NURAIDAH adalah sah dan berlaku untuk perubahan berdasarkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah dan Surat Keterangan Orang yang sama dari Kementerian Agama Republik Indonesi Kota Makassar Nomor : B- 99/Kua.21.12.14/PW.01/06/2022

3.

strong>) dengan Pemohon II (Marwia binti Abdul Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di Desa Polara Kecamatan Waworete Kabupaten Kendari, sekarang Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Pemohon dapat mencatatkankelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempatanak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Penetapan No. 0283/Pat.P/2020/PA.UnaKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikianlah penetapan ini ditetaokan pada hari Jum/at, tanggal 27November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442Hijriyah, olen kami Dr. Massadi, S.Ag.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Turunan Kedua Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 834 tanggal 29 Agustus 2007 untuk KMN CAKALANG 11 dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 836 tanggal 29 Agustus 2007 untuk KMN CAKALANG 13 yang pemiliknya adalah KELOMPOK DAMAI SEJAHTERA yang hilang tersebut pada Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon ; -----------------------------------------------------------------

>MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7306112804090001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7306114501450002 yakni tanggal dan tahun kelahiran 11 Januari 1956 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah nama Minda lahir pada tanggal 5 Januari 1945 sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Porsi 2300276947 dari Kantor Kementerian

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAHPROVINSI KALTIM Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM, karenaHalaman 7 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRmakna dari Cq. menunjukan adanya hubungan hierarkhis dan tanggungjawab diantara instusi instusi yang disebutkan dalam Cq tersebut.Oleh karena makna dari isi "Cq" Menunjukkan adanya hubungan hierarkhisdan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka sudah seharusnyadalam menyebutan Cq. Tersebut harus lengkap.

Oleh karena gugatan Penggugat ini salahalamat / ERROR IN PERSONA maka sudah selayak dan wajar apabilagugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.2. bahwa dalam perkara a quo tersebut yang perlu diketahui olehPenggugat bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TimurBUKAN merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Akan tetapi Dinas Perkebunan Prov.

Dan secara de fakto dan de jure tanah a quo tersebut sejak dibellioleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 1980/1981 selalu dipeliharadan dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat.

Lalu diserahkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Tergugat,dansampai sekarang belum ada penyerahan fisik tanah itu dari Dirjen PerkebunanKementerian Pertanian kepada Tergugat sehingga asset tersebut masih tetapterdaftar sebagai milik dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat antara lain bukti T2 dimana tercantum bahwabenar ada terdaftar asset berupa tanah seluas 4.400 M2 (Ukuran 44 x 100)Register

Atas nama Susilo, Subandi,Marudut Marpaung,dan bukti T34 dan T35 berupa Surat Pemberitahuan PajakDaerah Terhutang atas nama Marudut Marpaung dan Dasar Susilo, semua buktiitu membuktikan bahwa benar Tergugat ada menguasai tanah perkara yangberasal dari pembelian oleh Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian (masalalu) dari Sdr.Hadi Sumitro pada tahun 1982,yang kemudian dibangun rumahrumah dinas dan selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada Tergugat.Dengan demikian Tergugat dapat membuktikan

Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan KeputusanMenteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secaraTeknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yangmenerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejatiadalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa KreditPola Penjaminan, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlahpihak dalam Perjanjian Kredit Pola

Tidaklah benar jumlah sisa Kredit Pelawan sebesar Rp.195.551.370,085 karena secara yuridik hutang Pelawan dapat dirinci,sebagai berikut: 3.1.Perincian Droping Dana Kredit Pola Penjaminan Kementerian Koperasiyang masuk kedalam Rekening Pelawan sebagai berikut Pada tanggal 22 FEBRUARI 2005 sebesar Rp. 50.000.000Pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp 7.000.000Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 43.000.000Total keseluruhan ................

Ditemukanselisin setoran Bunga sebesar Rp. 275.033.13; 3.1Pada tanggal 10 Juni 2005 Droping Pronot Dana dari Kementerian Koperasisebesar Rp. 43.000.000; 3.1Pada bulan Juni tahun 2005, Pelawan mencairan kredit sebesar Rp.26.000.000, Sehingga jumlah yang sudah dicairkan atau diterima Pelawan menjadi sebesar Rp.79.000.000,; Adapun perhitungan Bunga perbulan menjaRp.79.900.000 X 1,083,33 % = Rp 873.570,67.

pihak TerlawanRp.7.338.325,66 ;Berdasarkan rincian pada perhitungan Transaksi yang terjadi di dalamRekening Koran Pelawan pada Terlawan dari tahun 2005 sampai bulanFebruari 2005, bahwa Terlawan telah melakukan Wan Prestasi ataumelawan hukum (pemperkaya diri) dengan cara menaikkan suku BungaKredit secara sepihak dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuankepada pihak Termohon Eksekusi secara tertulis maupun secara lisan,begitu pula memperlambat jangka waktu pencairan Kredit Dana Penjaminandari Kementerian

Kharisma Sejati, tim Evaluasi Kreditdana Penjaminan Kementerian Koperasi telah memerintahkan kepada pihakBank Bukopin yang pada saat itu diwakili oleh salah seorang Pegawai BankBukopin Mataram bernama Ditio agar Plafond Kredit Anggota KSUKharisma Sejati ditambah sejumlah Rp100.000.000 sebagi tambahan modalkerja Anggota Koperasi dengan sumber dananya dari dana PenjaminanKementerian Koperasi Republik Indonesia, sehingga pada bulan Februari2008 telah di Droping Dana Kedalam Rekening KSU Kharisma Sejati

., Kepala bagian BantuanHukum Ill Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;4. SUGENG APRIYANTO, Kepala Subdirektorat Peraturan danBantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. YACOBUS AGUS WAHYUDIONO, Kepala Bidang PelayananPabean dan Cukai III KPU Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok:Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/20156. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA Biro bantuan Hukum KementerianKeuangan,7.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;8. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;9. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,10. AGUS AMIWIJAYA, Kepala Seksi Bantuan Hukum DirektoratJenderal Bea dan Cukai;11.SYUKRI YANTO, Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPUBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;12.BAGUS PINANDOYO B, S.H.

., Pelaksana Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;13.ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;14.RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;15.RIKSI A. SOMPIE, Penangan Perkara Tingkat IV DirektoratJenderal Bea dan Cukai;16.

AMRIL NURDIANSYAH, Pelaksana Pemeriksa KPU Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok;Semuanya berkantor di Kantor Biro Bantuan WHukumKementerian keuangan Republik Indonesia, beralamat di gedungDjuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

akan dilelang bilaKewajiban Kepabeanannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak disimpan di TPP;Pasal 4 ayat (2) Per Menkeu Nomor 62/PMK.04/2011:Barang tidak dikuasai yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannyasetelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atautempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ....ditetapkan untuk dilelangoleh Kepala Kantor Pabean;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diindahkannyaPeraturan yang justru dibuat sendiri oleh Kementerian

,Kepala Biro bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan, 2. Didik Hariyanto, S.H., M.M.,Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 3. SugengMeijanto Poerba, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IA pada Bagian bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 4.Fransiskus Mangambe, S.H.

IV pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 976 k/Pdi/2015Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal kementerian Keuangan, 8. Hemin Wakhyudi, S.H.

,Penangan perkara IA Tk.V pada Sub Bagian Bantuan HukumIA, Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diJalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding Il, , dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat juga memperjelas terkaitbuku inventaris bangunan milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I,yang mana dalam daftar inventaris dimaksud hanya dipergunakan untukkeperluan sebatas daftar asset administrative, dan tidak menjadi buktikepemilikan hak atas tanah, dan saat mediasi di kantor Tergugat II (BPNKota Bandung) menyatakan bahwa ada oknum yang tidak bertanggungjawab menerbitkan Hak Pakai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ,dan cukup jelas dalam daftar inventaris asset di Kementerian

Pertahanandan Kementerian Keuangan, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa tanaha quo bukan/tidak masuk dalam buku asset dari Negara.

Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan Nomor : 01 / UM-PAN / DF / II / 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang ditandatanganinya oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Penyedia Perumahan;10) Foto-copy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 01 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

DJAN FARIDZ (beserta lampirannya);11) Foto-copy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

Pembangunan Perumahan Formal dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di Lingkungan Deputy Bidang Perumahan Formal;43) 1 (satu) eksemplar pertimbangan kebijakan pembangunan Rumah Khusus di kawan perbatasan;44) 1 (satu) eksemplar petikan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012;45) 1 (satu) buku Saku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;46) 1 (satu) buku Rencana Strategi Kementerian

Tri Eddy Nuryanto, MBA, MSC, saksi Sitti Roosilawati, ST, M.Dev.Plg dansaksi Heryanto Sarnadi, SE tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cqKemenpera RI sebesar Rp.3.330.948.271,78 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satua rupiah koma tujuhdelapan), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan PembangunanPerumahan Khusus Kementerian Perumahan

;Bahwa pada pada pertengahan bulan Maret 2014 EDISONMANALU menyerahkan berkas kontrak kepada Saksi;Bahwa ketika itu Saksi menyarankan agar EDISONMANALU segera menghubungi Kementerian PerumahanRakyat untuk menyelesaikannya;Bahwa Saksi sudah beberapa kali mencari EDISONMANALU untuk menanyakan siapasiapa tenaga ahli yangmelakukan pengawasan, namun tidak berhasil;Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan suratpenunjukkan SAHAT MANALU, Ir. MANGAPULSINAGA, SAHAT MARULI SIAHAAN, ST., Ir.

PilarPersada Cabang Pontianak berdasarkan Akte PendirianPerusahaan Nomor : 264 Tanggal 23 Maret 2011, yangdibuat di hadapan Notaris Drajat Darmadji, SH, yangberkedudukan di Jakarta;e Bahwa benar pada bulan Agustus 2012, Terdakwamengetahui kalau di Kementerian Perumahan Rakyat adalelang pembangunan 50 (Lima puluh) kopel perumahankhusus di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;Bahwa karena Terdakwa berminat untuk mengikuti lelangtersebut maka informasi tersebut Terdakwa sampaikankepada Saksi Ir.

DJAN FARIDZ (besertalampirannya);Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12 Tahun2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PembuatPenandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerjadi lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

DIAN FARIDZ(beserta lampirannya);Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja,Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara PengeluaranSatuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

MUSLIKH, SH, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

LUSIANA MATONDANG, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/20145. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;6. DIDIT JUNAEDI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;7. M.

., MM, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0188/M.PK.A/HK/201 1Tanggal 8 Juli 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat

Kalpataru Investama
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
Terbanding/Tergugat V : Prima Cable Indo

ARMIDIAN KARYATAMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA PASIR KEMBANG
2.KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEBAK

Kepala Kantor Kementerian Agraria DanTata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Lebak, tempat kedudukan JalanJenderal Sudirman Km 5, Narimbang Mulia,Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten42315, sebagaiTurut Tergugat IlMenimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan suratpermohonan tertanggal 17 September 2019 perihal yang pada pokoknyabahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkaraperdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Rkb;Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara tersebut

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Penggugat:
H.MAHYUDDIN ADNIN
Tergugat:
1.DEKI PURESKI
2.YUKSAN
3.ADMAN HABI,
4.RISIMAN
5.EVITA SARI
6.BURDADI,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN KAUR, beralamat di JI. WR. Supratman KomplekPerkantoran Padang Kempas Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan,Kabupaten Kaur, Kode Pos 38563, Telepon (0739) 6180003, Indonesia,dalam hal memberikan kuasa kepada R. AGUS RIYANTO, S.H., HERLANBUSTAMI, S.H., ADI WASKITA OKTARIAN, S.ST, PURWONO HADI, S.H.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikanjaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;b. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud, makaPemerintah melakukan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah RepublikIndonesia, di mana kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi:1.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikanjaminan kepastian hukum di bidang pertanahan yang salah satu bentuknyaadalah kegiatan Pendaftaran Tanah dengan memberikan suratsurat andabukti hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah;b.

Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK

ASMUDDIN NOOR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser

Penggugat:
ANUGERAH SUGENG HERYANTO
Tergugat:
1.PT.ELMITRA JAYA GRUP
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
3.IBRAHIM
4.PEMERINTAH KOTA KENDARI Cq. LURAH PUDAY

Bank Bukopin
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Bekasi BPN

Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasiberalamat Jalan Sersan Azwan No. 8 Margahayu,Bekasi Timur, Margahayu,Bekasi; selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding semulaTurut Tergugat I;3.

Bahwa Penggugat menyebut identitas Turut Tergugat dalamgugatannya Kantor Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL Bekasi).Bahwa penyebutan Identitas Turut Tergugat dalam perkara a quoadalah tidak tepat, karena tidak menyebutkan hierarki secara benarHalaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT.BDGdengan tidak mengaitkan Kantor Wilayan DJKN Jawa Barat sebagaiatasan (hierarki) Turut Tergugat I..

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah DJKN Jawa Barat cg.

Kantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang Bekasi, maka jika terjadi gugatan juga harusdikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di LingkunganDepartemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan, serta Peraturan MenteriKeuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan TataKerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penggugat:
IDO KARNANDO
Tergugat:
1.HELY LEO GARLAN
2.ARFAT GUNAWAN
3.AMINUDIN
4.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINAMARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN
Turut Tergugat:
KELURAHAN SUKALAKSANA

ASMUDDIN NOOR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser