Ditemukan 1184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : aster antar abner alber apner arter alter afner anter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AS goon after the end of each calendar year as the necessaryinformation becomes available, Plant Operaterc shallFeconcile the estimate of each Sales Contract" s Percentageused during Such yeac with such Sales COnEract"s Percentagedetermined in accordance with Section LL.0@2 of theAgreement.De qe the cash calls for a given mesth in the aggregate exceedActual expenditures fer said month, the cash call nextSucceeding tha issuance of the debit Rote feferred ta inSection 7 below shall be reduced by the
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2014 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2012 — PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI VS PT.PANCARAN HALUAN SAMUDERA
164 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • All otherfumigations shall be for the Charters account after the vessel gas been oncharter for a contyinous perod of six month or moreThe Charters shall provide and pay for necessary dunnage and also any extrafitting requisite for a special trade or unusual cargo, but the Owners shallballowthem the use of any dunnage already aboard the vessel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. PLN (PERSERO), vs. PT. DHARMA LAUTAN UTAMA, dkk
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, itshall nor apply to any break or injury caused by persons who actedmerely with the legitimate object of saving their lives or their ships,after having taken all necessary precautions to avoid such break orinjury;Intinya, setiap negara wajib mengadopsi peraturan internasional,yang mengatur perbuatan pemutusan atau kerusakan kabel bawahlaut, yang dilakukan dengan sengaja/karena kelalaian oleh kapalNegara/orang yang tunduk pada yurisdiksinya, merupakan suatupelanggaran yang dapat dihukum;Peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
554 — 4030 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kebijakan terkait penjualan dilakukan oleh pihak relatedparty dalam hal ini Caterpillar SARL Singapore baik fungsi "pricenegotiation, receive order from customer, sales administration, dan salesperson", terlebih untuk fungsi penjualan dan distribusi ke luar negeri.Sedangkan untuk fungsi distribusi untuk pasar lokal dilakukan oleh PTTrakindo Utama selaku agen tunggal Penggugat;10) OthersBahwa related party memiliki fungsi dominan dan menanggung atas risikoterkait aktitas: human resouces development, after
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-09-2006 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 956/Pid.B/2006/PN.Tng
Tanggal 20 September 2006 — SINTO HARYADI TANUWIDJAJA
146 — 46
  • IIE pernah ditugaskan untukmengikuti jalannya proses tender Proyek IIEBSD City tersebut, Bahwa arti point 6 dalam Minutes Of Meeting tersebut adalah memintapeserta tender melampirkan bukti pengalaman kerja 5 tahun terakhirdan tujuannya agar peserta yang mengikuti tender harus qualifieddalam mengerjakan proyek ICE atau proyek IIEBSD City, dan selainitu untuk mengetahui kestabilan perusahaan peserta tender dan untukmelihat after sales servicenya baik atau tidak.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
184 — 93
  • Surat Tergugat tertanggal 1 April 2013 yang dirujuk olehPenggugat dalam gugatannya bukanlah surat pemutusan melainkan Cumamenginformasikan kepada Penggugat bahwa Perjanjian Distributor telahberakhir pada tanggal 30 September 2012 sesuai Pasal 9.1 PerjanjianDistributor.Berikut kami kutip surat Tergugat tertanggal 1 April 2013.As you areaware, the initial term of the Agreement had not beenrenewed for a further period after its expirvon 30 September2012.
    Penggugat jugatelah mengetahui dan menyetujul penunjukkan distributor baru di Indonesiaoleh Tergugat I.Sebagai contoh, berita acara pertemuan tanggal 22 Mei 2013 yangdisetujui oleh Penggugat menyebutkan :"After discussing in length we have agreed on the following :1. PTV will be given an extension of 1 year till end June 2014, tocarry on with the ZEISS surgical business in Indonesia.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6160 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Thelegal representatives need to approve of this form of emancipation.A17 years old girl asked for emancipation, after she left her parent in order tolive with her boyfriend.
    After annulment the contract is considered null, with retroactive effect to the time it was concluded (art. 3:53 DCC).However, if the minor has performed a unilateral act which is not directed toa specific person (e.g. making a last will or receiving an inheritance) the act isconsidered null and void from the beginning, without the minor or its legal representatives having to activate the nullity.As long as the ground for annulment is not invoked by the protected party, thecontract is perfectly valid
    According to art. 3:52 par.1 DCC, the prescription period for actions to annul a juridical act is three years,that is to say: three years after the ground for incapacity ended or three yearsafter the legal representative learned about the annullable act.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 14-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2016 — MARRY PARDEDE als. MARRY LUMBAN TOBING. Tempat/ tanggal lahir : Balige, 7 Agustus 1949, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bango III No.14, RT.008, RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : M. Amin Nasution, SH.MH. dkk, para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No.8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MAN/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
133 — 83
  • dicapai dari pengawasan horizontal darilembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuaan umumdibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakanhukum yang didasarkan pada kerangka due process of law Due process oflaw pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of /aw, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry,and renders judgement only after
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
385 — 194
  • Samantaka BatubaraDraft Feasibility Study IPP Mine Mouth CFSPP 2 X 300 MWIndragiri Power August 2015. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 2581 (Satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara PLTURiauTenayan antara PT PLN (Persero) dan PT SamantakaBatubara dimana terdapat postit warna kuning bertuliskantangan After COA (Contract Discussion Agreement) w/ PLN10/12/2015. 2591 (Satu) bundel fotokopi Perjanjian konsorsium oleh dan antaraPT SAMANTAKA BATUBARA dan CHINA HUADIANENGINEERING CO.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — ARIOS JAYA
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) waa 15000 Ibr 1.350 20.250.000Kartu) Induk mbl16 penumpang/krtu al oe 38 15000 Ibr 1.350 20.250.000biru (PKB)17 Kartu Induk fin 21.5 X33 1500 tr 1.350 2.025.000trayek (Angk) mmKartu Induk Pengu18 saha Angkutan 21,8433 1500 Ibr 1.350 2.025.000mm(Angk)19 Kartu Disposisi axe 150 buku 11.000 1.650.00020 Kartu surat masuk Buku 100 buku 11.000 1.100.000a4 Permohonan plat) 216X330 7 3 buku 71.000 2.130.000kuning (Angk) mmPermohonan ijin 216 X 330 ,22 trayek/biru (Angk) ei 8 rim 71.000 568.000aq Penh after
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — ENDAH RUMBIYANTI, S.T
238 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 27 K/Pid.Sus/2015Stockpile Of SBF : 8D72 And 8D58 Work Req No :IMS/127/ESW/08/09;31.1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D74),Construct Access Road And Restore The Area After HaulingProcess.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1430/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each cashall shall set ferth in reatonabeiattee able detail thei(2) current cash Status (ali funds Fecelved. pursuant toaelorPB cash calls nade in he curcent calendar yearand any loteres: farmed) thereon. legs yearfodate cogts debited and paid);2 5(2) all funds net Yet recelved PUFSUaRE to prick cashcalls; (3) progected Cash expenditures from the Last date afthe previous debleing perled thtcugh the end of thePeriod covered Sy such cash call; andC4) met cash fequirtement,c.AS goon after the end Sf
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Drh
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
HAMJAH BESAN Alias ANJAS
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
64 — 35
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action ofthegoverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
152 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Grade Nomor 2 OrBetter Yellow Soybeans) had been completely discharged from road trucksand still stored in the warehouse in bulk condition, we found partly were insplit/broken, wrinkled, purple color, foreign matter and other beans with theaverage condition (details attached);In such condition (split/oroken, wrinkled, purple color, foreign matter andother beans) we have an opinion that the condition had happened due toduring stored after harvest at origin country.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
171 — 90
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a lawwhich hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhakasasi individu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kgn
Tanggal 7 Juni 2017 — Anak
104 — 46
  • hak asasi anak merupakan bagian darihak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukuminternasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalamUniversal Declaration of Human Right (UDHR) dan International on Civil andPolitical Rights (ICPR).nt Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak Hak Anak : ...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needsspecial safeguards and care, including appropriate legal protection, before aswell as after
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each cash ca = = =a a1 Aa aE Forth ir Teasonable detail thi Li z aFol lowing:ti current cash status (a1) fonds Fecelved, pursgant toaElorPp Cash calis made in the curcese ealendar yeara Ad any interese $acned thereon. less Fearto=date cogts debited and Paid); ,2 5C2) all funds nee Yee recelwed pursuant to Price cashcalls: 3) Projected cash expenditures from the Last date offhe previous deblting period theough the end of thePatio covered Sy such cash call; andC4) net cash tequirtemant,Cc. 43 850m after
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Drh
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
78 — 22
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action ofthegoverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — SURYA DHARMA SINAGA
162 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTEGT 22.102) 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21dan 22 Project.103) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.Hal. 89 dari 177 hal. Put. No. 1303 K/PID.SUS/2015104) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertamapekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian Nomor : 044. Pj /61 / KITSBU / 2012 Nomor : 032.
    fotokopi faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihalpenjadwalan LTE GT 22;101) 1 (satu) lembar fotokopi faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTEGT 22;102) 3 lembar asli remaining material list after
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
434 — 107
  • Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tng(c)During the meeting the parties must use their best endeavors toresolve the dispute.31.3 Commencing legal proceedingsIf after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties havenot resolved the dispute, either party will be entitled to commence legalproceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neitherparty may commence legal proceedings against the other without firstcomplying with clauses 31.1 and 31.2."
    (c)During the meeting the parties must use their best endeavors toresolve the dispute.31.3 Commencing legal proceedingsIf after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties havenot resolved the dispute, either party will be entitled to commence legalproceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neitherparty may commence legal proceedings against the other without firstcomplying with clauses 31.1 and 31.2."