal 3 Desember 2015 —
429533
  • Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 08.00 Wib saksi Kapten InfYoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) diperintahkan Terdakwa untukmengawal Danrem 031/WB, selama dalam perjalanan rawan hingga sampaiperbatasan (daerah aman) dengan system kawal depan dan kawal belakangmenggunakan kendaraan Kijang Pick Up Noreg : 80121.q.
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012
Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
16475
  • 113/JS (palsu), yang dibuat olehTerdakwa pada tukang pembuat stempel di Bireuen tanpa sepengetahuan Danyonif 113/JS;1 (Satu) buah stempel Primer Koperasi Kartika Jaya Sakti, yang telah digunakan olehTerdakwa untuk menyetempel suratsurat Primkop Jaya Sakti kepada Bank SyariahMandiri;1127. 1(satu) buah stempel Primer Ketua Primer Koperasi Yonif 113/JS, yang telah digunakanoleh Terdakwa untuk menyetempel suratsurat Primkop Jaya Sakti kepada Bank SyariahMandiri;Tersebut angka 5, 6, dan 7, oleh karena rawan
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
44278
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang Undang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi
Register : 12-04-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
217524
    1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Register : 12-04-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
231523
    1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
19333
  • fasilitas kredit yang bermasalah lewatHalaman 109 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnrsystem BPR, pemantauan aktif dilakukan oleh SKAI dan Pemimpincabang sedangkan pemantauan pasif dilakukan oleh Direksikemudian memberikan target penyelesaian permasalahan yangterjadi;Bahwa secara umum kinerja kantor cabang Wanayasa sejak BPRMandiraja berdiri NPL nya cukup tinggi namun terdapat kelemahanbaik secara jumlah personil maupun keahlian SDM dalam mengelolacabang, selain itu, letak geografis di daerah rawan
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 8 Oktober 2014 — dr. RATNA YUNIARTI,M.Kes
8419
  • Saksi RAWAN DWI HARTANTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi sebagai Teknisi PT. Hajaro Sentosa Abadi, tidak kenal terdakwadan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan isi beritaacara pemeriksaan dimaksud;Bahwa PT.
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
6215
  • PERAGA PEMBELAJARAN IPS+> WU KR WW WbIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 Peta Asean Physical Peta Afrika Physical Peta Amerika Physical Peta Asia Physical Peta Australia dan Selandia Baru Physical Nn nr fF W WYPeta Dunia Besar Physical Halaman243dari348 Putusan No.71/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPeta Eropa Physical Peta Indonesia Physical S oNKit Gejala AlamModel Gunung Berapi Model Patahan Model Lipatan Poster Peta Sebaran Gunung Berapi Poster Gunung Api Poster Peta Sebaran Daerah Gempa Bumi Poster Sebaran Rawan
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
539234
  • APBN) dengan arahanpenggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat,kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakanharga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerjasamainternasion termasuk cadangan beras darurat ASEAN PlusThree (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)serta keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.05/2015, tujuanpengadaan CBP adalah dalamrangka stabilisasi harga beras, penanggulangan keadaandarurat, bencana dan rawan
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
8520
  • 110 CLilin / Plastisin WU KR WW WbIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 Peta Asean Physical Peta Afrika Physical Peta Amerika Physical Peta Asia Physical Peta Australia dan Selandia Baru Physical Nn nr fF W WYPeta Dunia Besar Physical Halaman243dari355 Putusan No.73/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPeta Eropa Physical Peta Indonesia Physical S oNKit Gejala AlamModel Gunung Berapi Model Patahan Model Lipatan Poster Peta Sebaran Gunung Berapi Poster Gunung Api Poster Peta Sebaran Daerah Gempa Bumi Poster Sebaran Rawan
Register : 12-04-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. Mugiyatno, M.Si. Bin Alm Musrip
17916
    1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
Register : 23-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — -FAHRI Alias FAHRI NURMALLO -DEVIYANTI ROCHAENI
275223
  • Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi , Kolusi danNepotisme , yang meliputi :1.be8.Direksi, Komisaris , dan Pejabat Struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan PenyehatanPerbankan Nasional ;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Jaksa
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
286155
  • Tidakdibenarkan uang yang dikembalikan masyarakat penerimabantuan selanjutnya uang tersebut disimpan di rumah selamabertahuntahun karena rawan terjadi penyimpanganpenggunaan uang tersebut, seharusnya uang tersebutdisetorkan ke Rekening Kas Desa.Bahwa Kepala Desa Matheus Anoit dan sdr. Kristianus Atitustidak menggulirkan kembali dana bantuan Anggur Merahtersebut untuk masyarakat Desa Makun, melainkan digunakansebagian untuk kepentingan pribadi sdr. Kristianus Atitusdan disimpan oleh sdr.
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
19526
  • Pejabatlain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku jo Penjelasanpasal 2 angka 7 : Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraanNegara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1.Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik
Register : 25-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : NOPRIANTO SIHOMBING, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MARIYANTO
138149
  • Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;
  • Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
  • Undangan Sosialisasi Nomor:005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
  • Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
  • Data Wilayah Rawan
Register : 25-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 85/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,S
9037
  • Mukomuko Utara dipindahkan ke SP 06 DesaKota Praja Kec Lubuk Pinang Kab Mukomuko sebab dipindahkankarena rawan bencana sunami dan pekerjaan Master Planperencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum DaerahMukomuko tahun 2007 ada dilakukan kegiatan Sondir dan boring olehBapak Lan (penduduk setempat) Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahapan sondir dan boringpelaksanaan pekerjaan Master Plan perencanaan PembangunanRSUD tahun 2007 sebanyak 6 (enam) titik boring dan sondir dan hasildari sondir tersebut diketahui
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
9945
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud denganpejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadappraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :a.
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325403
  • Ini yangmenjadi bagian dari pengawasan kita, yang paling rawan itu soalsertifikasi akan tetapi sekarang sudah mau melakukan esertifikasi danbaru beberapa hari sebelum sidang ini proses esertifikasi baru dicoba.Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan tanggapannyabahwa ia tidak mengetahulADAMI CHAZAWI, didengarkan pendapat/keterangannya dibawahsumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Bahwa Ahli lulus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1972,magang sebagai asisten sejak
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
FATHURRAKHMAN
16247
  • pihak Pemerintah Daerah dalam hal iniPemerintah Provinsi Kalimantan Timur selektif dalam mengucurkan dana hibah,sehingga tidak terjadi munculnya penerimapenerima hibah yang tidak jelas,banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, apabilahal ini tidak disikapi dengan bijak maka akan berpotensi tinggi memicuHalaman 224 dari 251 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Smrterjadinya penyimpangan, karena pemberian hibah yang demikian merupakansalah satu pos anggaran yang terbilang rawan