Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan biodata nama Pemohon didalam Kartu Keluarga No. 3578261210170007 dan Kartu Tanda PendudukNIK 3578264305470001 dengan yang tercantum di dalam Petikan daribuku pendaftaran nikah no. 224/72 kode D No. 90536 tanggal 10Agustus 1972, maka Pemohon mengalami kesulitan ketika berurusandengan lembaga pemerintahan dan lembaga administrasi umum lainnyadalam hal mengurus suratsurat atau dokumen dokumen keperdataanPemohon.8.

Bahwa secara Teori Hukum Administrasi bahwa setiap dokumen yangberisi catatan tentang pribadi seseorang yang memuat datadata berupanama, tempat dan tanggal lahir, peristiwa perkawinan dan lainlainnya yangpenerbitannya difasilitasi Negara adalah bersifat paten, tidak bisa diubahatau diperbaiki dengan semaunya meskipun oleh lembaga yang melakukanpencatatan tersebut.Hal. 2 dari 8 Pen. No. 2696/Pat.P/2019/PA. Sby.9.

Bahwasatusatunya lembaga yang dapat mengubah ataumemperbaikinya hanyalah pengadilan, setelah pengadilan mengeluarkanatau menerbitkan penetapan tentang perbaikan dan perubahan datadatayang terkandung di dalam dokumen, maka lembaga tersebut dapatmengubahnya sesuai dengan yang dikehendaki di dalam penetapanpengadilan.10.

penyelesaian perselisihan hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya;(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatditerima oleh lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrialapabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151ayat (2);(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapatdiberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialjika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telahdirundingkan, tetapi

kerja, maka dasar pertimbangan Majelis Hakim wajibdipenuhi dan dibuktikan sesuai dengan Pasal 169 UndangUndang Nomor13 Tahun 2008, yaitu:(1) Pekerja buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:a.

Dalam Pasal 169 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, alasan pekerja untuk memutuskan hubungan kerjaadalah sebagai berikut:(1) Pekerja buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;c.

Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial dan pekerja/ouruh yang bersangkutantidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 697 K/Pdt.SusPHI/2015Dan karena

Pasal 1 tidak terbukti, maka tidak konsekuensi hukumnya adalahsebagaimana dikatakan dalam Pasal 169 ayat 3 di atas, yaitu:Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjatanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdan pekerja buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangonsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),

Bdg.19,usaha yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM).Bahwa setelah saksi melihat Daftar Nominasi namanama penerimadana pinjaman sebanyak 70 orang dan laporan realisasi penyaluranpinjaman yang dibuat oleh KOHIPPI sebagai penerima dana pinjamandari KOHIPPI yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM), saksitidak melihat nama saksi tertulis sebagai penerima dana pinjaman

Pengelola Dana Bergulir Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 013/PER/LPDB/2012tentang Adendum Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahNomor26/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional StandarPinjaman/Pembiayaan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 26 Juni 2012.Bahwa Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010mengikat

Lembaga Pengelola DanaBergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM)adalah:e Melaksanakan penghimpunan dana pengembalian dana BergulirLPDBKUMKMe Melaksanakan penyiapan, pembuatan/penyusunan, perumusankegiatan dan pelaporan kegiatan bagian administrasi piutang dandana pengalihane Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan kepala divisie Bertanggung jawab terhadap kepala divisiBahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) merupakan

Bag.modal kepada KUMKM dalam bentuk pemberian pinjaman / pembiayaansehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangitingkat pengangguran.Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Piutang dan danaPengalihan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UsahaMikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM)mengetahui Bahwa padatahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UsahaMikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM)memberikan pinjamankepada KOHIPPI (Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UsahaMikro , Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/L/LPDB/2010 tanggal 27Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaankepada Koperasi.

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diaturdalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAPsecara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol ataupengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenangoleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun PenuntutUmum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabiladilaksanakan secara Sewenangwenang dengan maksud/tujuan lain di luardari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP;2.

Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk mengujiapakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntutumum sudah sesuai dengan undangundang dan tindakan tersebut telahdilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena padadasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakanHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2018/PN Rappenyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan ataupenuntutan

Tanusubroto, yangmenyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnyamemberikan peringatan:1) Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahandiri Serta menjauhkan diri dari tindakan Sewenang wenang;2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpadidukung dengan buktibukti yang menyakinkan

Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwaKUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorangdalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakan Kepolisiandan atau Kejaksaan (termasuk Termohon/ BNN) yang melanggar hukumdan merugikan seseorang (in casu Para Pemohon), dimana lembagaPraperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upayapaksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2018/PN

Bahwa Penggeledahan, penangkapan dan penahanan yangdilakukan oleh Intel Korem Labuhanbatu tanpa didasari dengan suratperintah Penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukantermohonan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang tidakdidampingi oleh Penasehat Hukum (Pengacara), berdasarkan hukumadalah tidak sah dan sangat jelas menimbulkan hak hukum bagi seseoranguntuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujianterhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan.

Akibat kasus penjabretan tersebut Tergugat di serahkan ke kantor polisidan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan(LAPAS) selama 7bulan.4. Selama di Lapas dan sekarang Sudah keluar dari lapas, Tergugat pulangke rumah orang tuanya,akan tetapi sifat Tergugat tetap sama tidak adaperubahan ,tidak bekerja dan tidak memperhatiakan Penggugat dananaknya.5.

Penggugat danTergugat, terjadi di rumah saksi pada malam hari;Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena sejak bulan Juni 2016 Tergugatsudah tidak pernah memberikan Nafkah dikarenakan malas bekerja.; PadaBulan Juni 2016 Tergugat di grebek masa oleh warga Didesa Banjarejodikarenakan telah melakukan penjabretan kepada ibu ibu yang barupulang dari pasar, Akibat kasus penjabretan tersebut Tergugat di serahkanke kantor polisi dan menjalani hukuman di lembaga

Akibat kasus penjabretan tersebut Tergugat di serahkan ke kantor polisi danmenjalani hukuman di lembaga permasyarakatan(LAPAS) selama 7 bulan.4.

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan karena bulan Juni 2016 Tergugat sudah tidakpernah memberikan Nafkah dikarenakan malas bekerja.; Pada Bulan Juni2016 Tergugat di grebek masa oleh warga Didesa Banjarejo dikarenakantelah melakukan penjabretan kepada ibu ibu yang baru pulang dari pasar,Akibat kasus penjabretan tersebut Tergugat di serahkan ke kantor polisi danmenjalani hukuman di lembaga

Esensi dasar dantujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali Seumur hidup , suami istri adalah belahan jiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia Kumalasa Sangkapura Bawean Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Desember

Rektor Universitas Udayana
2.Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Udayana/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Turut Tergugat:
2.Kelompok Kerja (Pokja) Paket Pekerjaan Pengadaan Toga Wisudawan (BAKH) Universitas Udayana berkedudukan
3.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
4.PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) cq. Askrindo KC Bandung
5.PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) TBK cq. BRI Kantor Cabang Bandung

Upload/Unggah Dokumen Penggugat lakukan di KantorLPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Buleleng tanggal 12Nopember 2012 dengan besaran/ukuran file 234 MB/245,907,103 bytes dantelah mendapat konfirmasi dari LPSE Buleleng atas besaran/jumlah ukuranfile tersebut (copy terlampir).

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010, mengatur tentang Hubungan,Wewenang dan Tanggung jawab LPSE (Lembaga Pengadaan SecaraElektronik) dalam layanan Pengadaan Secara Elekronik, sebagai berikut :a. Pasal 18 ayat 2, mengatur LPSE (Lembaga Pengadaan SecaraElektronik) berkoordinasi dengan LKPP. (Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah);b.

Pasal 24 ayat 3a, bila PanitiaPengadaan mendapat kesulitan yang tidak bisa diselesaikan maka, panitiamengkonsultasikan persoalan tersebut ke LKPP (Lembaga KebijakanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

yang ikut mementukan terbitnyapengumuman (obyek sengketa) yaitu Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengadaan SecaraElektronik (LPSE), dengan redaksi: Bahwa dokumen tidak bisa dibuka.Mestinya Tergugat bersama LPSE bisa meminta bantuan ke LKPP.Disini kelihatan Tergugat bersama LPSE Buleleng telah menunjukkankesewangwenangan dengan mengabaikan .......... dstnya.

Akan tetapidalam gugatan Penggugat, kedua lembaga tersebut tidak didudukansebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjaditidak sempurna atau kurang pihak.

ALWI Als AWI Bin JUBER, Jambi / 39 Tahun, Laki Laki, Islam,Narapidana, Alamat Blok C No. 02 Lembaga Pemasyarakatan KelasIl B Kuala Tungkal Jalan Lintas Teluk Nilau Desa Bram ItamKecamatan Pengabuhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ProvinsiJambi.3.

Alwi Als Awi Bin Juber, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Jambi karena terlibatperedaran Gelap Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas IlbKuala Tungkal.Bahwa Pada hari minggu Tanggal 21 April 2019 sekira pukul 09.00 Wibdi Lembaga Permasyarakatan kelas IIb Kuala tungkal sdr AGUSmengatakan kepada Saksi SURUHLAH KAWAN KAMU TUHBERANGKAT JEMPUT BARANG (SABU) DI PEKANBARU, Saksimenjawab YA BANG, AKU TELPON DULU MAU ATAU TIDAK KAWANTU, kemudian

Permasyarakatan (LP)Klas II.B Kuala Tungkal kemudian setelah didekat LembagaPermasyarakatan (LP) Klas II.B Kuala Tungkal Saksi berbocengandengan anggota BNN Provinsi Jambi kemudian Saksi menelpon BangAWI bahwa Saksi sudah dekat Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas.B Kuala Tungkal kemudian Bang AWI menyuruh Saksi menunggudidepan Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas II.B Kuala Tungkal dankemudian sewaktu Saksi sedang menunggu bersama dengan anggotaBNN Provinsi Jambi Saksi ditelpon lagi oleh Bang AWI mengatakanbentar

Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen: Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pasal 44 yang berbunyi:1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang mcmenuhi syarat.2.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmerniliki kesempatan untuk berperan aktif dalammewujudkan perlindungan konsumen.3.

Hak vang dimiliki lembaga demikiandikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing).

,kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa keuangan lainnya ;54. Bahwa telah jelas tugas Lembaga TERGUGAT V pada point pertama aaalanmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.55. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuanganmemuiinyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidakmerniliki Progres dan program penindaan dengan memcnuhi kualifikasiperbuatan melawan hukum.56.

Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSMdengan diterbitkannya TDLPK, Surat Keputusan Menkumham.Ayat(2) yang berbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalammewujudkan perlindungan konsumen.Berperan aktif dalam hal

Sebagai"Penggugat;Melawan :Hamdani bin Jaharudin, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 02 Februari1980, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikansekolah dasar, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas Klas IIB Muaro Sijunjung), Jl.

Untuk pertengkaran, Saksi seringkalimendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.Bahwa, saat ini Tergugat mendekam di lembaga pemasyarakatanMuaro Sijunjung karena kasus pencurian ternak di Silokek KabupatenSijunjung.Bahwa, pihak keluarga telah sering ada berupaya memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.Bahwa saksi kedua Penggugat Yuli Erma Binti Raman, di bawahsumpahnya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, semenjak Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan,semua kebutuhan keluarga, ditanggung oleh Penggugat.6. Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Swl.

oY Toy wt ve dy90 Clo lala JI quai curs che Vo glaJloasdJl egy oLG olb lias wool pawl parol aol We pS vlIslam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Bahwa, semenjak Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan,semua kebutuhan keluarga, ditanggung oleh Penggugat.6. Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.7. Menimbang bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada ikatan lahir batin sehingga akan sangat sulit mewujudkanrumah tangga yang sakinah sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;8.

18 tahun, dirumah Orang tua PenggugatBahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnyarukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 selalu diwarnaiperselisihan dan pertengkaran;Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat pada siang dan malam hari;Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat adalah karena Tergugat pada bulan Agustus tahun 2008pernah masuk ke Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) dan saat ini kembalimasuk lagi ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan kasusa yangsama yakni TOGEL, Tergugat bersikap kasar (menghina,mengolokolok)kepada Penggugat dan Ibu Penggugat dan Tergugat kerap mengatakankatakata Talak kepada Penggugat setiap kali berselisih dengan Penggugat;Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisahtempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan;Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat dan

Pemasyarakatan (LAPAS) dan saat ini kembalimasuk lagi ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan kasusa yangsama yakni TOGEL, Tergugat bersikap kasar (menghina,mengolokolok)kepada Penggugat dan Ibu Penggugat dan Tergugat kerap mengatakankatakata Talak kepada Penggugat setiap kali berselisih dengan Penggugat;Bahwa Saksi tahu dan sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat denganTergugat, terjadi dirumah orang tua Penggugat pada siang dan malam hari;Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat

Pasal 7 ayat (1),Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pada bulan Agustus tahun2008 pernah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan saat inikembali masuk lagi ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan kasusayang sama yakni TOGEL, Tergugat bersikap kasar (menghina,mengolokolok)kepada Penggugat dan Ibu Penggugat

PUTRA FAJAR APRIONO bin SUHERI umur 9 tahun;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantaramereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara teruS menerusyang disebabkan karena Tergugat pada bulan Agustus tahun 2008 pernahmasuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan saat ini kembali masuklagi ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan kasus yang sama yakniTOGEL, Tergugat bersikap kasar (menghina,mengolokolok) kepadaPenggugat dan Ibu Penggugat dan Tergugat kerap mengatakan

Jadi, tidak mungkin UniversitasIslam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menugaskan kepada lembaga DewanKehormatan Tata Tertib untuk melakukan tugas dan tanggung jawabsebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) keputusan Direktur JenderalPendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 yang selengkapnya berbunyi :1 Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannya disampaikankepada orang tua atau wali mahasiswa;2 Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secaratertulis kepada Dewan Kehormatan tata

tertib atas usul penajatuhan1415sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulanpemberian sanksi diterbitkan;3 Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan;b Pembentukan lembaga/isntitusi/wadah Dewan Kehormatan Tata Tertibsecara faktual dinyatakan secara tegas pada Pasal 119 ayat (3) BagianKeempat Mengenai Kode Etik Keputusan menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar ditegaskan bahwa Universitas

Oleh karenaitu, apabila terjadi demikian, maka di dalam satu universitas (UIN AlauddinMakassar) terdapat 2 (dua) Dewan Kehormatan yang dapat menanganipersoalanpersoalan mahasiswa (memberi usul pemecatan kepada Rektor)dan hal ini pasti terjadi tumpang tindih tugastugas dua lembaga (kekacauan).Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat/Pemohon Kasasi, pendapatMajelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara melalui putusannya tersebutadalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;e Berdasarkan Pasal 119 ayat

(3) tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipunPasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor :Dj.1/255/2007 menentukan unsurunsur personil Dewan Kehormatan TataTertib, namun Universitas Islam Negeri Alauddin melalui senatuniversitas, masih diwajibkan membentuk secara faktual lembaga DewanKehormatan Tata Tertib atau sama dengan Dewan Kehormatan Kode Etikyang bertugas untuk memberikan usul kepada Rektor UIN Alauddin apabilaRektor akan menerbitkan keputusan pemberhentian/pemecatan

Pasal 71 Keputusan Menteri Agama RI tersebut,selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Lembaga nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupalembaga atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dantata kerja Universitas ;2 Universitas dapat membentuk lembaga nonstruktural sesuai dengankebutuhan;3 Penambahan jabatan di luar Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar hanya dapat dilakukan Universitas

Sel.1) Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2) Pasal 44 yang berbunyi:1.Pemerintah mengakui lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat;Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat memiliki Kesempatan untuk berperan aktifdalam mewujudkan perlindungan konsumen;Tugas lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat: Pasal 1:1. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintahyang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2.

Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan namaYayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK).

UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memilikilegal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenaldengan hak gugat LSM (NGOs standing).

Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektorperbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakantugas dan fungsinya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun2016;Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kos di Bojonegoro selama 2 bulan, namun belum dikarunia anak;Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering bertengkar;Bahwa Penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugattersebut karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat,bahkan Tergugat sekarang di Lembaga

Putusan No. 1768/Pat.G/2018/PA.Bjnpernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat, di mana Tergugat bekerja namun hasilkerjanya tidak diberikan kepada Penggugat namun digunakan untuk senangsenang Tergugat sendiri seperti bermain di luar rumah dan pulang larut malam.Berdasarkan informasi yang Penggugat dapat bahwa saat ini Tergugat tengahberada di Lembaga Pemasyarakatan kelas Il A Bojonegoro atas dakwaan telahmelakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan

Putusan No. 1768/Pat.G/2018/PA.Bjnsaat ini Tergugat tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas Il ABojonegoro atas dakwaan telah melakukan tindak pidana; Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadipisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarangberlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ; Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugattidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumahtangga; Bahwa Penggugat

Esensi dasardan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali seumur hidup , suami istri adalah belahan Jjiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral

Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2017Narkotika Golongan bukan tanaman bagi diri sendiri;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun;Menetapkan Terdakwa untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial diRumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk atau lembaga yang ditetapkan olehBadan Narkotika Nasional yaitu pada Lembaga Rehabilitasi Medis yaitu diYayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika & ObatObat Terlarang(YKP2N) Makassar;Menetapkan masa menjalani

Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2017Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut:;Menyatakan Terdakwa Amri Sandi alias Amri bin Tanro Pardi terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalangunaanNarkotika Golongan bukan tanaman bagi diri sendiri;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun;Menetapkan Terdakwa untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial diRumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk atau lembaga

yang ditetapkan olehBadan Narkotika Nasional yaitu pada Lembaga Rehabilitasi Medis yaitu diYayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika & ObatObat Terlarang(YKP2N) Makassar:Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri Terdakwadiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika (shabu) dengan beratHal. 5 dari 10 hal.

Pemerintahan yang ditunjuk ataulembaga yang ditetapkan oleh BNN yaitu lembaga rehabilitasi medis diYayasan Kelompok Peduli Penyalangunaan Narkotika dan ObatObatanTerlarang (YKP2N);Namun kenyataannya lembaga atau Yayasan Kelompok PeduliPenyalahgunaan Narkotika dan ObatObatan Terlarang (YKP2N) adalahlembaga swasta dan dalam perkara ini, BNN tidak pernah menetapkanYKP2N sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan assesmenterpadu (medis dan hukum) atau untuk melakukan rehabilitasi terhadapTerdakwa;

REG.PERKARA : PDS11/KPANG/ 04/2014, yang berbunyi sebagaiberikut : DAKWAAN ; n nnnPRRDVIAIIS 9g eer ern seeerineer cose semeueneareseeesPelaksana dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana SanitasiBerbasis Masyarakat (Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan LangsungPemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja diKelurahan Penfui Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KelurahanPenfui Nomor 9/KEP/KEL.PNF/X1I/2010 tanggal 18 November

Keswadayaan Masyarakat dan Unit PelaksanaTingkat Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang danmengangkat terdakwaVINCENTIUS .........VINCENTIUS MELUR Alias VINCEN selaku Ketua Satuan Pelaksana dalam KegiatanPekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan

(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM), Satuan Pelaksana (Satlak) dan Unit Pelaksana Tingkat Kelurahan PenfuiKecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2010 sebagai berikut :I. Susunan Pengurus LKM: 1. FRANS PAREIRA (KOORDINATOR), 2. HAMIDAKADIR, 3. FOLKES SINLAE, 4. JOHN DEMONG, 5. NOVI NDOI, 6. FRANSDONI ANGIN, 7.

/Surat Keputusan Kepala Kelurahan Penfui dengan Lampirannya Nomor 9/KEP/KEL.PNF/XI/2010tanggal 18 November 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kewasdayaan Masyarakat dan UnitPelaksana Tingkat Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang ; 2./Surat Perjanjian kerja Nomor 37//PAMSIMAS/P SPUD dark.

,MT selaku pihak pertama (1) dengan koordinasi lembaga kewasdayaanmasyarakat (LKM) Seroja pada kelurahan Penfui (Frans Pareira) selaku pihak kedua (I) denganseluruh lampirannya Nomor 10/SPPB/PPK/PAMSIMAS/KK/XI/2010 tanggal 23 November 2010. JL. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang RekeningNomor 001 02 02 8057062 atas nama LKM Seroja Program Pansimas Kel.

LEMBAGA TERSEBUT BERGERAK DI BIDANG PERLINDUNGANKONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) YANGTERDAFTAR DAN DIAKUI OLEH PEMERINTAHHal. 5 Putusan No.428 /PDT/2018/PT.SMGBahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pada Pasal 44ayat (1).Adapun Persyaratan Persyaratan untuk diakui oleh Pemerintahdisebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :59 TAHUN 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal

2 ayat (1) huruf a. danb.Adapun LPKSM itu sendiri dapat diartikan menurut KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 nomor (1).Adapun yang dimaksud terdaftar dalam pemerintah Kabupaten / Kotamenurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) .Jadi sesuai Undang undang danPeraturan peratuan serta keputusan mentri untuk dapat diakuisebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat(LPKSM

) harus mempunyai TDLPK.Adapun mengenai TDLPK sendiri diatur dalam Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor302/MPP/Kep/10/ 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 1 nomor 2LEMBAGA TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAUYAYASANSedangkan untuk mengetahui Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat tersebut berbentuk BADAN HUKUM atauYAYASAN telah diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Republik Indonesia

Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor (1).Menurut Keputusan MENPERINDAG disebutkan seperti diatasbahwa untuk Permohonan TDLPK yang berbadan HUKUM atauYAYASAN untuk memenuhi Persyaratan Lembaga tersebut harusmelampirkan Dokumen Dokumen berupa Surat Pengesahan BadanHukum dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia AktaKependirian Lembaga YAYASAN tersebut.LEMBAGA TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYAMENYEBUTKAN DENGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 3 huruf a, b, c,d, e ; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 8 ; Pasal 9 ayat (1)Untuk dapat diketahui semua tugas tugas yang telah dikerjakan makaLPKSM harus membuat laporan Tahunan hal tersebut sesuai dalam:1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 9 ayat (2)2).

Nursirwan Koto, bahwa ijazah atas namaSariman tersebut juga merupakan Ijazah Palsu, Bahwa Sariman juga tidakpernah terdaftar sebagai siswa pada Lembaga BPKM SETIE Aceh Tamianguntuk mengikuti Ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah tersebut, melainkansaksi M.

PKBM AcehTamiang dan ianya terdakwa juga tidak pernah mengikuti Ujian Nasionalkhususnya Paket C di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa pihak lembaga PKBM Aceh Tamiang tidak pernah mengusulkan namaterdakwa ke dinas Pendidikan Aceh tamiang untuk dikeluarkan ijazah PaketC dikarenakan terdakwa tidak pernah menjadi siswa atau tidak pernahmengikuti proses belajar mengajar dan juga tidak pernah mengikuti UjianNasional di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa PKBM TAMIANG SETIE tidak pernah mengajukan

;Bahwa nomor induk 0204 yang tertera di Ijazah Paket C atas nama terdakwaadalah yang sebenarnya nomor induk tersebut bukan atas nama terdakwamelainkan atas nama siswa PKBM TAMIANG SETIE yang bernamaSARIMAN dan saksi menerangkan juga lembaga PKBM TAMIANG SETIEtidak ada mendaftarkan terdakwa sebagai peserta Ujian Paket C ke DinasPendidikan Kab Aceh Tamiang yang mana nomor induk 0204 didaftarkanoleh lembaga PKBM TAMIANG SETIE ke dinas Pendidikan Kab AcehTamiang atas nama sdra SARIMAN sebagai peserta

AcehTamiang dan saat sekarang ini saksi bekerja sebagai PNS Asisten II Sedkakab Aceh Tamiang;Bahwa seseorang bisa mendapatkan Ijazah paket c yaitu persyatan pertamasiswa tersebut harus memiliki Ijazah Satu tingakat lebih rendah dari Tjazahpaket C yaitu ijazah Setingkat SMP atau paket B dan selanjutnya seseorangtersebut harus mendaftar melalui Lembaga PKBM ( Pusat kegiatan BelajarMasyarakat ), dan apabila orang tersebut sudah pernah bersekolah setingkatSMU dan ianya tidak lulus UN ( Ujian Nasional

NURSIRWAN KOTO padahal SARIMAN tidak pernah disulkanoleh Lembaga tersebut;Bahwa secara keseluruhan, datadata yang dimasukkan(di entry) oleh saksiatas suruhan M.

ilmupengetahuan dan atau lembaga pendidikan. oon Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Plkwn Bahwa ia terdakwa SUSILAWATI Alias CICI Binti ABDUL GAPAR ,pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar Jam 21.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di JalanCristopel Mihing V Kel.

ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.oon Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN PlkMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut

VIDI uang sejumlahRp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa berat Narkotika golongan jenis shabu tersebut + 2,37 (dua komatiga tujuh) gram;Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan (satu) bukan tanaman berupa shabu shabu tersebut tidak adahubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atasdiri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan danatau lembaga pendidikan;Bahwa Saksi menerangkan

VIDI uang sejumlahRp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa berat Narkotika golongan jenis shabu tersebut + 2,37 (dua komatiga tujuh) gram;Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan (satu) bukan tanaman' berupa shabu shabu tersebut tidak adahubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atasdiri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan danatau lembaga pendidikan;Bahwa Saksi menerangkan

VIDI dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu tersebut akanTerdakwa antar ke Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya melaluimakanan;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika dilarang oleh undangundang dandapat dihukum, dan narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensiadiagnostik atau reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuanMenteri atas rekomendasi