Bahwa dalam ljazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anakPemohon bernama MUHAMMAD REZA LUTHFIANSYAH yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia pada tanggal 5 Maret 2012, tertuls nama pemohonMUHAMMAD ROFIQ, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P9);10.Bahwa dalam ljazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) anak Pemohonbernama MUHAMMAD REZA LUTHFIANSYAH yang dikeluarkan olehKementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari2015, tertulis nama pemohon MUHAMMAD ROFIQ

ROFIQ,h) ljazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon bernamaMUHAMMAD REZA LUTHFIANSYAH yang dikeluarkan olehKantor Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesiapada tanggal 5 Januari 2009, tertulis nama pemohonMUHAMMAD ROFIQ,i) ljazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohonbernama MUHAMMAD REZA LUTHFIANSYAH yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2012, tertulis namapemohon MUHAMMAD ROFIQ, danj) ljazan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) anak Pemohonbernama

MUHAMMAD REZA LUTHFIANSYAH yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia padatanggal 26 Februari 2015, tertulis nama pemohonMUHAMMAD ROFIQ, adalah orangnya sama/ satu;3.

Akan tetapi dalam praktik di lapangan DinasKependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilandalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor :472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwapermohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari10 (sepuluh)

Sehingga berdasarkan hal tersebutmaka Pemohon dapat membuktikan bahwa meninggalnya suami Pemohontersebut telah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun sebagaimana Surat Edaran dariDirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor :472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018;Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pat.P/2021/PN SdwMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum nomor dua patut untukdikabulkan;Menimbang

;Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakimberkesimpulan bahwa petitum pertama dari permohonan pemohonan patutuntuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanselurunnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnyadibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

TerdakwaThomas Bertelenius Situmorang tersebut mengaku mendapat barangtersebut dari seseorang yang bernama Andre (DPO) dengan caramembeli dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di StasiunJatinegara pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIBBahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa pergi ke StasiunJatinegara menemui ANDRE ( DPO );Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan tersebut tidak mempunyaiizin dari Kementerian

mengaku mendapat barangtersebut dari seseorang yang bernama Andre (DPO) dengan caramembeli dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di StasiunJatinegara pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa pergi ke StasiunJatinegara menemui Andre (DPO); Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk tanaman, tersebut tidak mempunyaiizin dari Kementerian

BDG.membeli dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di StasiunJatinegara pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa pergi ke StasiunJatinegara menemui Andre (DPO) ; Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupuninstansi berwenang lainnya; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No Lab. 1578 /NNF / 2019 tanggal 15 April 2019,

Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia;C. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);d. Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan WHidup danKehutanan Republik Indonesia.Kamis, tanggal 03 Januari 2019, membuat permintaan klarifikasi atasnama Ir.

Permohonan bantuan keterangan ahli kepada Dirjen PlanologiKehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia c.q. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan;Ge Permintaan klarifikasi kepada Drs. DJUNAIDI NUR (Direktur PT.Paramitra Mulia Langgeng);d.

Penyumpahan dan interogasi terobuka terhadap ahli dari BiroHukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia atas nama AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H.;b.

Permohonan bantuan keterangan ahli kepada Dirjen PlanologiKehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia c.q. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan;b. Permohonan bantuan keterangan ahli kepada SekretarisDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;C. Permintaan menghadapkan kepada Gubernur Lampung;d. Permintaan Klarifikasi kepada Drs.

(ahli dari BiroHukumKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);e DENNY SAPULETE (ahli Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan HutanTanaman Industri Wilayah pada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Maluku dan Papua Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan);e LINDATI DWIATIN,S.H.

turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan TahunAnggaran 2019, sebanyak 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah DasarNegeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana Bantuan OperasionalSekolah (Dana BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Kementerian

Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS APBN pada jenjang SekolahDasar di Kota Bogor pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dilakukan dengancara masingmasing Sekolah Dasar mengisi aplikasi DAPODIK (DataPokok Pendidikan) yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia terkait jumlah peserta didik pada tingkatSekolah Dasar.

Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RImeneruskan data jumlah peserta didik tersebut kepada KementerianDalam Negeri Republik Indonesia, mengingat penyaluran dana tersebutnantinya melalui lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Apabila dana BOS sudah cair, Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI akan menyalurkannya melalui Rekening Daerah PropinsiJawa Barat dan selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat akanmeneruskan dana BOS APBN tersebut langsung ke masingmasingrekening Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.Dana BOS APBN akan masuk ke rekening setiap sekolah setiap Triwulan,yaitu :# Triwulan paling akhir tanggal 31 Maret setiap Tahunnya;# Triwulan II paling akhir tanggal 30 Juni setiap tahunnya;# Triwulan Ill dan IV paling

SelanjutnyaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meneruskan data jumlah pesertadidik tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,mengingat penyaluran dana tersebut nantinya melalui lembaga PemerintahDaerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor:SP/0010/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk PemasaranHasil Produksi PT DI (Persero) berupa Warhead (Smoke) Rocket FFAR2.75 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI;Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 4Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:SP/0001/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untuk PemasaranHasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor Rocket FFAR 2.75/MK66untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI, Surat Penujukan

Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DNO0000/02/2014 tanggal 4Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:SP/0001/DNO000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untukPemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor RocketFFAR 2.75"/MK66 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI,Surat Penujukan Nomor: SP/0002/DN0000/01/2014 tanggal 21Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)berupa Rocket FFAR 2.75 dan MK66 serta Motor Rocket FFAR2.75 untuk area/wilayahn Kementerian Pertahanan RI,

Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan Super Puma NAS332 untuk Kementerian Sekretariat NegaraRI. 177.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/093/AS0000/11/2016 tanggal 07 November 2016 tentang PerjanjianKemitraan antara PT. DI dengan PT.

Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa RefurbishmentHelikopter Super Puma AS332 L2 VVIP untuk Kementerian SekretariatNegara RI. 179.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/021/AS0000/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.

Abadi SentosaPerkasa untuk Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super PumaNAS332 L1 VVIP untuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 182. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor001/AS0000/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PerjanjianKemitraan antara PT. DI dengan PT.

Bahwa Pemohon adalah seorang Xxxxxxxxxxx yang telah memperoleh izin dariatasannya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia KantorWilayah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: 220 tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1.

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dailildalilpermohonannya untuk menceraikan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yangdilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin cerai dariKepala Kantor Wilayah Kementerian

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwalyang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil,telah memperoleh izin cerai dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian

., L.L.M. dan Rekan,Kepala Biro bantuan Hukum Pada Sekjen Kementerian KeuanganRI. Berkantor di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan RILantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;DIYANTO, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan, RT.006/RW.003.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakantidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I di dalam suratgugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah IX Semarang yang merupakanInstansi atasan dari Tergugat II;b.

., Kepala BagianBantuan Hukum Kementerian Keuangan;SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si., Kepala SubdirektoratPeraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea danAGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H., Kepala Seksi BantuanHukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/201510.11.12.13.14.15,16.17.18.1.20.M.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIBpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,NUR FATICHAH, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Keberatan danBanding pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DL.Yogyakarta;ANTONIUS DWI WIANTO, S.E., Kepala Seksi Penyidikandan Barang Hasil Penindakan II pada kanwil

IVpada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;APRI SYABANI, S.H., Penangan Perkara IIID Tk. IV padaBiro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/201521. HAENRY WASKITO JATI, S.H., Penangan Perkara IIID Tk.

Vpada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan ArteriYos Sudarso, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU01/WBC.09/2014 tanggal 30 Juni 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding

kaitannya denganHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung dua arti,yaitu: (1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum,dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;Bahwa patut dapat diduga tujuan akhir gugatan Para Penggugatsebenarnya tidaklan bermaksud untuk menguji keabsahan objeksengketa, melainkan sematamata bertujuan agar tetap dapatmempertahankan penguasaannya yang tidak sah atas Rumah Negaramilik Kementerian

., Jabatan Kepala Bagian AdvokasiHukum , Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;ANDE AKHMAD SANUSI,.SH., M.sc, Jabatan Kepala BagianHukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat JenderalBina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanHIZRIANA SOLIKHAH, SH, Jabatan Kepala Sub.

Bagian BidangBina Marga dan PIW Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;DENY RISNARDI SETIAWAN, SH, Jabatan Kepala Sub. BagianAdvokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan rakyat;" 202" "DOLI ISKANDAR, ST, MT, Jabatan Kepala Sub. Bagian TataUsaha Balai Pelaksanan Jalan Nasional III Padang;Ir.

., MH, Jabatan Staf Bagian AdvokasiHukum , Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat;KRISNA PRAMUDITA, SH. MH., Jabatan Staf Bagian AdvokasiHukum , Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;2Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG. Halaman 2 dari 135 halaman.9.

., Jabatan Staf Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sekretariat Direktorar Jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;10. DENNI WIHASTAMA, SH., M.Si., Jabatan Staf Bagian Hukumdan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorar Jenderal BinaMarga Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat;11.

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) cq. PT. KERETA API INDONESIA (Persero) cq. DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA cq. PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA NAD
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
3.PEMERINTAH KOTA MEDAN cq. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Kementerian Keuangan RI, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Jenderal kekayaan negara kanwil DJKN jawa timur, cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang malang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian agraria dan tata ruang atau BPN cq kanwil BPN jawa timur cq. kantor pertanahan kota malang

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding II ;3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding III D a n :4. GUBERNUR BALI sebagai Turut Terbanding I 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagaiTurut Terbanding II

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALABIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA, alamat: Jalan Veteran No.1618Jakarta Pusat, yang telah memberikan kuasa kepadaGEMBONG PRIYANTO, SH., MH., Dkk, Jaksa PengacaraNegara yang berkantor pada Kantor Pengacara NegaraHalaman 1 dari 73 Perkara Nomor 156/Pdt/2017/PT DPS.3.

Bahwa diikut sertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia qq DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesiasebagai Tergugat Ill karena selaku lembaga Pemerintah yang berwenangdan yang bertanggungjawab atas semua asetaset Negara RepublikIndonesia termasuk Aset Negara di Istana Presiden Tampaksiring yangdipergunakan oleh Tergugat dan Tergugat Il , terhadap penggunaan TanahSengketa / tanah Para Penggugat sampai sekarang Tergugat , Tergugat ll,dan Tergugat Ill tidak pernah

Sekretariat Negara,maka seharusnya yang digugat adalah PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Sekretariat Negaracq Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring.

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 6 (enam) berkaitan denganikut digugatnya Menteri Keuangan Republik Indonesia qq DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RepublikIndonesia sebagai Tergugat Ill dan Gubernur Bali selaku TurutTergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selakuTurut' Tergugat' Il, untuk itu) Tergugat tidak akanmenanggapinya.Sedangkan dalil Para Penggugat mengenai Tergugat yang sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan ganti rugikepada Para Penggugat

Bahwa atas Barang Milik Negara berupa telah pula terbit Keputusan MenteriKeuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status PenggunaanHalaman 56 dari 73 Perkara Nomor 156/Pdt/2017/PT DPS.Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimanatercantum pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor76/KM.6/2013 angka 12 dan 13 berupa SHP Nomor 1/Manukaya tanggal 3Maret 1986 atas nama Sekretaris Negara RI dan SHP Nomor 2/Manukayatanggal 3 Maret 1986 atas Sekretaris Negara RI.5.

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015Golkar telah dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku);3 Perlu dipahami bahwa pada faktanya, Mahkamah Partai Golkar belum atau tidakdibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dimanadalam hal ini:a Pimpinan Tergugat belum menyampaikan susunan Mahkamah PartaiGolkar kepada Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Parpol, sebagaiberikut: Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain

...disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; dan;b Partai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnyamengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politikyang juga memuat mengenai Mahkamah Partai Politik.

Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1 Salinan akta notaris.........partai politik bermeterai cukup sebagaimanadimaksud dalam huruf A yang memuat:b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan:(13) mekanisme penyelesalan perselisihan internal partal politik(yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain);Perlu diketahui bahwa ADART Partai Golkar sama sekali tidak mengaturatau mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan

Hal ini terbukti dari:a Tidak adanya penyampaian susunan Badan atau Lembaga Internal/Mahkamah Partai oleh Termohon Kasasi kepada Kementerian Hukumdan HAM, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 32 ayat 3 UndangUndang Partai Politik, sebagai berikut: Susunan Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain... disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian; dan;b Tidak adanya amandemen terhadap ADART Partai Golkar, yangmemasukkan didalamnya mengenai pengaturan Badan atau LembagaInternal/Mahkamah

Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1. Salinan akta notaris....partat politik bermeterai cukupsebagaimana dimaksud dalam huruf A yang memuat: ...;b.

PUDAN KREASI
Termohon:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JabatanKepala Bagian PerencanaanStrategisnPengadaan dan Tata Kelola, BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangMilik Negara, Kementerian Perhubungan;2. ZULFIKAR TONTOW! RASJID, S.T.,M.T., Kepala Bagian Layanan Pengadaan, BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangHalaman 2 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPRMilik Negara, Kementerian Perhubungan;3.

DWI KURNIAWAN, S.T., staf BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangMilik Negara, Kementerian Perhubungan;5. SIRAJUDDIN, S.H., Tenaga AbhliHukum Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara, KementerianPerhubungan;6.

., Tenaga Penyusun Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7 DENI GUSPANTORO, S.S.T., StafPPK TSDP dan Terminal Balai PengelolaanTransportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papuadan Papua Barat pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang = Milik Negara,Kementerian Perhubungan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamatKantor di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8 JakartaHalaman 3 dari 53 Putusan

PHB2020, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Halaman 34 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan SatuanKerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua, Papua Barat Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik NegaraSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal15 Desember 2021; Bukti T6Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMABPTD.XXV/LPPBMN/ 1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untukPengadaan Pekerjaan Konstruksi PembangunanPelabuhan

PHB2020, TentangPembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/JasaPaket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 15 Desember 2021,(fotokopi sesai dengan aslinya);Bukti T6: Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMABPTD.XXV/LPPBMN/ 1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk PengadaanPekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan

curator);

Langkamau;

., Kuratordan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus AHU.AH.04.03176 tanggal 27 September2016 beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, 8"Floor, Suite 8F, Jakarta Barat, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat diJalan Anggrek II No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang,dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat diLBH Healing Movement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7,No. 4849, Kepala Gading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat di Jalan AnggrekIl No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat di LBH HealingMovement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7, No. 4849, KepalaGading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

Tunggal Perkasa Plantation ( Vide Surat KepalaBPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah denganSuratnya Nomor : 4461/14.3300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 )terlampir .Bahwa baik suratsurat Presiden Republik Indonesia/Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian SekretariatNegara, maupun suratsurat Kepala Badan Pertanahan Nasional /DeputiBidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah , sebagaimana kami uraikantersebut diatas hingga sampai saat ini tidak dilaksanakan sepenuhnya

Bahwa atas surat kami LSM LP5SBI Nomor : 14/LSMLP5SBI/VI/2010tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201321.22.Konservasi Alam/Direktorat Penyidikan Pengamanan Hutan dengan suratNomor : S.10/IVPPH2/PPNS, tanggal 26 April 2012, yang dibuat danditanda tangani oleh Direktur Kasubdit PPW 1 selaku penyidik(Suharyono,SH,MSi,M.Hum) telah mengundang Ketua Umum LSM

Tunggal Perkasa Plantation/ Koperasi SawitRedang Seko dimaksud berada dalam Kawasan Hutan produksi terbatas,yang berpotensi merugikan Negara (PNBP) Penerimaan Negara BukanPajak, sector Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) tidak kurang dari 200 miliar, dan permasalahannya sekarang dalamproses oleh Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan .Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas yang tidak bisa dibantah lagikebenarannya maka dengan demikian dalildalil yang menyatakan PT.Tunggal Perkasa

Nomor : 4661/14.3300/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011.Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Bukti P11) :1. Nomor : S709/KUM1/2010 Tanggal 02 September 2010.2. Nomor : S699/PPH1/2010 Tanggal 24 September 2010.3. Nomor : S10/PPH2/2012/PPNS Tanggal 26 April 2012.Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kanwil BPN Propinsi Riau(Bukti P12);Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P13) :1. Nomor : 01/ADMPUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 20132.

Berkas permohonan diterima Kementerian Pertanian sesuai disposisiMenteri Pertanian pada tanggal 4 Januari 2014.

paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda TerdakwaPTBelitung Mandiri Mulia Indahdisita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;