• harga tanah yang terkena pembangunan untukkepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai HargaTanah atau Tim Penilai Harga Tanah;Berdasarkan uraian angka 1 sd. 3 di atas, secara hukum jelas bahwayang berwenang dan bertugas untuk menentukan besaran nilai gantirugi atas tanahtanah milik Penggugat adalah Lembaga/Tim PenilaiHarga Tanah;Halaman 31 dari 60 hal.

  Tuduhan Penggugat atasintegritas dan kejujuran Lembaga/Tim Penilai Harga Tanahsungguhlah tuduhan yang keji serta dapat masuk ke ranah pidana(Tergugat Il mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil/tuduhannya tersebut);Halaman 32 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/201610. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti Lembaga/Tim11.Penilai Harga Tanah memiliki peran penting dan signifikan dalampengadaan tanah yang menjadi objek perkara a quo.

  Bahkan atastuduhan Penggugat, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah memiliki hakyang sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya untukmembela diri dan mempertahankan haknya atas namaprofesionalisme profesi Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah(Appraisal).

  Dengan demikian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanahyang bertugas dan berwenang menentukan nilai ganti rugi harus puladitarik sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menarik Lembaga/Tim PenilaiHarga Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkangugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya patutdikesampingkan dan ditolak;Berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, jelas terbukti bahwaGugatan Penggugat Kurang Pihak.

  Karena seandainya benar Penggugat curiga atau merasadibohongi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Aprraisal) terkaitdengan hasil perhitungan besarnya ganti kerugian yang dibuat olehLembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Aprraisal), mengapa Lembaga/TimPenilai Harga Tanah (Aprraisal) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkaraini ?...

• penyelesaian perselisihan hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya;(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatditerima oleh lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrialapabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151ayat (2);(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapatdiberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialjika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telahdirundingkan, tetapi

  kerja, maka dasar pertimbangan Majelis Hakim wajibdipenuhi dan dibuktikan sesuai dengan Pasal 169 UndangUndang Nomor13 Tahun 2008, yaitu:(1) Pekerja buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:a.

  Dalam Pasal 169 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, alasan pekerja untuk memutuskan hubungan kerjaadalah sebagai berikut:(1) Pekerja buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;c.

  Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial dan pekerja/ouruh yang bersangkutantidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 697 K/Pdt.SusPHI/2015Dan karena

  Pasal 1 tidak terbukti, maka tidak konsekuensi hukumnya adalahsebagaimana dikatakan dalam Pasal 169 ayat 3 di atas, yaitu:Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjatanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdan pekerja buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangonsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),

• LIMBONG bertemu saksi Muhammad Ikbal Nainggolan(berkas terpisah) di depan kantin Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya saksiMuhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis menawarkan Narkotika jenis sabutersebut kepada Terdakwa JULI Br. LIMBONG seharga Rp500.000,00 namunpada saat itu Terdakwa JULI Br. LIMBONG hanya memiliki uang sebanyakRp400.000,00 kemudian saksi Muhammad Ilkbal Nainggolan alias JungkisHal. 1 dari 11 hal. Put.

  LIMBONGsedang melintas dari depan pos piket utama Lembaga Pemasyarakatan denganmembawa termos kemudian Terdakwa JULI Br.

  LIMBONG yang dibelinya dari sesamanarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Pematangsiantar yangbernama saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis, kemudian KPLPmemanggil saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis masuk ke ruanganStaf KPLP, saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis mengakui adamenyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JULIBr.

  LIMBONG yang dibelinya dari sesamanarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Pematangsiantar yangbernama saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis, kKemudian KPLPmemanggil saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis masuk ke ruanganStaf KPLP, saksi Muhammad Ikbal Nainggolan alias Jungkis mengakui adamenyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JULIBr.

• MAHA ESAPengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yangdiajukan oleh :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta(Kontraktor), tempat tinggal di Kabupaten Ketapang,sekarang berada di Lembaga

  Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonisselama 2 bulan setelah itu tidak harmonis disebabkan sejak bulanFebruari 2015 Tergugat tertangkap polisi karena kasus narkoba dansekarang berada di Lembaga Permasyarakatan Ketapang ;5. Bahwa, sejak Tergugat berada di LP Ketapang Penggugat dan Tergugattidak pernah menjalin komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberinafkah;Him.2 dari 17 Put. No. 0110/Pdt.G/2018/PA.Ktp.6.

  Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa, setelah menikah Penggugaan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi, di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,Kabupaten Ketapang; Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis hanya 2 bulan, setelah itu tidak harmonis disebabkanTergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus narkoba dan sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang; Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa, Penggugat dan Tergugat

  sebagai berikut Bahwa, saksi adalah teman Penggugat; Penggugat memiliki suami bernama Tergugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015; Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa, setelah menikah Penggugaan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Ketapang; Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis hanya 2 bulan, setelah itu tidak harmonis disebabkanTergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus narkoba dan sekarangberada di Lembaga

  HusinYunus, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebutmenyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis disebabkan Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus narkobadan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang, sekarangPenggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun,Him.11 dari 17 Put.

• MedanSunggal adalah milik saksi sesuai dengan bukti hak No : 02.04.23.13.1.02265tanggal 20 Desember 2012 dan bangunan TPA RA AL HINAYAH juga adalahmilik saksi berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan AL HINAYAHsesuai dengan Akta Notaris SYARIFAH FATIMAH, SH Nomor : 21 tanggal 28Desember 2013 ;e Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan karena anak sekolah tidakdapat masuk sekolah melalui pintu masuk sekolah dan untuk sementara masukmelalui rumah saksi ;e Bahwa saksi pernah melaporkan

  MedanSunggal adalah milik saksi sesuai dengan bukti hak No : 02.04.23.13.1.02265tanggal 20 Desember 2012 dan bangunan TPA RA AL HINAYAH juga adalahmilik saksi RISUN berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan ALHINAYAH sesuai dengan Akta Notaris SYARIFAH FATIMAH, SH Nomor : 21tanggal 28 Desember 2013 ;e Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa merintangi jalan masuk ke RA/TPA AL Hinayah ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakanbahwa saksi pada saat kejadian

  menerangkan bahwa gang tersebutadalah hak Terdakwa yang diwariskan dari orang tua Terdakwa ;e Bahwa gang tersebut telah di aspal dengan biaya pemerintah melalui programPNPM dan ketika akan mengaspal gang tersebut tidak ada pihak yang meminta izinkepada saksi maupun saudarsaudara saksi ;e Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut ;Bahwa Penyidik menghadirkan bukti surat berupa :1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2265 tertanggal 20 Deseber 2012 atas namaRISUN ;2 Foto copy Akta Pendirian Lembaga

  Adapuntanah tempat Terdakwa menutup jalan umum masuk ke TPA RA AL HINAYAH adalahmilik saksi RISUN sesuai dengan bukti hak No : 02.04.23.13.1.02265 tanggal 20Desember 2012 dan bangunan TPA RA AL HINAYAH juga adalah milik saksi RISUNberdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan AL HINAYAH sesuai dengan AktaNotaris SY ARIFAH FATIMAH, SH Nomor : 21 tanggal 28 Desember 2013 ;Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, disangkal kebenarannya oleh Terdakwa,dimana terdakwa menyatakan bahwa gang dengan panjang

  saudarasaudaranya sehinggaTerdakwa berhak menutup jalan masuk RA/TPA AI Hinayah tersebut namun Terdakwatidak dapat menunjukan alas haknya, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwaTerdakwa maupun saudaranya tidak pernah dimintai izin ketika Gg Wisata Baru diaspaldengan biaya Pemerintah melalui program PNPM Mandiri ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama Sertifikat No :02.04.23.13.1.02265 tanggal 20 Desember 2012 Surat Ukur Nomor 1590/2012 atas namaRISUN dan Akta Pendirian Lembaga

• serta 1 (satu)buah mancisnya dari sudut kamar mandi dan menyerahkannyakepada terdakwadimana terdakwa dengan posisi duduk Jongkok di kamar mandi tersebut langsungmengeluarkan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabudari kantong celananya dan menaruhnya di atas lutut terdakwa yang setelah ituketika terdakwa hendak memasukkan narkotika jenis sabu tersebut dari plastikklip transparan ke dalam pipet kaca. kemudian tibatiba datang saksi ParulianDamanik yang merupakan Petugas Lembaga

  1 (satu) buahmancis serta 1 (Satu) buah handphone merk Evercoss warna putih.Bahwa setelah melihat keadaan tersebut, maka kemudian oleh saksi ParulianDamanik ditanyakan status kepemilkan kepemilikan barang bukti tersebut, dimanakemudian ketika Terdakwa ditanya siapa pemilik barang bukti tersebut, Terdakwakemudian menjawab dengan mengakui bahwa barangbarang tersebut adalahmilik terdakwa, sehingga setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwabeserta semua barang bukti dibawa ke gedung Kantor Lembaga

  Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai yang pada saat itusedang melaksanakan patroli/ pemeriksaan rutin ke setiap sel/ kamar tempat paraNarapidana ditempatkan, yang mana ketika saksi Parulian Damanik melintas didepan kamar 03 Blok J, Lembaga Pemasyarakatan Klas Il B Tanjungbalai, saksiParulian Damanik melihat terdakwa dalam posisi duduk dekat kamar mandi,sedang memegang 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buahmancis, sehingga melihat hal tersebut maka saksi Parulian Damanik punlangsung

  pengauan terdakwaianya peroleh dari dalam kamar 03 Blok J tersebut;Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya sering menggunakannarkotika sabu;Bahwa. akhirakhir ini kami sering melakukan razia ke kamarkamarNarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dansering ditemukan Narapidana menggunakan shabu;Bahwa terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani hukumandan Terdakwa merupakan pidahan dari Lapas Medan.Bahwa saksi melakukan kontrol ke kamarkamar Narapidana dalamwaktu 1(satu) jam

  Tjbe Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam uang tersebut adadiselipkan shabu atau tidak;e Bahwa saksi melakukan yang disuruh terdakwa karena terdakwaadalah teman saksi dan sudah berkenalan dengan terdakwa selamasaksi berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai;e Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai tidakbebas menggunakan shabu makanya banyak yang ditangkap;e Bahwa terdakwa tidak ada jjin dari pejabat yang berwenangmenggunakan barang bukti narkotika sabu;Bahwa

• Transvision sebagai lembaga penyiaran yang tidakmemiliki Ijin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) dan juga telah menyiarkanprogram pertandingan sepak bola Liga Inggris tanpa memiliki hak siartersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan tidakmelanggar Hukum.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskanPT. TRANS VISION bermitra kerja dengan PT.

  TRANS VISIONmilik Terdakwa EDI HERMANTO termasuk lembaga penyiaran berlanggananmelalui kabel karena telah melakukan pemancarluasan atau penyaluranmateri siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya atauiuran berlangganan tertentu dan berdasarkan data base yang ada di DirektoratPenyiaran saat ini belum ada pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran olehPT.

  dari receiver Astro Malaysia maka sesuai dengan Pasal 30UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 menyatakan bahwa lembagapenyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia dan Pasal 3 PP Nomor 49Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa lembaga penyiaran asing hanyadapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan atau kegiatanjurnalistik di Indonesia dengan ijin menteri;Bahwa benar PT.

  TRANS VISION termasuk lembaga penyiaran,sehingga sebagai lembaga penyiaran PT. Transvision wajib memiliki ijinPenyelenggaraan Penyiaran, dan dalam hal ini sesuai data base yang adapada Direktorat Penyiaran, PT. Transvision tidak memiliki ijin dimaksud,terlepas apakah PT.

  Transvisiontermasuk lembaga Penyiaran namun dalam menyelenggarakan siaranPT.Transvision tersebut belum memiliki ijin Penyelenggaraan Penyiarandisamping itu PT. Transvision juga melanggar hak eksklusif siaran ligaHal. 16 dari 20 hal. Put.

• Panglima Sudirman No. 54 - 58 Surabaya ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERBANDING ; D a n : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK, Kantor Pusat Malang,Jalan .....

  dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjotanggal 3 Juli 2014 Nomor 207/Pdt.G/2013/PN.Sda. dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Nopember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sidoarjo pada tanggal 22 Nopember 2013 dibawah register nomor :207/ Pdt.G/ 2013 / PN.Sda. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa lembaga

  Ratus empat puluh Juta empatpuluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah ). dengandemikian konsumen sekarang Penggugat II berhak atas perlindunganhukum.Bahwa atas pinjaman tersebut Konsumen sekarang Penggugat ILdipergunakan untuk Pembelian rumah Tinggal yang sekarang ditempatioleh Penggugat If dengan uang muka sebesar Rp. 125.000.000, ( seratusdua puluh lima juta rupiah ).Bahwa atas terkendalanya pembayaran tersebut mengakibatkan tidaklancarnya pembayaran jasa bunga setiap bulan pada lembaga

  yang menolak dan / atau tidak memberitanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat(4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPKpembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan gantirugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakanbeban dan tanggung jawab pelaku usaha.Bahwa Penggugat I adalah Lembaga

  UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugatLSM (NGOs standing).

  pasal 46 Ayat 1 huruf (c ) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari PemerintahKota Malang dan Status Lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakattelah memenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan PeraturanPemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukanGugatan

• Lubuklinggau/27101965/umur 51tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Kawin, tempat kediamandi Kota Lubuklinggau, dan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon; bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon diLembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau; bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, dimana selesai akad nikah Pemohon tinggal di Lembaga

  Pemasyarakatan,sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya; bahwa Pemohon tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggaukarena dihukum selama 1 tahun 6 bulan karena dilaporkan oleh orang tuaTermohon, di mana Pemohon telah melakukan hubungan badan denganTermohon; bahwa setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakat tersebut, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak tinggal bersama dengan Termohon lagi; bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampaisekarang lebih kurang 2 tahun

  Lubuklinggau/29091970/umur 46tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, golongan darah AB, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Kota Lubuklinggau, dan di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon diLembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau; bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, dimana selesai akad nikah Pemohon tinggal di Lembaga

• Menetapkan barang bukti berupa :1. 4 lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 144 Tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkredsitan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992 tanggal 26 Pebruari 19922. 2 lembar Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng3. 2 lembar Copy Surat Keputusan Bupati Buleleng

  Nomor 558 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng4. 1 Buah Buku Rekening atas nama LPD Desa Adat Kalianget Nomor 015.02.12.01043-35. 2 buah Buku Kas Harian LPD Desa Adat / Pakraman Kalianget Tahun 2017/20186. 9 bendel Laporan Neraca Percobaan, Neraca, Rugi Laba serta Bukti Transaksi Harian LPD Desa Adat Kalianget periode Januari sampai dengan September 20187. 4 lembar Keputusan Kelian

  Menyatakanbarang bukti berupa :1. 4 lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 144 Tahun1992 tentang Pendirian Lembaga Perkredsitan Desa di KabupatenDaerah Tingkat Il Buleleng Tahun 1991/1992 tanggal 26 Pebruari 19922. 2 lembar Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlBuleleng Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurusdan Karyawan Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Kalianget,Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng3. 2 lembar Copy Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 558

  No. 5/Pid.SusTPK/2021/PN.DPStahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkereditan Desa di KabupatenDaerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992,Bahwa modal awal LPD Kalianget pasal 3 Keputusan Gubernur DaerahTingkat Bali Nomor 144 tahun 1992 tentang Pendirian LembagaPerkereditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat Il Buleleng tahun1991/1992 disebutkan bahwa modal pertama Lembaga PerkreditanDesa berjumlah Rp 5.000.000.

  Perkereditan Desa di KabupatenDaerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992 , Bahwa modal awal LPD Kalianget pasal 3 Keputusan Gubernur DaerahTingkat Bali Nomor 144 tahun 1992 tentang Pendirian LembagaPerkereditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat Il Buleleng tahun1991/1992 disebutkan bahwa modal pertama Lembaga PerkreditanDesa berjumlah Rp 5.000.000.

  Dana perlindungan dari Lembaga Pengawas LPD (LP LPD)sebesar Rp.30.000.000, pada tanggal 10 Agustus 20163.

  Menetapkan barang bukti berupa :1. 4 lembar Copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 144 Tahun1992 tentang Pendirian Lembaga Perkredsitan Desa di KabupatenDaerah Tingkat Il Buleleng Tahun 1991/1992 tanggal 26 Pebruari 1992Hal 82 dari 86 hal Put.

• ., SRI FITRIAH adalah sebagai Direktur dan Pengurusan Lembaga Perlindungan Konsurnen Kalimantan Selatan, berkedudukan di JalanMas Raya Rt. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan,sebagaimana diiuraikan dalam Akta Pendirian No. 201 Notaris Henny Rupiyanti, SH,an oleh Menkum Ham Nomor AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAGA/III/13), berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 096. III.

  Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalahlembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai = fungsi,tugas dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikansebagimana dimaksuddalam undangundang ini.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakankegiatan di sektorPerbankan, Pasar Modal, Perasuransian, DanaPensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa KeuanganLainnya.Ill.

  Gugatan PENGGUGAT mengandungcacat hukum karena Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) yang diwakili oleh Sehatno Samtadoen, Ismatl, lbnuSuprapto, SH.,dan Sri Fttriah jelas tidak mempunyai kapasitas hukumsebagai pihak PENGGUGAT dalam perkara aquo atau dalam hal ini cacatdiskualifikasiin person;2.

  Bahwa kuasa hukum PENGGUGAT harus membuktikan bahwadalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen KalimantanHal. 27 dari 50 hal. Put.

  Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwaPemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syaratDalam penjelasan Pasal 44diuraikan:1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain,terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungankonsumen;2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen;3) Tugas LPKSM menurut'~ Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 59 Tahun

  Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaianpengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketadi luar pengadilan ( melalui lembaga alternatif penyelesaiansengketa ) atau melalui pengadilan..

• ABDULLAH YAZID, MM Bin MOCH SUJA sebagai Ketua Lembaga PengabdianMasyarakat (LPM) UNISKA Kediri tentang adanya dana Hibah dari Pemerintah ProvinsiJawa Timur untuk kegiatan penelitian, terdakwa IT menyampaikan bahwa dana bantuantersebut hanya akan dapat diterima jika yang mengajukan adalah pihak lembaga, atas laporanPutusan Nomor : 35/Pidsus/2014/PN.Sby.Page 13 of 83tersebut terdakwa I Drs. ABDULLAH YAZID,MM bin MOCH.

  Malang memangsering didatangi oleh lembaga maupun Universitas untuk melaksanakankegiatan baik penelitian maupun KKN (Kuliah Kerja Nyata) namunmayoritas hanya dari sekitar Kab. Malang ;e Bahwa saksi menerangkan tata cara atau prosedur jika suatu lembaga atauPerguruan tinggi maupun instansi lain jika akan melakukan suatu kegiatanpenelitian di wilayah di Kecamatan Turen Kab.

  Malang, Awalnya Instansiyang bersangkutan mengajukan secara tertulis (Persurat) dikirimkan keKecamatan yang ditembuskan ke Kabupaten, dan oleh Sekertariat Kecematandiagendakan selanjutnya setelah diajukan kepada Pimpinan dan disetujuimaka selanjutnya didistribusikan ke daerah tujuan yang menjadi ObyekPenelitian atau Kegiatan oleh Lembaga tersebut dan jika kegiatan tersebutselesai maka lembaga tersebut memberitahukan kembali secar tertulis(Persurat) kepada Pihak Kecamatan, di Kabupaten Malang hanya

  calon penerima dengan melampirkan :a Proposal (dilengkapi dengan rincian, lokasi kegiatan dan RAB) ;b Kwitansi rangkap 3 asli bermaterai cukup ; c Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Pemohon ;d Foto copy identitas ketua/penanggung jawab lembaga penerima ; e Foto copy akte pendirian lembaga penerima ;selanjutnya setelah berkas diterima dibuatkan SPPLS (surat permintaan embayaran) yangditujukan kepada PPKD (Pejabat pengelola keuangan daerah) dalam hal ini dijabat olehKepala Biro keuangan

  Selaku Dekan Fakultas Ekonomi tapi dana tersebutdapat keluar atau cair jika atas nama lembaga atau LPM, Karena telahmendapatkan ijin dari atasan Terdakwa maka atas permintaan saudara Ir.ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MP. Untuk membuka rekening atas namaLPM Cq. Nama Terdakwa dan Terdakwa sempat menyakaan bagaimana caramebuka rekening atas nama Lembaga apakah bisa sendiri atau kah harusdengan Rektor atau dengan Bendahara karena termasuk masih baru menjadiKetua LPM jadi Terdakwa belum bisa dan sauadra IR.

• Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasandengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan diBanjarmasin, dengan alamat di JI.

  Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat.2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untuk berperan aktif dalammewujudkan perlindungan konsumen.3.

  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalamPeraturan Pemerintah.b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 1a Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yangterdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan

  Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan namaYayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKk).Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang, bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalamikerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikanoleh UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen untuk melindungi konsumen yang mengalamipenderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat.

  pasar modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, danapensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasakeuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada pointpertama adalah mengawasi jasa Keuangan di SektorPerbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasakeuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukanFungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindaan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawanhukum.Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak

• Bireuen memberitahukan kepada lembaga PKBMDARUL HUDA yang terdakwa kelola bahwa akan ada pelaksanaan UjianNasional Paket C bertempat di SMA Negeri 2 Bireuen yang akan di ikutioleh PKBM Bina Bangsa Satu, PKBM Utlubu Imi, PKBM Mitra Lestari,PKBM Darul Huda dan PKBM AI Manna.

  PKBM DarulHuda (Pusat kegiatan belajar masyarakat) di Kecamatan Pandrah KabBireuen.e Bahwa Lembaga PKBM tersebut mempunyai Surat IZIN yang sah, kantorPKBM tersebut terletak di Jalan banda Aceh Medan Km 190 DesaPandrah Kandeh Kec Pandrah Kab.

  Bireuen dan untuk saat ini terdakwatidak dapat memperlihatkan surat izin tersebut dikarenakan surat izintersebut berada dikantor Lembaga PKBM, dan yang mengeluarkan suratizin atas lembaga PKBM tersebut yaitu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikandan kebudayaan Kab Bireuen.e Bahwa terdakwa pertama mengajukan diri kedinas Pendidikan danKebudayaan Kab Bireuen untuk menjadi Ketua PKBM Darul Huda dansetelah pengajuan tersebut diterima oleh dinas pendidikan, selanjutnyaDinas Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat

  terdakwa menjadi KetuaPKBM darul Huda tersebut.e Bahwa terdakwa diangkat menjadi ketua PKBM yaitu sejak tahun 2004hingga saat ini, terdakwa menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawabdalam lembaga PKBM tersebut adalah sebagai berikut :1 Melaksanakan pendidikan paket A, B dan C.2 Melaksanakan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).Bahwa pada lembaga PKBM Darul Huda tersebut hanya 3 (Tiga) orangpekerjanya yaitu Ketua Lembaga tersangka sendiri, Sekretaris Lembagaatas nama ZULKARNAINI SAPUTRA, 22 Thn, Wiraswasta

  Setelah itu barulah para pesertamendaftarakan diri ke lembaga PKBM darul huda, setelah data para pesertaterkumpul barulah pihak lembaga PKBM membuat TRY OUT untukpersiapan mengikuti Ujian Nasional Paket C.

• Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal Kabupaten Badung, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2.

Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal Kabupaten Badung , dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal Kabupaten Badung , dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; ........dst

Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Kabupaten Badung, apabila tidak dibayar dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijuallelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidakmemliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan;2.

Bali, seluas 130 M2 atas pemeganghak MADE SUKADANA, SE.;62) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 709/LPD.DAK/ G / 2013 atas nama = T.

.;63) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 555/LPD.DAK/G /2004 atasnama GOVINDA;64) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 251/ LPD.DAK/G /99 atasnama KAKLADRA;65) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 708/ LPD.DAK/G/ 2005 atasnama M.LADRA;66) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor :735/ LPD.DAK/G/2011 atas nama WAYAN PURNA

Dps67) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 1153/ LPD.DAK/G/2015 atas nama STAF UMAALAS;68) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 229/ LPD.DAK/G/2014 atas nama DONG ARTI;69) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desaadat Kapal Nomor : 816 / LPD.DAK/G/08 atas nama MGPSSR Br TegalSaat Kapal;70) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 238/ LPD.DAK

/G/2010 atas nama MADE BADRA;71) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 32 /LPD.DAK/ G /98 atas nama RAI EDY S.;72) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor :17/LPD.DAK/ G /1997 atas nama M.LADRA;73) 1( satu ) buah buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaAdat Kapal Nomor : 738/LPD.DAK/G/2016 atas nama ERYKMAHARDIKA;74) 1( satu ) buah Buku Simpanan Anggota dari Koperasi Serba UsahaSama Dana Nomor : 109 atas