Ditemukan 48178 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-08-2007 — Putus : 27-12-2007 — Upload : 22-11-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 845/Pdt.G/2007/PA.Kbm Tanggal 27 Desember 2007 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
13 — 1
yang bersangkutan dengancatatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara cerai gugat Saudara akan dibatalkan pendaftarannya;Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen yangmenerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat telahtidak memenuhi isi surat teguran;Mengingat ketentuanketentuan yang bersangkutan serta Surat Edaran Mahkamah AgungRI tertanggal 22 Febuari 1967No. 3/1967
Register : 18-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PA KANDANGAN Nomor 0405/Pdt.P/2017/PA.Kdg Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
19 — 2
19 — 2
Ardabili dan tanggallahir 23 tahun, seharusnya sebagaimana termuat dalam Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kerlahiran dan ljazah milikPemohon , nama Pemohon Muhammad Ardabili dan tanggal lahir 03Maret 1967; Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon Ill tertulis Marawiyah, nama ayahH.
standing dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanfaktafakta yang dapat diperoleh dari buktibukti Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.6 ditemukanfakta bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Ardabili dan tanggal lahirPemohon adalah 03 Maret 1967;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.7 ditemukanfakta bahwa nama Pemohon Il Marawiah dan tempat lahir Pemohon Il adalahHulu Sei
adalahmerupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alatbukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yangtermaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) haruslah menjadiHal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0405/Pat.P/2017/PA.KdgTanggal 18 Oktober 2017rujukan, termasuk menyangkut nama, nama ayah, tempat dan tanggal lahirseseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Ardabili dan tanggal lahir 03 Maret 1967
Register : 31-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 20
31 — 20
SARIFAH Binti BAKRI telah meninggal dunia terlebihdahulu pada hari Jumat tanggal 24 November 1967 sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. 474.3/44/VI/2017 Yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal O01Juni 2017;Bahwa setelah Almh. SARIFAH Binti BAKRI meninggal dunia, Alm.ENDANG Bin SAKINANG menikah lagi dengan Almh.
melakukan perceraian dantidak pernah keluar dari Islam;> Bahwa saksi tahu waktu itu Endang bin Sakinang tidak mempunyaiisteri lain dan Sarifah binti Bakri ;> Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil perkawinan Endang bin Sakinangdan Sarifah binti Bakri telah mempunyai seorang anak perempuanyang bernama:Nani Sumarni binti Endang;> Bahwa Saksi tahu Nani Sumarni binti Endang telah menikah denganPak Haji akan tetapi tidak mempunyai anak ;> Bahwa saksi tahu Sarifah binti Bakri telah meninggal dunia padatahun 1967
tangga tidak pernah melakukan perceraian dantidak pernah keluar dari Islam;> Bahwa saksi tahu waktu itu Endang bin Sakinang tidak mempunyaiisteri lain dan Sarifah binti Bakri ;> Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil perkawinan Endang bin Sakinangdan Sarifah binti Bakri telah mempunyai seorang anak perempuanyang bernama:Nani Sumarni ;> Bahwa Saksi tahu Nani Sumarni telah menikah dengan seoranglakilaki akan tetapi tidak mempunyai anak ;> Bahwa saksi tahu Sarifah binti Bakri telah meninggal dunia padatahun 1967
Putus : 13-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pdt/2015 Tanggal 13 Mei 2015 — AMAT MAIDIN, DKK VS PT. Kwala Gunung, DKK
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penggarap tanah terperkara yang menggarap dan menguasai tanahterperkara sejak tahun 1950 yang masih hidup hingga sampai saat sekarangadalah Penggugat , Penggugat Il, Penggugat IV dan Penggugat V,sedangkan Penggugat Ill menggarap tanah terperkara sejak tahun 1955,Penggugat VI menggarap tanah terperkara sejak tahun 1967 dan PenggugatVil menggarap tanah terperkara sejak tahun 1960;.
pada suatuperistiwa atau keadaan yang telah terjadi atau berlangsung selama 37 (tigapuluh tujuh) tahun yang dihitung sejak tahun 1976 sampai gugatan a quodidaftarkan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Mei 2013;Bahwa oleh karena dalam perkara a quo pokok sengketanya yang diajukanPenggugatPenggugat tentang tuntutan hukum mengenai hak kebendaan in casu hak atas tanah, maka terhadapnya berlaku ketentuanketentuanhukum mengenai lampau waktu/daluarsa (verjaring) sebagaimana diaturdalam Pasal 1967
Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata),Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan lembaga pelepasan hak(rechtsverwerking) menurut hukum adat;Bahwa Pasal 1967 KUHPerdata secara tegas telah menyatakan: Segalatuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidakusah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya
memangbenar terjadi sebagaimana didalilkan/dinyatakan oleh PenggugatPenggugat,maka menurut hukum semestinya tuntutan/gugatan a quo harus diajukanpaling lama pada: Tahun 1981, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat(2) PP Nomor 24 Tahun 1997, dan kaidah hukum Putusan MahkamahAgung Nomor 329/K/Sip/1957., tanggal 24 Mei 1958; atau Tahun 2001 sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah AgungNomor 210/K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1956; atau Tahun 2006 sesuai dengan ketentuan Pasal 1967
Register : 16-02-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PDT/2021/PT DKI Tanggal 26 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Prof. Dr. dr. Darmawan Kartono, Sp.B, Sp.BA.,
Terbanding/Tergugat : Sabrawi Istanto
107 — 53
Terbanding/Tergugat : Sabrawi Istanto
107 — 53
Bahwa Perjanjian dilaksanakan di atas tanah seluas kurang lebih 3.150 (tigaribu seratus lima puluh) meter persegi, dengan Sertipikat tananh nomor 49tanggal 22IV1969 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus enam puluhsembilan) dengan Gambar Situasi nomor 1/1967 tanggal 28IV1969 (duapuluh delapan April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) milik dan atasnama TERGUGAT yang terletak di Daerah Khusus Ilbukota Jakarta,sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan Kerja Sama halaman 1 sampaidengan halaman
Ibu Sukarno nomor 1;Satu dan lain seperti ternyata dari Sertipikat tanah nomor 49 dikeluarkan olehyang berwajib sebagai sertipikat kedua pada tanggal 22IV1969 (dua puluhdua April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dengan Gambar SituasiHalaman 2 dari Putusan 36/Pdt/2021/PT DKInomor 1/1967 tanggal 28IV1969 (dua puluh delapan April seribu sembilanratus enam puluh sembilan) tertulis atas nama SABRAWI ISTANTO.4.
Perjanjian, maka PENGGUGAT adalah pihak yang berhakHalaman 5 dari Putusan 36/Pdt/2021/PT DKIuntuk menerima, memiliki dan memanfaatkan Tanah dan Bangunan besertaselurunh dokumen kepemilikannya (sertipikat tanah) atas 5 (lima) dari 9(sembilan) bangunan bertingkat yang dibangun PENGGUGAT 5 di atas tanahdengan Sertipikat tanah nomor 49 dikeluarkan oleh yang berwajib sebagaisertipikat kedua pada tanggal 22IV1969 (dua puluh dua April seribu sembilanratus enam puluh sembilan) dengan Gambar Situasi nomor 1/1967
semula Tergugat yang disetorke rekening bank atas nama Terbanding / semula Tergugat paling lambattanggal 10 Januari 1984 di American Express Bank; Bahwa pembangunan 9 (sembilan) bangunan tersebut dibangun di atastanah milik Terbanding / semula Tergugat yang letaknya diwilayah DKI Jakartadi Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat, KecamatanCilandak, Jakarta Selatan seluas 3.150 m2 (tiga ribu seratus lima puluh meterpersegi) Sertifikat Nomor 49 tanggal 22 April 1969 Gambar Situasi Nomor1/1967
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Januari 2016 — AHMAD SITORUS vs BUPATI SIMALUNGUN, dkk
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6November 1998 mempertegas hak kepemilikan Tergugat Il (PTPerkebunan Nusantara IV) atas objek perkara yang diperoleh Tergugat IIberdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1/HGU/67 tentangpemberian Hak Guna Usaha seluas 5000 ha kepada Tergugat II untukdiusahai menjadi perkebunan kelapa sawit;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1
bagai MajelisHakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaatau niet ontvankelijke verklaard;Bahwa demikian juga Tergugat Il dalam memperoleh hak atas bidangtanah yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungunseluas 5000 ha (lima ribu hektare) yang juga meliputi objek perkaraadalah didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi Nomor Sk. 1 /HGU/67 tertanggal 22 Februari 1967
wajib didaftarkan dalam buku tanah padaKantor Pertanahan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 menyatakan Dalam melaksanakan pendaftarantanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yangdibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;Bahwa penguasaan Tergugat II atas bidang tanah yang terletak diKecamatan Bosar Maligas adalah atas dasar Surat Keputusan DirekturDjenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Sk.1/HGU/67 tertanggal 22Februari 1967
setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia AjudikasiPropinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuantersebut di atas;Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat II atas objek perkara adalahdilakukan setelah Panitia Ajudikasi Pertanahan Provinsi Sumatera Utaramelakukan pemeriksaan atas tanah yang diberikan dengan Hak GunaUsaha sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan DirekturDjenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Skd/HGU/67 tertanggal 22Februari 1967, maka sudah seharusnya Penggugat
Register : 02-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 1312/Pdt.P/2019/PN Mlg Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon:
Liem Gwat Lie alias Liliana Puspa
16 — 2
Liem Gwat Lie alias Liliana Puspa
16 — 2
/Perkara Perdata Nomor 1312/Pdt.P/2019/PN Mlge Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama LIEM GWATLIE sesuai Akte Kelahiran No 491/1951 tertanggal 5 September 2019yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malange Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor808/61/Bpgk Tahun 1961 atas nama LIEM TJIEN HONGe Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama NomorL.6917/AS/Bpgk/67 tahun 1967 atas nama LIEM TJIEN HONGe Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama LILIANA
Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama NomorL.6917/AS/Bpgk/67 tahun 1967 atas nama LIEM TJIEN HONG, diberi tandaP.5 ;Menimbang, bahwa surat bukti PL sampai dengan P5 berupa fotokopitelah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kecuali P4 Foto copydari Foto copy, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehinggadapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa di samping mengajukan buktibukti Surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksisaksi yang
Register : 23-06-2010 — Putus : 29-07-2010 — Upload : 21-10-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 525/Pdt.G/2010/PA.Kbm Tanggal 29 Juli 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebuttidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumentertanggal 29 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat belum membayarkekurangan biaya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka ternyata Penggugattelah tidak memenuhi isi surat teguran ;Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Pebruari 1967Nomor: 3/1967
Register : 16-05-2017 — Putus : 26-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Kln Tanggal 26 Mei 2017 —
15 — 2
15 — 2
PENETAPANNomor 58/PdtP/2017/PN Kin.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Klaten ;Membaca berkas perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt P/2017/PN Kin,dalam perkara permohonan :Nama : ABDI WAHYUDI.Tempat /tg;.lahir : Magelang, 30 November 1967.Pekerjaan : Wiraswasta.Agama : Kristen.Alamat : PR. Srago Baru RT.001.
Register : 03-10-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 765/Pdt.P/2023/PA.Tgrs Tanggal 18 Oktober 2023 — Pemohon melawan Termohon
17 — 12
17 — 12
Siti Dewi Fathya Binti Faisal Juber, perempuan, lahir di Jakarta, 16 November 1967 (Pemohon I/isteri);
- Rumaisha Medina Binti Winartono, Perempuan, lahir di Jakarta, 06 Januari 1996 (Pemohon II/anak perempuan kandung);
- Irhash Deton Milhan Bin Winartono, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 September 2000 (Pemohon III/anak laki-laki kandung);
- Sumarsinah Binti Soekarso, perempuan (Ibu kandung Pewaris);
- Menyatakan petitum permohonan Para Pemohon
Register : 07-11-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 06-07-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Kdl Tanggal 6 September 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
8 — 0
8 — 0
Menetapkan merubah nama Pemohon I tertulis SU dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 20 tahun , menjadi nama Pemohon I PEMOHON I, tanggal lahir 1 Juli 1965 , nama ayah Pemohon I tertulis SD menjadi SO dan nama Pemohon II tertulis IW , tanggal lahir Pemohon II ,18 tahun , menjadi nama Pemohon II PEMOHON II , tanggal lahir 09 Pebruari 1967;4.
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Nama Pemohon I NGAJIYAN BIN RADJI, Tempat dan tanggal lahir 21-12-1967, dan Nama Pemohon II KASIH BINTI REDJONO, Tempat dan tanggal lahir 4-8-1964, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 296/16/IX/1989, tanggal 13 September 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, dirubah menjadi : Nama Pemohon I : NGAJIAN
Register : 02-05-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 20 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan nama Pemohon I (Wagiman bin Tawiarja), tempat tanggal lahir Giyanti 25 tahun dan Pemohon II (Maisnem binti Maryawikrama), tempat tanggal lahir Giyanti 22 tahun yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/01/III/428/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen tanggal 2 Maret 1991, dirubah menjadi Pemohon I Manarto bin Tawiarja, tempat tanggal lahir Kebumen 12 Agustus 1967
Menetapkan nama Pemohon (Wagiman bin Tawiarja), tempat tanggallahir Giyanti 25 tahun dan Pemohon II (Maisnem binti Maryawikrama),tempat tanggal lahir Giyanti 22 tahun yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor 47/01/III/428/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen tanggal 2 Maret 1991,dirubah menjadi Pemohon Manarto bin Tawiarja, tempat tanggal lahirKebumen 12 Agustus 1967 dan Pemohon II Maisnem binti Maryawikrama,tempat tanggal lahir Kebumen, 21 Juni
Register : 21-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Tpg Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
GEK LIE
15 — 4
GEK LIE
15 — 4
untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret/ menambahkan nama Orang Tuanya dari : MOK A HUN menjadi NG A HUN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Daik Lingga untuk mencoret/ menambahkan nama Orang Tua Pemohon dari MOK A HUN menjadi NG A HUN, sebagai mana tersebut dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : TIGAPULUH TIGA tertanggal 20 Maret 1967
Register : 24-02-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 24-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 07/G/2009/PTUN.SMD Tanggal 29 Juni 2009 — -PT. ADITYA KIRANA MANDIRI vs
-BUPATI KUTAI KARTANEGARA
-PT. BARA SEJATI
217 — 53
217 — 53
Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 11 tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan, yaitu Bupati berwenang menerbitkan kuasa pertambangan;3.
Dalam kesempatan ini Tergugat II Intervensi kembali menyampaikan bahwa,kewenangan Bupati untuk menerbitkan kuasa pertambangan adalah didasarkan padaaturan sebagaimana berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentangKetentuan Ketentuan Pokok Pertambangan jo Undang Undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.
Peraturan Perintah Nomor 75 tahun 2001tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan KetentuanPokok Pertambangan, yaitu. SBupati berwenang menerbitkan kuasapertambangan;8.
Bukti T4 : Bentuk UndangUndang(UU) oleh Presiden Republik Indonesia No. 11Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967( Jakarta ) Sumber LN 1967/22 ; TLN. 2831 Tentang KetentuanKetentuan PokokPertambanganFotocopy );. Bukti T5 : Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 75 tahun 2001Tentang perubahan kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun1967 Tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan tanggal 30 Nopember 2001 (Fotocopy);.
Bukti T.II/Inv1B :Pokok Pertambangan. ( Fotocopy ) ;: UndangUndang No. 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Peraturan PemerintahNomor : 75 Tahun 2001 tentang PerubahanPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun1969 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan ( Fotocopy ) ;3. Bukti T.II/Inv24. Bukti T. II/Inv 3. Bukti T.I/Inv 4. Bukti T. I/Inv57. Bukti T.0/Inv68. Bukti T. II/Inv7 :9. Bukti T.IIANV8 :10.
Register : 12-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26-P/PM.III-14/AD/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — Oditur:
Mayor Chk K Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Junaidin
121 — 32
Mayor Chk K Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Junaidin
121 — 32
PENGADILAN MILITER IlII14DENPASAR PUTUSANNomor : 26/P/PM.Ill14/AD/X11/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksadan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkanPutusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Junaidin.Pangkat / NRP : Serda/ 599914.Jabatan : Ba Provost.Kesatuan : Kodim 1608/Bima.Tempat/Tanggal lahir : Bima, 12 April 1967.Jenis kelamin
Register : 12-02-2015 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Pdg Tanggal 13 Maret 2013 — Yenni Ismael
22 — 2
22 — 2
PENETAPANPerdata Nomor 40/Pdt.P/2015/PN.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai manatersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya:Yenni Ismael, perempuan, lahir di Padang tanggal 13 Februari 1967, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, agama lslam, beralamat di KomplekBuana Indah Ill Blok A7 RT.003 RW.004 Kel. Korong GadangKec.
Register : 13-06-2019 — Putus : 21-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 509/Pdt.P/2019/PN Tng Tanggal 21 Juni 2019 — Pemohon:
JENNIFER
22 — 3
JENNIFER
22 — 3
pencabutan surat permohonan diajukan dipersidangan sebelum permohonan dibacakan, maka permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berhubung Pemohon mencabut permohonannya, makapemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, dan perkara Nomor509/Pdt.P/2019/PN.Tng tersebut harus dicoret dari Register perkara ;Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, makaPemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;Mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1967
Register : 03-12-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 1059/Pdt.G/2013/PA.Smn Tanggal 13 Januari 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
19 — 2
19 — 2
pokoknyamenerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipuntelah melampaui waktu satu bulan dan ternyata sampai batas limit waktu yangditentukan ternyata Penggugat tidak hadir untuk menambah biaya perkaranya ;Menimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelishakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengabaikan tegoran pengadilan dandianggap telah tidak bersungguhsungguh dalam melanjutkan perkaranya ;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No03 tahun 1967
Putus : 18-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juli 2013 — Rahmah Taha, dk vs Tonny Enggoa, Dkk
65 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manini sebagai Para Tergugat, berdasarkan putusanNo. 162/1963/ HN jo Putusan No. 137/1967/PT/PDT jo Putusan MARI.No. 355 K/SIP/1968 yang amar putusannya:Memutuskan:Menerima permohonan kasasi dari PenggugatPenggugat untuk kasasi:Mohamad Said Latowale dan 2.
Penggugat Manimi tersebut.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September1967 No 137/1967/PT/PDT dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalotanggal 10 Oktober 1964 No. 162/1963/HNDan Mengadili Sendiri:e Menolak gugat Penggugat sekarang Tergugat dalam kasasi untukseluruhnya.Bahwa obyek sengketa tersebut diatas berdasarkan putusan dimaksudsebagian telah dihibahkan kepada orang tua Penggugat sebagaimanapada akta hibah No. 1/1969 dan sebagian telah dijual kepada HerissonNteseo Timur obyek
sengketa dalamperkara ini dialinkan oleh Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan TurutTergugat kepada pihak lain dan lebih menambah kerugian pihakPenggugat, maka para Penggugat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri Gorontalo qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo untukmelakukan sita jaminan (conservatoir beslaag).13.Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut didasarkan atasbuktibukti yang otentik sebagaimana dalam putusan Pengadilan NegeriGorontalo No. 162/1963/HN jo Putusan No. 137/1967