Ditemukan 274796 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 2092/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119
  • bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumahselama 2 tahun 6 bulan, dan selama berpisah masingmasing tidak pernahmelaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakanisyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehinggaPemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsipprinsip hidupberumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti
Register : 27-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA KANDANGAN Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.Kdg
Tanggal 19 Mei 2015 — Penggugat dengan Tergugat
132
  • perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat sejak Penggugat mempunyai satu orang anak atausetidaktidaknya sejak awal tahun 2015, dan mengakibatkan antara Penggugatdengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebin kurang sejak 4 (empat) bulanyang lalu, hal tersebut menunjukkan, bahwa rumah tangga PenggugatdenganTergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalamrumah tangga, sehingga alasan perceraian yang dikehendaki oleh Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor1
    yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugattidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untukmempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak ingin membela hakhakkeperdataannya;Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor0114/Pdt.G/2015/PA.KdgMenimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimanayang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 09-08-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2501/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 16-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA KENDARI Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kdi
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • ., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danUndang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karenaPenggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad sertabertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.Hal. 8 dari 12 hal. Put.
    No. 231/Pdt.G/2021/PA.Kdi.menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal inisejalan pula dengan kaidah figih yaitu :a Lexcdl UL> ppo lol swlaodl s, >Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih ataumendapatkan kebaikan.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat serta faktafakta hukum dan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka, apabiladihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Register : 22-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 11-06-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.GM
Tanggal 17 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • ., pada tanggal02 Maret 2017, 29 Maret 2017 dan tanggal 11 April 2017 dan ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugatharus dinyatakan tidak hadir di persidangan oleh karenanya perkara a quo harusdiperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapatdilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakimtetap berusaha maksimal
    tanpaadanya komunikasi yang harmonis selama 2 tahun, bahkan meski telahdiupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat tetapbersikeras bercerai dengan Tergugat:Halaman 10 Putusan Nomor 0139 /Pdt.G/2017/PA.GM.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka patutdiduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dankekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 14-05-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN NGANJUK Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Njk
Tanggal 14 Mei 2019 — LAUW SAUW THING
9719
  • Menyatakan bahwa perkawinan antara Peggugat LAUW SAUW THINGdan Tergugat SUNARTO sesuai dengan akta perkawinan Nomor1/PERK/WNI/WNA/1985 tanggal 8 Februari 1985 yang diterbitkanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
    hukum Pengadilan Negeri Nganjuk;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN NjkMenimbang, bahwa dari surat bukti T3 (yang sama dengan bukti P3) berupa Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1/PERK/WNI/MWNA/1985tertanggal 9 Maret 1985, atas nama SUNARTO dengan LAUW SAUW THING,telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istriyang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Kantor CatatanSipil, sehingga apabila dinubungkan dengan pasal 2 UndangUndang Nomor1
Register : 27-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2240/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon
    Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 01-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0888/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
    SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 05-06-2012 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 09-08-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 396/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 26 Juni 2012 — PENGGUGAT, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;
133
  • ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
    ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;alaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor. 396/Pdt.G/2012/PA.kKis.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Register : 01-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 394/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8723
  • memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danpanggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilanyang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasalpasal dari R.Bg, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 26-04-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 788/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 2 Juni 2017 — Penggugat VS Tergugat
94
  • alasan pada pokoknya antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjutsehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membinarumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
    hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatuperkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lakilaki denganseorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagaimitsaaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlusaling membantu. dan melengkapi agar masingmasing dapatmengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraanmateriil dan spirituil (vide penjelasan umum Undangundang Nomor1
Register : 27-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3785/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    Putusan No. 3785/Pdt.G/2019/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 15-09-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PA SOA SIO Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.SS
Tanggal 23 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
5217
  • persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkanApakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak selaku Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor1
    Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undangundang Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanyadiizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun;Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam halpenyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepadaHal. 6 dari 12 Hal.
Register : 02-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0227/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8918
  • Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapatdiputus dengan verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : barangsiapa yang dipanggil olehHakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan
    Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1
Register : 22-11-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3739/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1510
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
    SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
    Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Slw bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon,dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupunMajelis Hakim;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 08-09-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.LBH
Tanggal 16 September 2015 — PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer MTS XXXX, tempat tinggal di RT.00 RW. 00 Desa XXXX Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkara ini berdomisili sementara di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa XXXX Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
149
  • args at, prs raul lyArtinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminyamaka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang catatan status perkawinan,Penggugat belum pernah cerai dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talakyang dijatuhkan adalah talak satu baiin shughraa sesuai Pasal 119 ayat (2) KompilasiHukum Islam dan Penjelasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1
    No. 109/Pdt.G/2015/PA LBH.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka gugatan Penggugattelah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Register : 05-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA ARSO Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat dan Tergugat
2012
  • tangga Penggugat dan Tergugattelah pecah (broken marriage);Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat darikeadaan Penggugat dan Tergugat yang mana sejak november tahun 2017Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya tanpa membawaPenggugat dan anaknya, serta sejak saat itu Tergugat tidak lagimemberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan pihakkeluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidakberhasil, sehingga telah memenuhi pasal 39 ayat 2 UndangUndang nomor1
    Pasal 39 aya (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untukdikabulkan dengan menjatuhkan talak bain.Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan olehPengadilan adalah talak yang pertama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2huruf c, maka talak yang dijatunkan dalam perkara ini adalah talak satubain shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir
Register : 13-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Batg
Tanggal 14 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
206
  • Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 116 huruf (), dan huruf (g) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan :a.
    Nomor i 72/Pdt.G/2016 /PABalg.ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo.Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir,Pertimbangan tentang Upaya Damai dan MediasiHat. 7 dari 14m Nomor 172/Ptk.G/2G16 /PABatg.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahu1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.TLG
Tanggal 11 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
148
  • Bila hal inidihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benarbenar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumahtangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 1 (satu) oranganak, hal ini Ssesuai dengan maksud pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;10Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh paraPemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuankedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasarpaksaan dan atau dibawah tekanan dari
    pihak manapun juga, halini Ssesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa status Pemohon adalah seorang beristriberusia 32 tahun sedangkan Pemohon II statusnya janda ceraiberusia 30 tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketikapelaksanaan aqgad nikah telah mencapai batas minimal usiaperkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.