Ditemukan 916 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 31-05-2020
Putusan PA SRAGEN Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sr Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 9
17 — 9
Sukardji S) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Masayu Nilawati binti Muhamad Mursid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut
DALAM REKONVENSI
Register : 25-09-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 3512/Pdt.G/2019/PA.BL Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
M E N G A D I L I
DALAM KONPENSI:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (DAFI NUGROHO bin SUKARDJI) untuk menjatuhkan talak satu roj`i terhadap Termohon (UNUN NOFIATI Binti SUTIYONO) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar ;
DALAM REKONPENSI:
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HANSAE KERAWANG INDONESIA
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antarapenegasan dalam memori
Putus : 19-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
143 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalamdaerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakahterjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelianJKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN 1984Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Register : 14-02-2012 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 14-02-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2011/PN.Ska Tanggal 10 Januari 2012 — YAYASAN SEKOLAH GURU KRISTEN SURAKARTA VS EX.TENTARA PELAJAR SURAKARTA yang tergabung dalam SEKRETARIAT BERSAMA BEKAS PELAJAR PEJUANG BERSENJATA SURAKARTA, DKK
51 — 13
51 — 13
Sukardji Darmowinoto (alm) dan IbuSrijatmiati (alm), dimana isteri tergugat IX sejaklahir hingga dikarunia anak masih bertempat tinggaldi obyek sengketa. Bapak Sukardji Darmowinoto (Alm) merupakan Guru padaSekolah Guru B (SGB), pada tahun 1961 Bapak SukardjiDarmowinoto (Alm) diperintahkan oleh Kepala SekolahSekolah Guru B (SGB) untuk menempati objek sengketa.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107/B/PK/PJK/2014 Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERTIWI INDO MAS
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalahpajak atas konsumsi di dalam negeri, namun berdasarkan PasalPasal dalambatang tubuh UndangUndang PPN terutama Pasal 4 ayat (1) huruf c dapatdiketahui bahwa pengenaan PPN tidak berdasarkan pada dimana jasa itudikonsumsi (di dalam / di luar daerah pabean), melainkan penyerahan jasa yangmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut :e Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;e Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan;e Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.k Bahwa Untung Sukardji
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963 B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.p) Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:2113141516...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan
Putus : 17-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji, 2009, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakankesembilan, penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal 125126).Bahwa jasa yang menjadi pokok sengketa adalah kegiatan yangdiberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada pihak perusahaan asuransi dalam rangkamendapatkan klien asuransi dengan gambaran sebagai berikut:a. bahwa produk asuransi (proteksi) kKerugian kendaraanbermotor yang dijual dipaketkan ke dalam produkpembiayaan.b.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN MINING SERVICES
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai, PT. Raja Grafindo Persada, 2003,halaman 129130);"Bahwa dengan demikian, jika ada penyerahan dari PT. Dyno NobelIndonesia (sekarang PT. Kalimantan Mining Services, NPWP:01.869.707.8056.000, (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat)) kepada PT. Dyno Nobel IndonesiaPT.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUNG WON INDONESIA
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP olehPKP dalam daeranh pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SIANTAR TOP MULTIFINANCE
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait pendapat Majelis Hakim yang menyatakan: "penyerahanmotor tarikan memenuhi unsur Penyerahan Barang Kena Pajak di dalamDaerah Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a UndangUndangPajak Pertambahan Nilai namun kegiatan penjualan motor a quo tidakmemenuhi unsur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1butir 14 UndangUndang Pajak Pertambahan WNilai, berikut kamisampaikan pendapat ahli (Untung Sukardji) yang menyatakan:bahwa UndangUndang PPN klausul dalam kegiatan usaha danpekerjaannya
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965/B/PK/PJK/2014 15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Register : 11-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 24-05-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 1323/Pdt.P/2023/PA.Sby Tanggal 24 Mei 2023 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
9 — 2
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Tisminatun binti Sukardji, yang telah meninggal dunia pada 12 Juni 2019 adalah :
2.1. Bambang Danu Ismadi bin Sumadi alias M. Soemadhy alias M.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 B/PK/PJK/2012 Tanggal 19 Februari 2014 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUTAN AGUNG MURNI;
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukan Pemungut PPN yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) bukanlahpenyerahan jasa pelaksana pemborong konstruksi jalan/bangunansebagai usaha pokok Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sehingga dikategorikan sebagai penyerahan yang tidaktermasuk dalam pengertian penyerahan yang dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaan, maka dapat disampaikanbahwa terdapat beberapa penafsiran atas penjelasan Pasal 4 huruf aUU PPN ini, diantaranya dikemukakan oleh Untung Sukardji
Register : 01-11-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP olehPKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daeranh pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2014.202017181920memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memori penjelasandengan ketentuan yang tercantum dalam
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
145 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 19-02-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SUNG WON INDONESIA
153 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkanpurchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabeanIndonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia ;b Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 —
14 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diperkenalkanEEC Sixth Derictive) agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPNmengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasadalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc).Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya19121314apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia;b Untung Sukardji