telah berlangsung selama 10 tahun;Bahwa Penggugat sampai saat ini telah melaksanakan kewajiban sebagaipemilik atas tanah kebun (pekarangan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.238 dengan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun2001 hinggga sekarang dan setiap tahun sebesar Rp1.000.000 (ratarata);Bahwa Penggugat selaku pemilik hak atas tanah kebun (pekarangan)sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.238, di mana hak milik atas tanahmerupakan hak perseorangan yang tertinggi menurut hukum Agraria

Pasal 20 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, sehingga perbuatanTergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,baik kerugian materiil maupun immateriil, sebagai berikut:Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 328 PK/Pdt/201319.Kerugian Materiil:a. Hasil kebun (pekarangan) yang seharusnya dinikmati oleh pemilik tanahKebun (pekarangan) (Dhi.

HakimPengadilan Tinggi tidak sama sekali mempertimbangkan masalahtersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat jelas kelirudan sudah tentu putusan Pengadilan Tinggi dan putusan PengadilanNegeri sudah sepatutnya dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan keterangan Saksi Dewa Putu Raka, Gusti Ngurah Dirga, Gusti Ketut Darma, dan Gusti Ayu Nyoman Suartini, yang secara jelas menyebutkan bahwaalm Gusti Ngurah Yasa telah meninggal tahun 1985 dan jikadihubungkan dengan keterangan saksi dari Agraria

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum atas BuktiSurat Pajak Penggugat/Pembanding bahwa Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah bukan merupakantanda bukti kepemilikan tanah yang sah, lain halnya dengan kepemilikan tanah,hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkanterlebin dahulu sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagaimanadalam putusan

MajelisHakim Tingkat Pertama ditemukan FAKTA HUKUM bahwa tanah sengketadikuasai sepenuhnya oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti menguasaiadalah telah dibangun 5 (lima) Bangunan Rumah Tinggal olehPenggugat/Pembanding dan Almarhum Suaminya Gusti Ketut Adi Redi, danwalaupun Penggugat/Pembanding belum mendaftarkan tanah sengketatersebut karena belum mempunyai keuangan untuk mendaftarkan tanahsengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Penggugat/Pembanding telah dapatmembuktikan Gugatan Penggugat/Pembanding atas kepemilikan atas tanahsengketa tersebut, maka Gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkanbukan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu MajelisHakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang telah salah dalam Penerapan Hukum Pembuktian dan telahsalah dalam Penerapan Hukum mengenai pasal 23 ayat (1) UU No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengenai

denganaslinya serta diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.4; 2022222 n nnn nnn nn nnn n nnn ne eeFotokopi Denah Lokasi yang ditandatangani oleh Lurah Nabarua, JohanisTadung, ST, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterail,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.5;Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Hak Guna Bangunan a.n.YOPIETER BIETH Nomor: 593.5/26/1988 tertanggal 16 Januari 1988 yangditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria

Kepala Direktorat Agraria MelaluiBupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai U.P.

Kepala Kantor Agraria, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.7;Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 134/RPT/1987 tertanggal 22Juli 1987 yang ditandatangani oleh Pemohon, YOPIETER BIETH, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.8;Fotokopi Surat Penyampaian dan Pengembalian SPOP Pajak Bumi danBangunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Pembanding/Tergugat II : ROSNA
Pembanding/Tergugat V : NENFATRIANDA
Pembanding/Tergugat III : NURJANI
Pembanding/Tergugat I : RABIMA
Terbanding/Penggugat IV : SRI HANDAYANI
Terbanding/Penggugat II : GUSTINAR
Terbanding/Penggugat III : YOGA BHAKTI HARRISON LB MARAJO
Terbanding/Penggugat I : HANAFI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kantor Kementerian Agraria

Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Pusat di Jakarta cq. Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Wilayah Sumatera Barat cq. Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang /BPN Kabupaten Padang Pariaman, Alamat : Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Tergugat VI;Dalam perkara ini Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu :1.

Salinan aslinya dikeluarkan olehKepala Direktorat Agraria DKI. Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit.Pendaftaran Tanah Jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;b. Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah (Landmeester Kennis)No.32/8361, April 1852. Salinan aslinya dikeluarkan oleh KepalaDirektorat Agraria DKI Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit PendaftaranTanah jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;c.

Duren Tiga, sebagaimanaditegaskan pada Surat Ukur tertanggal 04 April 1852 No.2132/8361,yang salinan resminya dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, dalam halini Ka. Sub.Dit. Pendaftaran Tanah DKI. Jakarta tanggal 06 Maret1982, tertulis bahwa persil tanah itu milik seorang pribumi bernamaDJAMIEN dengan Akta tanggal 1838 No.419. Adapun lokasi tanahHal. 3 dari 19 hal. No.361 PK/Pdt/2011tersebut antara lain di Rw.04 dan Rw.07 Jalan Kalibata Del. DurenTiga ;d.

Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya olehUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalammemberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dandisempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 4.

Angka 5.Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftarantanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannyapengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),termasuk mengenai diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiranpemegang hak atas tanah yang bersangkutan.Dalam peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yangdipergunakan, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UndangUndang Pokok Agraria

menguasai obyek sengketa tersebut karenadikuasai oleh Tergugat I dan keberadaan/penguasaannya diatas obyek sengketa adalahtanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;6 Bahwa awalnya obyek sengketa dimiliki Tuan Friedrich Rudolf Alfred Weber karenapembelian (jual beli) dari ahli waris Gerrit Wielan selaku pemilik rumah beserta tanahnomor verponding 2125 dan 1064 sesuai Akte Van Eigendom (Akte Kepemilikan) No.348 tanggal 27 September 1949 yang dibuat dihadapan Quirinus Johannes Hendrikuskepala kantor Agraria

verklaard) ;Penggugat tidak memiliki kapasitas persona standi in juditio ;Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya Penggugat mempunyaikedudukan hukum sebagai ahli waris dari Tuan Friedrich Rudolf Alfred Weberberdasarkan Surat Wasiat/Testamen No 30 tanggal 851982 sedang diketahuibahwa Tuan Friedrich Rudolf Alfred Weber adalah warga Negara/kebangsaanSwiss sebagaimana dalam surat tanda kebangsaan ;Dalam Pasal 21 UndangUndang RI No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Nomor 54 K/Pdt/2015tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3)pasal ini ;e Sehingga Tuan Friedrich Rudolf Alfred Weber sebagai kewarganegaraan/kebangsaan Swiss/asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik danbaginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal 21 UndangUndang RI No. 5Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 Tentang Peraturan dasar PokokPokok Agraria sehingga hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuhpada Negara ;e Oleh karena kedudukan hukum penggugat

Wasiat /Testamen Nomor: 30 Tanggal 851982yang dibuat di hadapan Lucy Mulyani, Sarjana Hukum Notaris di Ujung Pandang.3 Bahwa pada posita kelima Penggugat mendalikan Bahwa awalnya ObyekSengketa dimiliki Tuan Frederich Rudolf Alfred Weber karena Pembelian (JualBeli) dari ahli waris Gerrit Wielan selaku pemilik Rumah beserta Tanah NomorVerponding 2125 dan 1064, sesuai Akte Van Eigendom (Akte Kepemilikan) Nomo348 tanggal 27 September 1949 yang dibuat dihadapan Quirinus JohannesHendrikus Kepala Kantor Agraria

Untuk jelasnya perkenankanTergugat mengutip isi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 sebagai berikut: Setiap perjanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatuhak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamuang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapanPejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat), akta tersebutbentuknya ditetapkan oleh Menteri

Agraria;Atas dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat di atasdalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dalam konvensi tidakdapat diterima;13C.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan PemerintahNomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur Setiapperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan inidisebut Pejabat) dengan perkataan lain bahwa bagi tanah yang telahbersertifikat

Bahwa adapun kesalahan dari penerapan itu adalah karena adanyahukum benar tetapi dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan, yaitu secara kasat mata sudah melanggar UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria jo.

Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta NomorDph.3/301 3/3/76, yang dijadikan bukti T6;b. Bahwa Peraturan Pendaftaran Tanah Nomor 10 Tahun 1961, secarasubstansial membatasi pendaftaran dan pemeliharaan datapendaftaran tanah, hanya khusus pada bidang tanah yang tidak dalamkeadaan sengketa atau berperkara;Berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam melaksanakankewenangannya melaksanakan pemeliharaan data pendaftaran tanahterbukti telah melanggar substansi pendaftaran tanah;2.

Bahwa pencatatan pengangkatan sita jaminan merupakan suatubentuk pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,diatur mengenai:1) Kewenangan pelaksanaan pencatatan tersebut, berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pelimpahan kewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara, berada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKIJakarta, berdasarkan hal tersebut Tergugat melanggar peraturanperundangundangan

;2) Menurut Prosedur yang diatur pada Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Kelolaan, Tergugat seharusnyamengusulkan dan memberi rekomendasi untuk disetujui terlebihdahulu, oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta;Sehubungan dengan hal tersebut terbukti Tergugat telahmelanggar Wewenang dan prosedur yang diatur dalam peraturanperundangundangan;b.

Bahwa Prosedur pencatatan perubahan data fisik maupun data yuridisbidang tanah yang sedang berperkara di pengadilan, berdasarkan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah NegaraDan Hak Kelolaan, proses Tergugat seharusnya mengusulkan dan memberirekomendasi untuk disetujui terlebin dahulu, oleh Kepala Kantor WilayahBPN Provinsi DKI Jakarta;Berdasarkan hal tersebut Perjanjian Perdamaian yang dicatatkan

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dari UU No.5 Tahun1960 (UUPA), Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia menganut azas hukumadat. Karena itu dalam masalah jual beli tanah pun menganut ketentuan hukumadat yaitu bersifat riil dan kontan.2. Bahwa karena itu dalam masalah jual beli tanah, begitu harga tanahdibayar pembeli maka kepemilikan tanah saat itu juga pindah menjadi milikpembeli. Menurut Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia tidak dikenal baliknama.

Pendaftaran sesuatu hak atas nama orang yang tidakberhak tidak dapat merugikan pemegang hak yang sebenarnya, oleh karena ituterdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belummenjadikan orang itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum" ( Periksa prasaran MUHAMMAD TSA,SH Direktur Jendral Agraria padaSeminar Lustrum Pendidikan Pasca Sarjana Spesiahs Bidang KenotariatanUniversitas Airlangga Surabaya Tanggal 27 Juni 1985 ).2.

Orang lain yang dapat membuktikan haknya lebih kuat daripemegang dan namanya yang tercantum dalam sertifikat, dapat sajamenggugatnya melalui pengadilan dan jika pengadilan memutuskan kebenaranhaknya, maka dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatanpasti dapat meminta suatu surat keputusan dari Dirjen Agraria dengan suatusurat keputusannya mengubah menjadi atas nama pihak yang dimenangkandalam perkara tersebut ".3.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dinyatakan : Ayat (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. ; Ayat (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; b.

tanggal 21 Juli 2014, Surat Ukur Nomor : 661/2014 tanggal 30052014luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama BIMO KUNTJORO, SarjanaHukum, terletak di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,Propinsi Jawa Barat, atas pihak yang namanya tidak tercantum sebagaipemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan adalah merupakanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3/1997 ;1. Bahwa penerbitan sertipikatsertipikat tersebut diatas telahditempuh sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalamHalaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor : 156/G/2015/PTUNBDGPeraturan Perundangundangan yang berlaku, sedangkanmengenai datadata yang disampaikan oleh pemohon suatuhak atas tanah, Tergugat tidak diberikan Kewenangan untukmenguji materiil terhadap datadata tersebut.

Bahwa penerbitan sertifikat pengganti yaitu Sertifikat HGB No. 795 DesaSukanagalih atas nama Bimo Kuntjoro, SH telah sesuai dengan ketentuan danperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997. ; 2222222 nnn nn nnn nnn nen nn nnn n en nn es8.

Hak Milik No. 1076 atas nama Olidana(disebut juga Oly Dhana) cacat hukum, maka dengan sendirinya penerbitan atasnama Agustina dan juga atas nama Husna Cintara yang dilakukan oleh Tergugatdalam Sertifikat tersebut, juga cacat hukum ;Bahwa perbuatan Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1076tersebut tidak cermat dan tidak hatihati sehingga tindakan Tergugat selaku Pejabatyang mempunyai kewenangan dalam sertifikasi tanah telah menyalahi ketentuanPasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria

Tentang Kepentingan Penggugat.Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan peralihan terhadap sertipikat a quo telahmenempuh prosedur berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlakusebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1961 jo.

Dengan demikian Penggugat/Pembanding/TermohonBanding tidak mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan terhadapperkara a quo.6 Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan dan peralihanterhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat dan 2 UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1961 jo.

Bahwa sesuai dengan eksepsi Tergugat/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi dalamhal ini pihak Badan Pertanahan Nasional didalam menerbitkan dan peralihan sertifikata quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang undangan yangberlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria jo. PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1961 jo.

Boyolali ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding/ semula ParaTergugat.DanKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berkedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan 252, Boyolali.Halaman 3 Putusan Nomor 486/Pdt/2018/PT SMGSelanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /semula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut:Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 486/Pdt/2018/PTSMG tanggal 30 Oktober 2018;2.

Boyolali;Bahwa para penggugat perlu kejelasan Tergugat Il sebagai PemerintahDesa Jeron yang berwenang dalam pencatatan kepemilikan tanah sebelumlahirnya UndangUndang Pokok Agraria Nomor:5 Tahun 1960 karenaObyek Sengketa sebagaimana SHM nomor 3333/Jeron menerangkan asalhak atas pengakuan hak C.869 pers.41IV/P dan diterngkan dalam hallainlain asal C.20 persil 41 Klas 41 P.IV;Bahwa Obyek sengketa tersebut berasal dari sebagian tanah sanggandjangkep milik dari alm.

karena sebagaiPemerintah Desa yang mengetahui segela peralinan hak atas tanah obyekSengketa tersebut dan diduga telah membantu maupun turut sertamelakukan peralinan hak atas tanah Obyek Sengketa tersebut, sehinggatanah obyek sengketa beralih kepada Tergugat I;Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini karenaTurut Tergugat secara administratif telah memproses dan membenarkanpenerbitan sertifikat hak milik yang dalam perkara ini merupakan obyeksengketa;Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria

/Kepala BPN No. 9 tahun 1999(Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwakeputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasidalam penerbitannya dapat dimohonkan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan,dalam pasal 107 cacat hukum administrasi dalam pasal 106 (1) adalah;a.

, oleh karenanyacukup alasan hukum Tergugat I mohon akta ;4 Bahwa sebagaimana dijelaskan pada dalil eksepsi butir 4a dan b,diatas, maka cukup alasan hukum menolak dalildalil gugatanPenggugat butir 3 (tiga) dan 4 (empat) ;5 Bahwa Tergugat I menolak dalildalil gugatan Penggugat butir 5(lima) dan 6 (enam) dengan alasanalasan :abSeandainya dapat dibenarkan keberadaan hak VerpondingEigendom Penggugat Nomor 5824,5825,5826 tersebut,maka menurut UndangUndang Nomor 5 tahun 1960Tentang UndangUndang Pokok Agraria

terhadap ketigahak Eigendom tersebut harus sudah dikonversi, Hal tersebutsebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1),(2) dan Pasal 9 ayat(3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9Tahun 1965 ;Demikian pula menurut Peraturan Menterai Agraria Nomor a Tahun 1966,pengkonversian tersebut harus dilakukan selambatOlambatnya pada tanggal 24September 1980, namun sejak awal hingga kini hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Penggugat, sehingga sejak tanggal 24 September 1980 statushukum bidangbidang tanah a quo menjadi

mempunyai / hapus hak prioritas untukmengajukan hak baru ataupun setidaknya tidak lagimempunyai hak meminta / mendapat ganti kerugian ;Uraian tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), jo Pasal 13 ayat (1) UndangUndang republik Indonesia Tahun 1958 Tentang Penghapusan tanahtanahpartikelir, Pasal 8 ayat (2) menyatakan, Atas bagianbagian tanah partikeliryang pada mulai berlakunya UndangUndang ini tidak digunakan ataudiusahakan oleh pemiliknya, karena alasanalasan yang tidak dapat dibenarkanoleh Menteri Agraria

Fotocopy dari Asli Surat Keberatan kepada Kepala Agraria dan Tata RuangKabupaten Bengkulu Utara Nomor 01/KP/X/2019 tanggal 30 September2019 dari KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H selaku Kuasa Hukum, beritaKoran 4 Oktober 2019 dan surat balasan dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bengkulu Utara Nomor 244/17.13/X/2019 tanggal 2 Oktober2019, diberi tanda PPK/PTR 6;7.

sekarangKantor BPN;Bahwa Saksi menjadi PNS di BPN sejak tahun 1984 sampai tahun 2018;Bahwa tahun 1983 Saksi merupakan juru ukur sebelum menjadi PNS BPN;Bahwa Saksi pernah mengukur tanah SAHARUDIN dan ENDANGSETYAWATI;Bahwatanah SAHARUDIN berbatasan dengan BALAI BENIH;Bahwatanah ENDANG juga berbatasan berbatasan dengan BALAI BENIH;Bahwa pada saat menjadi Juru Ukur ada SK dari Kantor BPN (Agraria),setelah diukur lalu digambar dan diserahkan ke BPN (Agraria) untukdibuatkan sertifikat;Bahwa saat ini

Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokirdan Sita, diberi tanda TT4;. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan, diberi tanda TT5;.

Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, diberi tanda TT6;. Fotocopy dari Fotokopi print out digital aplikasi komputerisasi kegiatanpertanahan kantor pertanahan kabupaten Bengkulu utara, diberi tanda TT7;.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Bagian Keempat PelaksanaanPendaftaran Tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dapat diajukan olehpihak yang berkepentingan kepada Kementrian Agraria incasu BadanPertanahan Nasional yang nantinya akan diterbitkan produk sertifikat sebagaialas hak kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah.

Penggugat:
1.I Gede Arta Dana
2.Ni Luh Sukreni
Tergugat:
Ketut Mudarta
Turut Tergugat:
1.Adriana Else Meoko, SH, M.Kn
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng

Udayana Nomor : 10, Desa Banyuasri, KecamatanBuleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang selanjutnyadisebut :sebagai Turut Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KabupatenBuleleng, tempat kedudukan Jalan Dewi Sartika Selatan, Nomor :24, Kelurahan Kaliuntu, Buleleng, SingarajaBali, yang selanjutnyadisebut :sebagai Turut Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat sehubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara

Kantor Badan Pertanahan dan Kementerian Agraria dan TataRuang, beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, KelurahanTombang Permai, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat III;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaandi antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anmad Shuhel Nadjir, S.H.,M.H.

Kantor Badan Pertanahan dan Kementerian Agraria dan TataRuang, beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, KelurahanTombang Permai, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat III;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaandi antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anmad Shuhel Nadjir, S.H.,M.H.

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang, beralamat kantor di Jl. Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 2 Magelang Selanjutnya disebut-----------------------------------------------------------------------------Tergugat 1;2.

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Re publikIndonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang, beralamatkantor di Jl. Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 2 Magelang Selanjutnyadisebut Tergugat 1; 2.

Burhanuddin ZAsesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 26/Kutamakmur/1990 tertanggal 27Januari tahun 1990 yang mempunyai dasar hukum yang autentik karenaHalaman 9 dari hal 26 Putusan Nomor 3/Pdt/2017/PTBNAtelah dibuat dalam akta jula beli dan dihadiri oleh saksisaksi dibuat olehpejabat pembuat akta tanah yang diangkat oleh negara dan diberikewenangan dan syaratsyarat sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, yang dapat dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen Agraria,3. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorangpejabat,4. Orang yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Burhanuddin ZA sesuai dengan aturanhukum jual beli dan Tergugat Ill sebagai Camat Kuta Makmur pada saatitu pihak yang diberi kKewenangan oleh Pemerintah telah melaksanakanamanah berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria no.10/1961bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.Jadi jelaslah apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatanya semuatidak benar karena Tergugat tidak pernah menguasai hak milik orang laindan tidak pernah merekayasa objek perkara tersebut,Tergugat membeliobjek perkara