Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm
Tanggal 20 September 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
66 — 18
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 26 Februari 2024 — Flora Mariance
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
82 — 0
  • Flora Mariance
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 Desember 2019 —
Tergugat:
Ruslan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
49 — 5

  • Tergugat:
    Ruslan
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2995 K/Pdt/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
93 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 25 Juli 2022 — Penggugat:
Titin Karwati
Tergugat:
Fara Yeni Astuti
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
73 — 28
  • Penggugat:
    Titin Karwati
    Tergugat:
    Fara Yeni Astuti
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
Pengadilan PN MAJENE Perdata
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mjn
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
JALALUDDIN
Tergugat:
1.AMELIA
2.SAMLIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
81 — 37
  • Penggugat:
    JALALUDDIN
    Tergugat:
    1.AMELIA
    2.SAMLIA
    Turut Tergugat:
    Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
    Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dantidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah olehpetugas kantor pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan asas Kontradikturdelimitasi yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukkan oleh Pemiliktanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.Selanjutnya diterbitkan SK pemberian hak, sesuai dengan PeraturanPemerintah nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepalabadan Pertanahan Nasional
    Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,oleh karena penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yangdilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturanperundang undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;4.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 40/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
Intervensi:
Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
231 — 80
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
    Intervensi:
    Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTORPERTANAHAN BULUKUMBA, berkedudukan di jalan Durian No.9Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIAMERU,SH.,MH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danperkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba jalan Durian No.9Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat H/Pembanding;melawan:1 H.
    rekayasa hukum;12 Bahwa Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama SangatKelirn besar untuk mengabulkan gugatan Penggugat baik di tingkat pertamamaupun di tingkat banding, yang pada kenyataannya adalah sanggatbertentangan aturan hukum perdata, karena obyek tersebut samasekaliPenggugat tidak pernah menguasai fisik dan tidak pernah memiliki data yuridisyang tercatat dan terdaftar adalah nama SYAFRIDO sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 22/Desa Matekko yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.
    Cq.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/turut Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Dr. H.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Tanah
Register : 22-01-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pli
Tanggal 25 Nopember 2015 — ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
140 — 131
  • ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
    MENTERI AGRARIA, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai sonenace. w+ 4 RNIN v9 8a WSIS 4 4 6B BEIONOIIES 6 4b 8 aeRO. 64 Fo SONATE Wo N RiNRINERIEN 6 eH Wisse TERGUGAT IV ; Pengadilan Negeri Tersebut ;Membaca surat gugatan Penggugat ;Membaca Berita Acara persidangan dan suratsurat dalam berkas perkara Aquo ;Memperhatikan jawaban, Replik dan Duplik para pihak di persidangan ;Mendengar pihakpihak yang berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang bahwa Penggugat dengan
    terutama Pasal 18 dinyatakan "UntukKepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama Rakyat hakhak atas tanah dapat di cabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan pasal 19 ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada Orang Tua Penggugat (Alm.
    Anang Adenansi)dan bagi Penggugat ini sangatlah merugikan, hal ini bisa dibuktikan kalau Penggugatsama sekali tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahtanah tersebut adalah denganmasih di kuasai sertifikat asli (SHM No. 31 dan SHM No. 69) oleh Penggugat, padahalmenurut Pengumuman Direktorat Agraria Nomor; 1210/UM/PT 1987 dinyatakanbahwa semua sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibatalkan ditarik dari peredaran.Bahwa dengan dikeluarkannya semua peraturanperaturan tersebut di atas, menurutPenggugat
    terutama Pasal 18 dinyatakan "Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
    terutama Pasal 18dinyatakan "Untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa danNegara seta kepentingan bersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut,dengan memberikan Ganti Kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi pada kenyataannya walaupun sudahada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi sama sekali tidak pernahdiberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 31 Maret 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
136 — 17
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tte
Tanggal 22 September 2021 — SUPRAPTO TUKIMIN Lawan 1.DIAN RIYANI ARIANTI,STP,M.Si 2.Pemerintah Kota Tenate cq Kepala Kantor Kecamatan Ternate Selatan 3.Kepala Kelurahan Stadion 4.Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI CQ Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara CQ Kantor Agraria Kabupaten Maluku Uatara Dahulu Sekarang Kantor Pertanahan Nasional Kota Ternate
233 — 0
  • SUPRAPTO TUKIMINLawan1.DIAN RIYANI ARIANTI,STP,M.Si2.Pemerintah Kota Tenate cq Kepala Kantor Kecamatan Ternate Selatan3.Kepala Kelurahan Stadion4.Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI CQ Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara CQ Kantor Agraria Kabupaten Maluku Uatara Dahulu Sekarang Kantor Pertanahan Nasional Kota Ternate
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-07-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
Ida Rosianna Nainggolan
Tergugat:
Dokter Sonya Cornelia Sinaga Nainggolan
Turut Tergugat:
Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
59 — 46
  • Penggugat:
    Ida Rosianna Nainggolan
    Tergugat:
    Dokter Sonya Cornelia Sinaga Nainggolan
    Turut Tergugat:
    Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 01-11-2022 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Skt
Tanggal 21 Maret 2023 — Penggugat:
Hendri
Tergugat:
PT Maybank Indonesia Tbk Cabang Surakarta
Turut Tergugat:
Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo
51 — 21
  • Penggugat:
    Hendri
    Tergugat:
    PT Maybank Indonesia Tbk Cabang Surakarta
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 28-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tbh
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
Asmadi
Tergugat:
1.Masroni
2.Karim
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
38 — 0
  • Penggugat:
    Asmadi
    Tergugat:
    1.Masroni
    2.Karim
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN SITUBONDO Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sit.
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
RATNA INDRAWATI
Tergugat:
BASUKI UTOMO EKO PUTRO
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional Kabupaten Situbondo
80 — 10
  • Penggugat:
    RATNA INDRAWATI
    Tergugat:
    BASUKI UTOMO EKO PUTRO
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional Kabupaten Situbondo
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Smd
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
INDRA HENDRAWAN
Tergugat:
E. TASWIN
66 — 21
  • Arkasih menjadi atas nama Tergugat;
  • Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Jatiroke, Kecamatan Cikeruh ( sekarang Kecamatan Jatinangor ) Kabupaten Sumedang, persil Blok Sumurwangi luas 252 m2 berdasarkan Sertipikat tanah dari kantor Agraria ( sekarang kantor BPN ) Kabupaten Sumedang, tanggal 17 - 2- 1987 No. 420/1987 atas nama Ny.
    Arkasih;
  • Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Jatiroke, Kecamatan Cikeruh ( sekarang Kecamatan Jatinangor ) Kabupaten Sumedang, persil Blok Sumurwangi luas 252 m2 berdasarkan Sertipikat tanah dari kantor Agraria ( sekarang kantor BPN ) Kabupaten Sumedang, tanggal 17 - 2- 1987 No. 420/1987 yang semula atas nama Ny.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2019 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PDT/2019/PT.DKI
Tanggal 22 Februari 2019 — NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
56 — 13
  • NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
    1951; Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Gandaria Utara tanggal 28Agustus 1998 No. 251/1.711.72 yang diketahui oleh CamatKebayoran Baru No. 39/KB.I/1998 tanggal 31 Agustus 1998, bahwabidang tanah yang dimohonkan secara fisik dikuasai sepenuhnyaoleh Abdul Somad bin Nusi dan tidak dalam keadaan sengketa;Hal tersebut membuktikan bahwa ahli ahli waris yaitu Abdul Somad binNusi benarbenar menguasai tanah yang dibuktikan dengan DATAYURIDIS dan DATA FISIK sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan MenteriNegara Agraria
    No.43/PDT/2019/PT.DKI10.11.tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakanjangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun, dan dapatdiperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, sedangkan Hak Miliktidak mempunyai jangka waktu yang terbatas sehingga lebih terjaminkepastian hukumnya, maka PENGGUGAT melalui Dirwani Evy YuswitaHararap, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya JakartaSelatan mengajukan Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah yaituHak Guna Bangunan Sertifikat No. 426
    Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 126 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Membayar biaya permohonanberdasarkan surat perintah setor dari TERGUGAT.d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang bersangkutan;> FAKTA HUKUMnya adalah : Semua Persyaratan dalamPendaftaran sudah lengkap sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 yaitu MilikWarga Negara Indonesia (Bukan WNA ataupun BadanHukum), Luas Tanah yang ada di sertipikat tersebutadalah 600 m?
    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3696), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 1998tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah utk rumah Tinggal; PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.9 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 04-08-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
Yayasan Al Jabr Center
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
286 — 48
  • Penggugat:
    Yayasan Al Jabr Center
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sel
Tanggal 29 September 2022 — La-Marina
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
2.WIRKASWANDI
64 — 0
  • La-Marina
    Turut Tergugat:
    1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
    2.WIRKASWANDI
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 151/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 19 Maret 2024 —
Terbanding/Penggugat : RUSTINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
75 — 19

  • Terbanding/Penggugat : RUSTINI
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep