Ditemukan 8656 data
T.W. FEBRIANTI RAIS, SH
Terdakwa:
RETNO TRI UTOMO, S.T
133 — 59
Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnyapada BUMN dan BUMD;Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d.
59 — 14
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwaketerangan saksi kelima adalah benar ; 6Saksi BAMBANG SUHARTOBahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik; Bahwa keterangan yang sudah saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;Bahwa sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen adalahterdakwa; Bahwa terdakwa sebagai kepala pengelola LKM Kalidengen karena saksiBahwa kriteria untuk menjadi kepala pengelola LKM salah satunyaberdasarkan ijasah, mempunyai ijasah suatu perguruan
38 — 0
Kemudian honor sebagai asesor BANPT, sekali melakukan penilaian di Perguruan tinggi di seluruh Indonesia,minimal uangnya yang didapatkan suam1Rp. 4 juta. Tidak benar suami saya tidak sanggup untuk memberikan uanglebih dari Rp. 2.000.000 juta setiap bulannya. Namun karena suami hanyamemberi nafkah saya dua juta itu saya terima dengan ihklas. Sekarangjumlah uang tabungan suami di BPD ada lebihdari Rp.100.000.000 juta. Jadi sebenarnya suami saya bisa sanggupmenafkahi saya lebih dari dua juta.
94 — 19
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwaketerangan saksi kelima adalah benar ; 6Saksi BAMBANG SUHARTOBahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik; Bahwa keterangan yang sudah saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;Bahwa sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen adalahterdakwa; Bahwa terdakwa sebagai kepala pengelola LKM Kalidengen karena saksiBahwa kriteria untuk menjadi kepala pengelola LKM salah satunyaberdasarkan ijasah, mempunyai ijasah suatu perguruan
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
238 — 111
Dewan Pakar Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa (FPPD).10.Dewan Pendekar Perguruan Kung fu Ikatan Keluarga Silat (IKS) "Pro PatriaPusat Madiun.11. Dewan Pakar Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Korda DIY.1. Fasilitator dalam Training Pelayanan Publik Pemda di Pemdapemda DIY danJateng yang diselenggarakan oleh Pokja PEMBARUAN di DIY(2004).2. Pembicara dalam seminar Pilkada yang diselenggarakan oleh AIPI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam di Batam (Mei 2005).3.
Sby.74, Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara dalam perkara tipikor pengalihan tanahDepartemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertanian danKehutanan UGM, Yogyakarta atas permintaaan Bantuan Ahli dari AsistenBidang Tipikor Kepala Kejaksaan Tinggi DIY melalui Surat No. B2803/0.4.5/Fdl/10/2014 tertanggal 2 Oktober 2014.75.
(perkara tipikor pengalihantanah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertaniandan Kehutanan UGM, Yogyakarta).90. Saksi Ahli dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Semarang Nomor:064/G/2014/PTUN.SMG antara:Joko Prianto, Sukimin, Suyasir, Rutono,Sujono, Sulijan dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia selakuHalaman 321 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.PENGGUGAT melawan GUBERNUR JAWA TENGAH selaku TERGUGAT danPT.
1921 — 2229 — Berkekuatan Hukum Tetap
) dan USD5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuhpuluh dollar Amerika Serikat), padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa selaku AnggotaDPRRI mengetahui bahwa pemberian tersebut untuk mengupayakanpengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatinan dan Sekolah OlahragaNasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga(Kemenpora), proyekproyek di Perguruan
pemenang proyek P3SONHambalang pada bulan November 2010, Muhammad Nazaruddinmemerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui Wafid Muharam danmeminta uang yang telah dikeluarkan oleh Permai Group untuk keperluanmendapatkan Proyek P3SON Hambalang sejumlah Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) supaya dikembalikan;Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRRI yang ditunjuk sebagai KetuaFraksi Partai Demokrat DPRRI, berperan dalam pengurusan proyekproyekyang dibiayai oleh APBN khususnya proyekproyek di perguruan
No. 1261 K/Pid.Sus/2015Terdakwa selaku Anggota DPRRI mengetahui bahwa pemberian tersebut untukmengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan SekolahOlah Raga Nasional (P8SON) Hambalang di Kementerian Pemuda danOlahraga (Kemenpora), proyekproyek di perguruan tinggi Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan proyekproyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Group, yang dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada
sebagai berikut:1.Pemberianpemberian tersebut diberikan karena kedudukan Terdakwaselaku anggota DPRRI pada Komisi X dan sebagai Ketua Fraksi PartaiDemokrat di DPRRI mempunyai pengaruh besar dengan mitra kerja KomisiX dan Anggota DPRRI dan Partai Demokrat untuk mengurus proyekproyekPemerintah yang dibiayai APBN/APBNP 2010 yang bertentangan dengankewajibannya.Bahwa pemberianpemberian tersebut adalah untuk menggerakkanTerdakwa mengupayakan pengurusan proyek P3SON Hambalang diKemenpora, proyekproyek di Perguruan
124 — 39
EDI TRIBUDIYANTO , IR.TRI BUDI PURWANTO, MT ( mewakili Penyedia Jasa / PT Harmony ) ,PPTK , Pengawas Lapangan dari PSDA , Konsultan Supervisi , PPK ,Pengguna Anggaran , Tim Teknis dari Perguruan Tinggi ,telah disampaikanoleh Konsultan Supervisi bahwa progres pekerjaan yang dilaksanakan olehPT.
HARMONY baru mencapai 29, 14 % ,sedangkan Target Rencana (Halaman 330 dari 373 Putusan Nomor 130/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgTime schedule ) 47,04 % sehingga ada deviasi / kekurangan sebesar17,90% .Bahwa pada saat itu Tim Teknis dari Perguruan Tinggi memberi saranantara lain agar penyedia jasa menambah jumlah personil di lapangandiikuti dengan penambahan jam kerja ( lembur ) dan juga penambahanperalatan , sebagaimana tercantum dalam notulen rapat yang dibuat olehIR.
226 — 123
GEDE PANCA ASTAWA SH.MH.Pekerjaan Dosen Pasca Sarjana (S2 dan S3) pada Program IImu Hukum UniversitasPadjadjaran dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta ; Saksi Ahli pada Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia ; Saksi Ahli pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jakarta,Bandung dan Surabaya ; Saksi Ahli pada Pengadilan Pajak Jakarta ; Saksi Ahli pada Pengadilan Militer ; Saksi Ahli pada PTUN Banung Jakarta Timur, Surabaya, samarindaDenpasar dll ; Saksi Ahli pada Mahkamah Konsititusi ; Bahwa
Ahli yang diajukan oleh Terdakwa ,Prof Dr. 1GEDE PANCA ASTAWA SH.MH.e Guru Besar /Dosen Pasca Sarjana (S2 dan S3) pada Program Ilmu HukumUniversitas Padjadjaran dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta , pernah memberiketerangan sebagai saki ahli pada Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia , padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jakarta, Bandung dan Surabaya ,pada Pengadilan Pajak Jakarta ,pada Pengadilan Militer , pada PTUN BandungJakarta Timur, Surabaya, samarinda, Denpasar dll juga Saksi
141 — 30
di Penyidik, dimanasebelum ahli menandatanganinya telah dibacakan terlebih dahulu dan ahlijuga membacanya (diperlihatkan BAP dari Penyidik kepada ahlli) ; Bahwa waktu itu dihadapan Penyidik ahli di minta menjelaskan tentangmasalah tanahtanah keraton Cirebon, dan karena penelitian ahli dalammaskapai perkeretaapian, maka dengan pengetahuan yang dimilikinya adakewajiban untuk menjelaskan tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia;e Bahwa ahli tertarik melakukanpeneltian karena disediakan danaoleh Perguruan
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Andrey Iliev Peychep
2.Varadin Nikolaev Popov
299 — 315
ATM tidak hanya ditempatkan di area tempat bank, tetapi jugaditempatkan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan,bandara, tokotoko, SPBU, perguruan tinggi dan lainlain. Kebanyakanmesin ATM memiliki tanda penunjuk/neon sign di atasnya yangmenandakan nama bank yang memiliki mesin ATM tersebut sertajaringan ATM yang terhubung (seperti VISA, ALTO, LINK dan ATMbersama).
97 — 15
menjadiCalon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dankemampuan keuangan Negara berdasarkan formasisampai dengan Tahun Anggaran 2014e Pasal angka 5 Pasal 6 A ayat (5):Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yangmengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passinggrade) yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan dengan memperhatikan pendapat darikonsorsium Perguruan
125 — 45
Mendirikan pesantrenpesantren;e Mengadakan pendidikan, pengajaran mulai dari tingkat Taman kanakKanak (TK), Sekolah dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP),Sekolah menengah Umum (SMU), hingga Universitas;e Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolahsekolah sertamemelihara lembagalembaga pendidikan dan pengajaran;e Mendirikan Taman pengajian Al Quran (TPA) untuk memberantas butahuruf membaca Al Quran bagi generasi penerus dari Tingkat Ibtidaiyahsampai dengan Ketingkat Lanjutan Atas atau Perguruan
418 — 610
dariIAAP (International Associtiation of Applied Psyhology) ;e Sebagai profesor Psikologi (sejak 1992) saya pernah menjadiguru besar tamu (visiting professor) di cornell university (1996)AS Nijmegen university, Belanda (1996), Victoria university,selandia baru (2007) dan university malaya, Malaysia (2008),Di UI saya pernah menjadi dekan fakultas Psikologi(19972004) selepas menjabat dekan, diangkat menjadi ketuaprogram studi kajian ilmu Kepolisian, program pascaserjanaUNI, dan sebagai guru besar di perguruan
127 — 54
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Halaman 11 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT KPGTentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapatmelaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi penggunadari LPSE terdekat.Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa KonstruksiULP
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapatmelaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi penggunadari LPSE terdekat.Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULPKabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TRISNO NURPALUPI Alias TRISNO NURPALUPI, A.Md
202 — 131
Renstrabis, danRKAP (business/corporate plan) yang disahkan oleh Walikotamelalui usul Dewan Pengawas.f. menyusun dan menyampaikan RKAP PDAM yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rensrabis (business plan/corporate plan)kepada Walikota melalui dewan Pengawas; dang. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.Dalam penyusunan Roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG,Renstrabis dan RKAP (business/corporate plan) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e, Direksi dapat bekerjasama denganpihak Perguruan
60 — 8
Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah, LSM, TokokMasyarakat dan Perguruan Tinggi ;7. Memeriksa kwalitas kelengkapan usulanusulan MAD (MusyawarahAntar Desa);8. Melakukan evaluasi, monitoring proses kegiatan UPK DAN TPK ;9. Mendokumentasikan, mengarsipan semua laporan tingkatKabupaten baik bentuk Gambar ;10. Melakukan Evaluasi bulanan kinerja Fasilitaor Kecamatan ;11. Membantu Fasilitator Kecamatan membrikan pelatihan danbimbingan ;Halaman 80 dari 159 halaman Putusan Nomor 04/Pid.
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Ivaylo Filifo Trifonnov
2.George Jordanov Jordanov als George
3.Todor Krasimirov Dobrev
344 — 361
Ada juga mesin ATMkhusus untuk tujuan memasukkan uang yang dikenal sebagai mesinpenyimpanan uang (CDM);ATM tidak hanya ditempatkan di area tempat bank, tetapi jugaditempatkan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan,bandara, tokotoko, SPBU, perguruan tinggi dan lainlain.Kebanyakan mesin ATM memiliki tanda penunjuk/neon sign diatasnya yang menandakan nama bank yang memiliki mesin ATMtersebut serta jaringan ATM yang terhubung (seperti VISA, ALTO,LINK dan ATM bersama).
57 — 18
Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.js Penyediaan bantuan biaya penyelengaraan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah danpendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.Halaman 78 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.S mgk. Pembiayaan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengankewenangannnya.I. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan efaluasi pelaksanaanujuan sekolah sekala kabupaten.m.
388 — 277
Perguruan Tinggi (S1) : STT Telkom JurusanTeknik TelekomunikasiLulus Tahun 1997;5. Pasca Sarjana (S2) : Magister manajemen Universitas DiponegoroLulus Tahun 2007;Dan, ahli bekerja sebagai pegawai PT. Telkom Indonesia sejak Tahun 1997 dan sekarang menjabat sebagai Manager Revenue AssuranceDWS;Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab saksi menangani seluruh ruang lingkup terkait revenue assurance termasuk penangananFraud di bidang telekomunikasi.
134 — 40
SUGIARTO, SH.MPdBahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 1993 dan saksi menjadiKetua Wirakarya Surakarta dan Ketua Bidang Pengkajian Masalahdi KNPI Surakarta dan saat itu) Terdakwa sebagai Kepala SekolahSD Kemasan dan sebagai Ketua AMPI Kecamatan Serengan,sedangkan di PGRI saksi sebagai Ketua Bidang Perguruan Swastadan terdakwa waktu itu) sebagai Sekretaris PGRI kota SurakartaBahwa sepengetahuan saksi profile terdakwa selama bergaul 17 tahunterdakwa perilakunya baik, sopan, demokratis bahkan saksimendampingi