Ditemukan 8656 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Trifina riris br. hutabarat
melawan
yayasan perguruan katolik budi murni
Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang
Wim yosep tampi
Akta notaris
Yayasan darussalam maluku
Koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah xii
Drs. usman bahta
Muhammad kotta
Sh
Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock.
2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi).
3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;;
Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
Register : 11-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bna Tanggal 22 Oktober 2013 — KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN
77 — 15
77 — 15
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar; dan/atau.e Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; dan/atau.12f Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapatdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.g pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu danpenelitian oleh perguruan
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.TPK/2016/PT BNA Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN Diwakili Oleh : DARWIS SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
104 — 30
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
104 — 30
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, pemidanaan mana berupa pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, membayardenda, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan perguruan
Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 22 Juni 2015 — R. AHMAD RAMALI, SH.
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
99 — 55
99 — 55
NUR BASUKI WINARNO 0202non eee nee cenceBahwa ahli bekerja sebagai Guru Besar Hukum Pidana Korusi, dan ahli dalambidang hukum pidana serta pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jugamenghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabatpemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan119memperkaya diri sendiri atau
Register : 22-04-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 15 September 2014 — - PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd
58 — 19
58 — 19
Bahwa setelah saksi tanyakan kepada saudara Naaro Dodo Dakhi mana barangpaket hardware dan software untuk SMP Swasta Kristen BNKP Pulau Tello yang telahkami pesan jawabnya saudara Naaro Dodo Dakhi uangya sudah ditarik oleh KetuaYayasan Perguruan SMPS Kristen BNKP PulauPulau Batu atas nama sdr Pdt. AdinYakin Zendato, BTH sebesar Rp. 27.900.000, (dua puluh tujuh juta sembilan ratusribu rupiah).
Putus : 12-07-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA Tanggal 12 Juli 2016 — Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN
55 — 21
55 — 21
kelKUHPidana, pemidanaan mana berupa pidana (satu) tahun 6 (enam) bulan, membayarHal 136 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAdenda, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan perguruan
Register : 23-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 60 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 13 Juli 2015 — -JALI Bin (Alm) SAMA
-MADROMAN BIN MUKTAR
-MAUN SARIP BIN SIRAD
47 — 4
47 — 4
menggunakan dana pengembanganbudidaya sapi potong sesuai aturan dan norma yang berlaku dan mengacukepada Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun sebelumnya,melaksanakan usaha budidaya ternak sapi potong sesuai dengan prinsip tatacaraberbudidaya yang benar atau good farming practice (GFP) Ternak Potong,menerima saran/rekomendasi , pengetahuan kewirausahaan dan manajemenusaha dari Petugas Pendamping, Penyuluh Pertanian, Dinas yang membidangifungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, BPTP, Perguruan
Putus : 09-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 9 Mei 2016 — Ir. H. ABDUL MUNIR, MM ;
KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
69 — 23
69 — 23
Work Shop yaitu kegiatan peningkatan SDM Anggota DPRD yang dilaksanakandi Hotel Singgasana dan Tunjungan Surabaya dengan menghadirkan nara sumberdari perguruan tinggi yang dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali setahun ;5.
Putus : 10-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG. Tanggal 10 Oktober 2016 — - KHAERMAWAHYUDI,SP Alias DEDEN Bin H.Drs.SUWARDI
- HERI BAELANU Alias NANU Bin H.KAMDARI
80 — 22
80 — 22
diadakan dimasing masing kecamatandan waktunya 1 (satu) hari;Bahwa setahu saksi Terdakwa Deden dalam ormas RBB tersebut menjabatsebagai Korda Kabupaten Pandeglang sedangkan Terdakwa II Heri BaelanuAlias Nanu Bin H.Kamdari menjabat sebagai Korwil RBB;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan ;16.Saksi IMAN RUHMAWAN Bin MURTADHO : dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengajukan proposal atas nama Yayasan Perguruan
Register : 13-10-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 9 Januari 2015 — - HARBINTORO
85 — 61
85 — 61
Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uangatau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perouatan melawanhukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uangatau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatanmelawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa (Vide AndiHamzah, Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, fEdisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PTRaja Grafindo
Putus : 07-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM. Tanggal 7 Mei 2012 —
40 — 32
40 — 32
mereka diterimadi SMAN 2 Banjarbaru, mengingat sekolah belum tersedia fasilitas untukkelas tambahan, sehingga rapat tersebut menyepakati setiap orang tuacalon siswa dipungut Rp. 5.000.000, untuk memenuhi kebutuhan sekolahtersebut;Bahwa daya tarik untuk bersekolah di SMAN 2 Banjarbaru adalah :karena sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal anak saksi.SMAN 2 Banjarbaru mengadakan kegiatan ekstra kurikuler.Siswa SMAN 2 Banjarbaru banyak berprestasi.Alumni SMAN 2 Banjarbaru banyak yang diterima di Perguruan
Register : 04-07-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MKS Tanggal 26 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : RISWANA, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL MUHAEMIN, S.Pd.
Terbanding/Terdakwa II : MULIANA B. S.Pd.
173 — 154
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL MUHAEMIN, S.Pd.
Terbanding/Terdakwa II : MULIANA B. S.Pd.
173 — 154
Pandemic Covid-19 Di Sulawesi Selatan tanggal 06 Juli 2021;
18. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 800/9214/B.Organisasi tentang Perpanjangan Kedelapanbelas Penyesuaian System Kerja Apartur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 21 Desember 2020, 1 (satu) rangkap Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 443.2/7126/Disdik tentang Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah Pada Perguruan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA;
Tempat lahir : Negeri Oma;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
189 — 613
189 — 613
Riwayat pendidikan : SD Swasta Katolik Beringin di Ujung Pandang lulus tahun 1994 SMP Swasta Katolik Garuda di Ujung Pandang lukus tahun 1997 SMA Negeri 1 Makassar lulus tahun 2000 Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin lulus tahun 2004 Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) lulus tahun 2006 Perguruan Tinggi Universitas Pattimura lulus tahun 2013b.
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
125 — 100
125 — 100
Perguruan tinggi negeri itu tidak punyasaham tetapi dia berbadan hukum, didirikan oleh pemerintahsehingga lembaganya diperiksa oleh Badanbadan pemeriksanegara. Kepentingan apa negara kemudian harus memeriksabadan yang tidak mengelola keuangan negara, karena judulnyasaja adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara jadi ada kepentingan negarauntuk melakukan pemeriksaan.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
772 — 897 — Berkekuatan Hukum Tetap
772 — 897 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemidanaanbertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dariancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari KuliahHukum Pidana Il, Pustaka Tinta Mas, Surbaya, 1987, hal.360) %.Sedangkan tujuan yang bersifat deterrence adalah untuk menimbulkanrasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuandeterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System danImplementasinya, Divisi Buku Perguruan
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
344 — 400
344 — 400
Bahwa Penggugat adalah Asosiasi pengusaha yang tergabung sebagaianggota Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana ketentuan pasal40 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan:Halaman 9Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIKeanggotaan Depekab/Depeko, terdir dan unsur Pemerintah,Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar:Bahwa Penggugat sebagai wadah organisasi pengusaha di Kota Batamadalah sebagai pihak yang
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
482 — 269
482 — 269
dengan membuat kebun bibit;Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan bantuan misalnyamembangun Gereja atau Posyandu;Bahwa saat pertemuan dengan pak Hartanto sekalu perwajilanperusahaan, kami meminta kepada perusahaan yaitu tanah tidakdilepaskan atau dijual kepada perusahaan karena milik masyarakatpribumi, hasil bumi yang ada diperut bumi seperti tambang emas, gas,minyak bumi dan lain sebagainya adalah milik masyarakat adat,kemudian fasilitas pendidikan bagi masyarakat dari sekolah dasar sampaidengan perguruan
Register : 08-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg Tanggal 9 Agustus 2017 — ADENG RUSTANDI Bin SUHATMA
56 — 21
56 — 21
bentuk monitoring dan bimbingan teknis tersebut dilakukan dalambentuk pemantau langsung kegiatan pemeliharaan ternak sertaperkebunan kakao dilapangan, memberikan bimbingan teknis dalambentuk pelatihan dengan materi kebijakan pembangunan kehutanan danperkebunan, budidaya ternak sapi dan kambing , serta kelembagaankeuangan mikro, kelayakan usaha tani gemar serta mekanismepencairan dan administrasi keuangan yang disampaikan oleh narasumber yang berkompetensi dibidang masingmasing termasuk dariunsur perguruan
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1239 — 1624 — Berkekuatan Hukum Tetap
1239 — 1624 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya jika anak tersebut telah dewasa menurut umur yangditentukan peraturan perundangundangan, umumnya telah lulus sekolahmenengah atas (SMA/K) atau telah menempuh pendidikan perguruan tinggidapat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dalam penggunaanseragam dan atributnya masingmasing.
Putus : 12-07-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA Tanggal 12 Juli 2016 — SIBRAN, ST Bin M.YUSUF
43 — 28
43 — 28
(1) ke1KUHPidana, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara dan membayar denda, jikatidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimana disebutkan dalamamar putusan dibawah ini sesuai dengan rasa keadilan dan kebebaran ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan Perguruan
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi
- HERLAND bin OMPO
203 — 88
203 — 88
EDISON EFENDI, MT, menerangkan sebagai berikut:Bahwa untuk dapat memahami dan mengerti tentang IlmuBioremediasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengikutikursus/training selama satu atau dua minggu saja, akantetapi haruslah dipelajari secara khusus di perguruan tinggidengan jangka waktu yang cukup lama yaitu minimal 2(dua) semester perkuliahan;Bahwa dalam ilmu Bioremediasi, penggunaan bakteripendegradasi limbah minyak bumi dalam proses Bioremediasiadalah suatu keharusan dengan terlebin dahulu mengetahui