Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfinasebesar Rp.2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayarandengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp.1.765.094.244,00.Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp.491.465.534,00 terdiri dari :Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana Cv.Kulu Bersaudara sebesarRp.49.999.998,00Pajak (PPn dan PPh

ratus tiga puluhlima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekningBank Syariah Aceh No.Rek 61001060020269 atas nama Cv.Kasyara Mahadana sebesarRp.698.902.274 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuhpuluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh jutalimaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh

plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilaikontrak Rp.1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp.450.000.000,00sisanya (setelah dipotong pajak) Rp.349.273.773,00 belum dibayarkan.Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrakRp.1.250.000.000,00 oleh Cv.Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belumdilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp.1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak)Pajak (PPn dan PPh

ratus tiga puluh limaribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning BankSyariah Aceh No.Rek 61001060020269 atas nama Cv.Kasyara Mahadana sebesar Rp.698.902.274(enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotongpajak PPn dan PPh

Nomor: SPTNP030724/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIBNomor: 450293, tanggal 29 November 2011 berupa importasi 5300 Cartons =53 TNE Egyptian Dates (Kurma) negara asal Egypt, dengan klasifikasidiberitahukan pada pos tarif 0804.10.0000 (BM 5%, PPN 10% BBS 100%, PPh2,9%) yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokditetapkan pada pos tarif yang sama dengan pembebanan BM 5%, PPN 10%,PPh

Putusan Nomor 1013/B/PK/PJK/2013 Diberitahukan Ditetapkan Kekurangan KelebihanJenis Tagihan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Bea Masuk 23.228.000,00 23.228.000,00 Cukai PPN 48.779.000,00 48.779.000,00 PPnBM PPh Ps. 22 12.195.000,00 12.195.000,00 Denda Administrasi Jumlah 48.779.000,00 Bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor:SPTNP030724/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 a quo,Pemohon Banding keberatan Surat Nomor:021/EKA/X1/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang diterima Kantor

Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000, (dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannyadilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasildiselesaikan oleh penyedia jasa.c.

sesuai dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/2010, SPM Nomor : 48/ SPMDINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember2010, SPP nomor : 48/ SPPLS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010.Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000, , (dua ratus empat puluhtiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukanpemotongan pajak PPN Rp.22.149.546, (dua puluh dua juta seratus empat puluhsembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH

Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000, (dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannyadilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasildiselesaikan oleh penyedia jasa.f.

Pembayaran Pajak PPN dan PPH.Bahwa, uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selaku KetuaKopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejak pencairan bulanOktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakan oleh TerdakwaSukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasi sebesarRp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratusrupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesar Rp18.181.818,00(delapan

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluhtujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat sisadana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribusembilan ratus rupiah).

Sus/201014dialokasikan untuk pembayaran pajak tersebut menguntungkan Terdakwa dandapat memperkaya diri TerdakwaPerbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dalammembayarkan Pajak PPH & PPN tersebut bertentangan dengan ketentuan :e Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan danRestrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I,Keputusan Ketiga yang menyatakan

Pembayaran Pajak PPN dan PPH.Bahwa , uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selakuKetua Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejakpencairan bulan Oktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakanoleh Terdakwa Sukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasisebesar Rp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribuseratus rupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesarRp18.181.818,00 (delapan

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masihterdapat sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilanpuluh ribu sembilan ratus rupiah).

Kab.Boyolali (satu Bendel);

Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004dengan rincian penggunaan sebagai berikut:Bantuan kegiatan operasional komisi Rp. 15.000.000,Bantuan kegiatan operasional pimpinan Rp. 98.000.000,Bantuan penyerapan aspirasi Rp. 87.850.000,Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja Rp. 25.000.000,Bantuan kegiatan sosial Rp. 40.300.000,Bantuan kegiatan sosial tak terduga Rp.100.850.000,JUMLAH Rp.367.000.000,7~o9 295 pDari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000, telah direalisasidiantaranya sebesar Rp.111.902.500, (Setelah Pph

Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesarRp.10.000.000, dengan perincian:Komisi A: Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.JUMLAH : Rp. 10.000.000,Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,.b.

Pimpinan Dewansebesar Rp.64.000.000, dengan perincian untuk Ketua DPRDsebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar2.000.000,, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukansebagai berikut:Hal. 15 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMGJanuari 2004Rp. 4.250.000,Februari 2004Rp. 3.500.000,Maret 20043.500.000,April 20044.250.000,Mei 20048.500.000, Mei 2004 (kekurangan janapr)14.500.000,Juni 20048.500.000, Juli 20048.500.000, Agustus 2004Rp. 8.500.000,JUMLAH : Rp. 64.000.000,.Setelah dikurangi PPh

Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasisebesar Rp.57.650.000, , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000, per bulan, dananggota dewan Rp.150.000, per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:Januari 20047.250.000,Februari 20047.000.000,Maret 2004 : Rp. 7.000.000,April 2004 : Rp. 7.400.000,Mei 2004 : Rp. 7.250.000,Juni 2004 : Rp. 7.250.000,Juli 2004 : Rp. 7.250.000,Agustus 2004 :7.250.000,JUMLAH : Rp.57.650.000,Setelah dikurangi PPh

Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.7 Komisi D: Rp. 250.000 x 8 bulan :Rp. 2.000.000.7 Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.JUMLAH : Rp. 10.000.000,Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,Hal. 39 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMGb.

Duta Medika Sari Utama adalahsebesar Rp.429.345.273, (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratusempat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rinciansebagai berikut : No Uraian PPh (Rp) PPN (Rp) Jumlah (Rp)1 Uang Muka 20 11.193.000 74.917.000 86.110.000%2 Pelunasan 100 44.769.818 298.465.455 343.235.273%Jumlah 55.962.818 373.382.455 429.345.273 Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT.

(PPN).j) Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak 200000tanggal 18 Nopember 2012 (PPH).k) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utamatanggal Oktober 2012.l) Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utamatanggal Oktober 2012.m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900 / 1522 / RSUD /2012 tanggal 14 Nopember 2012.n) Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTKnomor : 900 /1521 /RSUD/2012 tanggal 14 Nopember 2012.Hal. 45 dari 70 hal.Put.

Duta Medika SariUtama tanggal;i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utamatanggal:j) Foto Copy Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Pajak 200000,tanggal 20 Desember 2012 (PPN);k) Foto Copy Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Pajak 200000,tanggal 20 Desember 2012 (PPH);1) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SelakuBendahara Umum Daerah nomor : 254/SPDBL/RSUD/IV/2012tanggal 1 Oktober4 2012 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaraBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD danLampirannya

(PPN).j Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak 200000tanggal 18 Nopember 2012 (PPH);k. Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utamatanggal Oktober 2012;I. Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utamatanggal Oktober 2012.m. Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900 / 1522 / RSUD /2012 tanggal 14 Nopember 2012;n. Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTKnomor: 900/1521 /RSUD/2012 tanggal 14 Nopember 2012;oO.

Duta Medika SariUtama tanggal:;i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utamatanggal:j) Foto Copy Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Pajak 200000,tanggal 20 Desember 2012 (PPN);k) Foto Copy Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Pajak 200000,tanggal 20 Desember 2012 (PPH);1) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SelakuBendahara Umum Daerah nomor : 254/SPDBL/RSUD/IV/2012tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaraBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD danLampirannya.m

Membatalkan STP PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juni 2015 Nomor00051/106/15/091/15, tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80535/PP/M.VIIA/99/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02541/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juni

, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalti;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalti yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalti;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalti atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

tanggal 25 Oktober 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP944/WPJ.06/2013 tanggal 08 Juli 2013 banding Pemohon Banding tersebutditolak, sehingga dengan surat Nomor: 001/TKPBANDINGPPh Badan/X/2013tanggal 04 Oktober 2013 Pemohon Banding mengajukan banding;: bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP944/WPJ.06/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal12 Juli 2013, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPh

dalam rangka impor sebesar Rp23.034.000, Menurut Terbanding:bahwa sesuai identifikasi barang, barang impor merupakan Dried Distillers Grain (DDGS)diidentifikasikan sebagai produk sampingan (byproduct/coproduct) dari proses penyulingan dalaproses produksi ethanol (alkohol);bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB nomor 2tanggal 01 Agustus 2011 atas jenis barang Dried Distillers Grain (DDGS) diklasifikasikan pada pc2303.30.00.00 dengan BM 5%, PPN 5% BBS 100%, PPh

PPh pasal 22 : Rp 164.766.000,00d. Denda > R 1.337Total : Rp 976.501.000,00 bahwa berdasarkan uraian tersebut, t terbukti idak terbantahkan lagi bahwa penerbitan KEP03telah benar dan sesuai peraturan perundangundangan; Mbabwa Pemohon Banding melihat bahwa rekonsiliasi tersebut dilakukan secara tidak akurat oleh TimAudit Kepabeanan.

PPh pasal 22 : Rp 164.766.000,00d.

PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 271152 tanggal 20Juli 2011, berupa importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, yaitu terdiridari Elevator Rope 11 9x195 PWRC 1570 u sZ dan Elevator Rope 16 9x25F PWRC1570 U sZ (jumlah = 20.804 M =16.000 kg), Negara asal : Switzerland, denganKlasifikasi Pos Tarif yang diberitahukan Pemohon Banding : 7312.90.00.00 (BM15%, PPN 10%, PPh

2,5%) dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi Klasifikasi PosTarif : 7312.10.10.00 (BM 15%, PPN 10%, PPh 2,5% dan BM TindakanPengamanan Rp.18.620/kg);: bahwa alasan dan metode penetapan Terbanding adalah identifikasi barang item 12sesuai dengan PIB, namun berdasarkan PMK Nomor : 55/PMK.011/2011 tanggal 23Maret 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap ImporProduk tali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan pos tarif ex 7312.10.1000dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar

Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh, PPN, danPPNBM di Kanwil (LAMPIRAN1 1);15. Bahwa KMK Nomor 187/KMK.01/2010 dan SE No79/PJ/2010menegaskan bahwa:1.

Surat Edaran Nomor 79/PJ/2010 khususnya Lampiran Ilmengenai Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur pada PMKNomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisan keputusanyang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan

Neta Jaya sebesar Rp569.832.887,00 (setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2)).Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 dalam pelaksanaan pekerjaan fisikpembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh TerdakwaTarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu ternyata baru mencapai 72,976 % berdasarkanprogres dari Konsultan Pengawas CV.

(setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 atas permohonan TerdakwaTarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu, H. Mikun Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atasnama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran Retensi 5 %Pemeliharaan Pekerjaan sebesar Rp79.545.200,00 yang dibayarkan kepada TerdakwaTarmizi Berutu bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp71.229.110.

(setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).Bahwa seharusnya Terdakwa Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu menolak bekerjasama dengan Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan H. Mikun Sijabat Bin Alm H.Angkat Sijabat untuk membuat menandatangani dokumendokumen berupa Berita Acaraserah terima pekerjaan Nomor 06/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN/XII /2012 tanggal 13Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh Terdakwa TarmiziBerutu Bin Sanusi Berutu Wakil Direktur CV.

Neta Jaya sebesar Rp569.832.887,00 (setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2))Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 dalam pelaksanaan pekerjaan fisikpembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh TerdakwaTarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu ternyata baru mencapai 72,976 % berdasarkanprogres dari Konsultan Pengawas CV.

Neta Jayasebesar Rp356.145.555,00 (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 atas permohonan Tarmizi BerutuBin Sanusi Berutu, H. Mikun Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama KuasaPengguna Anggaran menandatangani pembayaran Retensi 5 % Pemeliharaan Pekerjaansebesar Rp79.545.200,00 yang dibayarkan kepada Terdakwa Tarmizi Berutu bin SanusiBerutu melalu CV.

/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang

Mulai Kerja(SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012,dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalusehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yaknipembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratusdelapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakangPekerjaan Rabat Beton ( depan tribun )Jumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))112,6425,0823,1020,57345,00345,0081,9218,2414,8224,6556,00248,40248,40284,0568,4144,6321,17408,388,1729,4057,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,815.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094,0093.588.655,00212.615.200,0083.462.400,0023.335.515,72542.305.376,7213.123.063,80234.150.329,70152.737.987,5072.458.559,0017.110.912,5027.954.902,2518.560.220,00536.095

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ =/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40ao we PSJumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))4,9157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,8120.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094,0093.588.655,00212.615.200,0083.462.400,0023.335.515,72542.305.376,7213.123.063,80234.150.329,70152.737.987,5072.458.559,0017.110.912,5027.954.902,2518.560.220,00536.095.974,75Total

Putusan No. 1398 K/PID.SUS/2015130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret2009;1 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 danatau Pasal 26 nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama KomitePembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009untuk masa pajak bulan Desember 2008;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 danatau Pasal 26

nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama KomitePembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009untuk masa pajak bulan Januari 2009;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 danatau Pasal 26 nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama KomitePembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009untuk masa pajak bulan Februari 2009;1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang Nomor Rek:0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 NggahaOri Angu

2015128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP:00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanFebruari 2009;1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP:00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret2009;1 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh

Pasal 21 danatau Pasal 26 nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama KomitePembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009untuk masa pajak bulan Desember 2008;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 danatau Pasal 26 nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama KomitePembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009untuk masa pajak bulan Januari 2009;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 danatau Pasal 26 nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE Nomor 79/PJ/2010 knususnya Lampiran Daftar16 (enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedure (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedure

Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/201513.14.15.16.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisan keputusanyang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP

(PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

MELIALA, SH.MHum, serta PPH. SITORUS, SH.MHum masingmasing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANSORI Panitera Penggantipada Pengadilan Negeni Sidoarjo tersebut dan dihadiri oleh LUJENGANDAYANI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa;Hakim Anggota HAKIM KETUA,Ttd Ttd1. T.S MELIALA, SH.Mhum. H. HARI MARIYANTO, SH.MHTtd Panitera Pengganti,2. PPH. SITORUS, SH.Mhum TtdANSORI

Sus/20187) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Mei 2008 guna pembayaran tahapIl pembuatan akses jalan angkut dan pemasangan pipa sepanjang +9.000 (sembilan ribu) M senilai Rp100.000.000,00;8) SSP pajak NPWP 01 234 227 5 629 000 atas nama wajib pajak PTManggala pembayaran PPh atas pembayaran tahap II akses jalan diBendungan Kabupaten Trenggalek senilai Ro1.818.000,00;9) SSP pajak NPWP 01 234 227 5 629 000 atas nama wajib pajak PTManggala pembayaran PPn atas pembayaran tahap II akses jalan diBendungan

2007 senilai Rop104.600.000,00;11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Juli 2008 guna pembayaran tahapIll pembuatan jalan akses angkut dan pemasangan pipa sepanjang +9.000 (sembilan ribu) M sesuai SPK 690/20/406.080/2007 tanggal 25Mei 2007 senilai Rp104.600.000,00;12) SSP pajak NPWP 01 234 227 5 629 000 atas nama wajib pajak PTManggala pembayaran PPn atas pembayaran tahap akhir akses jalansenilai Rp9.509.000,00;13) SSP pajak NPWP 01 234 227 5 629 000 atas nama wajib pajak PTManggala pembayaran PPh

periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar; 121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7; 122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar; 123.

2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11; 126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar; 127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15; 128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode

Blok B 01 Nomor 8;134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar; 135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari

) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar; 143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor

bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15; 148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT.

A 02 Nomor 11;126 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel BlokA 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;127 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (PajakPertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untukCondotel Blok A 02 Nomor 15;128 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari

Annamaya Selaras sekitar 18 Milyar yang menjadi pajak untuk PPN1.604.535.273,, untuk PPH Rp. 820.267.636, yang total 2,4 Milyar ;Bahwa uang yang disita 6 Milyar itu sisanya ada potongan Adm Pembatalansesuai dengan surat perjanjian kerja sama 25 % dikali dengan harga total ;Hal 81 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa saksi tidak mengetahui keluar masuk uang untuk project di Bali, saksihanya mengetahui masuk uang saja dalam arti pembayaran dari PT.

Royal Premier Internationalberjanji akan membayar 24 (dua puluh empat) kali secara bertahap beberapa kalisetelah itu saksi tidak tahu, akhirnya disetop dalam perjanjian kalau seandainya itudisetop dia wanprestasi ada perjanjiannya akan batal demi hukum dan adakonsekwensinya yakni PPN yang sudah dibayarkan ke Negara tidak bisadikembalikan, PPH tidak bisa dikembalikan lalu 25 % dari harga total transaksiakan hilang sisanya akan dikembalikan kepada PT.

Royal Premier Internationalingin membeli 39 unit lalu minta diskon atau spesial price dan diantara merekayang mendominasi untuk keinginan membeli adalah Terdakwa ;Bahwa saksi mengatakan Potongan tersebut adalah PPH dan PPN saat ini tidakada transaksi pembelian unit ;Hal 83 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa saksi tidak tahu PPN dan PPH dipotong apabila sudah terjadi transaksi ;Bahwa apabila terjadi transaksi jual beli dibayar PPH maupun PPN ternyatatransaksi itu tidak terjadi

Royal Premier International mengenai PPH dan PPN itu urusan keuanganyang menjawab saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi bahwa PT. Royal Premier International membeli 39 unit, 29Milyar plus Ppn 10 % pembayarannya 24 kali ;Bahwa Harga per unit ada yang 700 juta dan 800 juta ;Bahwa Harga yang disetor oleh PT.