Ditemukan 8656 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuhan percurian pengurusan
Penelusuran terkait : Trifina riris br. hutabarat melawan yayasan perguruan katolik budi murni Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang Wim yosep tampi Akta notaris Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock. 2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi). 3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;; Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan Pengurus perkumpulan pembina lembaga pendidikan perguruan tinggi persatuan guru ri (pplp-pt.pgri) vs 1. drs. h. soedjai Dk. 2. menteri hukum dan asasi manusia ri;
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 19 Juni 2015 — AMIR NIZAM, SE Bin (Alm) MUHAMMAD DAUD
96 — 39
  • e Mendirikan pesantrenpesantren;e Mengadakan pendidikan, pengajaran mulai dari tingkat Taman kanakKanak (TK), Sekolah dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP),Sekolah menengah Umum (SMU), hingga Universitas;e Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolahsekolah sertamemelihara lembagalembaga pendidikan dan pengajaran; Mendirikan Taman pengajian Al Quran (TPA) untuk memberantas butahuruf membaca Al Quran bagi generasi penerus dari Tingkat Ibtidaiyahsampai dengan Ketingkat Lanjutan Atas atau Perguruan
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
127 — 30
  • di Penyidik, dimanasebelum ahli menandatanganinya telah dibacakan terlebih dahulu dan ahlijuga membacanya (diperlihatkan BAP dari Penyidik kepada ahlli) ; Bahwa waktu itu dihadapan Penyidik ahli di minta menjelaskan tentangmasalah tanahtanah keraton Cirebon, dan karena penelitian ahli dalammaskapai perkeretaapian, maka dengan pengetahuan yang dimilikinya adakewajiban untuk menjelaskan tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia;e Bahwa ahli tertarik melakukanpeneltian karena disediakan danaoleh Perguruan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 19 Juni 2015 — H. DASNI YUZAR, S.H., M.M., Bin MUHAMMAD DAUD
125 — 45
  • Mendirikan pesantrenpesantren;e Mengadakan pendidikan, pengajaran mulai dari tingkat Taman kanakKanak (TK), Sekolah dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP),Sekolah menengah Umum (SMU), hingga Universitas;e Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolahsekolah sertamemelihara lembagalembaga pendidikan dan pengajaran;e Mendirikan Taman pengajian Al Quran (TPA) untuk memberantas butahuruf membaca Al Quran bagi generasi penerus dari Tingkat Ibtidaiyahsampai dengan Ketingkat Lanjutan Atas atau Perguruan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Agustus 2015 — dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.M.Kes.
97 — 15
  • menjadiCalon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dankemampuan keuangan Negara berdasarkan formasisampai dengan Tahun Anggaran 2014e Pasal angka 5 Pasal 6 A ayat (5):Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yangmengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passinggrade) yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan dengan memperhatikan pendapat darikonsorsium Perguruan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Andrey Iliev Peychep
2.Varadin Nikolaev Popov
299 — 315
  • ATM tidak hanya ditempatkan di area tempat bank, tetapi jugaditempatkan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan,bandara, tokotoko, SPBU, perguruan tinggi dan lainlain. Kebanyakanmesin ATM memiliki tanda penunjuk/neon sign di atasnya yangmenandakan nama bank yang memiliki mesin ATM tersebut sertajaringan ATM yang terhubung (seperti VISA, ALTO, LINK dan ATMbersama).
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
141 — 30
  • di Penyidik, dimanasebelum ahli menandatanganinya telah dibacakan terlebih dahulu dan ahlijuga membacanya (diperlihatkan BAP dari Penyidik kepada ahlli) ; Bahwa waktu itu dihadapan Penyidik ahli di minta menjelaskan tentangmasalah tanahtanah keraton Cirebon, dan karena penelitian ahli dalammaskapai perkeretaapian, maka dengan pengetahuan yang dimilikinya adakewajiban untuk menjelaskan tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia;e Bahwa ahli tertarik melakukanpeneltian karena disediakan danaoleh Perguruan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 23-11-2010 — Putus : 11-03-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Maret 2011 —
418 — 610
  • dariIAAP (International Associtiation of Applied Psyhology) ;e Sebagai profesor Psikologi (sejak 1992) saya pernah menjadiguru besar tamu (visiting professor) di cornell university (1996)AS Nijmegen university, Belanda (1996), Victoria university,selandia baru (2007) dan university malaya, Malaysia (2008),Di UI saya pernah menjadi dekan fakultas Psikologi(19972004) selepas menjabat dekan, diangkat menjadi ketuaprogram studi kajian ilmu Kepolisian, program pascaserjanaUNI, dan sebagai guru besar di perguruan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 148/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
42 — 10
  • keluarga denganterdakwa Suhartono, Am.Kl sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK/ Pimpro);Tahap IBahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Dosen JurusanTeknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas MaretBahwa benar tugas pokok, fungsi serta kewenangan saksi sebagaiDosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNSadalah : e Tugas pokok saksi sebagai Dosen Teknik Mesin UNS yaknimengayjar, dan membimbingmahasiswa 5e Sedangkan fungsi serta kewenangan saksi adalah melaksanakanTridarma Perguruan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa) MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
100 — 19
  • Dalam hal ini,Universitas Karimun adalah institusi atau lembaga perguruan tinggi swasta,sehingga status TerdakwaTerdakwa tidak memenuhi kriteria sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby
Tanggal 31 Mei 2016 — EDI BASUKI, M.P.d. KEJAKSAAN NEGERI MALANG
45 — 18
  • kerjasama antara UniversitasBrawijaya dengan instasi lain ;= Tahun 20112013 sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)Unibersitas Brawijaya, pada beberapa pengadaan yang telah dilaksanakan diantaranyasaya sebagai Ketua merangkap anggota pokja ;= Tahun 2013 sebagai fasilitator dan pemateri pada acara Workshop QualityImprovement for Procurement of Goods an Services at Higher Educations Instutasionsyang diadakan oleh USAID kerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan pesrtadari berbagai Perguruan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/ 2013
Tanggal 27 Januari 2014 — ALFIAN, S.Sos
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan : Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat namun perbuatan Terdakwa justru tidakmemberikan teladan dan tidak sejalan dengan program pemerintah tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahyang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;e Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Perguruan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — Drs. NANA SUTRISNA, M.AP
87 — 36
  • Pegawai pada kementerian / Departemen dan lembaga PemerintahanNon Departemen ;Pegawai Pada Kejaksaan Agung RI ;Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR , DPR , DPD , DPRDPropinsi / Daerah Tingkat Il ;Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri ;Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU ,Keputusan Presiden , Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer(Sekmil) ;7.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb.
Tanggal 5 Nopember 2015 — NUR SONNY AL IDRUS
130 — 50
  • ., Keterangannya dibawah sumpah telah dibacakandipersidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa riwayat pendidikan terakhir Ahli yaitu lulusan dari Perguruan Tinggi diInstitut Pertanian Bogor tahun 1991 s/d 1996 ;Bahwa saat ini Ahli bertugas pada Dinas Perikanan Propinsi Maluku sejak tahun1998 ;Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Kasi Budidaya perikanan meliputi rumput lautdan Ikan sejak tahun 2005 sampai dengan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng. IPU
337 — 253
  • Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 609/UN14/PD/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2018. (ASLI)
137. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 885/UN14/PD/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2018. (ASLI)
138.
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 449/UN14/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. (ASLI)
140. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 730/UN14/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. (ASLI)
141.
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 486/UN14/HK/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pembatalan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. (ASLI)
152. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 731/UN14/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembatalan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. (ASLI)
153.
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1003/UN14/HK/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020. (ASLI)
154. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 588/UN14/HK/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020. (ASLI)
155.
Nomor 576/UN14/HK/2021 Tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021;
254. 1 (Satu) Bundel Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 617/UN14/HK/2021 Tentang mahasiswa baru Universitas Udayana jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021;
255. 1 (Satu) Bundel Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 618/UN14/HK/2021 Tentang pembatalan kelulusan calon mahasiswa baru jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
42 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bin Slamet Wahyudi, lakilaki, lahir diKudus, tanggal 28 Pebruari 1972 (umur 42 tahun), pekerjaan PNS SetdaKabupaten Kudus, pendidikan Perguruan Tinggi (Pasca Sarjana), agamaIslam, alamat Desa Prambatan Kidul RT. 9 RW. 4 Kecamatan Kaliwungu,Kabupaten Kudus ;29.Saksi Adi Susatyo, S.H.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
737 — 2101
  • SAS tidak pernah membangun sarana apapun di DistrikSegun;Bahwa waktu kesepakatan dibuat antara perusahaan dengan tokoh ada,saya hanya ikut menyaksikan;Bahwa kesepakatan dibuat secara tertulis;Halaman 87 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.Bahwa isi kesepakatan diantaranya Pembangunan, Pendidikan dari SDsampai Perguruan Tinggi S1 sampai S2;Bahwa kesepakatan deibuat tahun 2004;Bahwa sebelum dibuat kesepakatan, kami terlebin dahulu menerimauang perikatan;Bahwa saksi belum pernah dengar
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO
440 — 34
  • Ttn.Bahwa dalam penanganan pemadaman api harus ada orang yang Ahli danbersertifikasi, yang dapat memberikan pelatihan adalah intansi terkait bisaBKSDA, Manggala Api, Dinas maupun perguruan tinggi, karena pelatihantidak hanya sematamata cara memadamkan namun ada teori sehingga apitidak makin membesar dan agar tim pemadam tidak panik menghadapi api;Bahwa yang memberikan pelatihan adalah orang yang benar mengerti api,tidak hanya sekedar menggunakan otot saja;Bahwa ada teknik mematikan api, karena ada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby
Tanggal 31 Mei 2016 — Drs. HARIYANTO, , MPd. KEJAKSAAN NEGERI MALANG
63 — 19
  • kerjasama antara UniversitasBrawijaya dengan instasi lain ;= Tahun 20112013 sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)Unibersitas Brawijaya, pada beberapa pengadaan yang telah dilaksanakan diantaranyasaya sebagai Ketua merangkap anggota pokja ;= Tahun 2013 sebagai fasilitator dan pemateri pada acara Workshop QualityImprovement for Procurement of Goods an Services at Higher Educations Instutasionsyang diadakan oleh USAID kerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan pesrtadari berbagai Perguruan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
102 — 33
  • H.Kuswari,Palangka Raya Jakarta 032.00 S.Pd, M.Si ,Gol.selama 2 (dua) hari PP surat 1.P524 Penata / III ctugas 1 Juni 2013 berangkat 111dari tol. 3 sd 4 Juni 2013,konsultasi kebadan AkreditasiNasional perguruan tinggitentang prodi PGSD25 Biaya perjalanan dinas 4078. 3.600.000 3.600.000 Dr.
    Saya memutuskan untuk menyimpan uang tersebut.Dengan pertimbangan pada wakitu yang akan datang FKIP UPR Pastimemerlukan dana untuk peningkatan kualitas pembelajaran sepertipemasangan jaringan Wifi ID, pembelian buku perpustakaan FKIP UPR,dsb;Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdak tersebut, Majelis akanmempertimbangkannya, sebagai berikut; bahwa sumber pembiayaanoperasional bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan proses perkuliahanbersumber dari PNBP yang diajukan sesuai dengan DIKS kepada Negara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 22 Juni 2015 — R. AHMAD RAMALI, SH. KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
99 — 55
  • NUR BASUKI WINARNO 0202non eee nee cenceBahwa ahli bekerja sebagai Guru Besar Hukum Pidana Korusi, dan ahli dalambidang hukum pidana serta pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jugamenghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabatpemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan119memperkaya diri sendiri atau