Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 367/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Hj. Nur Insana Arifin Diwakili Oleh : Agustinus Bangun, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat I : Juliana Nasir Tappi Diwakili Oleh : Juliana Nasir Tappi
Terbanding/Tergugat II : Hendra Diwakili Oleh : ASIKIN MUCHTAR, SH.MH.
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare
154 — 84
  • Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b
    Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarkarena :a.
    Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.
    Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.
    Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 17-11-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Smg
Tanggal 3 Mei 2023 — ,M.Kn
Turut Tergugat:
KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
24 — 14
  • ,M.Kn
    Turut Tergugat:
    KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 09-12-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
1.Sundrawadi
2.Sardini
3.Ermin
4.Sohargani
5.Tanjung
6.Herlia
7.Lukman Jaya
8.Umar Dani
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
148 — 68
  • Penggugat:
    1.Sundrawadi
    2.Sardini
    3.Ermin
    4.Sohargani
    5.Tanjung
    6.Herlia
    7.Lukman Jaya
    8.Umar Dani
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-01-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 10 Agustus 2023 — IRWAN RITONGA
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA-UTARA
4.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
70 — 16
  • IRWAN RITONGA
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA-UTARA
    4.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 13-11-2020 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN MALANG Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
1.Direktur PT TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq ARIF
2.LILIK SUPRAPTI
3.Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan tata Ruang
Turut Tergugat:
3.Notaris Dian Agustin Ismanto SH,.M.Kn
4.Notaris Duri Astuti SH,.M.Kn
106 — 23
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    1.Direktur PT TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq ARIF
    2.LILIK SUPRAPTI
    3.Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan tata Ruang
    Turut Tergugat:
    3.Notaris Dian Agustin Ismanto SH,.M.Kn
    4.Notaris Duri Astuti SH,.M.Kn
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 05-12-2022 — Putus : 14-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Blb
Tanggal 14 September 2023 — ., M.kn
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN BANDUNG BARAT
52 — 33
  • ., M.kn
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN CITRA HANDADARI UTAMA
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat II : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Sosial dahulu Departemen Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Citra Satya Utama
73 — 54
  • Kementerian Agraria dan TataRuang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq.
    Surat tanggal 11 Oktober 1999 Nomor A/C67/X99/MS ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional RI perihal Permohonan Ijin Peralinan Hak Atas 3 (tiga) BidangTanah Sertifikat Hak Pakai No. 141, No. 142 dan No. 143, maupun dariMenteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional RI yaitu; SK KepalaBPN No. 18 / HP / BPN /2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentangPemberian Hak Pakai Atas Tanah di Kotamadya Jakarta Timur, DaerahKhusus lbukota Jakarta kepada Yayasan Citra Handadari UtamaHalaman
    Direktur Jenderal Agraria Nomor206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988 tanggal 25 Februari 2000.Bahwa Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) TIDAKPERNAH menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam SertifikatHak Pakai aquo beserta bangunan Cawang Kencana kepada pihaklain lagi kecuali hanya kepada Penggugat, dengan cara dan dalambentuk apapun.
    Direktur Jenderal Agraria Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni1988 tanggal 25 Februari 2000, jo.
    Dirjen Agraria Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni1988.Halaman 44 dari 102 Hal. Put. No.19/PDT/2020/PT.DKIh) Pada tahun 1989, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri cq.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1040 — 1851
  • Dalam Konsideran Memperhatikan Objek Sengketa,khususnya dalam butir 5, 6 dan 10 tertuang dengan jelas : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna UsahaNomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT.
    Pasal 1 angka 14, Pasal104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.
    Nunukan Jaya Lestari ( foto kopisesuai dengan aslinya ) ;Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor01/Nunukan Barat Atas Nama PT.
    (vide bukti P13 dan P14);Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan NasionaNomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.
    HGU yang dimiliki Penggugat melaluiKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan PertanahanNasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan HakGuna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 23 Februari 2015 — SUWARNI bin SATINAH binti SAKIMAN bin SETRO KROMO bin PANINJO,Dkk
MELAWAN
MARIYATUN,Dkk
40 — 14
  • ;Ayat 4Jika pada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/Kepala Daerahyang bersangkutan mempunyai sifat tetap.
    Demikian juga desa yang bersangkutanberlainan pendapat dengan kedua pejabat tersebut maka soalnya lebih dahulu kepadaMenteri Agraria untuk mendapat keputusan;Kemudian berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Nomor1511/600.35.06/111/2012 tanggal 23 Maret 2012 perihal : Permohonan Informasi Databahwa sesuai dengan dokumen Buku Daftar Gogolan Desa Blimbing, KecamatanHalaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Gpr18Tarokan, Kabupaten Kediri, yang dibuat oleh Kepala Desa Blimbing
    Pada tanggal 24 September 1960 berlakulah UU No. 5 Tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agraria) dimana dalam ketentuan Konversi pasal VII ayat (1) disebutkanHak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada mulai berakhirnyaUndangundang ini menjadi hak milik tersebut pasal 20 ayat (1).
    Ketentuan tersebutdipertegas dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 Th 1960;Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 59/Padt.G/2014/PN.Gpr32Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut selanjutnya Kepala Inspeksi AgrariaDjawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan No.
    Landerform jadi namanama pemegang gogol itu dari Desa yang sudahdiajukannya tersebut tinggal menetapkan saja ;Bahwa Kantor Agraria itu hanya melihat namanama yang diajukan dari Desatersebut berarti semua yang diajukan itu adalah gogol tetap, kalau yang ditanyakan itugogol tetap atau gogol tidak tetap yang mengetahui hal ini adalah Kepala Desa,karena yang diusulkan tersebut adalah orangorang gogol tetap ;Bahwa tanah gogol tersebut yang diajukan ke Kantor Agraria namanamanya disitutidak menjelaskan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 118/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
313 — 152
  • Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan16.17.perundangundangan yang berlaku.Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapatpada Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang menyebutkan:Ayat (1): Hak Mllik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2): Pendaftarantermaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian
    Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq Kepala SubDirektorat Agraria setempat.Halaman 30 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGPasal 11(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidakdapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan laindaripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanyadapat dilakukan terhadap halhal tertentu setelah terlebih dahulumendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni
    Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3tahun 1997 tentang Jo. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahpasal 131 ayat (5) Apabila pemegang Hak Milik mewakafkantanahnya, maka akta ikrar wakaf berlaku sebagai surat keteranganmelepaskan Hak Milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaranhapusnya Hak Milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftarsebagai tanah wakaf;Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karenatidak memenuhi alasanalasan gugatan atau setidaknya
    Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tanggal 26061998 HakGuna Bangunan Nomor 976 Desa Cirebon Girang hapus dandiubah menjadi Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang padatanggal 2062006;c. Kemudian pada tahun 2007 Sertipikat Hak Milik No. 367 DesaCirebon Girang Kec. Cirebon Selatan (dahulu), Kec. Talun(sekarang), Surat Ukur Tgl. 27012004 No. 09/2004 luas 150 M?
    Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di KementerianAgraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 6berbunyi:Pasal 6 ayat (1): Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkanmenjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH. MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO Diwakili Oleh : Rosyih Pamudji SH MH
131 — 81
  • aturanaturan terkaitpengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaankeuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015Halaman 3 Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2021/PT SBYtentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, memperkaya dir sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi, yaitu Terdakwa SUPRIANTO, SH.
    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya Dalamrangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yangluasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung olehinstansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengancara
    dan Tata Ruang / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp. 1.154.310.000, (Satu milyarseratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanHalaman 22 Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya Dalam rangkaefektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnyatidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansiyang
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 14 April 2015 — Ny. ROSMANI CS melawan NURBAIDA CS
36 — 7
  • Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalPusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraBarat, Cq.
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN TEBO Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mrt
Tanggal 17 September 2015 — PAIMAN Bin KARYO JIMIN (Alm)
74 — 96
  • Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin; 19 (sembilan) belas lembar daftar nama-nama penerima sertifikat yang dikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbo bujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat nama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.
    Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada saksi TUGIMIN Bin KROMO SEMITO (Alm); 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722Hal.2. Putusan Pidana No.68/Pid.B/2015/PN.Mrt(asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.
    Pemilik TUGIMIN;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli)yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.
    Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapatnama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.TUGIMIN selaku pemilik sertifikat;Dikembalikan kepada Suranto Bin Wirontani (Alm);6.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 04-06-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 72/Pdt.P/2015/PN Tpg
Tanggal 25 Juni 2015 — ARBAIN (Pemohon)
67 — 8
  • Sertifikat Hak Milik Nomor 1167/81/594.3/TPI tanggal 29September1981, Surat Ukur Nomor 268/80/594.1/TPI tanggal 5Agustus1980 milikPemohon dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Kantor Pertanahan KotaTanjungpinang, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1167/81/594.3/TPI tanggal 29September1981, Surat Ukur Nomor 268/80/594.1/TPI tanggal 5Agustus1980sampai dengan saat ini ; Bahwa menurut ketentuan tata cara catatan blokir ( status quo ) dalam buku tanahyang diatur dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 337/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat:
Drs. MOHAMAD AZHAR
Tergugat:
Ny. LIA DALIAH, SE
32 — 17
  • Lia Daliah, Se, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal (SesuaiDengan Alamat Yang Tercantum Dalam Akta Jual Beli No.9Tahun 2001) Di Tangerang, Jalan Inpres Xii, Rt.001 Rw.005Kelurahan Gaga Kecamatan Ciledug Tangerang (namunSampai Saat Ini Alamat/domisili Atas Nama Tersebut TidakDiketahui Keberadaannya), Baik Didalam Maupun DiluarWilayah Nkri, sebagai TergugatMenteri Negara Agraria Atau Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, cq. Badan PertanahanNasional Wilayah Jawa Barat, cq.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
IR. SUGITO
Tergugat:
1.IDRUS
2.ANDI MAPPAMIRI
Turut Tergugat:
KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KOTA KENDARI
86 — 19
  • Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKota Kendari berkedudukan di Jalan HEAMokodompit No. 9, Kelurahan Lalolara, KecamatanKambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,sebagai Turut Tergugat;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dariPenggugat tertanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal5 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 378/PDT/2021/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2021 — Notaris / PPAT
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
101 — 57
  • Notaris / PPAT
    Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
    Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    TeukuCit Ditiro, Desa/Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia,Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana pada Sertipikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 714 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 715 yang diterbitkan oleh Tergugat IIl (Kepala KantorPertanahan Kota Medan / Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Kota Medanpada tanggal 19 Juli 2004;2.
    Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan permasalahanobyek tanah dimaksud dari Turut Tergugat agar dapat menyerahkankepada Penggugat dalam keadaan baik 2 (dua) bidang tanahsebagaimana didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan, yaitu, SertipikatHak Guna Bangunan (HGB) No.714 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) No.715 yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala KantorPertanahan Kota Medan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Medan) padatanggal 19 Juli 2004 tersebut;7.
    Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan permasalahanobyek tanah dimaksud dari Turut Tergugat agar dapat menyerahkankepada Penggugat dalam keadaan baik masingmasing setengah bagiandari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana didalam Sertipikat Hak GunaBangunan, yaitu, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 714 danSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.715 yang diterbitkan olehTergugat Ill (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Agraria Dan TataRuang Kota Medan) pada tanggal 19 Juli 2004 tersebut;6.
    Teuku Cik Ditiro, Desa / Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utarasebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 714 dan Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 715 yang diterbitkan oleh Tergugat IIl (KepalaKantor Pertanahan Kota Medan / Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Kota Medanpadda tanggal 19 Juli 2004 atas permintaan Turut Tergugat yang notabenePenggugat adalah Pemilik dari sebagian atau setengah bagian terhadap HakAtas Tanah yang Jl.
    Teuku Cit Ditiro, Desa/Kelurahan Madras Huku,Kecamatan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utarasebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714 danSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 715 yang diterbitkan olehTergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Agraria dan TataRuang (ATR) Kota Medan Pada tanggal 19 Juli 2004.b.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 03-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Kis
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 12
  • Adapun ketentuanyang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untukkepentingan pendaftaran tanah akibat peralinan tanah karena terjadi pewarisan.Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 111 ayat (1)huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan SuratEdaran
    Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan danPembuktian Kewarganegaraan.
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN GARUT Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Grt
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
EVI HASNAVIA
21 — 5
  • UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN GrtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadapharuSs memenuhi syarat diantaranya paling sedikit berusia 18 (delapan belas)tahun atau telah menikah, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria
    oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) UndangUndangHalaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN GrtNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Surat EdaranMenteri Agraria
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 133/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 15 April 2019 —
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR HARDI MAS MANDIRI KLATEN
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN RI Cq Departemen Keuangan RI Cq DJKN Kantor Wilayah IX Cq KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN RI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten
26 — 14

  • Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR HARDI MAS MANDIRI KLATEN
    Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN RI Cq Departemen Keuangan RI Cq DJKN Kantor Wilayah IX Cq KPKNL Surakarta
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN RI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanRepublikIndonesia, Jakarta cq. Kepala Kantor WilayahKementerian Agraria) dan Tata Ruang/BadanPertanahan propinsi Jawa Tengah, Semarang cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Klaten, Beralamat di JI.