Ditemukan 11321 data
133 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
1197 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
1.Intan Salmah
2.Hj. Siti Rahmah.A. MD
3.H. Saipul Anwar
4.Siti Masitah
5.HJ. Siti Aisyah
6.H.M Yusuf
7.Ummi Kalsum
8.HJ. Sarifah Masturi
9.Nuraina
10.HJ. Rusmiati
11.H. Said Amberan
12.HJ. Yulianti
13.Said Husein
14.Syarifah Mutia Nurazmi
15.H. Said Akhmad
16.Said Hamsyah
17.Baniah
18.H. Yahya
19.Maryana
20.Said Aziz Yahya
21.Syarifah Nurul Hikmah
22.Dahliana
23.Mila Kharisma
24.Dasir
25.H. Bedurahman
26.Muhtar
27.Bahrudin
28.Siti Aminah
Tergugat:
1.Agus Yusuf S
2.Suparjo Waspodo
92 — 31
Berdasarkan Surat Pernyataan PenguasaanBidang Tanah nomor 620 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.Nomor kapling 1140, batas batas : sebelah utara jalan, sebelahkapling nomor 1141, sebelah selatan kapling nomor 1093, sebelahkapling nomor 1039.
81 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMMAD MAKU, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : ISMAIL TOPIKI
Terbanding/Terdakwa III : HERLINA LAHABU, S.Ap.
105 — 50
SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo);1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi GorontaloNomor
Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris DaerahKabupaten Boalemo)Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2017/PT GTO1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(
106 — 30
/PN.JKT.PST...tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau rehabilitas.Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999, tertanggal29 Desember 1999, menegaskan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang
perundangundangan yangberlaku, danPasal 53 ayat (1); orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau rehabilitas.Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor 620
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Khilluwa Nadhifah, S.H.
3.Brigita Feby Florentina, S.H.
4.Irvan Febrian Cahyadi, S.H
Terdakwa:
Hendra Gustiawan Bin Djasuman
67 — 46
Chandra Jaya Pratama;
- Foto Copy Laporan Kemajuan Fisik (Bobot Bulanan) Proyek APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II Nomor: 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Penyedia Jasa CV.Bunga Dafasha;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II Nomor: 620/325/DISPU-BM/VI/2014 Tanggal 19 Juni 2014 Penyedia Jasa CV.
Bunga Dafasha;
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Nilai Kontrak Rp267.633.000,00 Sumber Dana APBD kota Prabumulih Penyedia Jasa CV. Bunga Dafasha Kegiatan Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II;
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Nilai Kontrak Rp267.633.000,00 Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Penyedia Jasa CV.
Chandra Jaya Pratama Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Sungai Medang Tahun Anggaran 2014;
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620//50/SPK-PA/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Nilai Kontrak Rp370.542.000,00 Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Pelaksana CV.
Jaya Empat Saudara Paket Kegiatan Pembangunan Tugu Jalan Lingkar Tahun Anggaran 2015;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Jalan Baru RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Nomor: 620/3544/DISPU-BM/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2015 Penyedia Jasa CV.
Raja Jaimolek Tahun Anggaran 2016;
- Asli Satu Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/050/SPK-PA/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 Nilai Kontrak Rp1.158.760.000,00 Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Penyedia Jasa CV.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H.M. MUNJADI H.M. NOOR Bin H.M. NOOR MAHJUDIN.
58 — 39
GICD.07 CD Fisika (SD) 20 620 Kpg 22.000 13.640.000Set2. GICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 Kpg 22.000 16.720.000Set3. GICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.000(SMP) 8 Set4. GICD.04 CD Fisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.000Set5. GlCD.03 CD Fisika (SMU) 5 230 Set 22.000 5.060.000Set6. GI Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.000Komp.027. GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.0008. LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.0009. GITV Clasical Monitor 8 Unit 8.059.500 64.476.0002910.
GICD.07 CD Fisika (SD) 20 620 Kpg 22.000 13.640.Set 000Des GICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 Kpg 22.000 16.720.Set 0003. GICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.(SMP) 8 Set 0004. GICD.04 CD Fisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.Set 0005. GICD.03 CD Fisika (SMU) 5 230 Set 22.000 5.060.Set 0006. Gl Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.Komp.02 0007. GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.0008. LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.0009. GITV Clasical Monitor 8 Unit 8.059.500 64.476.29 00010.
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.M.SOLIH PULUNGAN ;Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja)Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 atas nama RIDOANAHMAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah NomorRekening: 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 1 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2011;Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 124 K/PID.SUS/2015244.
H.M.SOLIH PULUNGAN ;Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja)Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 atas nama RIDOANAHMAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah NomorRekening: 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 1 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2011;Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor:230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga
127 — 1015
Plastic klip ukurani1x17cm /1 bungkus23 Microware merk Sharp 1 buah 24 Alat pres merk Matsunaga 1 buah 25 Mobil dan STNK Toyota 1 unit = Fortuner hitam No.Pol.B1414JN atas nama Johni Suhendra 26 Buku tabungan Tahapan BCA 1 buahnomor rekening 5310592759atas nama Suyatno 27 Paspor BCA platinium nomor = 1 buah601900451684538 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disitasecara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid /2015 /PN.JKT.BAR tanggal mei 2015 dan Penetapan no. 620
Mei 2015;Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan apakahperbuatan terdakwa memenuhi unsurunsur dari perbuatan pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebin dahulupembelaan penasehat hukum terdakwa mengenai analisa fakta ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan , bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disita secarasah menurut hokum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid / 2015 /PN.JKT.BAR tanggal mei 2015 dan Penetapan no. 620
86 — 29
Ucu selaku bendahara dana desa dengan dibuat kuitansi tanggal 16 Desember2015 yang mana uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tidakdapat dipertanggungjawabkan ;Bahwa pada bulan Agustus 2015 Desa Danasari juga mendapatkan bantuankeuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 115.000.000, (seratus lima belasjuta rupiah) yang awalnya terdakwa mengajukan proposal melalui surat nomor :620/ 34Pem/Des2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditujukan kepada GubernurJawa Barat melalui Kepala BPMPD
48 — 25
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT ; 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Pinh, MH selaku Kasi HTPT ;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT ;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
69 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkanDana Belanja Tidak Tersangka dengan SPMU Nomor 620/D/RS,tanggal 31 Maret 2004, untuk bantuan Dandim 1614 Dompu dalamrangka pengamanan Pemilu sejumlah Rp. 167.300.000,00.Pengeluaran atas dasar SKO Nomor 921/R/115/2004, tanggal tidaktercantum, SPP Nomor tidak tercantum, tanggal 30 Maret 2004, danauntuk Kesbang Linmas Kabupaten Dompu sebesar Rp. 132.300.000,00diterima oleh saksi H.
Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkanDana Belanja Tidak Tersangka dengan SPMU Nomor 620/D/RS,tanggal 31 Maret 2004, untuk bantuan Dandim 1614 Dompu dalamrangka pengamanan Pemilu sejumlah Rp. 167.300.000,00. Pengeluaranatas dasar SKO Nomor 921/R/115/2004, tanggal tidak tercantum, SPPnomor tidak tercantum, tanggal 30 Maret 2004, dana untukKesbanglinmas Kabupaten Dompu sebesar Rp. 132.300.000,00diterima oleh saksi H.
47 — 11
Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
52 — 16
Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
119 — 59
51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
168 — 43
dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620
220 — 115
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
73 — 36
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakanSertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tidak Sah adalah SALAHALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olehBadanPertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan(beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian makakompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSIMARI NOMOR : 620
185 — 93
Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.