Untuk menentukandapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahuiberapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur danuntuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebihdahulu ;Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

,(pensiunan hakim agung), pada kesaksiannya sebagai ahli pada perkarakorupsi Dicky lskandardinata yang mengemukakan, bahwa rumusan delik Pasal2 ayat(1) dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimerupakan delik formil, sehingga kerugian keuangan negara tidak harus dalambentuknya yang actual lose, tapi cukup potential lose (lihat Mahrus Ali, Asas,Teori & Praktek, Hukum Pidana Korupsi, Yokyakarta, Ull Press, 2013, hal. 261,Bab VII, Menghitung Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi BerbasisPemiskinan

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkanbahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukantindak pidana korupsi jika unsurunsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan sajakarena perbuatannya tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasecara nyata (actual loss), tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya dapatmenimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaikemungkinan (potential loss) ;Menimbang, bahwa dalam

tindak pidanakorupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata dapat berartibukan saja perbuatan tersebut telah nyatanyata berakibat terjadinya kerugiankeuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputiperbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara (potential

implikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yangHal 285 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) uu tipikor dan 2). penyalahgunaan kewenangandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uu tipikor. berdasarkan hal tersebut,menurut mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential

adalah PPK;Bahwa PPK wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kuasa PenggunaAnggaran;Bahwa dalam Undangundang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaannegara dan Undangundang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dijelaskan,yang dimaksud Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016kerugian negara bukan lagi bersifat potential

Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsurunsur tindakpidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikankeuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (actual loss), tetapi juga karenaperbuatannya yang meskipun hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara sebagai kemungkinan (potential loss) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 undangundang Nomor Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan

Pbr.tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebutmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (actual loss),tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya dapat menimbulkankerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai kemungkinan(potential loss) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 undangundang Nomor 1 Tahun2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugiannegara/daerah adalah kekurangan uang, surat

Konstitusi menilai Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahHalaman 312 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Kpgdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser denganmenitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangannegara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential

.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan ujimateriil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwapemahaman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUPTPKmenyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasecara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian negara saja punsebagai kemungkinan atau potential

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaanPenuntut umum, perlu dikemukakan terlebin dahulu tentang adanya putusanMahkamah Konstitusi No.25/PUUXIV/2016 yang telah merubah delik korupsidari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangannegera tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential

.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan ujimateriil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwapemahaman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUPTPKmenyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasecara nyata akan tetapi hanya dapatmenimbulkan kerugian negara saja punsebagai kemungkinan atau potential

dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilaiPasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkaitpenerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangannegara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential

dan tetapdipidana;Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilaiPasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delikmateriil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential

dirumuskanbukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapatdisimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dandipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsurunsur tindakpidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebutmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actualloss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya dapatmenimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaikemungkinan (potential

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaanPenuntut umum, perlu dikemukakan terlebin dahulu tentang adanya putusanMahkamah Konstitusi No.25/PUUXIV/2016 yang telah merubah delik korupsidari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangannegera tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential

akibat yang dilarang, yaitu,*merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara belumatau tidak terjadi secara nyata dan pasti meskipun unsur "secaramelawan hukum dan unsur *memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi telah terpenuhi, maka berarti belum terjaditindak pidana korupsi ;Bahwa pengertian nyata di dalam unsur *merugikan perekonomianNegara atau keuangan Negara harus diartikan bahwa kerugian inibenarbenar telah terjadi atau actual/ lost bukan berpotensi akanterjadi atau potential

(BUKTI T4617).PROSES DATA ROOM VISIT INI DILAKUKAN JUGA DENGANKUNJUNGAN LAPANGAN (SITE VISIT) KE SUGAR GROUPCOMPANIES (PT SWEET INDOLAMPUNG (TERMOHON' KASASI1/DAHULU TERBANDING 1/PENGGUGAT 1), PT INDOLAMPUNGPERKASA (TERMOHON KASASI 2, DAHULU TERBANDING2/PENGGUGAT 2), PT GULA PUTIH MATARAM (TERMOHON KASASI3/DAHULU TERBANDING 3/PENGGUGAT 3) DAN PT INDOLAMPUNGDISTILLERY (TERMOHON KASASI 4/DAHULU TERBANDING4/PENGGUGAT 4)) DI LAMPUNG BERSAMA POTENTIAL INVESTOR.SEKILAS MENGENAI RESTRUKTURISASI HUTANG (

Antara tanggal 5 September22 Oktober 2001, 28 (duapulunh delapan) potential investors menandatangani ConfidentialityAgreement (CA) (Bukti T4613).Pada tanggal 7 September 2001, PT Holdiko Perkasa (PEMOHONKASASIVdahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46), BPPN (dahuluTERGUGAT 50) dan Manajemen Sugar Group Companies (PT SweetIndolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING1/PENGGUGAT 1), PT Indolampung Perkasa (TERMOHON KASASI2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT Gula Putih Mataram(TERMOHON KASASI 3/dahulu TERBANDING

KUNJUNGAN LAPANGAN (SITE VISIT) KE SUGARGROUP COMPANIES (PT SWEET INDOLAMPUNG(TERMOHONKASASI 1, DAHULU TERBANDING 1/PENGGUGAT 1), PTINDOLAMPUNG PERKASA (TERMOHON KASASI 2, DAHULUTERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT GULA PUTIH MATARAM(TERMOHON KASASI 3, DAHULU TERBANDING 3/PENGGUGAT 3),DAN PT INDOLAMPUNG DISTILLERY (TERMOHON KASASI 4, DAHULUTERBANDING 4/PENGGUGAT 4) DI LAMPUNG JUGA DILAKUKANBERSAMA POTENTIAL INVESTOR.SEKILAS MENGENAI RESTRUKTURISASI HUTANG (PT SWEETINDOLAMPUNG (TERMOHON' KASASI 1/DAHULU

Antara tanggal 5September22 Oktober 2001, 28 (dua puluh delapan) potential investorsmenandatangani Confidentiality Agreement (CA) (Bukti T4913).Pada tanggal 7 September 2001, PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi)(TERGUGAT 46), BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan Manajemen SugarGroup Companies (PT Sweet Indolampung (termohon kasasi 1/dahuluterbanding 1/penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (TERMOHONKASASI 2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT Gula PutihMataram (termohon kasasi 3/dahulu terbanding 3/penggugat

disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secaramandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupundi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlakuyang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi,kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasukjuga kerugian yang mungkin timbul (potential

BIR seluruhnya sudah dalam penguasaanDapen PKT, maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara, sehingga perhitungantersebut, sudah tidak relevan lagi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan "unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagaiperkiraan (potential loss) namun harus dipahami benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak