Ditemukan 916 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341/B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
memori penjelasan Pasal 4 UU PPN1984 sebelum perubahan 1 Januari 1995 dapatdigunakan;bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwayang dimaksud dengan penyerahan dilakukan dalamlingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaiPengusaha Kena Pajak adalah dalam rangka kegiatannyaseharihari sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapatdipahami bahwa kriteria dalam kegiatan usaha ataupekerjaan mengandung pengertian kegiatan seharihariPengusaha Kena Pajak;(Untung Sukardji
Register : 01-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Pare Tanggal 27 Agustus 2013 — - penggugat
- tergugat
60 — 38
60 — 38
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukan olehmereka yang cakap secara hukum karena dilakukan oleh orangorangdewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (vide Pasal 1330KUHPerdata) hal ini terlinat dari tidak adanya keberatan dari Para Penggugattentang kedewasaan pihakpihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut;Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli yang dilakukan Atikakepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H.
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukandengan kesepakatan karena kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpakesepakatan dan kerelaan pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut,karena sampai sekarang tidak ada keberatan dari pihakpihak yangmelakukan perjanjian tersebut dan tentu kalau perjanjian tersebut dilakukandi bawah paksaan maka dikemudian hari akan ada tuntutan dan keberatandari salah satu pihak yang merasa dipaksa dalam melakukan transaksitersebut;Menimbang, bahwa transaksi jual beli
Basse Nuhung kepada Sukardji telah memenuhiseluruh ketentuan persyaratan sahnya suatu perjanjian atau perikatan, makatransaksi jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa dengan sahnya jual beli yang dilakukan Hj. Atika,maka objek sengketa tersebut telah berkurang 930 m? dari 4.295 m? menjadi3.365 m?
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SOCFIN INDONESIA
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut PemerintahHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 540 B/PK/PJK/2016melalui siaran Pers Dirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP(seperti yang selama ini) dengan alasan agar PerusahaanPerusahaanpertanian dalam skala besar (omset diatas Rp600 Juta) dapatmengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian pupukdan peralatan pertanian;12.Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk;
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji, 2009, Pajak Pertambahan Nilai,Cetakan kesembilan, penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal125126)..
Putus : 31-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, vs PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN),
103 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan untuk pembebasan lahankeseluruhan milik Penggugat sudah dilakukan mulai tanggal20 Juni 2007 dan masih dilakukan hingga saat ini ;Bahwatindakan Penggugat memenuhi kewajibannyamelakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugikepada penduduk atau masyarakat penggarap pada saat itusesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimanajuga telah dinyatakan oleh SUKARDJI, S.Pd.
No. 207 K/TUN/2012Kutai Kartanegara dan Rekomendasi Penggunaan Kerja Migas dariMenteri ESDM (vide : Halaman 5 dan 6 gugatan) ; Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukardji selaku Lurah KelurahanJawa yang menyatakan Penggugat telah melakukan pembebasanlahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakatpenggarap (vide : Halaman 9 gugatan) ;adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuaidengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria ;6.
Register : 06-07-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Trk Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
152 — 208
152 — 208
Menyatakan bahwa Munaji bin Yokardjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2006, Sariyem binti Giman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016, Sukardji bin Munaji telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan Samini telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021
3.
Menetapkan ahli waris almarhum Munaji bin Yokardjo dan almarhumah Sariyem binti Giman adalah:
- Mukatin binti Munaji (Penggugat I);
- Sukardji bin Munaji (Almarhum)
- Sukarjo bin Munaji (Tergugat );
- Mujiharto bin Munaji (Penggugat II);
- Adiharso bin Munaji (Penggugat III);
- Marsudi bin Munaji (Penggugat IV);
- Priyo Santoso bin Munaji (Penggugat V);
- Siti Alimah binti Munaji (Penggugat VI);
4.
Menetapkan ahli waris dari almarhum Sukardji bin Munaji dan almarhumah Samini binti Lanidjo adalah:
- Any Lina binti Sukardji (Penggugat VII);
- Nanik Miharsih binti Sukardji (Penggugat VIII);
- Adji Kisworo bin Sukardji (Penggugat IX);
5.
Menetapkan bahwa masing masing ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 4 diatas mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Sukardji bin Munaji dan Samini sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dengan rincian sebagai berikut:
- Any Lina binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Nanik Miharsih binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian
atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Adji Kisworo bin Sukardji mendapatkan 2/28 bagian atau 7,14285 % (tujuh komasatu empat dua delapan lima persen);
8.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK\ VS PT NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
163 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle, setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadidi dalam daerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:tees Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
Register : 01-04-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGASE IMPOR ? EKSPOR INDONESIA;
144 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
principle (sebagaimanadiperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensiadministrasi pemungutan PPN, dan mengurangi moral hazardpenyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangkapengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc).Berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam Daerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam DaerahPabean Indonesia;Untung Sukardji
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2016pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia; Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudulUndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan KetigaDengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,ttmenyatakan: ...Dalam hal terdapat perbedaan antarapenegasan dalam memori penjelasan dengan ketentuanyang tercantum dalam batang tubuh, maka yangberlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batangtubuh;Bahwa dengan demikian meskipun
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRIPLE'S;
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2003, halaman 214215);14. Bahwa kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminan atau15.16.17.refleksi dari kKewajiban memungut pajak terutang yang diatur dalampasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN. Kewajiban ini merupakanrangkaian peristiwa dan perobuatan hukum yang diatur dalam Pasal 11(tentang saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai) dan Pasal 1 angka23 UndangUndang PPN yang kemudian direalisasi dalam Pasal 13UndangUndang PPN.
Putus : 07-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511/B/PK/PJK/2013 Tanggal 7 April 2014 — PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, apabila terjadipenyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai,administrasi pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawabankepada Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa KenaPajak tersebut, bukan kepada pembeli walaupun pembelikemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;Menurut Untung Sukardji dalam buku berjudul PajakPertambahan Nilai halaman 19, sebagai Pajak TidakLangsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapatdirumuskan berdasar 2 sudut pandang sebagai berikut
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA;
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
penjelasanPasal 4 UndangUndang PPN 1984 sebelum perubahan1 Januari 1995 dapat digunakan;Bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwayang dimaksud dengan penyerahan dilakukan dalamlingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaiPengusaha Kena Pajak adalah dalam rangkakegiatannya seharihari sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapatdipahami bahwa kriteria dalam kegiatan usaha ataupekerjaan mengandung pengertian kegiatan seharihariPengusaha Kena Pajak;(Untung Sukardji
Putus : 09-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145/B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2017Pasal 4 UndangUndang PPN 1984 sebelum perubahan1 Januari 1995 dapat digunakan;Bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwayang dimaksud dengan penyerahan dilakukan dalamlingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaiPengusaha Kena Pajak adalah dalam rangkakegiatannya seharihari sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapatdipahami bahwa kriteria dalam kegiatan usaha ataupekerjaan mengandung pengertian kegiatan seharihariPengusaha Kena Pajak;(Untung Sukardji
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA
58 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melalui siaran PersDirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yang selamaini) dengan alasan agar PerusahaanPerusahaan pertanian dalam skalabesar (omset diatas Rp600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukanyang dibayar atas pembelian pupuk dan peralatan pertanian;12.Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
Register : 22-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 958/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ENGGI ELBER,SH
Terdakwa:
NUR EFFENDI,SH
70 — 65
ENGGI ELBER,SH
Terdakwa:
NUR EFFENDI,SH
70 — 65
Mudji Sukardi;
- 1 (Satu) buah flasdik berisi foto dan video saat kejadian di TKP;
- Foto copy surat kuasa khusus tanggal 20 desember 2018 dari EMIN kepada NUR EFFENDI RASYD.SH.MH. foto copy surat kuasa khusus tanggal 20 desember 2018 dari Hj.
Dikembalikan kepada Saksi Masto Sukardji.
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MATTEL INDONESIA;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sebagaimanadiperkenalkan EEC Sixth Derictive) agar terjadi efisiensiadministrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazardpenyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangkapengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fiscal).Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam daerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerahpabean Indonesia;Untung Sukardji
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akanselalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamDaerah Pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkanpurchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalamdaerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akanselalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, halaman 34, menyatakan:Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1811/B/PK/PJK
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/PJK/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INABATA INDONESIA
147 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam Daerah Pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di Luar DaerahPabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangHalaman 27 dari 37 halaman.