Ditemukan 9564 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum “sengaja merusak kesopanan di depan umum”
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
53 — 12
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 18-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0682/Pdt.G/2016/PA.Mtp
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
  • Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpPIAL AN AAG AT AAD Dest RA nA NCOONINAL OINNACIDA AAtnsuami dan imam keluarga.jawaban no 5 tadi hanyalah contoh kecil yangdi ungkapkan di kasus ini.8.Point B kata kata kasar yang di ucapkan termohon sudah melampaulambang batas norma dan kesopanan bahkan termohon tak seganmengatakan itu kepada anak buaah pemohon bahkanironisnyatermohon pernah memarahi dan memamaki ibu pemohon atau orang tuapemohon itu yang membuat pemohon tidak memaafkan kelakuantermohon karena
    Point C Jawaban termohon dalam dapat menjadi bahanpertimbangan hakim akan tata bahasa dan kesopanan termohon.Untuk Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
77 — 30
  • tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
209 — 79
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajiod atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
248 — 130
  • SerikatPekerja/Serikat Buruh yaitu : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secaratertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan setempat untuk dicatat; Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bagi Serikat Pekerja/SerikatBuruh merupakan badan hukum yang didirikan bukan oleh pemerintahtetapi oleh orangorang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
215 — 115
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
53 — 79
  • undangundang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah AgungNomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dengan terdakwa Sonson Natalegawa) ; atauc. sebagai tanoa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lainatau. tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien) ; atau d. bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
167 — 95
  • Kdidengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
115 — 41
  • tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
105 — 15
  • atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lainyang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azasazas hukum tidaktertulis, maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
220 — 56
  • Melawan hukum formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkansuatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil,apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yanglazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi218bahwa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
82 — 22
  • tanpakewenangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969, halaman68107); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hakorang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
178 — 35
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
242 — 424
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — SUHADI R Bin RIDHUAN ILOEL
82 — 29
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam PengertianMelawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimanaperbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapatdiartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatantersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
270 — 78
  • (Satochid Kartanegara, HukumPidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414) ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arres tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian ondrechtmatigdaad, adalah perbuatan yang memperkosa hakhak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku,bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutanHalaman 229 dari 279 halaman Putusan No. 11/Pid.Sus TPK/2019/PN.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
95 — 25
  • Atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis,maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat,kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat,patut, teliti dan hatihati pada orang lain, barangnya maupun haknya ; Bahwa sesuai fakta kekayaan yang diperoleh Saksi M. Munjadi M. Noor selakuDirektur PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — EUIS RODIAH Binti H. SYARIFUDIN
93 — 38
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam PengertianMelawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimanaperbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapatdiartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatantersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3126 — 1614
  • Tentang : Cipta Kerja
  • permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen,dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsippelayanan sebagai berikut:a. kesederhanaan...Angka 3Angka 4Pasal 25Dihapus.Angka 5Pasal 26HurufaSK No 052564 APRESIDENREPUBLIK INDONESIA 292 . kesederhanaan dalam proses;as . kejelasan dalam pelayanan;. kepastian waktu penyelesaian;a0. kepastian biaya;. keamanan tempat pelayanan;tanggung jawab petugas pelayanan;. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;ma 0 mm o. kemudahan akses pelayanan; danmekedisiplinan, kesopanan
    mandiriproduk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapatterdiri atas beberapa klaim turunan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Angka 5Pasal 123Cukup jelas.SK No 052573 AAngka6...Angka 6Pasal 124Pasal 108fWPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 302 Cukup jelas.Angka 1SK No 052574APasal 20Huruf aYang dimaksud dengan bertentangan denganketertiban umum adalah tidak sejalan denganperaturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnyamenyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakatatau golongan, menyinggung kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
319 — 134
  • arti formil adalah segalatindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atauperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan