Ditemukan 973 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pekerjaan pengenaan pedesaan pemetaan penetaan pekejaan pekeraan pekerjan pebenaan pekeiaan pekelaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
154 — 65
  • wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya,wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalamJangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan4) SPK Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antaraBapelitoang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yangmenyatakan Bahwa benar penagihan hanya dapat dilakukan setelahpenyelesaian pekenaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
174 — 45
  • Tidak terdapat klausal kedua yang menyatakan bahwa :Menandatangani Surat Pernyataan dari Pemimpin dan BendaharaProyek Pekenaan ............... yang bensi kesanggupan menyatakanpembayaran termijn proyek sebagaimana dimaksud dalam butir 1tersebut di atas.1.3.Tidak terdapat Surat Pernyataan dari Pemimpin dan BendaharaProyek yang berisi kesanggupan menyatakan bahwa pembayaran278termijn proyek akan dimasukkan ke dalam rekening di Bank JatengCabang Syariah, namun Surat Pernyataan yang ada ditandatanganioleh
    Tidak dilengkapi dengan nomor surat dantanggalpenerbitan, tidak terdapat klausal kedua yangmenyatakan bahwa :Menandatangani Surat Pernyataan dari Pemimpin danBendahara Proyek Pekenaan ............... yang berisikesanggupan menyatakan pembayaran termijn proyeksebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas.b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM
94 — 43
  • Trie Deska Rusman selaku kuasa penggunaanggaran dan Antariksa selaku PPTK yang tidak menghitung lalumengenakan atau mengklaim denda keterlambatan ataspenyelesaian pekerjaan tersebut yang dihitung sejak tanggal 18Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 atauketerlambatan selama 13 (Tiga belas) hari, dengan perhitungan1/1000 x 13 hari x Rp. 8.029.873.000 = Rp. 104.338.349,merupakan perbuatan melawan hukum yaitu Tidak menghitungdan mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan ataspenyelesaian pekenaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
153 — 36
  • Pasal 14 Ayat (3) yangmenyatakan Bahwa benar Bendahara penerimaan dan bendaharapengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarangmelakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan danpenjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekenaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos ataumenyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnyaatas nama pribadi;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
104 — 29
  • Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:(a) pekernaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaanpengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;(b) pekenaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaanpengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberihibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan olehBadan Rehabilitasi dan Rekonstuksi, yang penyelesaianpekerjaannya peru dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu)tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakankewajibannya
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
41 — 8
  • AKHMAD RIYADI, sesuai dengan SKT barumempunyai pengalaman kerja selama 3 (tiga) tahun adalah adalahtidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadipersyaratkan dalamDokumen Pengadaan Nomor : 01/pokjaDKP/Urukan/Ulang V2014 tanggal 08 September 2014, BablV(Lembar data Pemilihan).F.1.b), yang menyebutkan, 1 (satu)Orang pengawas lapangan dengan Pendidikan minimal STM Sipilyang memiliki SKT Teknisi Pengerukan atau SKT pelaksanalapangan pekenaan Jalan pengalaman minimal 5 tahun.dengandemikian
    Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Pasal 89 ayat (4)yang bunyinya :pembayaran bulanantermin untuk pekenaan konstruksi,dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasukperalatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasilpekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
125 — 71
  • SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenanglelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTUWIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon denganmengatakan sebagai berikut pekenaan instalasi biogas di Nusa Penidadikeyakan oleh adik saya kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA,S.Sos sebagai berikut ...kKalau begitu agar dikerjakan dengan batik, Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antarasaksi MADE
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN PDG
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. YANDRIZAL Pgl YAN
70 — 11
  • dari pesertaHalaman 147dari 244 Putusan No.35/Pid.Sus/T PK/2015/PN PDGpertemuan tersebut, Kemudian kepala dinas menutup pertemuan tersebutkemudian EVA JONI, S.Sos Pgl JON (ketua panitia Pemeriksa), MAISARAH(Sekretaris panitia Pemeriksa) dan MASRIL (ketua Pengadaan Barang danJasa) keluar dari ruangan kepala Dinas dan saksi bersama denganYANDRIZAL tinggal diruangan tersebut, Kemudian kepala dinas mengatakanbahwe menurut PAK YAN ada pekerjaan yang belum selesai, saksi mintakketegasan PAK YAN bahve pekenaan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
119 — 67
  • SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenanglelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTUWIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon denganmengatakan sebagai berikut pekenaan instalasi biogas di Nusa Penidadikeyakan oleh adik saya kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA,S.Sos sebagai berikut ...kKalau begitu agar dikerjakan dengan batik, Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antarasaksi MADE
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Pidana - LA ODE MUH. IRFAN, ST
121 — 25
  • Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi TeknisPekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada KPA bertindak sebagai PPKdan dilanjutkan dengan proses selanjutnya;Bahwa selanjutnya pada hari yang sama setelah pengkajian spesifikasi danHPS selesai dilaksanakan maka Pokja ULP melakukan pembahasan untukmenentukan metode pemilihan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat(2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasabeserta perubahannya yaitu Metode evaluasi penawaran untuk PengadaanBarang/Pekenaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
82 — 29
  • SUBANDRIO hinggamengikuti acara pengecekan lokasi;Dana pekenaan konsultansi teknis proyek renovasi pasar PragaanKec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkandengan menggunakan sistem termyn; Termyn : sebesar 40 % senilai Rp.45.932.400, (empat puluh limajuta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah); SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014; SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014; SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.
    Sumenep, Minggu ke VI, periodetanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September2014;Time schedule pekenaan renovasi pasar pragaan Kec.Pragaan Kab.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
177 — 53
  • TentangPerubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah dan Lampiran Bab II Huruf B angka 11 huruf C 2 PerkaLKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa, mengetahui dan membiarkan pekerjaandilaksanakan oleh perorangan yang tidak memiliki persyaratan kualifikasi untukHal 26 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrmelaksanakan pekenaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
104 — 28
  • tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (8) yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkankontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecualisebagian pekenaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
241 — 424
  • Melaksanakan dan menyelesaikan pekenaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat danpenuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekernaanpermanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.Adapun item pekerjaan yang diselesaikan oleh PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
123 — 36
  • yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 2434/PMK.05/2015: Pasal 4 ayat (1): Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapatdilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya harus memenuhiketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK,penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikanHalaman 181 dari 267 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampaidengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnyamasa pelaksanaan pekenaan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2023 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG
Tanggal 1 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : MIRYANDO EKA PUTRA, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Ir. ABDUL MUNIR, M.Si. Bin ABDUL WAHID
86 — 55
  • 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terirna Pekenaan Nomor 050/2098/ BH/ tanggal 26 Nopember 2018 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Cabai Besar Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat APBN-TP Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Wonosobo.
    ARADHANA MAHARDIKA MANDIRI tanggal 22 Oktober 2018, Pekenaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih tahun 2018 beserta rincian evaluasi teknis.
  • 1 (satu) lembar koreksi aritmatik dan kewajaran harga PT. ARADHANA MAHARDIKA tanggal 22 Oktober 2018, Pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih tahun 2018
  • 1 (satu) lembar koreksi aritmatik dan kewajaran harga PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
91 — 36
  • Klaten untuk bantuan dan kordinasinyaagar masyarakat dapat membantu 181kelancaran pelaksanaan pekenaan dilapangan dalam penarikan Kawat SUTET500 kV PedanTasikmalaya di desaKrakitan, Kec. Bayat Kab. Klaten.BUKTI T97. Surat No.241/130/PROKITING JATENG&DIY/2005 Tanggal 05 Oktober 2005,Perihal Permohonan bantuanpengamanan.Surat ini dibuat oleh SUHARDJONO, STyang bertindak untuk nama PT.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
225 — 80
  • Oktober 2014, perbuatan TerdakwaYOSEP RONI SAMUEL bertentangan dengan :1.Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pembayaran prestasiHalaman 226 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkpekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b.pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekenaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
155 — 45
  • Pengertian Istilahangka 1.1.46 sebagai berikut :Pekeyaan Komplek adalah pekenaan yang menurut pengguna barang /jasa di perlukan teknologi tinggi dan / atau dinilai mempunyai resiko tinggidan / atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus.Dan Bab Ketentuan Umum angka 1.6. Pengguna barang / jasa angka 1.6.3Tugas pokok pengguna barang / jasa, Pengguna barang / jasa bertugas dan wajibuntuk :6. Menetapkan dan / atau mengesahkan :a.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
226 — 81
  • Nomor Nomor10000A/PPKBimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatanganoleh saksi Muhammad Firdaus, SKH, MPd dengan Terdakwayang manaberdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikahdan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tersebut Terdakwa selakuPenyedia mempunyai kewajiban diantaranya melaksanakan danmenyelesaikan pekerjaan sesual dengan jadwal pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapbkan dalam kontrak dan Menyerahkan hasil pekerjaansesual dengan jadwal penyerahan pekenaan