Ditemukan 367674 data
12 — 0
tingkat pertama inisesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 272 RV sehinggapermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNo. 3 tahun 2006 dan Undangundang No. 50 tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada PemohonHal. 3 dari 4 Pen.Nomor 1089/Pat.G/2016/PA.BdwMengingat, segala perundang undangan dan peraturan yang berlakuserta dalildalil syar'i
21 — 9
Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i
10 — 1
Agama Rangkasbitung untukmencoret perkara tersebut dari register perkara.Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo dibatalkan dan dicoret,namun permohonan Pemohon telah terdaftar di register perkara dan termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 seperti yang telah disempurnakan pada perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalildalil syar'i
11 — 1
dengan pertimbangan tersebut, maka perkaraNomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Lbt, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Limboto tertanggal 4 Maret 2016 dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 makaseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dalil syar'i
14 — 0
pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karenadicabut; = 3 oon nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dandiubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan Pasal 271 RV dan segala ketentuan perundangundangan sertadalil syar'i
20 — 13
., makaberdasarkan Pasal 271 Rv. pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapatdilanjutkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.Hal. 3 dari 5 Pen. No.884 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya2.
15 — 2
Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon di persidangan yangtelah ditentukan, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak sungguhsungguh dalamberperkara, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 124 HIR, maka permohonanPemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i
12 — 3
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :al > Y ib ae Os 4a Cprokenk So oy
14 — 7
memerintahkanPanitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankankepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
18 — 9
AgamaDenpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinanputusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinantersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediamankedua belah pihak;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makakepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuaikertentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;Mengingat segala pasal dari UndangUndang dan ketentuan hukum lainserta dalil syar'i
9 — 3
bersama tersebut harus dibebankan kepada hartabersama.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenaiutang bersama patut pula dikabulkan dengan menghukum kepada penggugat dantergugat untuk membayar masingmasing dari utang tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i
yang berkaitan denganperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinanpenggugat dan tergugat adalah harta bersama antara penggugat dantergugat yaitu:2.1.
8 — 4
tidak terdapat adanyalarangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat olehsuatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon denganPemohon Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istribelum dikaruniai anak. telah dikaruniai Seorang anak, yang bernama: Ayunda, umur 3 tahun;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i
Xxxxx XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX dapat ditetapbkan keabsahannya, dan oleh karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaDompu Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Dp tertanggal 08 Juni 2021 tentangLayanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya yang timbul dari perkara inidibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2020;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
11 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:I it: P A . lLge YG gt Bld SS oe SE I goArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
15 — 12
Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antaraPemohon dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Zahwa Rizkiana Azhari;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill,
dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang Nomor 411/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal O04 Maret 2021,Pemohon dan Pemohon II telah dibebaskan dari selurun biaya danselanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
12 — 2
Yusuf ;= Bahwa mahar / mas kawinnya adalah emas seberat 5 gramdibayar tunai;= Bahwa waktu menikah Pemohon jejaka sedangkan Pemohon IIperawan dan tidak ada paksaan;= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungandarah;Halaman 4dari 11 halaman Penetapan No 0088/Pdt.P/2017/PA.Mt= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungansesusuan;= Bahwa tidak ada halangan syar'i pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahandilangsungkan; Bahwa
Yusut ;= Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah emas seberat 5 gram dibayar tuna; Bahwa waktu menikah Pemohon jejaka sedangkan Pemohon IIperawan ; Bahwa tidak ada paksaan saat menikah;= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungandarah;= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungansesusuan; Bahwa tidak ada halangan syar'i pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahandilangsungkan;= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon
7 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:ge Ye 5 ot Bo ele SS v + So J! goArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
dijatuhkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danDalil Syar'i
11 — 2
melanggar taklik talak angka 3, tidak terbukti;Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0132/Pat.G/2014/PA Sik0132/Pdt.G/2014/PA.SIkMenimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak tersebutPenggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu dapat ditetapkansyarat sighat taklik talak telah terpenuhi dan perkawinan Penggugatdengan Tergugat telah dapat diputus dengan pelanggaran taklik talak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan nashnash syar'i
Putusan Nomor 0132/Pat.G/2014/PA Sik0132/Pdt.G/2014/PA.SIkTergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil Syar'i
10 — 0
dari segi hubungan dengan calon isterinya, yang sudah sedemikianerat, dan sulit dipisahkan, bahkan mereka sudah sering keluar bersama dan tidurbersama dan saat ini calon isteri telah hamil 2 bulan, dan yang menghamili adalahPemohon, maka untuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari danakan lebih maslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan ternyata pernikahan pemohon dengan calon istrinyatidak ada halangan menurut ketentuan Syar'i
bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
6 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:r tite be e Faia) ao Y dle go ot db cpolenll BS 2 SE SI p> oe Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
15 — 4
11/Pdt.G/2012/PA Silk. 9Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebuttelah terbukti Tergugat telah melanggar sighat takliktalak angka 2 dan 4;Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talaktersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadhRp.10.000, (sepuluh ribu. rupiah), oleh karena itudapat ditetapkan syarat sighat taklik talak telahterpenuhi dan perkawinan Penggugat dengan Tergugattelah dapat diputus dengan pelanggaran taklik talak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlumengetengahkan nash nash syar'i
berperkara secara prodeo olehkarena itu Pen ggugat dalam amar putusan akhirdibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai denganpasal 7 ayat (1 dan 4) Surat Edaran Nomor 10 tahun2010 maka biaya perkara tersebut dibebankan kepadaNegara melalui DIPA Pengadilan Agama Solok;Mengingat, pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan' kedua dengan Undang UndangNomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i