Ditemukan 358626 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
SUTARMAN S.Kom Bin Alm. SADIMIN
10719
  • Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa menjalani pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan;

    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    6. Menetapkan Terdakwa menjalani pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kota Balikpapan;

    7. Memerintahkan

    Kaltim di Samarinda sebesar Rp 1.600.000.000,- untuk pembauaran Bantuan Hibah kepada LPK Puspa Komputer, sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.440/2014 Tahap II tanggal 22 Juli 2014 tanggal 24 Desember 2014;

    33. 1 (satu) lembar check list persyaratan berkas permohonan realisasi untuk masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan TA 2014 An.

    Kuasa BUD Nomor : 13242/LS-HBH/B.KEU/2014 Tanggal 29 Desember 2014;

    36. 1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan timur dengan LPK Puspa Computer Balikpapan Pemberian Hibah Nomor : 415.43/3739/B.Sosial/2014 tanggal 3 September 2014;

    37. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.440/2014 tentang Pemberian Dana Hibah dari pemerintahProvinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga

    Endang Sudaryanti pada tahun 2012 digantikan olehTrisna Manunggal Puspa Ningrum (anak Terdakwa);Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua LPKPuspa Komputer Balikpapan adalah mengelola managemen lembaga,pengembangan lembaga dan merangkap instruktur, menyusun kurikulumlembaga sesuai standart Nasional, meningkatkan peran serta lembaga untukmeningkatkan SDM kota Balikpapan dimana kota Balikpapan sebagai kotaVokasi (SDM mandiri dengan keterampilan);Bahwa LPK Puspa Komputer Balikpapan
    Endang Sudaryanti pada tahun 2012 digantikan olehTrisna Manunggal Puspa Ningrum (anak terdakwa);Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua LPKPuspa Komputer Balikpapan adalah mengelola managemen lembaga,pengembangan lembaga dan merangkap instruktur, menyusun kurikulumlembaga sesual standart Nasional, meningkatkan peran serta lembagauntuk meningkatkan SDM kota Balikpapan dimana kota Balikpapan sebagaikota Vokasi (SDM mandiri dengan keterampilan);Bahwa LPK Puspa Komputer Balikpapan
    , pengembanganlembaga, dan merangkap instruktur, menyusun kurikulum lembaga sesualstandart Nasional, meningkatkan peran serta lembaga untuk meningkatkanSDM kota Balikpapan dimana kota Balikpapan sebagai kota Vokasi (SDMmandiri dengan keterampilan), dan masih banyak lagi yang lainnya;Bahwa susunan Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Puspa Computerdi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :Ketua:Terdakwasendiri, Sekretaris : RISMAYANTI, Bendahara: ENDANGSUDARYANTI dan selanjutnya sekitar tahun 2010
    /aktifnya sekira tahun2012 digantikan oleh TRISNA MANUNGGAL PUSPA NINGRUM;Bahwa benar .Lembaga Kursus dan Pelatihan Puspa Computer di KotaBalikpapan adalah lembaga pendidikan non formal yang mempunyaikedudukan sama dengan pendidikan formal sesuai UU SISDIKNAS Tahun2003.
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,Msi VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
8137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kKemudian MendudukiJabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan HasilKerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakartadengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia DKI Jakarta No. W7.05.KP.04.04.
    Peserta pelatihnan sebanyak 10 orang WargaBinaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan KlasIIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latinan Kerja KementerianPekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2010;Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian PekerjaanUmum RI dalam pelatinan Tower Crane angkatan 1!
    Hasil dari kerjasama tersebutmenghasilkan berdirinya pabrik roti sampai sekarang yangterletak di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan KlasHalaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016IIA Narkotika Jakarta, dengan PNBP kurang lebih Rp.60.000.000, (pada tahun 2012);11.10 Mengadakan kerjasama dengan CV.
    Anugerah Abadi dengan11.11membuka kantin dan pameran hasil karya Warga BinaanPemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA NarkotikaJakarta pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta dengan nama kantin Pink Dot;Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelatihansablon, refleksi, melukis dengan bijibijian dan kaligrafi. Denganjumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang Warga BinaanPemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA NarkotikaJakarta pada tahun 2013.
    ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos., M.Si., sudah tidak lagibertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Narkotika maka olehsebab itu walaupun Tergugat/TERMOHON KASASI dapat membuktikanberdasarkan bukti (Vide Bukti T6) bahwa Lembaga Pemasyarakatantempat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI bekerja, pada tanggal 05Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi a quotelah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi PutusanBAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai ataudiberitahukan langsung
Register : 08-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
BRIAN HARTANTO L
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
10559
  • di bawah ini:a) UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui olehPemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
    Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumen.3.
    UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memilikilegal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM(NGOs standing).
    Fotocopy Akta pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantantanggal 26 januari 2013 , diberitanda P31 ;4. Fotocopy surat Pengesahan Yayasan Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia,tanggal 13 Mei 2013 diberitanda P32;5. Fotocopy surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), No.01/TDLPKPERINDAG/VIII/13 diberitanda P33;6.
    tanpa memerlukan surat kuasa dari konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya yang berkaitandengan kedudukan hukumnya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copyAkta pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (P.4.1), Foto copyPengesahan Yayasan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (P.4.2),Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) (P.4.3), foto copyanggaran dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (P.4.4)
Putus : 29-10-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — I. Ir.H.AKHMADI SAID, DKK VS DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KABUPATEN SUMENEP
7121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota partai politik lain; ataud Melanggar AD dan ART;2 Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;3 Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembagaperwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga
    perwakilan rakyatsesuai dengan peraturan perundangundangan;Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberhentian darikeanggotaan di lembaga perwakilan rakyat (PAW), harus didahului denganpemberhentian sebagai anggota partai politik;10 Bahwa, berdasarkan Pasal 16 (2) tersebut di atas yang mengamanahkan bahwa: Tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik diatur didalam AD dan ART;11 Bahwa, Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulamatentang Tata Cara Pemberhentian
    terhadap 3 orang anggotanya,sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateril,yang kebetulan lembaga tersebut adalah partai politik, sedangkan ketigaorang tersebut adalah anggotanya.
    Sedangkan didalam lembaga tersebuttidak ada perangkat hukum yang dapat menyelesaikan sengketa tentangperbuatan melawan hukum. Padahal didalam hukum perdata jelas dan tegasmasalah perbuatan melawan hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa, sangat ironis sekali didalam pertimbangan hukumnya, MajelisHakim Pengadilan Negeri Sumenep ketika menyatakan tidak berwenangmengadili, namun tidak memberi solusi, pengadilan mana yang berwenangmengadili.
    Satusatunya lembaga yang ditunjuk oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep didalam pertimbangan hukum putusannya,masih akan membuat perangkat hukum, sehingga terjadi kekosongan hukum;11 Bahwa, Para Pemohon Kasasi dibuat bingung oleh Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep, karena Para Pemohon Kasasi mengalamikesulitan untuk memperoleh keadilan, setelah Majelis Hakim PengadilanNegeri Sumenep menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili,sementara lembaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim
Putus : 24-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CALANG Nomor 28/Pid.Sus/2015/ PN.CAG
Tanggal 24 Juli 2015 — M. Bustam Bin Hermawan
274
  • SYARIF(POLISI) dan 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polres Aceh Jaya menjumpai sipirpetugas piket Lembaga Permasyarakatan (LP) cabang Calang untuk menghubungiTerdakwa M. BUSTAM Bin HERMAWAN untuk di bawa menjumpai petugaskepolisisan dari Polres Aceh Jaya, sesampainya Terdakwa M.
    Aceh Jaya.Penangkapan dilakukan oleh saksi bersama dengan 3 (orang) teman saksi.Bahwa, terdakwa kami tangkap bermula dari penangkapan SALQAWI BinILYAS dan berdasarkan pengakuan dari SALQAWI Bin ILYAS iamendapatkan Narkotika jenis Shabushabu itu dari terdakwa.Bahwa, setelah mendengar pengakuan dari SALQAWI Bin ILYAS saksibersama rekan lainnya langsung menuju kedalam Lembaga PemasyarakatanCalang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.Bahwa, pada saat tiba di dalam Lembaga Permasyarakatan saksi
    Pemasyarakatan (LP)Calang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabushabu.Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 16:00 WIB,bertempat dijalan Desa Gampong Blang di dalam Lembaga Pemasyarakatan(LP) Calang Kec.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tahun 1999
283136
  • Tentang : Perlindungan Konsumen
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalahlembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.10.
    perlindungan konsumenswadaya masyarakat.e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenaiPRESIDENREPUBLIK INDONESIA9 perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikapkeberpihakan kepada konsumen;f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen darimasyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat, atau pelaku usaha;g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja
    perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumen.(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumendalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;c. bekerja sama dengan instansi
    terkait dalam upaya mewujudkanperlindungan konsumen;d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasukmenerima keluhan atau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA25 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XPENYELESAIAN SENGKETABagian PertamaUmumPasal 45(1) Setiap
    konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilanatau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa.(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidanasebagaimana diatur dalam Undangundang
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
10571
  • perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada point pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 49/PDT/2019/PT SMR43.
    Berdasarkan Pasal 3 huruf d PP No. 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatmenyatakan bahwa:Tugas LPKSM meliputi kegiatan:d.
    Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:a. TERDAFTAR DI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA;b.
    Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM denganditerbitkannya TDLPK, Surat Keputusan Menkumham.Ayat (2) yangberbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.Berperan aktif dalam hal
    perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Terbanding IV pada point pertamaadalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuanganmempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik,tidak memiliki Progres dan program penindaan dengan memenuhikualifikasi perbuatan melawan hukum.Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yangdilakukan Terbanding maka
Putus : 06-11-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid. Sus/2013/PN. TIPIKOR DPS
Tanggal 6 Nopember 2013 — I WAYAN BUDIARSA
8568
  • Susut, di susut, Yth PPL PendampingLM3 di Apuan.1 (buah) buku pedoman pelaksanaan pemberdayaan dan pengembanganusaha agribisnis tanaman pangan lembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat ( LM3 ) tahun 20101 (satu) lembar surat nomor: 005/1393/P3 Lahsarpras tertanggal 18 Juli 2011perihal pembinaan LM3 dari Kepala Dinas pertanian, perkebunan danperhutanan Kab.
    Banjar Apuan, DesaApuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuatdan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Lembaga Mandiri Mengakar DiMasyarakat (LM3) Subak Ebetebetan.
    Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupundidaerah;2.
    CFEserta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa uangsebesar Rp. 107.890.000, (seratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh riburupiah) digunakan sendiri oleh Tedakwa .dengan tidak mengikuti ketentuan dalambuku pedoman pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis TanamanPangan untuk Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
Register : 22-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 349/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
LIVIA TJIPUTRA
Tergugat:
1.PT. SARANA SULSEL VENTURA
2.HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
6819
  • Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berbentukYayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan diBanjarmasin, dengan alamat di JI.
    Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210 ,082148831711 didirikan berdasarkan amanat UndangUndang nomor 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesualdengan apa yang diatur dalam Undangundang maupun PeraturanPemerintahan tersebut di bawah ini:a) UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftardan
    Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat.Putusan No. 349/Pdt.G/2018PN. Mks hal. 22. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.3. Tugas lembaga perlindungan konsumen = swadayamasyarakat meliputi kegiatan :a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau Jasa;b.
    Bahwa TERGUGAT IV adalah Lembaga Negara yang dibentukberdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadapkeseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas JasaKeuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;31.
    Bahwa tujuan Lembaga TERGUGAT IV selaku Otoritas JasaKeuangan pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian , dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya32.
Upload : 11-07-2013
Putusan PA SUMEDANG Nomor 3325/dt.G/2012/PA.Smd.
PENGGUGAT VS TERGUGAT
111
  • Kab: Sumedang ;Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampaisekarang telah dikarunia 1 Orang anak berusia (04 Tahun ) ; Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak September 2011 keadaan rumah tangga mulaigoyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan masalah Ekonomi , Tergugat sudah tidak bisamemberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sejak tanggal XXXX ,tergugat telah berada di Lembaga
    tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Orang tua Penggugat ;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai Orang anak;Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak September2011 timbul Perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan sering terjadi perselisihan danperengkaran karena Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ,dan sejak 25 Nopember 2011 Tergugat telah berada di Lembaga
    Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namunsejak XX/XX/XXXX timbul Perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah berada di Lembaga Permasyarakatan Sumedangkarena dalam kasus narkoba; Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun. 2 Bulan.
    bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah;Menimbang bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Penggugatagar damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah menggugat cerai dariTergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisandalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena Tergugatsudah tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak tanggal 25 Nopember2011 Tergugat telah berada di Lembaga
Register : 06-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3626/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
65
  • pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, NIK 3507145804970002, tempat/tanggal lahir Malang, 18 April1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK 3507192507980005, tempat/tanggal lahir Malang, 25 Juli1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang Namunsekarang berada di Lembaga
    Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulanFebruari tahun 2019,Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian KarenaTindak Pidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat inidi tahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas A Surabaya sampaisekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ... 5 bulan. Selama ituPenggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagihubungan lahir maupun batin6.
    malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhanrumah tangganya; Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisinan dan pertengkarantersebut karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Penggugatdan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaranPenggugat dengan Tergugat sering kali; Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Februaritahun 2019,Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Karena TindakPidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat inidi tahan di Lembaga
    Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalahsejak lebin kurang pada bulan Februari tahun 2019,Tergugat di tangkapoleh pihak Kepolisian Karena Tindak Pidana penyalagunaan ObatobatanTerlarang Narkotika dan saat ini di tahan di Lembaga PermasyarakatanKelas A Surabaya sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih1 tahun ... 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak salingmemperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;5.
    Akhirnya lebih kurang pada bulan Februari tahun 2019,Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Karena Tindak Pidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat ini di tahan di Lembaga PermasyarakatanKelas A Surabaya sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1tahun ... 5 bulan.
Register : 25-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 81/PID.SUS/2019/PT PAL
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH Diwakili Oleh : ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : LA ODE MUSRIL, SH
7720
  • karenaterdakwa telah pernah sebelumnya membeli narkotika jenis shabu kepadaYUSRAN MUSTAPA alias YUDI sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa menunggu kedatangan dan informasi barang Narkotikajenis Shabu dari YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRANMUSTAPA alias YUDI dihubungi melalui HP oleh seseorang yang menurutYUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFANZAKARIA alias OPAN dan menyampaikan kepada YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI untuk datang ke Lembaga
    Pemasyarakatan Kelas Ilb Ampana melaluipintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenisshabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam LembagaPemasyarakatan Kelas Ilb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yangdisampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDIbernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPAHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PALalias YUDI menuju ke tempat
    Kelas Ilb Ampana dan menghentikan serta menanyakanmaksud keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRANMUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dalambungkus rokok; Bahwa sSelanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampanadi bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian disekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1(satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya
    Pemasyarakatan Kelas Ilb Ampana melaluipintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenisshabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam LembagaPemasyarakatan Kelas Ilb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yangdisampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDIbernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPAalias YUDI menuju ke tempat yang telah di sampaikan selama beberapasaat namun
    keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRANMUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dalambungkus rokok; Bahwa selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampanadi bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian disekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1(satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya berisi 3 (tiga)buah batu, 1 (Satu) buah pembungkus rokok
Register : 04-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PA NUNUKAN Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Nnk
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3213
  • Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta danmenuduh Penggugat berselingkuh dengan lakilaki lain, ketika Tergugatmenjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan;.
    Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari2018, disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat tidak lagipernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalsampai sekarang selama 1 (Satu) tahun berturutturut;.
    PemasyarakatanKabupaten Nunukan;Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Nunukan selama 1 tahun lebih;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjenguk Tergugatdi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan;Bahwa saksi tidak tahu penyebab ditahan di Lembaga PemasyarakatanKabupaten Nunukan;umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan PT.
    Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan; Bahwa Tergugat dipenjara penyebabnya karena Tergugat dihukum kasusnarkoba, karena Tergugat pemakai narkoba; Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Nunukan selama 1 tahun lebih; Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjenguk Tergugatdi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan;Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugatmembenarkan keterangannya;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada
    Menggaris atas dugaan kepemilikan danpenyalahgunaan Narkoba, Tergugat sekarang menjalani masa tahanandi Lembaga Pemasyarakatan Nunukan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Nunukan nomor 146/Pid. Sus/2017/PN.
Putus : 02-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 537/Pid.B/2014/PN.Psp
Tanggal 2 Februari 2015 — SYARIF MUDA SIREGAR, SE., M.M
7654
  • Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel copy leges Akta No. 27 tentang Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris LINDASARI BACHROEM, SH; ----------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar copy leges Surat Persetujuan/Ijin tanggal 12 September 2012 tentang Persetujuan/Ijin dilakukan Audit terhadap Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan
    Pintor Siregar (Ketua Yayasan); ------------------------------------------ 1 (satu) bundel asli laporan hasil audit Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda yang dikeluarkan oleh PT.
    Maksindo Consulting tanggal 19 Oktober 2012; ---------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel asli resume hasil audit Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda yang dikeluarkan oleh PT.
    Beberapa kalitelah mengambil uang dari Bendahara Sekolah yang seharusnya adalah milik yayasan sertamempergunakannya untuk kepentingan diluar daripada kepentingan Yayasan PerguruanIslam Nurul llmi Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidimpuan yang total seluruhnyasetidaktidaknya adalah sebesar Rp. 33.779.500, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluhsembilan ribu lima ratus rupiah) masingmasing yaitu : e Tanggal 18 Mei 2012 untuk pembayaran beli bahan bangunan makam keluarga bungabondar sebesar Rp
    MM maka Yayasan PerguruanIslam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidimpuan telah menderitakerugian setidaktidaknya sebesar Rp. 33.779.500, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuhpuluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
    SUBSIDAIR : 222 nnn a nnn n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cence necesBahwa ia terdakwa SYARIF MUDA SIREGAR, SE.MM. pada tanggal 18 Mei 2012sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada waktu waktu lain dalamtahun 2012 bertempat pada Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BMMuda di Jalan BM Muda Nomor 05 Kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPadangsidimpuan yang berwenang
    Pendidikan BM Muda,maka Ketua Pengurus Harian Yayasan Perguruan Islam Nurul llmi Lembaga PendidikanBM Muda atas nama Dr.
    MM maka Yayasan PerguruanIslam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidimpuan telah menderitakerugian setidaktidaknya sebesar Rp. 33.779.500, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuhpuluh sembilan ribu lima ratus Fupialh).. mennnnnancnnnemnnnnonnanemnannnnmmmnnnanPerbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Register : 02-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN SWL
Tanggal 20 Juni 2016 — MARZIA EFENDI Panggilan PENDI
6710
  • Dan Penuntut Umum menyatakan secaralisan tetap pada dakwaan dan tanggapannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Register Perkara : PDM 03 /Ep.3/SWL/04/2016, tertanggal 25 April2016, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Pertama SRR RRBahwa ia terdakwa MARZIA EFENDI Panggilan PENDI, pada hari Rabutanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktulain pada tahun 2016 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Padang
    Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : =n 22 nnn nn nn nnn nnn ne nnn cnn oncBahwa pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul pukul 10.00 Wibpanggilan Hendra (DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sawahlunto) mengunjungiterdakwa MARZIA EFENDI pgl PENDI di Lembaga Pemasyarakatan Padang, danpada saat itu juga terdakwa MARZIA EFENDI pgl PENDI memesan 1 (satu) paketkecil yaitu paket Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada panggilan Hendra.Pada hari yang sama sekira pukul
    PENDImembawa bungkusan nasi yang berisi ganja ke dalam kamar selnya dan pada hariyang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MARZIA EFENDI pgl PENDImenggunakan ganja tersebut di dalam kamar selnya di Lembaga PemasyarakatanPadang akan tetapi karena paket ganja tersebut tidak habis digunakan, kemudianterdakwa MARZIA EFENDI pgl PENDI menyimpan sisa ganjanya di dalam dompetmerk Levi's warna coklat. 2220 2o non nc nono ences cenceBahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib,ketika
    terdakwa datang bersama rombongan 18 (delapan belas) Narapidana dariLembaga Pemasyarakatan Klas Il A Padang ke Lembaga Pemasyarakatan KhususNarkotika Klas Ill Sawahlunto dan terhadap kedelapan belas Narapidana tersebutdilakukan pemeriksaan dalam sebuah pos ruangan jaga utama yang terdapat dalamareal Lapas Khusus Narkotika klas III Sawahlunto.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Juni 2015 — BERNADETTA WIDIANDAYANI vs Drs. KALUGE ANSELMUS M.S., M.M
9851 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan LaskdaAdisucipto Yogyakarta Berdasarkan AD/ART, jabatan BernadetaWidiandayani pada lembaga ini adalah sebagai Direktur CV Kaluwarna danSekretaris Sanggar Padmaya. Sedangkan jabatan Drs. Kaluge Anselmusadalah sebagai Ketua Sanggar Padmaya sekaligus sebagai PerseroHalaman 1 dari 32 Hal. Put.
    KalugeAnselmus M.S., M.M. menguasai 60% saham lembaga;. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2005, Drs. Kaluge Anselmus M.S., M.M.selaku Direktur LSM Sanggar Padmaya menandatangani MOU proyekkerjasama antara 4 lembaga tentang program 5 tahun promosi kesehatan diDIY;. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005. bertempat di Dinas Kesehatan PropinsiDIY, Drs. Kaluge Anselmus, M.S., M.M. selaku Direktur LSM SanggarPadmaya menandatangani MOU kerjasama antar 3 lembaga tentangpromosi kesehatan terpadu;.
    Penggugat menemui Tergugat untuk memintagaji Penggugat, akan tetapi tidak diberi oleh Tergugat tanpa alasan yangjelas sehingga telah melanggar AD/ART lembaga;12.Bahwa pada tanggal 2 April 2009, Penggugat dan Tergugat mengadakanrapat internal di kantor LSM Sanggar Padmaya.
    Kaluwarna dengan cara melakukan penghinaan, memintakunci kantor, mengganti semua kunci pintu, lemari dan password emailsecara diamdiam, mentranfer dana lembaga dalam jumlah besar secaradiamdiam dan tidak memberikan gaji dan honor yang menjadi hakPenggugat, sehingga baik secara moril maupun materiil, Penggugat merasasangat dirugikan. Tergugat telah memaksakan kehendaknya untukmenguasai sendiri selurun asset lembaga berarti Tergugat telah bertindaktanpa memperdulikan adanya AD/ART CV.
    Apabila terbukti bahwa Tergugat bertindak melanggar hukum, maka mohonMajelis Hakim Pemeriksa mencabut hakhak Tergugat pada lembaga CV.Kaluwarna dan Sanggar Padmaya;6. Memerintahkan agar Tergugat menyerahkan semua asset yang menjadi hakPenggugat;7. Memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunada upaya hukum, banding, Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);8.
Register : 06-06-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Pbr
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
TIO MINAR SIMATUPANG, SH
Terdakwa:
YETRI ELDANIATI ALIAS YETRI BINTI DANIL MANTI
5510
  • (tigaratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hasnawati Basrah ,saksi Fischa Retno PratiwiPetugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru melaporkankepada KPLP Pekanbaru lalu KPLP Pekanbaru melaporkan kepada BNNP Riau,Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersama denganteam anggota BNNP Riau mendapat perintah dari Kasi Penyidikan KompolKhodirin ,SH,MH untuk datang ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbarusehubungan dengan saksi Hasnawati Basrah ,saksi Fischa Retno Pratiwi
    Yuldi Eka Saputra,SH,MH,saksi Reno Putra bersama dengan team melakukan introgasi terhadap terdakwadan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yangdibungkus plastik bening seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) didapatoleh terdakwa dari saksi Yani Als Landong Binti Nurman yang berada dikamar 04pesanan untuk Maria Helen Pardede Als Cibi Binti Mangapul Pardede, atasinformasi tersebut saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersamadengan team meminta petugas Lembaga
    Eka Saputra,SH,MH,saksi Reno Putra bersama dengan team melakukan introgasi terhadap terdakwadan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yangdibungkus plastik bening seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) didapatoleh terdakwa dari saksi Yani Als Landong Binti Nurman yang berada dikamar 04pesanan untuk saksi Maria Helen Pardede Als Cibi Binti Mangapul Pardede, atasinformasi tersebut saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersamadengan team meminta petugas Lembaga
    Akantetapi pada saat terdakwa hendak masuk kamar kegiatan kerja LembagaPemasyarakan Perempuan Kelas Il A Pekanbaru Narkotika Jenis Shabutersebut sudah diamankan oleh Petugas Lembaga PemasyarakanPerempuan Kelas II A Pekanbaru sebelum terdakwa serahkan kepada SaksiCIBI.
    PemasyarakanPerempuan Kelas Il A Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa hendak masuk ke kamar kegiatan kerjalalu di periksa oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, setelah digeledah oleh petugas ditemukan 2 (dua) paket kecilNarkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalamBra sebelah kiri (Pelindung Payudara Wanita) milik terdakwa .e Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada
Register : 28-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN Plk
Tanggal 20 September 2017 — H. ABDUL FATAH Bin H. ARSYAD (alm)
257
  • KotaWaringin Timur atau Lembaga PemasyarakatanKelas Il A Kota Palangka Raya Jl. Tjilik RiwutKM.2 Blok D.
    ARSYAD (alm), pada hariSelas tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIABlok D Kamar Nomor : 07 Jl.
    D pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIAPalangka Raya Jl.
    Gonjeng shabu secaracumacuma;Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja memberikan shabu kepada Sdr.Gonjeng;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sah apapun dari pihak yangberwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan bukantanaman berupa shabu tersebut;Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN Pik Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmupengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatanmasyarakat, terkait shabu tersebut; Bahwa Terdakwa mengenali
    Gonjeng;Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin sah apapun dari pihak yangberwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan bukantanaman berupa shabu tersebut;Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmupengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatanmasyarakat, terkait shabu tersebut;Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yangtelah ditemukan oleh Petugas Lapas
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
8155
  • Sel.1) Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2) Pasal 44 yang berbunyi:1.Pemerintah mengakui lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat;Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat memiliki Kesempatan untuk berperan aktifdalam mewujudkan perlindungan konsumen;Tugas lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat: Pasal 1:1. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintahyang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2.
    Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan namaYayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK).
    UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memilikilegal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenaldengan hak gugat LSM (NGOs standing).
    Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektorperbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakantugas dan fungsinya.
Register : 16-09-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 658/Pdt.G/2014/PN.DPS
Tanggal 9 April 2015 — ADE CHAIRANI NURSYAFITRI MELAWAN PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY
8845
  • Arbitrase The Singapore InternationalArbitration Center ( SIAC ) di Singapore ( vide : pasal 14 PerjanjianSewa ).Bahwa perselisinan atas pelaksanaan isi PERJANJIAN saat ini masihsedang diperiksa oleh Lembaga Arbitrase The Singapore InternationalArbitration Center ( SIAC ) di Singapore.Hal 11 dari 57 halaman Perkara Nomor 658/Pat.G/2014/PN.DpsAdapun terhadap gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut.
    Berpedoman pada ketentuan BAB KETENTUAN UMUM, pasal 1 ayat( 3) UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, maka apa yang telah disepakati olehPenggugat dan Tergugat mengenai klausula Penunjukan LembagaArbitrase kedalam suatu perjanjian tertulis sebagai lembaga penyelesaianperselisinan disebut dengan PERJANJIAN ARBITRASE3.
    segala upaya untuk menghentikan gugatan Perdata tersebutsampai adanya putusan perkara dari Lembaga Arbitrase tersebut ..
    Faktanya, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk salingmengikatkan diri kedalam Perjanjian Arbitrase Dan prosespemeriksaan perkara di Lembaga Arbitrase sedang berlangsung, dengandemikian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangandalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melaluiarbitrase. Hal tersebut merupakan bagian dari Prinsip atau AsasLimited Court Involvement. DALAM POKOK PERKARA.
    , bahwa lagi pula (menurut tergugat) pada tanggal 23Desember 2013 Lembaga Arbitrase Singapore (SIAC) telah mengeluarkanputusan sela yang dikenal dengan putusan ad Interim yang pada intinya berisilarangan atau pencegahan kepada para pihak khususnya penggugat agar tidakmengajukan gugatan perdata dipengadilan negeri Denpasar dan mewajibkanpenggugat untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan gugatan perdatatersebut sampai adanya putusan perkara dari lembaga arbitrase tersebutMenimbang, bahwa dalam